Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melihat peluang perubahan strategi perusahaan asuransi jiwa dalam menempatkan instrumen investasi pada 2026.

Ketua Bidang Operational of Excellence AAJI, Yurivano Gani menilai pada tahun depan kemungkinan akan lebih banyak alokasi ke saham, tetapi tetap bergantung pada risk appetite masing-masing perusahaan.

Menanggapi hal tersebut, PT Asuransi Jiwa BCA atau BCA Life membeberkan strategi investasi yang dilakukan perusahan pada tahun depan adalah tetap menyeimbangkan dan mengoptimalkan tingkat imbal hasil terhadap risiko investasi.

“Yang dihadapi berdasarkan prinsip pengelolaan aset dan liabilitas, di mana strategi pengelolaan investasi ditetapkan sesuai dengan profil liabilitas asuransi yang dimiliki oleh BCA Life,” kata Presiden Direktur & CEO BCA Life Eva Agrayani kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

Eva menilai biasanya faktor yang mendorong asuransi jiwa meningkatkan alokasi dana ke saham adalah karena didorong tujuan investasi jangka panjang.

“Dan atau atas permintaan nasabah produk asuransi yang dikaitkan investasi [PAYDI], misalnya memilih jenis aset investasi saham yang sesuai dengan profil risikonya,” ujarnya.

Sebagai gambaran, saat ini portofolio investasi BCA Life sebagian besar dialokasikan kepada aset dengan jenis pendapatan tetap, terutama pada Obligasi Pemerintah.

Adapun, PT Asuransi Ciputra Indonesia atau Ciputra Life menilai ada dua faktor utama yang memengaruhi keputusan perusahaan asuransi dalam menaruh dananya di instrumen investasi tertentu.

Faktor pertama, yakni internal seperti profil liability atau kewajiban, risk appetite, dan kebijakan investasi dari perusahaan. Faktor kedua, yakni faktor eksternal.

“Seperti kondisi makro ekonomi, risk vs. return profile dari saham dibandingkan dengan aset investasi yang lain, maupun regulasi yang mengatur batasan investasi,” ucap Direktur Utama Ciputra Life Hengky Djojosantoso.

Hengky menjelaskan, di perusahaannya sendiri sampai saat ini mayoritas penempatan investasi ada pada obligasi negara, diikuti oleh obligasi korporasi. Kendati demikian, pihaknya juga tetap mengevaluasi kemungkinan penambahan porsi investasi di saham.

“Kami terus melakukan evaluasi terhadap kemungkinan penambahan porsi investasi dalam saham, terutama saham-saham yang mempunyai fundamental baik tetapi saat ini valuasinya masih rendah,” tuturnya.

Adapun, pengamat asuransi Wahyudin Rahman memandang strategi investasi perusahaan asuransi di tahun depan akan lebih opportunities, tetapi tetap berhati-hati. Menurut dia, porsi utama masih berada pada instrumen pendapatan tetap karena kebutuhan menjaga stabilitas hasil dan kecocokan dengan liabilitas jangka panjang.

“Namun, dengan valuasi saham yang mulai menarik setelah koreksi tahun ini, eksposur ke pasar saham berpeluang ditingkatkan secara selektif pada sektor-sektor berfundamental kuat,” tuturnya.

Selain itu, lanjutnya, diversifikasi ke aset alternatif seperti infrastruktur dan instrumen berbasis ESG akan makin diperkuat untuk menambah sumber imbal hasil yang stabil.

“Tentunya, seluruh keputusan investasi akan tetap berada dalam kerangka asset liability matching yang ketat dan penguatan tata kelola risiko,” jelasnya.

Sebagai gambaran, data AAJI per kuartal III/2025 menunjukkan bahwa investasi saham di industri asuransi jiwa turun 14% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp124,57 triliun. Penurunan ini melanjutkan tren pelemahan dari 2023–2024 yang juga turun 7,5% YoY.

Ketua Bidang Operational of Excellence AAJI, Yurivano Gani menjelaskan penurunan porsi saham bukan karena buruknya prospek ekuitas, tetapi faktor teknis pengelolaan aset.

Namun, dirinya melihat di 2026 mendatang ada peluang perubahan strategi karena indikator pasar yang membaik dan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah dinilai meningkat.

“Saya melihat 2026 akan lebih banyak alokasi ke saham, tentu bergantung pada risk appetite masing-masing perusahaan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menanggapi perubahan regulasi yang mengatur alokasi penjatahan dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Melalui SEOJK Nomor 25 Tahun 2025 yang efektif berlaku mulai 17 November 2025, porsi saham IPO kini dibagi dengan rasio 1:1 antara investor ritel dan institusi dalam skema penjatahan terpusat (pooling). Selain itu, terdapat batas maksimal 10% dari total saham IPO yang bisa dipesan oleh satu investor ritel.

Ketentuan baru tersebut membatasi investor ritel dengan modal jumbo mendominasi pembelian. Dengan begitu, konsentrasi saham di segelintir pemain besar berkurang, dan potensi kenaikan besar-besaran harga saham di detik-detik perdagangan (listing gain) bisa jadi tak semeriah sebelum ada regulasi baru ini.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum AEI Armand Wahyudi Hartono menilai dampak dari ketentuan baru tersebut hanya minor. "Kita ikuti regulasinya, tidak ada [dampak] major," ujarnya saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Adapun, jumlah perusahaan IPO semakin susut pasca pecah rekor pada 2023 dengan 79 perusahaan melantai di bursa. Pada 2024, jumlah perusahaan yang go public mengecil hanya 41. Bahkan di tahun ini, target IPO yang dikoreksi ke bawah dari 66 menjadi 45, baru terealisasi 24 hingga November.

Dalam konteks upaya perusahaan menggalang dana publik melalui IPO, Armand menilai regulasi terbaru OJK tersebut juga tidak signifikan memberi dampak. Menurutnya, jumlah IPO yang semakin kecil dari tahun ke tahun tersebut lebih disebabkan oleh kondisi iklim usaha saat ini.

"Itu tergantung perusahaannya mana yang memang butuh modal. Dunia bisnisnya juga kan lagi menantang," tandasnya.

Sementara itu, Ajaib Sekuritas membedah keuntungan dan kerugian bagi investor ritel dari berlakunya ketentuan baru OJK. Dari sisi keuntungan, ada peluang yang lebih adil antar investor. Dengan batasan maksimal 10% per investor, tidak ada lagi yang bisa menyedot sebagian besar saham.

Kedua, adanya perlindungan saat IPO oversubscribed. Ketika saham IPO sangat diminati, porsi untuk investor ritel otomatis bertambah besar. SEOJK 25/2025 mengatur jika suatu IPO mengalami oversubscribed atau kelebihan permintaan mencapai 25 kali lipat atau lebih, persentase saham untuk penjatahan terpusat akan naik secara otomatis. Peningkatan ini diambil dari porsi yang sebelumnya dialokasikan untuk investor institusi.

Ketiga, Ajaib Sekuritas menilai regulasi baru ini membuat pasar semakin sehat. Distribusi saham yang lebih merata ke banyak tangan diharapkan dapat mengurangi volatilitas atau gejolak harga ekstrem di hari-hari pertama perdagangan.

Sementara itu, dampak yang berpotensi merugikan bagi investor ritel antara lain adalah alokasi per investor bisa menjadi lebih kecil. Karena dibagi ke lebih banyak orang, jumlah lot saham yang didapatkan dari satu IPO bisa saja lebih sedikit daripada yang dipesan di penawaran awal.

Kedua, kenaikan instan yang selama ini menjadi strategi investor ritel mencari keuntungan mungkin akan lebih terkendali.

"Dengan berkurangnya konsentrasi saham di segelintir pemain besar, potensi kenaikan harga spektakuler di menit-menit pertama perdagangan mungkin tidak semenarik dulu. Namun, pergerakan harga yang dihasilkan justru dianggap lebih berkualitas," tulis Ajaib Sekuritas.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM) menjadi dua manajer investasi dengan porsi terbesar dalam menjamin suksesnya pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA). Dalam prospektus tambahan bertanggal 9 Desember 2025, kedua underwriter IPO ini memiliki porsi penjaminan secara berurutan sebesar 58,67% dan 37,60%.

Selanjutnya IPO Superbank juga memiliki dukungan penjamin emisi dari PT CLSA Sekuritas Indonesia (3,23%), PT Sucor Sekuritas (0,45%), PT Bahana Sekuritas (0,015%), dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (0,015%).

Dikutip dari prospektus pada hari ini, Rabu (10/12/2025), para penjamin dan pelaksana emisi efek ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah menyetujui menjadi pembeli siaga sesuai komitmen yang diberikan jika investor publik tidak menyerap seluruh saham yang dilepas.

"[Underwriter IPO] menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang ditawarkan perseroan [SUPA] kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum perdana saham," dikutip dari prospektus.

Selanjutnya dijelaskan bahwa penjatahan IPO Superbank masih menggunakan regulasi OJK sebelumnya yakni Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran (SE) OJK No. 15/2020. Dalam aturan ini, pemesanan saham SUPA dilakukan dalam dua skema yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) dan penjatahan terpusat (pooling allotment). Sebagai konteks, OJK telah menerbitkan aturan baru yakni SEOJK 25/2025 yang mendorong peningkatan penjatahan bagi ritel.

Pada aturan lama penjatahan pasti, alokasi saham diperuntukkan bagi investor institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi, maupun perorangan, sesuai porsi yang ditetapkan Penjamin Emisi Efek. Dalam kondisi kelebihan pemesanan, alokasi penjatahan pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia dan mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran OJK No. 15/2020, baik secara proporsional maupun berdasarkan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu. Kekurangan saham akibat penyesuaian dipenuhi dari pesanan yang disampaikan paling akhir.

Sedangkan untuk penjatahan terpusat mengikuti ketentuan lima golongan berdasarkan nilai total penawaran umum. Dengan dana yang dihimpun mencapai Rp2,79 triliun, IPO ini masuk kategori golongan IV dengan batas minimal alokasi penjatahan terpusat sebesar Rp75 miliar atau 2,68% dari total saham yang ditawarkan. Alokasi penjatahan terpusat dibagi untuk investor ritel dan nonritel dengan rasio 1:2.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, penyesuaian dilakukan berdasarkan tingkat pesanan, yakni minimal 5% dari total saham untuk pesanan 2,5—10 kali batas minimal, 7,5% untuk 10—25 kali, dan 12,5% untuk pesanan di atas 25 kali batas minimal. Sumber saham tambahan diambil dari porsi penjatahan pasti.

Dalam proses penjatahan terpusat, pesanan ganda dari investor yang masuk melalui beberapa partisipan sistem wajib digabung. Alokasi saham diberikan secara proporsional, dan sisa saham dibagikan berdasarkan urutan waktu pesanan. Jika terjadi kekurangan pesanan pada salah satu kelompok, sisa saham dipindahkan ke kelompok lain.

Penggunaan Dana IPO Superbank (SUPA)

Aturan juga menetapkan bahwa pesanan investor yang mengikuti penjatahan pasti dan penjatahan terpusat sekaligus hanya diperhitungkan dalam kondisi kekurangan pesanan. Jika jumlah pesanan melebihi saham yang tersedia, sistem e-IPO akan melakukan penjatahan mulai dari 10 satuan perdagangan untuk setiap pemodal, dan jika tidak mencukupi, alokasi diberikan berdasarkan waktu pemesanan. Sisa saham kemudian dialokasikan secara proporsional dan dibagikan kembali melalui mekanisme pembulatan.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil penawaran awal atau bookbuilding, harga IPO Superbank resmi ditetapkan sebesar Rp635 per saham dengan proses penawaran umum dimulai besok, Rabu (10/12/2025) hingga 15 Desember mendatang.

Melalui aksi korporasi tersebut, calon emiten yang didukung ekosistem Grab dan Emtek Group ini menargetkan penghimpunan dana sekitar Rp2,79 triliun melalui pelepasan 4,4 miliar saham atau setara 13% dari modal setelah IPO.

SUPA juga mengungkapkan sekitar 70% dana hasil IPO akan dialokasikan untuk modal kerja penyaluran kredit. Sisanya, sekitar 30%, dialokasikan sebagai belanja modal mulai 2026 hingga lima tahun ke depan.

Secara rinci, dana untuk belanja modal akan mencakup pengembangan produk pendanaan dan pembiayaan perseroan, digital payment system, infrastruktur teknologi informasi, penguatan sistem operasional, investasi pada kecerdasaan buatan (AI) dan data analitik, serta peningkatan keamanan siber.

Dengan kombinasi valuasi rendah, dukungan ekosistem Grab–Emtek, strategi ekspansi kredit, dan rencana belanja modal jangka panjang membuat Superbank sebagai salah satu kandidat bank digital yang berpotensi undervalued saat IPO.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA —Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan surat edaran yang mengatur tentang perubahan alokasi penjatahan dalam penawaran umum saham secara elektronik (e-IPO).

Aturan itu tertuang dalam surat edaran OJK (SEOJK) No.25/SEOJK.04/2025 tentang Verifikasi Pesanan dan Dana, Alokasi Penjatahan dan Penyelesaian Efek dalam Penawaran uUmum secara Elektronik. SEOJK itu diterbitkan pada 17 November 2025 dan ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi.

OJK membeberkan dua latar belakang terbitnya SEOJK ini. Pertama, tingginya tingkat volatilitas harga saham pasca penawaran umum perdana untuk emiten dengan nilai penawaran umum kecil.

Hal itu diduga disebabkan oleh adanya pihak tertentu yang melakukan pemesanan saham dalam jumlah sangat besar sehingga berpotensi meningkatkan risiko fluktuasi harga saham di pasar sekunder, apabila pihak tersebut melakukan penjualan atas saham yang dimilikinya.

Kedua, terdapat ketidakseimbangan alokasi saham di antara investor ritel dan nonritel pada penjatahan terpusat.

“Sehingga dalam rangka memberikan batasan serta menyesuaikan alokasi penjatahan bagi investor, maka dilakukan penerbitan SEOJK ini,” tulis OJK dalam dokumen yang dikutip Kamis (4/12/2025).

Berdasarkan catatan Stockbit Sekuritas, SEOJK itu mengatur tentang perubahan alokasi efek penawaran umum untuk ritel. Regulasi baru tersebut memiliki beberapa perubahan penting dibandingkan regulasi sebelumnya, yakni SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020.

Salah satunya, peningkatan porsi ritel pada penjatahan terpusat. Stockbit Sekuritas menyampaikan bahwa SEOJK yang baru mengubah porsi alokasi efek untuk penjatahan terpusat ritel dan non–ritel dengan perbandingan 1:1.

“Pada regulasi sebelumnya, porsi ritel hanya 1/3 dari total penjatahan terpusat, sementara pada regulasi baru porsi ritel naik menjadi 1/2 dari total penjatahan terpusat,” tulis Stockbit Sekuritas dalam catatan yang dikutip Kamis (4/12/2025).

Selain itu, SEOJK yang baru mengatur batas pemesanan IPO pada penjatahan terpusat sebesar 10% dari nilai efek yang ditawarkan. Stockbit Sekuritas menjabarkan bahwa SEOJK yang baru memperkenalkan aturan jumlah maksimum pemesanan efek.

Dengan aturan tersebut, pemesanan setiap calon investor secara kumulatif hanya diberikan maksimum 10% dari nilai keseluruhan efek yang ditawarkan. Regulasi sebelumya tidak mengatur mengenai batas pemesanan maksimum.

“Jika tingkat pemesanan melebihi batas tersebut, maka pemesanan tidak akan diproses dan dikembalikan kepada calon investor untuk dilakukan penyesuaian kembali,” paparnya.

Selanjutnya, OJK juga mengatur tentang penambahan golongan dan jumlah minimum alokasi efek berdasarkan nilai IPO.

Merujuk catatan Stockbit Sekuritas, SEOJK yang baru mengubah struktur golongan penawaran umum, dari sebelumnya 4 golongan menjadi 5 golongan.

Lima golongan itu disusun berdasarkan batas nilai IPO yang terdiri atas golongan I ≤Rp100 miliar, golongan II >Rp100 miliar-Rp250 miliar, golongan III >Rp250 miliar-Rp500 miliar, golongan IV >Rp500 miliar-Rp1 triliun, golongan V >Rp1 triliun. Masing-masing golongan diatur secara terperinci alokasi efeknya.

“Pemecahan golongan ini dilakukan untuk mengakomodasi penawaran umum dengan nilai efek yang lebih kecil, agar memiliki jumlah alokasi efek yang lebih besar.”

Sumber: Stockbit Sekuritas

Aspek lain yang mengalami perubahan dalam SEOJK ini ialah penyesuaian jumlah minimum alokasi efek ketika oversubscribed.

Stockbit Sekuritas mencatat SEOJK yang baru mengatur jumlah minimum alokasi efek ketika terjadi kelebihan pemesanan (oversubscribed).

Perubahan utama terdapat pada golongan I di regulasi baru, di mana alokasi minimum perlu disesuaikan ke kisaran 22,5–30% berdasarkan tingkat kelebihan pemesanan. Sebelumnya, alokasi minimum untuk golongan I perlu disesuaikan ke kisaran 17,5–25% berdasarkan tingkat kelebihan pemesanan.

Sumber: Stockbit Sekuritas