Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah lewat penertiban kawasan hutan.

Dia melanjutkan bahwa pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut mencakup aktivitas usaha di luar wilayah izin hingga kewajiban kepada negara yang tidak dipenuhi.

“Melakukan kegiatannya di luar wilayah izin yang sudah diberikan, kemudian misalnya lagi melakukan kegiatan usahanya di kawasan yang dilarang, contohnya di hutan lindung,” ujar Prasetyo saat memberikan doorstop kepada wartawan usai memimpin Konferensi Pers Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, sebagian perusahaan terbukti menjalankan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan pemerintah. Selain itu, ada perusahaan yang melakukan aktivitas di kawasan yang secara aturan dilarang untuk kegiatan usaha.

Tak hanya pelanggaran wilayah, Prasetyo juga menyebutkan adanya pelanggaran administratif dan finansial. Beberapa perusahaan dinilai tidak menyelesaikan kewajiban kepada negara, termasuk kewajiban perpajakan.

“Kemudian juga ada yang pelanggaran itu dalam bentuk kewajiban-kewajiban kepada negara yang tidak diselesaikan, misalnya pajak,” katanya.

Saat ditanya mengenai alasan pemerintah langsung menjatuhkan sanksi pencabutan izin, bukan pidana atau denda, Prasetyo menegaskan bahwa langkah yang diambil saat ini adalah pencabutan izin usaha.

“Cabut izin,” tegasnya.

Pencabutan izin terhadap 28 perusahaan tersebut merupakan bagian dari langkah tegas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan kegiatan usaha berbasis sumber daya alam, khususnya di kawasan hutan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kewajiban kepada negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung belum banyak berkomentar terkait pelanggaran yang dilakukan 28 perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah terkait dengan penertiban kawasan hutan. Adapun, opsi sanksi yang bisa menjerat perusahaan tersebut mulai dari denda hingga pidana.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penelusuran lanjutan ini akan menentukan arah penegakan hukum, termasuk kemungkinan pengenaan sanksi denda hingga pidana.

Saat ditanya mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ke-28 perusahaan tersebut, Burhanuddin menyatakan proses pendataan dan pendalaman masih berlangsung.

“Nanti saja,” ujarnya singkat usai menghadiri Konferensi Pers Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026).

Burhanuddin menjelaskan, saat ini pemerintah dan aparat penegak hukum baru berada pada tahap awal pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar. Hasil pendataan itu nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

“Ini kan kita baru data-data ini, nanti kita akan kembangkan arahnya ke mana,” katanya.

Terkait kemungkinan sanksi lanjutan, Burhanuddin menegaskan bahwa tidak tertutup peluang bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk dikenai sanksi denda maupun pidana, sesuai dengan hasil penyelidikan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang dinilai melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan dan sumber daya alam.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan jenis pelanggaran yang dilakukan mencakup aktivitas usaha di luar wilayah izin hingga kewajiban kepada negara yang tidak dipenuhi.

Hal itu disampaikan Prasetyo saat memberikan doorstop kepada wartawan usai memimpin Konferensi Pers Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, sebagian perusahaan terbukti menjalankan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan pemerintah. Selain itu, ada perusahaan yang melakukan aktivitas di kawasan yang secara aturan dilarang untuk kegiatan usaha.

“Melakukan kegiatannya di luar wilayah izin yang sudah diberikan, kemudian misalnya lagi melakukan kegiatan usahanya di kawasan yang dilarang, contohnya di hutan lindung,” ujar Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung belum banyak berkomentar terkait pelanggaran yang dilakukan 28 perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah terkait dengan penertiban kawasan hutan. Adapun, opsi sanksi yang bisa menjerat perusahaan tersebut mulai dari denda hingga pidana.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penelusuran lanjutan ini akan menentukan arah penegakan hukum, termasuk kemungkinan pengenaan sanksi denda hingga pidana.

Saat ditanya mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh ke-28 perusahaan tersebut, Burhanuddin menyatakan proses pendataan dan pendalaman masih berlangsung.

“Nanti saja,” ujarnya singkat usai menghadiri Konferensi Pers Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026).

Burhanuddin menjelaskan, saat ini pemerintah dan aparat penegak hukum baru berada pada tahap awal pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar. Hasil pendataan itu nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

“Ini kan kita baru data-data ini, nanti kita akan kembangkan arahnya ke mana,” katanya.

Terkait kemungkinan sanksi lanjutan, Burhanuddin menegaskan bahwa tidak tertutup peluang bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk dikenai sanksi denda maupun pidana, sesuai dengan hasil penyelidikan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang dinilai melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan dan sumber daya alam.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan jenis pelanggaran yang dilakukan mencakup aktivitas usaha di luar wilayah izin hingga kewajiban kepada negara yang tidak dipenuhi.

Hal itu disampaikan Prasetyo saat memberikan doorstop kepada wartawan usai memimpin Konferensi Pers Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Kantor Presiden, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, sebagian perusahaan terbukti menjalankan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan pemerintah. Selain itu, ada perusahaan yang melakukan aktivitas di kawasan yang secara aturan dilarang untuk kegiatan usaha.

“Melakukan kegiatannya di luar wilayah izin yang sudah diberikan, kemudian misalnya lagi melakukan kegiatan usahanya di kawasan yang dilarang, contohnya di hutan lindung,” ujar Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 7 Januari 2026, setelah sempat dijadwalkan pada 22 Desember 2025.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPSLB akan digelar baik secara daring maupun luring, tepatnya di Menara BTN yang berlokasi di Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat. Rapat dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB.

“Dengan ini Perseroan melakukan perubahan waktu pelaksanaan rapat dan penambahan mata acara rapat,” tulis manajemen, dikutip pada Selasa (6/1/2026).

Terdapat tiga mata acara dalam RUPSLB yang akan digelar baik secara daring maupun luring. Ketiga mata acara itu yakni perubahan anggaran dasar perseroan, pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026, serta perubahan susunan pengurus perseroan.

Manajemen menuturkan, sehubungan dengan telah diterbitkannya UU BUMN No. 16/2025, dan sesuai dengan surat Kepala BP BUMN No.23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025, BUMN perlu segera melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan UU BUMN dimaksud.

Selain itu, lanjut manajemen, sehubungan dengan telah selesainya pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional sebagaimana disetujui dalam RUPSLB Perseroan tanggal 18 November 2025 serta adanya arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka perlu dilakukan perumusan kembali bunyi pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait kegiatan usaha yang dilaksanakan berlandaskan prinsip syariah.

“Berdasarkan dasar hukum sebagaimana di atas, maka rencana perubahan Anggaran Dasar tersebut perlu ditetapkan oleh RUPS,” jelas perseroan.

Mata acara kedua yakni pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026. Merujuk ketentuan UUPT dan UU BUMN, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN wajib disetujui oleh RUPS.

Dalam hal ini, BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyampaikan usulan mata acara Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.

“Hal ini dilakukan dalam rangka efektivitas pengambilan keputusan atas persetujuan RKAP,” ungkap manajemen.

Agenda terakhir yakni perubahan susunan pengurus perseroan. Mata acara ini diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan Surat BP BUMN Nomor SR-137/BPU/12/2025 tanggal 16 Desember 2025.

Usulan ini nantinya akan dimintakan persetujuan kepada rapat. Selanjutnya, Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang tak kunjung diumumkan pemerintah dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha.

Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan bahwa ketidakpastian itu berkaitan dengan penghitungan anggaran perusahaan untuk 2026, terutama biaya tenaga kerja (labor cost) hingga harga pokok penjualan (HPP).

“Ini yang menjadi persoalan serius buat perusahaan kalau dalam perencanaan anggarannya tidak selesai karena belum ada kepastian [kenaikan UMP],” kata Timboel saat dihubungi Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Lebih lanjut, dia menilai bahwa pengusaha saat ini hanya bisa merencanakan anggaran operasional tahun depan berdasarkan perkiraan persentase kenaikan UMP.

Menurutnya, hal ini memiliki risiko bahwa angka yang ditetapkan pemerintah nantinya terlampau jauh dengan perkiraan pengusaha. Produk perusahaan berpotensi kurang kompetitif karena ada sejumlah aspek yang harus kembali diperhitungkan.

“Jadi dampaknya untuk pengusaha sangat berat, yaitu dia tidak bisa memastikan berapa kenaikan labor cost yang kaitannya juga dengan harga pokok penjualan. Kalau terlalu tinggi, nanti kompetitifnya rendah,” ujar Timboel.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti isu UMP yang terus berulang setiap tahunnya dan menghasilkan aturan-aturan yang berbeda pula.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan bahwa pihaknya akan menaati aturan pemerintah terkait UMP 2026, yang belum disosialisasikan memasuki pekan kedua Desember 2025.

Namun, dia mengharapkan agar pemerintah dapat merumuskan regulasi yang berlaku dalam jangka panjang, terutama mengenai penentuan besaran upah maupun variasi upah antardaerah.

“Hal yang kami inginkan agar regulasi itu nanti bisa lebih sustain sehingga kami dapat merencanakan bisnis dengan lebih baik lagi,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Apindo Economic Outlook 2026, dikutip Selasa (9/12/2025).

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mencatat volume penjualan aluminium sudah mencapai 236,51 ribu ton hingga akhir Oktober 2025.

Realisasi ini sudah melampaui target Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) sebesar 231 ribu ton atau 102,4 persen dari target tahunan.

Direktur Utama Inalum Melati Sarnita mengatakan pencapaian ini juga meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan 227.114 ton.

"Kinerja positif tersebut menunjukkan tumbuh nya permintaan aluminium dan kuatnya posisi Inalum di pasar, baik domestik maupun global," ujar Melati dalam keterangan, Selasa (2/11).

Pertumbuhan penjualan Inalum sepanjang 2025 ini sejalan dengan meningkatnya permintaan dari berbagai sektor industri dalam negeri, termasuk sektor ekstrusi, otomotif, kabel, hingga industri lembaran aluminium.

Produk utama Inalum seperti Ingot G1 masih menjadi kontributor terbesar penjualan, disusul produk-produk lainnya seperti Ingot S1B, Alloy, Billet, Molten, dan Ingot S2.

Pasar ekspor juga menunjukkan performa yang stabil dengan Malaysia menjadi negara tujuan terbesar, diikuti Korea Selatan, Jepang, Cina, India, Thailand, serta sejumlah negara lainnya.

"Secara keseluruhan, 76 persen penjualan dialokasikan untuk pasar domestik, sementara 24 persen lainnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar global," ujar Melati.

Direktur Pengembangan Usaha Inalum Arif Haendra menjelaskan bahwa kinerja penjualan yang melampaui target menjadi momentum penting dalam menyongsong tahun mendatang.

Menurutnya, penjualan yang berjalan baik di pasar domestik maupun ekspor membuktikan bahwa strategi bisnis perusahaan berada pada arah yang tepat.

"Kami berharap dukungan dari seluruh pihak dapat terus terjaga sehingga Inalum mampu mempertahankan stabilitas dan mencapai kinerja yang lebih baik pada 2026," terangnya.

Menjelang pergantian tahun, Inalum juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat industri aluminium nasional melalui berbagai langkah strategis.

Perusahaan tengah mempersiapkan pengembangan pabrik pemurnian Alumina, SGAR Phase 2 guna meningkatkan kapasitas hingga 2 juta ton Alumina per tahun, dan pembangunan smelter kedua di Mempawah, sebagai bagian penting dari integrasi rantai pasok aluminium nasional.

Tak hanya itu peningkatan kapasitas produksi di Smelter Kuala Tanjung, juga dilakukan melalui pembangunan Potline 4. Ketiga program strategis ini diharapkan dapat menjadi fondasi transformasi jangka panjang Inalum dalam mewujudkan industri aluminium Indonesia yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Hasnur Internasional Shipping Tbk. (HAIS) menegaskan optimisme kinerja di penghujung 2025 melalui penambahan satu set armada baru yang resmi diluncurkan di tambatan Sungai Puting, Kalimantan Selatan, pada 5 November 2025.

Satu set armada baru tersebut terdiri atas kapal tunda TB Hasnur 25 dengan tenaga 2.200 horsepower (HP) dan tongkang BG Hasnur 3312 berkapasitas 10.000 metrik ton (MT). Langkah ini menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat layanan logistik komoditas melalui jalur sungai dan laut di pasar domestik maupun internasional.

Direktur Operasi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk. Laorentina Devi menjelaskan bahwa penambahan armada tersebut merupakan realisasi dari rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun ini.

“Peluncuran armada ini menjadi bagian dari strategi HAIS dalam memperkuat operasional. Kami ingin menegaskan komitmen HAIS untuk terus tumbuh dan memberikan layanan terbaik bagi mitra serta pelanggan, dengan semangat optimis untuk mencapai target kinerja di penghujung tahun ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).

Sepanjang tahun 2025, HAIS menargetkan penambahan total empat armada baru hingga akhir tahun. Dengan tambahan tersebut, kapasitas angkut perusahaan diproyeksikan meningkat sekitar 15–19%, sejalan dengan upaya memperkuat keandalan layanan dan menjaga keberlanjutan operasional.

Hingga November 2025, HAIS telah mengoperasikan 22 set armada dengan berbagai kapasitas, mulai dari 7.500 MT hingga 10.300 MT, serta 1 unit kapal pengangkut crude palm oil (CPO).

Adapun peluncuran armada baru kali ini turut disertai prosesi Tampung Tawar, tradisi khas masyarakat Muslim Dayak Kalimantan yang bermakna doa dan harapan untuk keselamatan serta kelancaran aktivitas perusahaan.

Melalui kegiatan tersebut, HAIS tidak hanya memperkuat kapasitas operasional, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang telah menjadi bagian dari identitas perusahaan.

Perseroan menegaskan, dengan armada yang semakin kuat, sistem kerja efisien, serta semangat kolaboratif dari seluruh karyawan, HAIS siap menutup tahun 2025 dengan kinerja solid dan layanan terbaik bagi seluruh pelanggan dan mitra bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai realisasi belanja negara hingga September 2025 masih berjalan lambat, sehingga turut berdampak pada keyakinan berbisnis, rencana peningkatan produksi dan ekspansi usaha.

Perlu diketahui, hingga September 2025, realisasi belanja negara baru mencapai 63,4% dari total rencana tahun ini, dengan penyerapan belanja pemerintah pusat hanya tercatat 59,7%. Padahal, belanja pemerintah di akhir tahun biasanya menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Artinya, pemerintah hanya memiliki waktu kurang dari tiga bulan untuk mempercepat realisasi belanja negara agar target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini dapat tercapai.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan penyerapan anggaran yang dikebut pada akhir tahun biasanya sulit menstimulasi pengusaha untuk berekspansi. Sebab, pelaku sudah memasuki tahap final penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan 2026.

"Pelaku usaha sudah memasuki tahap final penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan [RKAP] 2026, artinya ekspansi di akhir tahun kecil kemungkinan," ujar Sarman kepada Bisnis, dikutip Rabu (15/10/2025).

Sementara itu, laju produk domestik bruto (PDB) pada paruh pertama tahun ini hanya tumbuh 4,99% (year on year/YoY), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sarman mengatakan, penyerapan anggaran di akhir tahun seharusnya akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III dan IV/2025.

Alhasil, pelaku usaha berharap agar penyerapan anggaran pemerintah ini menjadi perhatian serius Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Kadin pun mengapresiasi upaya Menkeu Purbaya yang berencana menggeser anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang kurang optimal merealisasikan belanja ke K/L atau program lain yang membutuhkan tambahan dana, sebagai cara mempercepat realisasi belanja.

"Per triwulan seharusnya ada monitoring penyerapan anggaran di masing-masing instansi pemerintah, serta dilakukan transparan dan terbuka. Umumkan ke publik instansi yang lambat melakukan penyerapan anggaran," pungkas Sarman.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya memberi tenggat waktu 16 hari bagi kementerian dan lembaga yang serapan anggarannya masih rendah untuk segera melakukan optimalisasi belanja. Langkah ini diambil guna mempercepat realisasi anggaran menjelang akhir tahun.

Kementerian Keuangan mencatat masih ada tiga kementerian/lembaga dengan tingkat penyerapan anggaran di bawah 50% per akhir September 2025, yakni Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU).

Selain itu, Purbaya juga sempat melakukan kunjungan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memantau pelaksanaan program rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dia menegaskan akan menarik anggaran rumah subsidi jika realisasinya tidak menunjukkan kemajuan signifikan hingga akhir tahun.