Supaya investor mau menanam modalnya di Indonesia dan masyarakat tetap memegang aset dalam rupiah

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyatakan pengembangan instrumen pasar uang untuk ritel dan korporasi ditujukan agar investor tetap mempertahankan aset dalam rupiah di tengah gejolak ekonomi global.

Deputi Gubernur BI Aida Budiman mengatakan pengembangan instrumen pasar uang akan memperluas pilihan investasi bagi masyarakat dan korporasi. Hal itu sekaligus untuk membuka peluang peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

“Supaya investor mau menanam modalnya di Indonesia dan masyarakat tetap memegang aset dalam rupiah,“ ujar Aida dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) sebagaimana keterangan resmi BI dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

BI, kata Aida, bersama Kementerian Keuangan, OJK dan LPS berupaya memperkuat literasi keuangan generasi muda di tengah tingginya dinamika ekonomi global.

Literasi keuangan bukan sekadar memahami produk keuangan atau investasi, tetapi membangun kemampuan mengambil keputusan finansial yang bijak dan berkelanjutan.

Hal tersebut, kata Aida, penting terlebih saat ini ketika dinamika ekonomi global terus bereskalasi yang dapat mempengaruhi keputusan dan kondisi finansial masyarakat.

"Di tengah dinamika global, BI memastikan setiap kebijakan yang ditempuh diarahkan untuk memperkuat stabilitas sekaligus tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di antaranya melalui peningkatan inklusi dan literasi keuangan," ujarnya.

Selain itu, Aida menjelaskan, untuk memperkuat stabilitas ekonomi, Bank Sentral juga mendorong inovasi sistem pembayaran digital antara lain melalui QRIS yang membuat transaksi serta akses ke produk keuangan dan investasi semakin cepat, mudah, murah, aman dan andal.

Hingga April 2026, QRIS telah digunakan oleh 63 juta pengguna dan lebih dari 45 juta merchant, yang mayoritas merupakan UMKM.

Aida mengajak generasi muda agar paham digital, selalu tumbuh, dan matang finansial.

Selain itu, ujar Aida, BI juga turut mendorong pengembangan talenta digital melalui berbagai program inovasi seperti Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) dan Digdaya x Hackathon guna mempersiapkan generasi muda yang inovatif, adaptif, dan siap menghadapi transformasi ekonomi digital.

"BI secara aktif juga menjalankan upaya pelindungan konsumen melalui program PeKA (Peduli, Kenali, dan Adukan) guna meningkatkan awareness masyarakat terhadap berbagai risiko fraud dan kejahatan digital," kata dia.

LIKE IT merupakan program kolaborasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia, OJK, dan LPS guna memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya generasi muda.

BI pada awal Mei 2026 mengumumkan tujuh instrumen stabilisasi nilai tukar rupiah, yakni intervensi di pasar spot domestik, domestic non-deliverable forward (DNDF), NDF luar negeri, pembelian surat berharga negara (SBN), penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Selain itu penguatan pengawasan transaksi dolar, hingga pembatasan pembelian dolar tanpa underlying dari 100.000 dolar AS per bulan menjadi 50.000 dolar AS per bulan yang akan diturunkan lagi menjadi 25.000 dolar AS.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Para pemimpin Eropa bergerak menuju persetujuan untuk mengalirkan dana pinjaman senilai 140 miliar euro atau sekitar Rp 2.700 triliun ke Ukraina, yang dijamin melalui aset bank sentral Rusia yang dibekukan. Langkah ini dinilai penting agar Ukraina dapat terus mempertahankan upaya pertahanannya di tengah konflik.

Proposal dari Komisi Eropa tersebut dibahas pada pertemuan menteri keuangan G7 di Washington pekan lalu dan dijadwalkan dibahas lebih lanjut pada pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa di Brussels pada Kamis (23/10/2025). Partisipasi Amerika Serikat masih belum pasti.

"Masalah penggunaan aset Rusia yang dibekukan, atas nama korban agresi, sedang menuju penyelesaian yang memuaskan. ... Sangat sederhana, kita menggunakan uang agresor atau kita harus menggunakan uang kita sendiri. Jangan tanya saya mana yang saya pilih," kata Menteri Luar Negeri Polandia, Radosław Sikorski, seperti dikutip The Guardian, Selasa (21/10/2025).

Pernyataan ini memberi sinyal kuat bahwa kesepakatan bisa tercapai pada akhir tahun.

Dalam rencana yang diuraikan Komisi Eropa, Uni Eropa akan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada Ukraina sebesar 140 miliar euro, berdasarkan aset Rusia yang telah dibekukan dan disimpan di lembaga keuangan seperti Euroclear. Skema ini dibangun dengan asumsi bahwa ketika konflik berakhir, Rusia akan menggunakan aset tersebut untuk membayar reparasi perang.

Seorang pejabat senior UE menegaskan bahwa "yang kami usulkan bukanlah penyitaan," sehingga artinya, skema ini bukan mencaplok aset Rusia secara permanen, melainkan menggunakan nilai aset yang dibekukan sebagai jaminan dan dana pinjaman.

Sementara itu, Ukraina menghadapi defisit anggaran signifikan karena terus berperang. Ukraina memperkirakan membutuhkan dukungan eksternal hingga US$50 miliar untuk 2026, terutama untuk mendanai upaya perang mulai April 2026. Banyak pejabat UE mengingat bahwa suntikan dana cepat diperlukan karena belum ada kemajuan nyata dalam proses damai.

Belgia sebagai salah satu negara dengan aset beku terbesar, yaitu senilai 183 miliar euro, ikut menuntut jaminan terperinci bahwa mereka tidak akan menanggung risiko sendirian jika skema gagal. Hal ini memicu dorongan agar negara-negara G7 ikut serta dalam skema pembiayaan ini.

Skema ini juga mendapat dukungan dari Kanselir Jerman, FriedrichMerz, yang bulan lalu menyatakan perlunya "dorongan baru untuk mengubah perhitungan Rusia".