Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) menargetkan sebanyak 5.000 broker properti tersertifikasi hingga Oktober 2026 seiring dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33 Tahun 2025, yang mewajibkan broker properti memiliki sertifikat kompetensi.

Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia Clement Francis mengatakan target tersebut optimistis tercapai mengingat tren pengajuan sertifikasi meningkat setelah aturan baru diberlakukan.

“AREBI menargetkan sampai batas waktu sosialisasi Permendag No. 33 Tahun 2025 pada Oktober 2026 ada 5.000 broker properti yang sudah tersertifikasi. Kami optimistis tercapai,” ujar Clement dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, sertifikasi kompetensi menjadi langkah penting untuk memperkuat profesionalisme dan standar layanan industri jasa perantaraan perdagangan properti di Indonesia.

AREBI melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi broker properti di Jakarta Design Centre (JDC) pada Senin (18/5/2026). Kegiatan sertifikasi digelar AREBI bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Broker Properti Indonesia (LSP BPI) dengan melibatkan sekitar 300 broker properti.

Acara itu turut dihadiri Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal S. Shofwan, Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag Dwinanto Rumpoko, Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Adi Mahfudz Wuhadji, Ketua Dewan Pengarah LSP BPI Hartono Sarwono, serta Direktur Eksekutif LSP BPI Paulus Kusumo.

Iqbal mengatakan pemerintah mendukung penuh program sertifikasi broker properti guna menciptakan industri jasa perantara perdagangan properti yang sehat dan berkembang.

“Regulasi yang dibuat pemerintah menjadi langkah maju bagi industri jasa perantaraan perdagangan properti di Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner BNSP Adi Mahfudz Wuhadji menilai sertifikasi kompetensi merupakan bentuk kepercayaan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi standar profesi.

“Kalau sudah tersertifikasi maka bisa dipercaya oleh masyarakat untuk menggunakan jasanya dan memberikan pelayanan yang baik,” katanya.

Paulus Kusumo menjelaskan setelah Permendag No. 33 Tahun 2025 diterapkan, terjadi akselerasi pengajuan sertifikasi dari pelaku usaha broker properti.

“Pelaku usaha kini semakin memahami pentingnya sertifikasi agar masyarakat dapat membedakan broker properti yang legal dan profesional dengan yang tidak,” ujarnya.

Dia menyebut hingga saat ini sebanyak 3.735 peserta telah mengikuti sertifikasi melalui skema lama dan 205 peserta melalui skema baru. Dengan tambahan sekitar 300 peserta pada kegiatan 18 Mei 2026, jumlah broker properti tersertifikasi terus bertambah. Selain itu, sebanyak 957 orang telah melakukan perpanjangan sertifikasi.

Saat ini, LSP BPI memiliki empat skema sertifikasi, yakni Kualifikasi Level VI Bidang Perantaraan Perdagangan Properti (Broker Properti), Kualifikasi Level VII Sub Bidang Manajerial, Marketing Officer Broker Properti, dan Analis Officer Broker Properti. Dua skema tambahan juga tengah dipersiapkan.

Dari sisi sumber daya, LSP BPI memiliki 19 asesor senior dan 24 asesor baru. Lembaga tersebut juga akan menambah 24 asesor baru untuk mendukung percepatan sertifikasi nasional.

Selain itu, LSP BPI telah memiliki 6 Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan berencana menambah TUK baru bekerja sama dengan AREBI di berbagai daerah.

Paulus mengakui masih terdapat tantangan dalam implementasi sertifikasi, terutama karena sebagian pelaku usaha belum terbiasa dengan proses assessment serta memandang aturan tersebut secara negatif.

“Proses pelaksanaan sertifikasi memang memerlukan effort dan biaya, tetapi dengan sosialisasi perlahan pelaku usaha dapat melaksanakannya dengan baik,” ujarnya.

Program sertifikasi broker properti tersebut juga mendapat dukungan dari pelaku industri. Presiden Direktur ERA Indonesia Darmadi Darmawangsa menilai sertifikasi menjadi langkah penting dalam penataan industri broker properti nasional.

Hal senada disampaikan Executive Director Century 21 Indonesia Daniel Handojo. Menurutnya, sertifikasi tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menunjukkan profesionalisme broker properti kepada masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) memacu sertifikasi broker properti sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33 Tahun 2025.

Permendag tersebut mengatur tentang standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan dan metrologi legal.

Ketua Umum AREBI Clement Francis menyampaikan, AREBI berkomitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait implementasi Permendag No. 33 Tahun 2025. Peraturan tersebut mewajibkan broker properti untuk memiliki lisensi resmi sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen dan peningkatan standar industri.

Oleh karena itu, asosiasi melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada seluruh anggota. Sampai saat ini, sudah ada 5.000 orang yang telah mendaftar sertifikasi broker properti Indonesia.

“Melalui Rakernas ini, AREBI ingin memastikan seluruh anggota memahami dan siap menjalankan kewajiban perizinan sesuai Permendag No. 33 Tahun 2025. Ini adalah langkah penting untuk membangun industri broker properti yang profesional, terpercaya, dan berkelanjutan. Selain itu AREBI juga meminta kepada masyarakat untuk ikut mendukung dengan memakai jasa broker properti yang berlisensi,” tuturnya dalam keterangan resmi, Senin (19/1/2026).

AREBI menggelar Rapat Kerja Nasional pada 17–18 Januari 2026 di Bandung, Jawa Barat. Rakernas menjadi forum strategis kepengurusan tingkat nasional yang menghadirkan seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) serta perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) AREBI se-Indonesia.

Forum ini berfungsi sebagai wadah konsolidasi organisasi, penguatan sinergi, serta penyelarasan program kerja AREBI dalam menghadapi tantangan dan peluang industri properti nasional di tengah percepatan transformasi digital.

Clement Francis menegaskan pentingnya Rakernas sebagai momentum memperkuat peran broker properti yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan regulasi maupun teknologi.

“Rakernas AREBI 2026 menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara AREBI dan pemerintah, sekaligus mendorong peningkatan profesionalisme broker properti di era digital. Industri properti membutuhkan broker yang tidak hanya kompeten, tetapi juga patuh regulasi dan mampu memanfaatkan teknologi secara optimal,” ujar Clement Francis.

Rakernas AREBI 2026 secara resmi dibuka oleh Bambang Wisnubroto, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Kementerian Perdagangan RI. Kehadiran Kemendag menegaskan dukungan pemerintah terhadap penguatan ekosistem perdagangan jasa, termasuk sektor broker properti yang kini semakin terintegrasi dengan platform digital.

Dalam rangka penguatan kepatuhan terhadap regulasi, Rakernas AREBI 2026 juga menghadirkan sosialisasi perubahan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) oleh Enzelin Sariah, Ketua Tim Kerja Kebijakan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan.

Ada perubahan kode KBLI 68200 yang sebelumnya mengacu pada KBLI 2020 menjadi kode KBLI 68210 tentang Aktivitas Jasa Intermediasi Real Estat.

Cakupan berdasarkan deskripsi KBLI 68210 yakni jasa intermediasi real estat pembelian, penjualan dan penyewaan real estat dengan mempertemukan klien dan penjual atau penyedia layanan untuk mendapatkan biaya atau komisi, termasuk jasa intermediasi berdasarkan biaya atau kontrak dapat dilakukan secara offline maupun online.

Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) terus melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33 Tahun 2025.

Peraturan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal tersebut mencakup regulasi untuk broker properti.

Ketua Umum AREBI Clement Francis mengatakan pihaknya mengajak stakeholder berkolaborasi dan bekerjasama, termasuk perbankan, untuk mendukung penuh pelaksanaan Permendag No. 33 Tahun 2025, yang mewajibkan broker properti memiliki lisensi resmi. Dukungan ini penting untuk menciptakan ekosistem bisnis properti yang lebih profesional, transparan, dan terpercaya di Indonesia.

Oleh karena itu, AREBI mendorong perbankan hanya bekerja sama dengan Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) yang berbadan hukum (PT, PT Perorangan, Koperasi, atau Perum), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 68200. Selain itu, bank menggandeng Broker Properti berlisensi yakni yang memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi Kerja BNSP.

Clement Francis menjelaskan ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui langkah ini, seperti memberikan keamanan dan kepercayaan kepada konsumen.

"Melibatkan broker berlisensi memastikan bahwa transaksi dilakukan melalui pihak yang kredibel, profesional, dan terdaftar secara resmi, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan yang lebih tinggi bagi konsumen dan perbankan, "ujar Clement Francis, dalam keterangan resminya, Kamis (4/12/2025).

Selain itu, menggandeng broker resmi dapat membuat proses KPR lebih efisien. Broker berlisensi dapat membantu nasabah dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan memandu proses pengajuan KPR. Dengan demikian, alur kerja perbankan menjadi lebih efisien dan mengurangi risiko kredit macet.

Kerja sama ini juga bertujuan untuk meminimalkan praktik transaksi ilegal di pasar properti. Pasalnya, semua pihak yang terlibat dalam jaringan ini adalah entitas yang sah dan terawasi.

AREBI pun melakukan sosialisasi ke pihak perbankan pada Rabu (3/12/2025). Sejumlah 11 bank nasional ikut serta, di antaranya Bank BTN, KB Bank, Bank Danamon, dan CIMB Niaga. Hadir sebagai narasumber Andre Rachman, Analis Perdagangan Ahli Pertama, Kemendag RI.

Andre Rachman mengatakan, Pemerintah resmi memperkuat regulasi industri broker properti melalui diterbitkannya Permendag No. 33 Tahun 2025, yang menyempurnakan regulasi perantara perdagangan properti dan memperbarui ketentuan pada Permendag No. 51/2017.

"Penguatan regulasi ini akan membawa industri broker properti ke arah yang lebih profesional, tertib, dan kompetitif," ujar Andre Rachman.

Penguatan regulasi melalui Permendag 33/2025 juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme, memperkuat tata kelola, memastikan persaingan yang adil,serta melindungi konsumen dalam transaksi properti. Regulasi ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi transformasi industri broker properti menuju standar yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) menegaskan bahwa Permendag 33/2025 diterbitkan untuk memperkuat tertib niaga serta memastikan perlindungan konsumen di sektor properti yang kini berisiko menengah-tinggi.

Andre Rachman menjelaskan bahwa Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) kini diwajibkan memenuhi standar yang lebih ketat. Kewajiban Baru P4 antara lain, harus berbadan hukum (PT, PT Perorangan, Koperasi, atau Perum), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 68200, menggunakan tenaga ahli yakni Broker Properti.

Selain itu, Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti yang memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi Kerja BNSP dan hanya terdaftar pada satu lokasi usaha NIB dan dilarang bekerja pada P4 lain.

Untuk Broker Properti wajib berkewarganegaraan Indonesia (WNI), sementara Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti bisa warga negara asing (WNA).

Lalu membuat perjanjian tertulis dengan pengguna jasa atau mitra co-broking, melakukan pelaporan kegiatan usaha tahunan (maks. 30 April) melalui sistem Kemendag, mencantumkan perizinan pada situs web dan publikasi, memenuhi ketentuan perdagangan elektronik bila beroperasi digital.

Selanjutnya, Kemendag menetapkan batasan komisi resmi yakni jual beli sebesar 2%-5%, sewa-menyewa sebesar 5%-8%, dan dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat, P4 dapat memberikan komisi kepada tenaga ahli paling banyak 70%.

Broker juga wajib menggunakan sistem pembayaran yang berlaku secara nasional dalam setiap transaksi. P4 dilarang memfasilitasi mekanisme pembiayaan properti berbasis urun dana (crowdfunding), dilarang memfasilitasi praktik tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme, dan P4 dilarang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.

Dalam rangka mendukung upaya perlindungan konsumen, maka P4 dilarang memberikan data atau informasi secara tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau tidak mudah diakses oleh publik dan P4 dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memberikan janji atau jaminan yang belum pasti, atau membuat pernyataan yang menyesatkan.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) menilai PP 28/2025 dan Permendag 33/2025 menjadi langkah strategis meningkatkan profesionalisme broker properti.

Pemerintah resmi memperkuat regulasi industri broker properti melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, yang merevisi PP No. 5/2021 terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dalam aturan baru ini, KBLI 68200 (Real Estat Atas Dasar Balas Jasa/Kontrak) ditingkatkan dari kategori risiko rendah menjadi risiko menengah-tinggi. Langkah tersebut diperkuat oleh hadirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 33 Tahun 2025, yang menyempurnakan regulasi perantara perdagangan properti dan memperbarui ketentuan pada Permendag No. 51/2017.

Ketua Umum AREBI Clement Francis menyampaikan penguatan regulasi melalui PP 28/2025 dan Permendag 33/2025 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan profesionalisme, memperkuat tata kelola, memastikan persaingan yang adil, dan melindungi konsumen dalam transaksi properti.

“Regulasi ini diharapkan menjadi fondasi baru bagi transformasi industri broker properti menuju standar yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional,” tuturnya dalam keterangan resmi, Rabu (19/11/2025).

Clement Francis menuturkan regulasi ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kualitas pelaku usaha broker properti. Kebutuhan akan regulasi yang adaptif dan berorientasi pada kemajuan sudah menjadi keniscayaan.

Aturan baru ini adalah upaya nyata pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih terstruktur, transparan, dan berdaya saing. Menurutnya, dengan standar kegiatan usaha yang diperbarui, para broker properti harus meningkatkan kompetensi, etika, dan kualitas layanan yang ditawarkan.

“Kepatuhan pada regulasi adalah fondasi pertumbuhan yang sehat. Peraturan ini sebagai momentum transformasi agar industri broker Indonesia semakin kompetitif,” tambahnya.

Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) menegaskan bahwa PP 28/2025 dan Permendag 33/2025 diterbitkan untuk memperkuat tertib niaga serta memastikan perlindungan konsumen di sektor properti yang kini berisiko menengah-tinggi.

Direktur Tertib Niaga Kemendag RI Mario Josko menjelaskan bahwa Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) kini diwajibkan memenuhi standar yang lebih ketat.

Kewajiban Baru P4 antara lain, harus berbadan hukum (PT, PT Perorangan, Koperasi, atau Perum), memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 68200, menggunakan tenaga ahli yakni Broker Properti. Selain itu, Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti yang memiliki kompetensi dan dibuktikan dengan adanya Sertifikat Kompetensi Kerja BNSP, hanya terdaftar pada satu lokasi usaha NIB, dilarang bekerja pada P4 lain.

Untuk Broker Properti wajib berkewarganegaraan Indonesia (WNI), sementara Manajer Perantara Perdagangan Properti dan Manajer Pengelola Properti bisa warga negara asing (WNA).

Lalu membuat perjanjian tertulis dengan pengguna jasa atau mitra co-broking, melakukan pelaporan kegiatan usaha tahunan (maksimal 30 April) melalui sistem Kemendag, mencantumkan perizinan pada situs web dan publikasi, memenuhi ketentuan perdagangan elektronik bila beroperasi digital.

Selain itu, Kemendag menetapkan batasan komisi resmi yakni jual beli sebesar 2% – 5%, sewa-menyewa sebesar 5% – 8%. Dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat, P4 dapat memberikan komisi kepada tenaga ahli paling banyak 70%.

Lalu, wajib menggunakan sistem pembayaran yang berlaku secara nasional dalam setiap transaksi. P4 dilarang memfasilitasi mekanisme pembiayaan properti berbasis urun dana (crowdfunding), dilarang memfasilitasi praktik tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme dan P4 dilarang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat.

Dalam rangka mendukung upaya perlindungan konsumen, maka P4 dilarang memberikan data atau informasi secara tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau tidak mudah diakses oleh publik dan P4 dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, memberikan janji atau jaminan yang belum pasti, atau membuat pernyataan yang menyesatkan.

Plt. Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag RI, Bambang Wisnubroto, yang diwakili oleh Enzelin Sariah, Analis Perdagangan Ahli Madya, Ketua Tim Kebijakan Perdagangan Jasa Kemendag RI, menambahkan profesionalisme dan kepatuhan broker properti sangat penting untuk menghadirkan pasar yang sehat dan kompetitif.

“Kemendag bersama-sama dengan AREBI diharapkan dapat berkolaborasi dalam meningkatkan upaya sosialisasi maupun penerapan kebijakan pembinaan dan pengawasan yang terpadu dan menyeluruh untuk mendukung equal playing field serta keberlanjutan usaha broker properti di masa mendatang,” tuturnya.

Pengawasan akan diperketat dengan sanksi bertahap mulai dari teguran, denda, hingga pencabutan izin.

Dari sisi persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti pentingnya perilaku usaha yang adil dan tidak melanggar hukum.

Anggota KPPU Mohammad Reza menegaskan bahwa dalam menjalankan usaha, sekeras apa pun persaingan, jangan sampai pelaku broker properti melanggar prinsip persaingan sehat.

“Kami mendorong AREBI agar anggotanya patuh, sehingga iklim persaingan tetap sehat dan adil dan KPPU berkomitmen terus melakukan advokasi dan pengawasan untuk mendorong terciptanya industri broker properti yang adil, transparan, dan bebas dari praktik persaingan tidak sehat,” ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Aturan baru Kementerian Perdagangan kembali mengetatkan tata kelola perantara properti. Melalui Permendag Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal. Dengan adanya aturan ini maka seluruh agen hingga tenaga pemasaran properti kini diwajibkan memiliki sertifikasi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Ketentuan ini diyakini bakal menjadi instrumen kuat untuk menekan keberadaan broker ilegal yang selama ini meresahkan pasar. Ketua Umum AREBI, Clement Francis, menegaskan bahwa beleid baru ini tak hanya menyasar perusahaan besar, tetapi seluruh entitas berbadan hukum tanpa kecuali.

"Pemendag Nomor 33 tahun 2025 itu mengakomodir semua yang berbadan hukum. Mau PT Perorangan atau PT yang berbadan hukum yang misalnya 2-3 partner," ujarnya dalam Arebi Summit di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Ia menjelaskan, keberadaan PT Perorangan ikut memberi kepastian bagi para pelaku usaha kecil, terutama dari sisi perpajakan. Bagi broker perorangan tanpa PT maka nilai pajaknya pun bakal lebih besar karena masuk dalam income tax.

"Kalau pajak Perorangan itu yang nggak pakai PT. Itu kan ada jenjangnya gitu, Kalau incomenya segini, pajaknya segini. Kalau udah sampai sini incomenya segini dan itu kan bisa 40%. Tapi kalau PT, semuanya kan sudah diatur dari perpajakannya dan jatuhnya pasti kalau PT Perorangan itu jauh lebih rendah," kata Clement.

Kalangan broker mendapat mandat untuk melakukan sosialisasi aturan ini selama setahun penuh. Clement menegaskan kampanye edukasi ke masyarakat akan difokuskan pada pentingnya memilih agen properti yang profesional.

Foto: Ilsutrasi properti dijual di Kelapa Gading (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabk) Pengendara motor melintas di depan rumah yg dijual di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 24/1/2022. Sektor properti di tahun 2021 lalu masih mengalami tekanan meski sudah lebih baik dari tahun 2020. Kala itu, harga tanah mengalami penurunan cukup dalam. Memasuki tahun 2022, arah perbaikan diakui mulai terlihat namun masih jauh dari normal. Pasalnya, harga-harga tanah termasuk di kawasan Kelapa Gading masih terpangkas hingga jutaan rupiah. Ketua DPC Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Jakarta Utara Jopie Hori mengakui memang masih ada penurunan harga tanah. Pantauan CNBC Indonesia dilapangan beberapa toko dijual dan disewa dari berbagai macam loan properti yang berbeda. Meski dikenal kerap tergenang banjir, namun tanah atau hunian di wilayah Kelapa Gading tetap menjadi incaran banyak orang, utamanya mereka yang biasa beraktivitas di wilayah tersebut. Meski banyak dicari namun harganya tetap terkoreksi, terutama di wilayah yang paling mahal di kawasan Jakarta Utara, misalnya perumahan Bukit Gading Villa kawasan Kelapa Gading. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabk)

"Pemendag nomor 33 tahun 2025 kita akan sosialisasi karena kita diberikan tanggung jawab oleh Kemendag untuk memberikan sosialisasi Pemendag Nomor 33 tahun 2025 ini selama satu tahun ini. Dan tahun depan kami mau sosialisasikan kepada masyarakat umum bagaimana pentingnya memilih property agent yang jelas, yang terpercaya, yang profesional. Jangan pilih agent yang abal-abal, yang nggak jelas," ujar dia.

Salah satu poin paling krusial dari beleid ini adalah kewajiban sertifikasi BNSP. Dengan adanya kewajiban sertifikasi dan penertiban badan hukum, asosiasi menilai tata kelola industri perantara properti akan semakin sehat. Regulasi ini sekaligus menjadi momentum pembersihan pasar dari praktik percaloan yang selama ini sulit dikendalikan.

"Nah ini kita berikan sosialisasi kepada masyarakat umum. Dan dengan Pemendag Nomor 33 tahun 2025 itu wajib bahwa setiap marketing harus mempunyai sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP. Jadi nggak ada lagi broker yang nggak tersertifikat. Harus tersertifikasi," tegas Clement.

Dari sisi pasar, AREBI mencatat komposisi penjualan properti masih bervariasi di tiap wilayah.

"Kalau target penjualan, kalau DKI itu jujur 70%-80% itu secondary. Tapi kalau di Banten, Banten itu adalah kurang lebih kebalik nih. Primary-nya 70%, secondary-nya 30%," ungkap Clement.