Harga minyak goreng Minyakita di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, menanjak ke Rp17.500 per liter menjelang Ramadan 2026.

Artinya, harga jual Minyakkita di Tangerang telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni, Rp15.700 per liter.

"Harga minyak itu memang sering terjadi karena biasa begitu menyambut Ramadan, Imlek. Saat ini saya mengecer Rp 17.500 per liter," ujar Neni, pedagang sembako di Pasar Tradisional Mauk, Jumat (13/2).

Neni mengatakan fenomena lonjakan harga Minyakkita itu sudah terjadi sejak pertengahan Januari 2026. Menurut Neni, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya harga dari distributor.

"Memang setiap mau bulan Ramadan itu pasti naik. Dari distributornya itu memang naik sekitar Rp 5 ribu per kartonnya," jelasnya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid mengatakan kenaikan harga Minyakkita di daerahnya itu disebabkan keterlambatan distribusi oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).

"Hanya memang ada tadi minyak goreng. Minyak goreng ini ada kenaikan Rp 1.000 karena distribusinya telat datang ke sini dari Bulog," ujar Maesyal.

Maesyal mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bulog untuk mempercepat proses distribusi minyak goreng agar harga minyak goreng tersebut dapat kembali stabil.

"Kalau nanti lancar pendistribusiannya (Minyakita), insya Allah itu harganya akan kembali normal," tegasnya.

Pengamat menilai rencana menjadikan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik alias Perum Bulog sebagai badan mandiri di bawah Presiden RI Prabowo Subianto berisiko melahirkan monopoli pasar oleh pemerintah.

Di sisi lain, transformasi lembaga dilakukan sejalan arahan Presiden agar Bulog memegang peran sentral dalam pengelolaan pangan nasional. Namun pengamat menilai itu berpotensi menciptakan distorsi pasar, di tengah upaya memperkuat koordinasi.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai Bulog seharusnya tetap berada di bawah BUMN sektoral, karena perannya yang strategis dalam distribusi pangan.

Jika Bulog dikembalikan menjadi badan khusus, Huda memperingatkan risiko monopoli pasar oleh pemerintah, bahkan bisa menghadirkan skema serupa BPPC versi Bulog.

"Akan ada distorsi pasar. Pasar pangan akan kembali dimonopoli oleh badan pemerintah secara langsung. Bisa jadi ada "BPPC" lagi dalam badan BULOG versi Prabowo," ujarnya kepada CNN Indonesia.com, Selasa (27/1).

"Terkait dengan Bulog, harusnya sudah benar di bawah BUMN sektoral yang tidak di bawah Danantara karena memegang peranan penting. Bulog harus dianggap sebagai salah satu pemain dalam distribusi pangan sama seperti peran swasta," tambah Huda.

Huda juga menekankan pentingnya keberadaan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang saat ini bertugas mengkoordinasikan kebijakan pangan nasional. Menurutnya, jika Bapanas dilebur, fungsi strategisnya menjadi pertanyaan besar.

"Sebelum ada Bapanas, kebijakan yang dibuat cenderung sektoral karena urusan pangan berada di bawah beberapa K/L sehingga tidak sinkron. Termasuk soal kebijakan beras yang kadang saling lempar antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Kehadiran Bapanas harusnya menjadi badan yang mampu menjadi dirigen kebijakan pangan nasional," ujarnya.

Sementara itu, ekonom senior Universitas ParamadinaWijayanto Samirinmenyoroti sisi positif dari rencana ini.

Menurut Wijayanto, penyederhanaan struktur menjadi dua institusi-Bulog dan Kementerian Pertanian dapat mempercepat pengambilan keputusan dan eksekusi kebijakan pangan di lapangan.

"Dengan setting yang lebih efisien ini, prioritas berikutnya adalah dengan mengisi institusi tersebut dengan sosok-sosok profesional terbaik, menyusun aturan main yang sederhana, dan membangun sistem integritas internal karena sektor ini sangat rawan korups," kata Wijayanto.

Di sisi lain, Wijayanto juga mengingatkan, perubahan status Bulog menjadi lembaga di bawah langsung Presiden tidak lepas dari tantangan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, posisi tersebut berpotensi menambah beban pengawasan di tingkat presiden jika tidak diiringi mekanisme koordinasi yang jelas.

"Selain itu, tantangan bagi Bulog sebagai lembaga di bawah langsung presiden adalah tantangan koordinasi, mengingat presiden mempunyai banyak K/L yang harus ia monitor langsung. Dalam konteks ini Mensesneg dan Menseskab harus bisa memainkan peran dengan efektif, efisien dan cantik," ucap Wijayanto.

Rencana transformasi Bulog menjadi badan mandiri tengah dibahas di DPR melalui revisi Undang-Undang Pangan.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan sebagian struktur Bapanas akan dilebur ke Bulog dan Kementerian Pertanian. Skema ini bertujuan memperkuat peran Bulog tidak hanya dalam pengelolaan beras, tetapi juga komoditas strategis lain seperti gula, minyak goreng, dan daging.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa perubahan ini dimaksudkan agar Bulog fokus pada fungsi strategis menjaga pasokan dan stabilitas pangan, bukan sekadar orientasi komersial.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto disebut ingin mengembalikan peran Bulog seperti pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dulu. Hal itu disampaikan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, yang mengungkapkan bahwa ke depan Bulog akan diperbesar menjadi lembaga khusus yang mengurusi kebutuhan pokok rakyat.

"Beliau (Prabowo) berkeinginan seperti zaman era Pak Soeharto dulu, Bulog jadi seperti zaman Pak Bustanil Arifin (eks Kepala Badan Urusan Logistik atau Bulog)," kata Rizal saat ditemui usai acara HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Rizal menjelaskan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, Bulog akan dibesarkan menjadi lembaga yang tak lagi hanya fokus pada beras dan jagung, melainkan seluruh sembilan bahan pokok (sembako).

"Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, Bulog ke depan akan dibesarkan menjadi lembaga. Nanti perintahnya bukan hanya ngurusin beras sama jagung, tapi untuk bisa mengendalikan sembako, sembilan bahan pokok," ujarnya.

Ia menambahkan, proses perubahan status Bulog tersebut masih dalam tahap pembahasan antara pemerintah dan DPR. Belum ada keputusan final mengenai waktu maupun bentuk lembaga baru tersebut.

"Ya, itu sedang proses sih, sedang proses. Itu kapannya kita belum tahu, kan harus ada keputusan dari pemerintah," kata dia.

Ketika ditanya apakah rencana tersebut sudah masuk dalam rancangan undang-undang (RUU), Rizal menjawab belum. "Belum, belum, sedang proses," tegasnya.

Namun, Rizal memastikan pembahasan mengenai arah kebijakan ini sudah dibicarakan dengan DPR. "Kan kemarin sudah dirapatkan dengan Komisi IV DPR RI. Terakhir kita sudah FGD dengan Komisi IV DPR RI," ujarnya.

Meski belum ada keputusan final, Rizal menegaskan Bulog siap mengikuti kebijakan pemerintah.

"Ya, kita belum tahu nanti jadi apa, yang penting kami siap saja," pungkasnya.