Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mengklaim Bali telah memiliki 58 merk arak lokal sejak dikembangkan pada 2022.

Gubernur Bali, Wayan Koster menjelaskan perlindungan dan pengembangan arak Bali bermula jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Gubernur.

"Kala itu, sekitar sepuluh orang UMKM produsen arak asal Karangasem datang menemuinya, memohon dukungan agar arak Bali tidak lagi diperlakukan sebagai produk terlarang. Janji itu saya tepati,” jelas Koster dikutip Minggu (1/2/2026)

Koster menyebut popularitas arak dan tuak Bali telah lama dikenal, tetapi pengembangannya terhalang oleh kebijakan nasional yang memasukkan minuman beralkohol tradisional dalam daftar negatif investasi. Melalui konsultasi intensif dengan kementerian terkait, Koster kemudian diarahkan untuk menyusun kebijakan daerah sebagai landasan perlindungan.

Kemudian Koster menyusun Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020. Regulasi ini menjadi peraturan pokok yang memberi kepastian hukum terhadap produksi, standar mutu, pengemasan, hingga tempat penjualan arak Bali.

Beleid itu diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang secara resmi menetapkan Arak Bali sebagai usaha sah dan terbuka untuk dikembangkan, bahkan hingga skala industri.

“Ini harus dilindungi, dipelihara, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi berkelanjutan berbasis budaya. Perjuangan Arak Bali bukan proses singkat. Dulu para perajin sering menghadapi tekanan dan persoalan hukum. Padahal ini adalah produk budaya warisan leluhur dengan nilai luhur,” kata Koster.

Koster mengklaim kini arak Bali sudah mampu bersaing secara internasional. Akan tetapi, dia mencatat masih adanya ketergantungan bahan pendukung dari luar negeri. Dia menyoroti penggunaan botol impor dari China dan berharap ke depan produsen lokal Bali mampu memproduksi botol sendiri.

Selain itu, ia juga telah mengusulkan penurunan pita cukai Arak Bali kepada Menteri Keuangan sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap produk dalam negeri, serta memperjuangkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk sistem destilasi Arak Bali.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menjelaskan telah melakukan pembinaan terhadap para petani arak di Bali. Pengelolaan izin produksi minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali melibatkan kemitraan dengan 1.472 petani dan perajin arak.

"Pembinaan difokuskan pada peningkatan kualitas, standar mutu, kemasan yang aman dan menarik, serta strategi pemasaran dan promosi. Pengelolaan ini dilakukan oleh PT Kanti Barak Sejahtera dengan kolaborasi lintas lembaga pemerintah, asosiasi, akademisi, dan generasi muda guna menjadikan Arak Bali sebagai penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali," kata Putu Juli.

Bisnis.com, JAKARTA --- Bali kini resmi memiliki domain tingkat atas .Bali (dotbali), sebuah untuk memperkuat identitas digital Pulau Dewata. Dengan .Bali, pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal bisa punya ruang digital resmi yang mencerminkan budaya, pariwisata, dan kreativitas khas Bali.

Ketua PANDI John Simanjuntak mengatakan domain ini bukan sekadar alamat website tetapi juga simbol identitas yang memudahkan masyarakat dan bisnis menonjolkan nilai lokal, sekaligus menarik perhatian internasional.

Penggunaan domain geografis seperti .Bali sudah menjadi tren di kota-kota besar dunia. Contohnya, .tokyo, .paris, atau .nyc dimanfaatkan untuk memperkuat branding, mendukung ekonomi, dan mempermudah layanan publik digital.

“Dengan .Bali, Pulau Dewata punya platform resmi untuk menampilkan cerita budaya, pariwisata, dan inovasi lokal, yang bisa diakses oleh masyarakat luas maupun investor dari seluruh dunia,” kata John dikutip Sabtu (29/11/2025).

John mengatakan hadirnya .Bali berkat kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PANDI. Kerja sama ini mencakup pengelolaan domain, tata kelola teknis, dan persiapan operasional agar .Bali berjalan aman dan lancar. Dia menuturkan kesepakatan ini merupakan salah satu rangkaian penjajakan panjang antara pemerintah Bali dengan PANDI.

Sebelumnya, PANDI juga telah mengawali kerja sama dengan Universitas Udayana dalam kajian teknis terkait Second-Level Domain Label Generation Rules Aksara Bali yang menghasilkan penggunaan ᬩᬮᬶ.id. Penjajakan dengan pemerintah Bali mencakup penyusunan konsep tata kelola domain, analisis regulasi serta pembahasan skema pendanaan dan operasional jangka Panjang.

Penjajakan ini telah dilakukan sejak awal pembukaan peluang pendaftaran new gTLD ICANN yang dijadwalkan berlangsung pada April 2026.

Selama proses tersebut, berbagai aspek ditelaah secara mendalam, mulai dari kesiapan infrastruktur yang harus memenuhi standar ICANN, model bisnis dan pendanaan jangka panjang, skema pengelolaan teknis registry backend, hingga mekanisme verifikasi pengguna demi memastikan .Bali tidak hanya menjadi domain simbolik tetapi juga sebuah sistem yang aman, dapat diandalkan, dan bermanfaat luas.

Melalui kesepakatan Bersama ini, kedua pihak menyepakati ruang lingkup kerja sama yang meliputi persetujuan resmi penggunaan nama Bali untuk pendaftaran sebagai TLD geografis, penyusunan kebijakan dan tata kelola domain.

"Juga dukungan teknis dalam pengoperasian DNS dan infrastruktur terkait,” kata John.

Selain itu, lanjutnya, kesepakatan juga terkait penyediaan layanan verifikasi dan operasional, pemanfaatan .Bali sebagai identitas digital resmi Pemerintah Provinsi Bali, hingga kegiatan promosi dan edukasi publik agar masyarakat dapat memahami manfaat dan potensi penggunaan domain ini.

Kesepakatan tersebut berlaku 5 tahun dan akan diperpanjang mengikuti masa berlaku pendaftaran TLD di ICANN, sebagai bentuk komitmen jangka panjang kedua pihak. (Nur Amalina)