Bisnis.com, DENPASAR - Bank Indonesia mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) Provinsi Bali tetap kuat sebesar 125,3 dan masih berada di level optimistis (>100).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani menjelaskan IPR meningkat sebesar 0,8% (month-to-month/mtm), terutama didorong oleh pertumbuhan penjualan pada kategori suku cadang dan aksesori sebesar 5,0% (mtm), bahan bakar kendaraan bermotor 2,2% (mtm), serta barang budaya dan rekreasi sebesar 1,8% (mtm).

"Peningkatan tersebut sejalan dengan menguatnya aktivitas mobilitas masyarakat pada periode libur panjang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Jumat Agung serta meningkatnya aktivitas ekonomi daerah seiring dengan rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) di Kabupaten Gianyar dan Klungkung. Momentum tersebut turut mendorong permintaan pada sejumlah kelompok barang, khususnya yang berkaitan dengan mobilitas, rekreasi, dan aktivitas konsumsi masyarakat," kata Achris dikutip dari keterangan pers, Senin (29/6/2026).

Kinerja penjualan eceran pada Mei 2026 diprakirakan tetap kuat. IPR Mei 2026 diprakirakan sebesar 126, atau meningkat 0,6% (mtm) ditopang oleh peningkatan penjualan pada kategori sandang, barang lainnya, serta makanan, minuman, dan tembakau.

Perkembangan tersebut sejalan dengan tetap kuatnya permintaan masyarakat di tengah periode HBKN Kenaikan Yesus Kristus, Iduladha, dan Waisak.

Dari sisi harga, ekspektasi harga umum 3 dan 6 bulan yang akan datang, yaitu Juli 2026 dan Oktober 2026, diprakirakan meningkat.

Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Juli 2026 dan Oktober 2026 sebesar 200, meningkat signifikan dibandingkan IEH pada Juni 2026 dan September 2026 sebesar 192,0.

Peningkatan ekspektasi harga tersebut perlu terus dicermati di tengah tekanan inflasi tahunan yang masih terkendali. Pada Mei 2026, inflasi Bali tercatat sebesar 2,99% (year-on-year/yoy) dan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi Indonesia sebesar 2,5±1%.

Dari sisi pembiayaan, aktivitas perdagangan juga masih didukung oleh pertumbuhan kredit Lapangan Usaha (LU) Perdagangan berdasarkan data Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) yang hingga April 2026 tercatat tumbuh sebesar 1,99% (yoy).

Optimisme penjualan ritel ke depan juga tercermin dari Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP). IEP 3 bulan mendatang yaitu Juli 2026 sebesar 172,0, meningkat dari IEP Juni 2026 sebesar 170,0.

Sementara itu, IEP 6 bulan mendatang, yaitu Oktober 2026 tercatat sebesar 190,0, lebih tinggi dibandingkan IEP September 2026 sebesar 184,0.

Kedua IEP berada di zona optimistis (IEP > 100) yang menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek penjualan ritel Bali tetap terjaga.

Demi menjaga stabilitas ekonomi domestik, Bank Indonesia juga melakukan penyesuaian BI-Rate sebesar 5,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,25%.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya stabilitas harga (pro stability) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth).

Ke depan, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali akan terus memperkuat implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) guna mencapai inflasi yang stabil dan terkendali dalam rentang sasaran, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan agar perekonomian Bali tetap tumbuh berkelanjutan.

Bisnis.com, DENPASAR – Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mencatatkan setoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ke Provinsi Bali Rp629 miliar sepanjang 2025.

Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menjelaskan PBBKB adalah pajak daerah yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat, dipungut oleh pemerintah provinsi saat penyerahan BBM oleh penyedia kepada konsumen, dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur.

Pajak ini 70% didistribusikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan 30% masuk ke kas Pemerintah Provinsi Bali. Menurut Ahad, pajak ini adalah bentuk kontribusi nyata kami untuk pembangunan di seluruh wilayah Jatimbalinus.

"Penerimaannya digunakan untuk pemeliharaan jalan, jembatan, dan peningkatan sarana lalu lintas, sehingga aktivitas transportasi lebih lancar dan aman," kata Ahad, Selasa (27/1/2026).

Setoran PBBKB tertinggi selama tahun 2025 berada pada Provinsi Jawa Timur yakni Rp3,1 triliun, kemudian disusul oleh Provinsi Bali sebesar Rp629 miliar, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Rp329 miliar, dan terakhir Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp252 miliar.

Pertamina juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat di seluruh wilayah Regional Jatimbalinus yang telah memilih menggunakan BBM berkualitas serta ramah lingkungan dari Pertamina.

Ia berharap minat masyarakat untuk menggunakan BBM berkualitas (Pertamax Series dan Dex Series) semakin meningkat karena akan berdampak langsung kepada setoran pajak yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah provinsi tersebut.

"Peningkatan penggunaan BBM berkualitas sangat berdampak pada pendapatan daerah melalui PBBKB, sehingga geliat pembangunan di daerah dapat terus tumbuh," ujar Ahad.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah perlu menjaga momentum perbaikan konsumsi masyarakat untuk memastikan target pertumbuhan ekonomi 2026 terealisasi. Namun demikian, tekanan inflasi serta sikap masyarakat dan pelaku usaha yang masih wait and see menjadi tantangan besar bagi resiliensi ekonomi pada tahun ini.

Sejauh ini konsumsi masyarakat memang masih relatif terjaga, penjualan eceran tetap tumbuh, meskipun pada sisi tertentu ada gejala anomali dalam perilaku konsumen pada akhir tahun lalu.

Survei Bank Indonesia (BI) setidaknya menunjukkan penjualan eceran tumbuh sebesar 1,5% secara bulanan (month to month/MtM) pada November 2025 atau menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Angka itu lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 0,6% MtM.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa perkembangan itu tercermin dari hasil survei penjualan eceran (SPE). Mayoritas kelompok tercatat alami peningkatan penjualan, terutama Peralatan Informasi dan Komunikasi (5,5% MtM), Suku Cadang dan Aksesori (4,2% MtM), Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (2,8%), serta Makanan, Minuman, dan Tembakau (1,2% MtM).

"Seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang periode perayaan HBKN [hari besar keagamaan nasional] Natal dan Tahun Baru," ujar Denny dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

Sementara secara tahunan (year on year/YoY), penjualan eceran mengalami pertumbuhan sebesar 6,3%, lebih tinggi dibandingkan 4,3% YoY pada Oktober 2025.

Berdasarkan kelompoknya, terjadi kenaikan penjualan terutama di Kelompok Suku Cadang dan Aksesori (17,7% YoY); serta Makanan, Minuman, dan Tembakau (8,5% YoY); Barang Budaya dan Rekreasi (8,1% YoY); serta Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (0,8% YoY).

Sementara pada bulan selanjutnya atau Desember 2025, BI memproyeksikan kinerja penjualan eceran meningkat. Indeks Penjualan Riil (IPR) akhir 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 4,4% YoY, lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,3% YoY.

"Kinerja penjualan eceran tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Makanan, Minuman, dan Tembakau, Barang Budaya dan Rekreasi, serta Bahan Bakar Kendaraan Bermotor," ujar Denny.

Perubahan Perilaku Konsumen

Kendati tren penjualan eceran masih menumbuhkan optimisme mengenai kinerja konsumsi pemerintah, pergeseran perilaku konsumsi rumah tangga pada pengujung 2025 dinilai menjadi sinyal awal risiko perekonomian pada 2026.

Masyarakat terindikasi kian defensif dengan menahan belanja dan memilih mempertebal tabungan akibat tekanan biaya hidup dan ketidakpastian pendapatan.

Dalam Survei Konsumen Bank Indonesia (BI), porsi pendapatan responden yang dialokasikan untuk konsumsi (average propensity to consume) pada Desember 2025 tercatat sebesar 74,3%.

Angka tersebut lebih rendah atau menurun dibandingkan dengan posisi November (74,6%), Oktober (74,7%), dan September (75,1%).

Artinya, terjadi penurunan daya beli dalam tiga bulan terakhir 2025. Padahal, periode akhir tahun jelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) identik dengan konsumsi yang meningkat.

Sebaliknya, masyarakat terlihat lebih agresif dalam mempertebal bantalan likuiditas. Survei BI mencatat porsi pendapatan yang disisihkan untuk tabungan (savings to income ratio) merangkak naik jelang akhir 2025.

Pada Desember 2025, porsi pendapatan yang ditabung berada pada level 14,87%, naik dari posisi November sebesar 14,44% dan posisi Oktober 2025 sebesar 14,32%. Singkatnya, masyarakat banyak menabung uangnya daripada membelanjakannya dalam dua bulan terakhir 2025.

Sejalan dengan itu, Indeks Penjualan Riil (IPR) dari BI juga memproyeksikan kinerja penjualan eceran tumbuh sebesar 4,4% secara tahunan (year on year/YoY). Meski tumbuh, namun lebih rendah dibandingkan realisasi bulan sebelumnya yang mencapai 6,3% YoY.

Dengan demikian, penjualan eceran pada akhir 2025 diperkirakan melemah dibandingkan realisasi pada akhir 2024.

Waspadai Pelemahan Daya Beli

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mewanti-wanti bahwa fenomena pelemahan daya beli pada akhir tahun lalu bukan sekadar fluktuasi musiman biasa, melainkan cermin dari rasionalitas rumah tangga yang makin terjepit.

“Pelemahan sinyal daya beli di akhir 2025 adalah pergeseran perilaku konsumsi. Meski penjualan ritel masih tumbuh positif, perlambatan IPR [Indeks Penjualan Riil] pada Desember menunjukkan momentum Nataru tidak lagi bekerja sekuat tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (12/1/2026).

Menurut Rizal, perkembangan perilaku konsumen pada akhir tahun tersebut mengonfirmasi bahwa masyarakat mulai mengerem belanja pada pos-pos diskresioner (kebutuhan sekunder/tersier) dan hanya fokus pada kebutuhan esensial.

“Ini mencerminkan tekanan daya beli riil yang belum pulih sepenuhnya, khususnya akibat inflasi jasa dan pangan tertentu, serta meningkatnya kehati-hatian akibat ketidakpastian pendapatan dan prospek ekonomi ke depan,” jelasnya.

Rizal menilai kondisi ini membawa risiko penurunan kualitas pertumbuhan ekonomi, meskipun target pertumbuhan 2025 secara angka mungkin masih terjaga. Dia mengingatkan bahwa ketergantungan ekonomi RI pada konsumsi rumah tangga menjadi kian rapuh jika dorongan belanja hanya bersifat temporer tanpa perbaikan fundamental seperti upah riil dan kepastian kerja.

Lebih lanjut, kenaikan rasio tabungan di akhir 2025 memang memberikan bantalan likuiditas memasuki 2026. Hanya saja, Rizal menekankan hal itu tidak otomatis menjadi mesin pendorong konsumsi.

“Jika ketidakpastian berlanjut, dana cenderung ‘parkir’ di tabungan alih-alih berputar di sektor riil,” tuturnya.

Untuk itu, Indef menyarankan agar pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih presisi pada 2026. Fokus utamanya adalah menurunkan tekanan biaya hidup dan mengarahkan stimulus fiskal agar efektif mendongkrak daya beli riil kelompok menengah-bawah.

“Tanpa koreksi struktural ini, konsumsi berisiko tetap tumbuh, tetapi dengan daya dorong yang semakin terbatas,” pungkas Rizal.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memproyeksikan konsumsi tetap tumbuh pada 2026, namun tidak akan agresif apabila masyarakat terus memprioritaskan tabungan seperti akhir 2025.

Dia pun menyarankan agar pemerintah fokus meningkatkan daya beli masyarakat pada 2026, salah satu caranya dengan mengendalikan inflasi.

"Implikasi kebijakan yang paling relevan adalah memastikan stabilitas harga pangan agar daya beli riil tidak cepat terkikis, serta menajamkan desain insentif agar lebih cepat tersalur pada kelompok dengan kecenderungan belanja tinggi," tutup Josua kepada Bisnis, dikutip Senin (12/1/2026).

Penurunan ekspektasi penjualan ini terutama disebabkan oleh faktor musiman, yakni jumlah hari yang lebih sedikit pada bulan Februari, meskipun survei mencatat angka ini masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena mulai masuknya momentum pra-Ramadan.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatra Selatan (Sumsel) masih menggenjot penerimaan pajak daerah yang hingga 17 Desember 2025 telah mencapai 97,44% atau sebesar Rp3,73 triliun dari target yang ditetapkan.

Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan mengatakan, optimalisasi pemungutan pajak terus dilakukan pada sisa waktu di penghujung tahun guna mencapai realisasi 100%.

“Seluruh potensi pajak masih terus kami pungut pada minggu terakhir Desember ini. Kami optimistis target penerimaan pajak daerah tahun 2025 dapat tercapai,” ujarnya, dikutip Jumat (19/12/2025).

Rizwan menjelaskan, realisasi tertinggi berasal dari Pajak Air Permukaan (PAP) yang mencapai 161,08% atau Rp42,75 miliar dari target Rp26,54 miliar. Capaian tersebut disusul Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp1,71 triliun atau 116,05% dari target Rp1,47 triliun.

Sementara itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi Rp754,86 miliar atau 97,85% dari target Rp771,44 miliar. Adapun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) baru mencapai Rp624,14 miliar atau 78,23% dari target Rp797,80 miliar, serta pajak rokok Rp585,46 miliar atau 80,18% dari target Rp730,17 miliar.

Realisasi dari sektor lainnya juga masih relatif rendah, antara lain pajak alat berat yang mencapai Rp3,81 miliar atau 63,56% dari target Rp6 miliar, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp13,99 miliar atau 50,21% dari target Rp27,87 miliar.

Rizwan menambahkan, pada 2025 kontribusi PKB dan BBN-KB mencapai 32,43% dari total pendapatan daerah. Namun, dia menilai data kendaraan bermotor di Sumsel masih perlu dimutakhirkan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan.

Berdasarkan catatan hingga 31 Desember 2024, jumlah kendaraan bermotor di Sumsel mencapai 4.512.590 unit dengan wajib pajak aktif sebanyak 1.362.108 orang.

“Ke depan perlu pemutakhiran data secara terpadu antara Pemprov Sumsel, Polda, dan Jasa Raharja agar potensi riil PKB dapat diketahui secara akurat,” katanya.

Sementara itu, dari program pemutihan pajak kendaraan yang berlangsung pada 17 Agustus–17 Desember 2025, realisasi PKB tercatat sebesar Rp311,05 miliar dari 606.521 unit kendaraan. Adapun penerimaan BBN-KB mencapai Rp237,93 miliar dengan jumlah 69.680 unit kendaraan.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatra Selatan (Sumsel) masih menggenjot penerimaan pajak daerah yang hingga 17 Desember 2025 telah mencapai 97,44% atau sebesar Rp3,73 triliun dari target yang ditetapkan.

Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan mengatakan optimalisasi pemungutan pajak terus dilakukan pada sisa waktu di penghujung tahun guna mencapai realisasi 100%.

“Seluruh potensi pajak masih terus kami pungut pada minggu terakhir Desember ini. Kami optimistis target penerimaan pajak daerah tahun 2025 dapat tercapai,” ujarnya, dikutip Jumat (19/12/2025).

Rizwan menjelaskan, realisasi tertinggi berasal dari Pajak Air Permukaan (PAP) yang mencapai 161,08% atau Rp42,75 miliar dari target Rp26,54 miliar. Capaian tersebut disusul Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebesar Rp1,71 triliun atau 116,05% dari target Rp1,47 triliun.

Sementara itu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi Rp754,86 miliar atau 97,85% dari target Rp771,44 miliar. Adapun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) baru mencapai Rp624,14 miliar atau 78,23% dari target Rp797,80 miliar, serta pajak rokok Rp585,46 miliar atau 80,18% dari target Rp730,17 miliar.

Realisasi dari sektor lainnya juga masih relatif rendah, antara lain pajak alat berat yang mencapai Rp3,81 miliar atau 63,56% dari target Rp6 miliar, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp13,99 miliar atau 50,21% dari target Rp27,87 miliar.

Rizwan menambahkan, pada 2025 kontribusi PKB dan BBN-KB mencapai 32,43% dari total pendapatan daerah. Namun, dia menilai data kendaraan bermotor di Sumsel masih perlu dimutakhirkan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan.

Berdasarkan catatan hingga 31 Desember 2024, jumlah kendaraan bermotor di Sumsel mencapai 4.512.590 unit dengan wajib pajak aktif sebanyak 1.362.108 orang.

“Ke depan perlu pemutakhiran data secara terpadu antara Pemprov Sumsel, Polda, dan Jasa Raharja agar potensi riil PKB dapat diketahui secara akurat,” katanya.

Sementara itu, dari program pemutihan pajak kendaraan yang berlangsung pada 17 Agustus–17 Desember 2025, realisasi PKB tercatat sebesar Rp311,05 miliar dari 606.521 unit kendaraan. Adapun penerimaan BBN-KB mencapai Rp237,93 miliar dengan jumlah 69.680 unit kendaraan.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pendapatan Daerah Sumatra Selatan (Bapenda Sumsel) masih harus berjibaku mengejar sisa 11% dari target pendapatan pajak. Hingga 19 November 2025, kinerja penerimaan itu terealisasi Rp3,40 triliun.

Kepala Bapenda Sumsel Achmad Rizwan mengatakan bahwa realisasi pajak daerah yang bersumber dari 7 instrumen penerimaan itu baru mencapai kisaran 88,8% dari total target mencapai Rp3,83 triliun.

Menurutnya, capaian utama pendapatan daerah itu disokong oleh dua sumber yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan.

“Keduanya menjadi penopang utama dengan realisasi yang telah menembus 100%,” ujarnya, dikutip pada Jumat (21/11/2025).

Rizwan memerinci penerimaan PBB-KB di Sumsel telah mencapai 105,56% atau Rp1,55 triliun dari sasaran Rp1,47 triliun.Sedangkan untuk Pajak Air Permukaan (PAP) realisasinya Rp32,70 miliar dari target Rp26,54 miliar atau 123,24%.

Dia menuturkan tren positif kedua sektor itu mengindikasikan bahwa penerimaan pajak di Sumsel masih memiliki ruang tumbuh.Kondisi tersebut juga didorong oleh geliat ekonomi yang positif dan kepatuhan dari para wajib pajak.

"Terutama [potensi penerimaan pajak] yang berada di wilayah dengan aktivitas perekonomian industri dan energi tinggi," kata Rizwan.

Sementara itu, imbuhnya, untuk penerimaan di sektor lain terdapat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah menembus Rp655,34 miliar atau 84,95% dari target Rp771,44 miliar.Kemudian pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang sebesar 69,95% atau Rp558,08 miliar dari target Rp797,80 miliar.

“Lalu ada pajak rokok yang realisasinya Rp585,46 miliar atau 80,18% dari target Rp730,17 miliar,” tuturnya.

Meskipun begitu, Rizwan mengatakan bahwa realisasi beberapa sektor masih cukup rendah atau di bawah 50%.Mulai dari pajak alat berat Rp2,96 miliar atau 49,39%, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang baru mencapai Rp11,37 miliar atau 40,80%.

“Kita tetap optimistis mengejar realisasi target sebelum akhir tahun anggaran, dengan tetap mengedepankan pelayanan yang transparan dan mudah diakses,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan bahwa optimalisasi penerimaan pajak menjadi bagian penting, sejalan dengan tantangan pemangkasan transfer ke daerah (TKD).Beberapa penerimaan pajak mulai dari pajak bahan bakar kendaraan, pajak kendaraan, hingga pajak air permukaan.

“Itu jadi salah satu sumber [solusi] yang bisa jelas kemitraannya antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” tegasnya.