Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra International Tbk. (ASII) resmi menunjuk Rudy sebagai Presiden Direktur baru perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Kamis (23/4/2026).

Rudy, yang lahir pada 1971, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Astra sejak 2025. Dia dikenal sebagai salah satu eksekutif dengan pengalaman panjang di berbagai lini bisnis grup, mulai dari keuangan, asuransi, hingga sektor perkebunan.

Saat ini, Rudy juga memegang sejumlah posisi strategis di berbagai entitas anak dan afiliasi Astra. Dia tercatat menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Sedaya Multi Investama dan PT Astra Sedaya Finance, serta Wakil Presiden Komisaris di PT United Tractors Tbk. dan PT Toyota Astra Financial Services.

Selain itu, Rudy juga mengemban peran sebagai komisaris di sejumlah perusahaan, antara lain PT Astra Tol Nusantara, PT Astra Nusa Perdana, PT Toyota-Astra Motor, PT Menara Astra, PT Astra Daihatsu Motor, dan PT Asuransi Astra Buana.

Karier Rudy di Grup Astra telah dimulai sejak 2000, ketika dia bergabung sebagai Chief Corporate Planning. Sejak saat itu, kariernya terus menanjak dengan menduduki berbagai posisi penting, termasuk Direktur Keuangan PT Asuransi Astra Buana (2009–2013) dan Direktur Keuangan PT Astra Agro Lestari Tbk. (2013–2017).

Dia kemudian dipercaya menjadi Presiden Direktur PT Asuransi Astra Buana pada 2017 hingga 2023, sebelum ditarik ke level grup sebagai Direktur Astra pada 2024 dan kemudian Wakil Presiden Direktur pada 2025.

Sebelum bergabung dengan Astra, Rudy sempat berkarier sebagai Investment Banking Manager di PT Trimegah Sekuritas Indonesia.

Dari sisi pendidikan, Rudy meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta, dan melanjutkan studi Master of Applied Finance di University of Melbourne, Australia. Dia juga telah menyelesaikan Advanced Management Program di INSEAD, Prancis.

Sebelumnya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar Kamis (23/4/2026), Astra resmi menunjuk Rudy sebagai Presiden Direktur baru perseroan.

Dalam agenda yang sama, perseroan juga mengangkat Siswadi dan Djap Tet Fa sebagai direktur baru. Sementara itu, jajaran komisaris diperkuat dengan masuknya Muhamad Chatib Basri dan Pariya Tangtongpairoth sebagai komisaris independen.

Selain merombak susunan pengurus, Astra juga menyetujui pembagian dividen final sebesar Rp292 per saham untuk tahun buku 2025. Sebelumnya, perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp98 per saham pada Oktober 2025.

Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto menyampaikan total dividen tunai yang dibagikan mencapai Rp390 per saham atau sekitar Rp15,7 triliun.

“Sebesar Rp15,7 triliun atau Rp390 setiap saham dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk dividen interim. Sisanya sebesar Rp292 per saham akan dibayarkan pada 25 Mei 2026,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (23/4/2026).

Adapun dividen final sebesar Rp292 per saham tersebut lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp308 per saham pada 2024, Rp421 per saham pada 2023, dan Rp552 per saham pada 2022.

Dengan demikian, total dividen sebesar Rp390 per saham itu setara dengan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) sebesar 48% dari laba bersih perseroan.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra Sedaya Finance memastikan telah menyiapkan dana untuk melunasi pokok dan kupon bunga Obligasi Berkelanjutan VII Tahap I Tahun 2025 yang akan jatuh tempo pada 14 Juli 2026 mendatang.

Direktur perseroan Dharmawan Phie menyampaikan bahwa perusahaan telah menyediakan dana yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban tersebut sesuai jadwal.

"Dengan ini kami sampaikan bahwa perseroan telah menyediakan dana pelunasan pokok dan kupon," tulis Dharmawan dalam keterbukaan informasi kepada Bursa, dikutip Kamis (9/4/2026).

Adapun dari sisi kinerja keuangan, perusahaan pembiayaan yang berada dalam kelompok usaha PT Astra International Tbk. (ASII) itu mencatatkan pertumbuhan laba pada tahun buku 2025. Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Bisnis Indonesia belum lama ini, Astra Sedaya membukukan laba komprehensif sebesar Rp1,98 triliun, meningkat dibandingkan periode 2024 yang sebesar Rp1,92 triliun.

Sepanjang 2025, pendapatan perusahaan tercatat sebesar Rp6,63 triliun, dengan total beban mencapai Rp4,15 triliun.

Dari sisi neraca, piutang pembiayaan konsumen perseroan tercatat sebesar Rp32,8 triliun pada akhir 2025, meningkat dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar Rp31,69 triliun.

Seiring dengan pembiayaan syariah dan aset derivatif lainnya, total aset perusahaan meningkat menjadi Rp42,26 triliun, dari sebelumnya Rp41,12 triliun pada 2024.

Pada periode yang sama, total liabilitas Astra Sedaya tercatat sebesar Rp30,93 triliun, sedangkan ekuitas mencapai Rp11,33 triliun.

IDXChannel - PT Astra Sedaya Finance Tbk (ASDF) menyampaikan kesiapannya untuk melakukan pelunasan terhadap obligasi yang akan jatuh tempo pada 24 Maret 2026.

Direktur Astra Sedaya Finance (ASDF) Dharmawan Phie mengatakan, perseroan telah menyediakan dana pelunasan pokok dan kupon bunga untuk Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2025 Seri A sebesar Rp1.526.875.000.000.

"Perseroan wajib menyampaikan kesiapan dana untuk pelunasan efek bersifat utang paling lambat 15 hari bursa sebelum jatuh tempo, maka, dengan ini kami sampaikan bahwa perseroan telah menyediakan dana pelunasan pokok dan kupon bunga obligasi tersebut," ujarnya dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (9/2/2026).

Informasi kesiapan dana untuk pelunasan efek bersifat utang ini wajib disampaikan oleh perseroan paling lambat 15 hari bursa sebelum jatuh tempo. Hal ini tertuang dalam ketentuan IV.2.22 Peraturan BEI No. I-E tanggal 29 Januari 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Sebagai informasi, Obligasi Berkelanjutan PT Astra Sedaya Finance (ASDF) VI Tahap V Tahun 2025 senilai Rp2,5 triliun ditawarkan kepada investor pada 11-12 Maret 2025. Obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum Obligasi Berkelanjutan VI ASDF senilai total Rp2,5 triliun.

Obligasi ASDF tersebut terdiri atas seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1,5 triliun memiliki bunga tetap 6,45 persen per tahun dan berjangka waktu 370 hari, dan seri B sebesar Rp1 triliun memiliki tenor 36 bulan dengan bunga tetap 6,75 persen per tahun. Bunga obligasi ASDF dibayarkan setiap tiga bulan, di mana pembayaran bunga pertama pada 14 Juni 2025.

Pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi, masing-masing pada 24 Maret 2026 untuk obligasi seri A, dan 14 Maret 2028 untuk obligasi seri B. Dana dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh perseroan untuk modal kerja, antara lain mencakup investasi, multiguna, sewa operasi, kegiatan pembiayaan syariah, dan pembiayaan lain sesuai persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat Moody’s Ratings memangkas outlook tiga perusahaan pembiayaan Indonesia dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/Indonesia Eximbank) dari stabil menjadi negatif, menyusul perubahan outlook peringkat kredit Indonesia.

Kendati demikian, lembaga pemeringkat global itu tetap menegaskan peringkat (rating) yang saat ini ada di masing-masing entitas tetap dipertahankan.

Melalui keterangan resminya pada Jumat (6/2/2026), Moody’s menyampaikan tiga perusahaan pembiayaan yang dipangkas outlook-nya adalah PT Astra Sedaya Finance (ASF), PT Federal International Finance (FIF), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Moody’s menjelaskan, perubahan outlook menjadi negatif ini dipicu oleh outlook negatif peringkat Indonesia di level Baa2. Lembaga ini menilai ada peningkatan risiko terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah, terutama terkait menurunnya prediktibilitas dan efektivitas komunikasi kebijakan.

“Jika berlanjut, tren ini dapat menggerus kredibilitas kebijakan yang telah lama terbangun, yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan,” tulis pengumuman Moody’s.

Moody’s tetap mempertahankan peringkat Indonesia di level Baa2 karena ketahanan ekonomi masih terjaga, yang didukung oleh faktor-faktor struktural seperti sumber daya alam yang kuat dan demografi yang solid, sehingga menopang pertumbuhan PDB yang stabil dan baik.

“Namun, apabila peringkat kredit Indonesia diturunkan, hal tersebut akan berujung pada penurunan peringkat Indonesia Eximbank dan PT SMI, mengingat peringkat keduanya mencakup dukungan pemerintah.” .

Selain itu, penurunan peringkat kredit juga akan memicu penurunan peringkat ASF dan FIF, karena kedua entitas ini dibatasi oleh peringkat kredit Indonesia.

Penjelasan Skor Rating

Untuk PT SMI, Moody’s menilai skornya berada di level ba2 atau empat tingkat lebih rendah dibandingkan skor awal yang sebesar Baa1. Perbedaan ini mencerminkan eksposur PT SMI terhadap pembiayaan proyek infrastruktur yang umumnya berisiko lebih tinggi dan berjangka panjang.

Selain itu, penilaian tersebut pun mempertimbangkan proyeksi perubahan pada kondisi permodalan dan tingkat profitabilitas perseroan ke depan.

Sementara itu untuk LPEI atau Indonesia Eximbank, Moody’s menetapkan skor sebesar b2, dua tingkat di bawah skor awal yakni Ba3. Penetapan ini mencerminkan kondisi lingkungan operasional tempat perusahaan beroperasi, termasuk sifat harga komoditas yang volatil.

“Yang menyumbang porsi signifikan terhadap ekspor nasional, serta lemahnya likuiditas di neraca perusahaan,” tulis Moody’s.

Adapun untuk PT ASF, Moody’s memberikan skor sebesar ba1 atau dua tingkat di bawah skor awal yang sebesar Baa2. Penetapan ini mencerminkan kondisi lingkungan operasional tempat perusahaan beroperasi, sifat siklikal dalam bisnis pembiayaan kendaraan bermotor.

“Dan penilaian kualitatif kami atas kemampuan perusahaan dalam mengakses pendanaan pada saat dibutuhkan,” sebutnya.

Terakhir, Moody’s memberikan skor untuk PT FIF sebesar ba1, ditetapkan tiga tingkat di bawah skor awal sebesar Baa1. Alasan pemberian skor seperti itu adalah sama dengan alasan untuk PT ASF.

Data Perusahaan yang Ditampilkan Moody’s:

1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI: Total aset Rp116 triliun (per 30 Juni 2025)
2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/Indonesia Eximbank): Total aset Rp43,7 triliun (per 30 September 2025)
3. PT Astra Sedaya Finance (ASF): Total aset Rp42,3 triliun (per 30 Juni 2025)
4. PT Federal International Finance (FIF): Total aset Rp50,4 triliun (per 30 September 2025)

---------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra Sedaya Finance atau Astra Credit Companies (ACC) menilai aturan uang muka atau down payment (DP) 0% pembiayaan kendaraan dalam POJK 35/2025 adalah kebijakan yang memberikan fleksibilitas tambahan bagi perusahaan pembiayaan.

EVP Corporate Communication ACC Riadi Prasodjo mengatakan aturan tersebut dapat memberikan peluang untuk meningkatkan pembiayaan.Baginya, kebijakan itu dapat mendorong minat pembelian dan meningkatkan angka penjualan, tetapi perusahaan tetap harus berdasar pada prinsip kehati-hatian sebagai landasan utama.

“Perusahaan pembiayaan perlu memastikan bahwa proses pembiayaan tetap selektif dan berpegang pada prinsip kehati-hatian untuk menjaga kualitas portofolio pembiayaan,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (2/2/2026).

Kendati demikian, Riadi menekankan bahwa ACC hingga kini masih mencermati implementasi dan respons pasar terhadap kebijakan DP 0% tersebut.

“Secara umum, kebijakan tersebut dapat memberikan alternatif bagi konsumen, tetapi pengaruhnya terhadap pertumbuhan pembiayaan akan sangat bergantung pada dinamika pasar serta perilaku konsumen ke depan,” sebutnya.

Lebih jauh, dia berpandangan kebijakan DP 0% dapat dimanfaatkan oleh seluruh segmen kendaraan, dengan mempertimbangkan masing-masing karakteristik.

“Pemanfaatannya akan bergantung pada kebutuhan konsumen, kondisi pasar, serta kebijakan pembiayaan yang diterapkan secara selektif,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman menyebut POJK 35/2025 merupakan deregulasi yang menyederhanakan dan menyesuaikan beberapa ketentuan. Salah satunya adalah memperkenankan uang muka kendaraan bermotor hingga 0% bagi perusahaan pembiayaan yang memenuhi kriteria tertentu.

Mengacu kriteria yang dimaksud Agusman terletak pada Pasal 20A dalam POJK 35/2025. Pasal 20A ayat (1) menyebut perusahaan pembiayaan yang mempunyai nilai rasio NPF neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor sampai dengan paling tinggi 3% dan persyaratan Tingkat Kesehatan paling rendah Peringkat Komposit 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan, dengan menerapkan ketentuan besaran uang muka (DP) pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur sebagai berikut bagi:

1. kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 0%;
2. kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 0%; atau
3. kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 0%; dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
4. Sementara itu, Pasal 20A ayat (2) menjelaskan porsi kredit kendaraan dengan DP 0% hanya diperbolehkan maksimal 20% dari total portofolio piutang pembiayaan masing-masing perusahaan.