Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup melemah ke level Rp17.353 per dolar AS pada perdagangan, Kamis (30/4/2026).

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan pada Kamis (30/4/2026) dengan penurunan 27 poin dibandingkan penutupan hari sebelumnya sebesar Rp17.326 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS menguat.

Dia menjelaskan pelemahan mata uang rupiah dipengaruhi oleh sentimen dari luar negeri. Presiden AS Donald Trump bersiap untuk blokade angkatan laut yang berkepanjangan terhadap Iran. Kekhawatiran atas skenario tersebut diperparah oleh laporan bahwa beberapa eksekutif minyak Amerika terkemuka bertemu dengan Trump di Gedung Putih untuk membahas bagaimana membatasi dampak konflik terhadap keluarga Amerika.

Blokade angkatan laut yang berkepanjangan kemungkinan akan membuat Iran terus memblokir Selat Hormuz sebagai pembalasan. Blokade yang berkepanjangan di jalur pelayaran tersebut menunjukkan gangguan pasokan minyak global yang lebih besar.

Perundingan antara AS dan Iran sebagian besar gagal di tengah ketidaksepakatan mengenai aktivitas nuklir Iran. Meskipun Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu, kedua pihak sebagian besar menolak upaya apa pun untuk menengahi pembicaraan.

Selain itu, Ketua Fed, Jerome Powell mengucapkan selamat kepada Kevin Warsh karena telah melewati tahap pertama dalam perjalanannya untuk menjadi penggantinya sebagai Ketua Fed. Dia mengatakan bahwa ia akan tetap menjabat sebagai gubernur sampai tekanan politik mereda, dan menambahkan bahwa independensi Fed berada dalam risiko.

Sementara itu, dari sisi internal, harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikan ( Brent Crude Oil US$122 per barel dan WTIi Crude Oil US$108 per barel ). Kenaikan ini, membuat kebutuhan dollar AS untuk pembelian Minyak Mentah sebesar 1,5 juta barel per hari semakin tinggi.

Tingginya harga minyak diproyeksikan dapat menambah tekanan neraca transaksi berjalan dan menggerus ketahanan fiskal. Beban subsidi akibat kenaikan harga minyak juga diestimasikan bakal menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Sebab, dalam asumsi APBN harga minyak berada di US$70 per barel, sementara harga saat ini kembali bertengger di atas US$100 per barel, terlebih menembus US$120 per barel. Sehingga setiap kenaikan minyak US$1 per barel berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi senilai Rp10 triliun hingga Rp13 triliun per tahun.

"Selain itu, dampak kebijakan MSCI yang menahan aliran dana asing, membuat mata uang rupiah tertekan di tengah kombinasi sentimen global, tekanan makro, dan dinamika domestik. Keputusan tersebut membuka potensi keluarnya dana asing atau outflow hingga Rp15 triliun," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta untuk mendahulukan rasionalisasi belanja untuk menghindari pelebaran defisit APBN karena anggaran subsidi BBM yang berpeluang membengkak.

Opsi ini dinilai perlu lebih didahulukan sebelum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan menerapkan APBN Perubahan atau APBN-P seiring dengan potensi kenaikan harga BBM efek lonjakan harga minyak mentah dunia.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai opsi APBN-P memang relevan untuk dipertimbangkan di tengah kondisi harga minyak global yang meningkat dan rupiah yang sudah melampaui asumsi makro APBN.

Akan tetapi, opsi tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai respons otomatis. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman menjelaskan bahwa tekanan fiskal terutama datang dari kenaikan beban subsidi sekaligus kompensasi energi serta meningkatnya biaya impor BBM akibat depresiasi rupiah.

Opsi APBN-P dinilai dapat menjadi instrumen koreksi fiskal agar kredibilitas kebijakan tetap terjaga. Hal ini bisa dilakukan apabila deviasi terhadap asumsi makro berlangsung cukup dalam dan persisten sehingga menyebabkan postur APBN mengalami tekanan pada sisi defisit dan pembiayaan.

"Namun APBN-P seharusnya menjadi opsi terakhir setelah pemerintah melakukan rasionalisasi belanja secara serius. Banyak program belanja yang efektivitasnya rendah, tumpang tindih, atau lebih bersifat populis daripada produktif sehingga ruang efisiensi sebenarnya masih cukup besar," terang Rizal kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Menurut Rizal, prioritas kebijakan pemerintah seharusnya bukan sekadar menyesuaikan angka melalui revisi APBN, melainkan realokasi belanja ke sektor dengan efek pengganda alias multiplier effect ekonomi yang lebih tinggi.

Apalagi, kala situasi fiskal semakin ketat dengan ditandai oleh rasio pajak yang masih terbatas dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat.

Oleh karena itu, Rizal menilai penerbitan APBN-P hanya masuk akal apabila tekanan eksternal benar-benar mengubah fondasi makro secara signifikan dan berkelanjutan.

Adapun langkah yang dinilai lebih tepat justru memperkuat disiplin fiskal melalui evaluasi program, efisiensi belanja kementerian/lembaga, serta penajaman prioritas pembangunan.

"Tanpa koreksi pada kualitas belanja, APBN-P berisiko hanya menjadi mekanisme administratif yang menyesuaikan angka fiskal, tetapi tidak menyelesaikan persoalan struktural dalam pengelolaan APBN," ujar pria yang juga Dosen pada Universitas Trilogi itu.

Pada pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Kemenkeu sore ini, Selasa (10/3/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun menyampaikan perlunya peningkatan penerimaan negara di tengah kebutuhan belanja yang tinggi.

Purbaya mengakui bahwa ruang fiskal pemerintah saat ini sempit, ditambah lagi dengan adanya gejolak perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran yang bisa memengaruhi APBN.

"Jadi kalau income enggak naik, pengeluaran semakin gede, ruang fiskal kita semakin sempit," tuturnya di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta.

Namun demikian, Bendahara Negara itu mengaku belum ada keputusan bulat pemerintah dalam merespons gejolak perang itu. Dia mengatakan pihaknya masih memelajari berbagai potensi dampak terhadap anggaran belanja pemerintah.

"Mungkin dalam beberapa minggu kalau emang memburuk terus akan diambil keputusan tertentu. Tetapi sekarang belum, masih jauh. Masih baru, anggaran kami belum terpengaruh terlalu banyak. Jadi tidak akan ganggu ke subsidi minyak maupun yang lain-lain," ujarnya setelah acara.