Nama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menempati peringkat teratas dalam survei Indikator Politik Indonesia terkait kinerja sejumlah pejabat tinggi negara usai satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang disampaikan beberapa waktu lalu.

Dalam evaluasi tersebut, Mentan Amran mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi, yakni sebesar 84,9 persen.

"Yang menarik, Pak Amran Sulaiman justru mencatat tingkat kepuasan paling tinggi di antara pejabat tinggi negara," ujar Prof. Burhanuddin Muhtadi selaku pimpinan Indikator Politik Indonesia saat memaparkan hasil survei di Jakarta.

Burhanuddin menjelaskan, kepuasan itu didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung kebijakan dan kepemimpinan Mentan Amran dalam mendukung sektor pertanian nasional.

"Di antara yang mengenal Pak Amran, umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang merasa diayomi dan dilayani dengan baik," katanya.

Selain Amran Sulaiman, survei juga mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap pejabat lainnya. Urutan tingkat kepuasan tersebut adalah sebagai berikut:

Andi Amran Sulaiman - Menteri Pertanian (84,9%)Teddy Indra Wijaya - Sekretaris Kabinet (84,5%)Purbaya Yudhi Sadewa - Menteri Keuangan (84,1%)Nasaruddin Umar - Menteri Agama (83,4%)Prasetyo Hadi - Menteri Sekretariat Negara (82,9%)Agus Harimurti Yudhoyono - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan (82,3%)Tengku H. Najat Subijanto - Kepala Badan/Pimpinan terkait pembangunan nasional (82,2%)Hanif Faisal Nurofiq - Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (81,1%)Brian Yuliarito - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (80,4%)Abdul Mu'ti - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (79,2%)

Burhanuddin menyatakan, hasil ini menjadi bukti bahwa popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kepuasan publik terhadap kinerja pejabat.

"Ada pejabat yang mungkin tidak sering tampil di media, tetapi kerja-kerjanya dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjadi basis penerima manfaat," tutur Burhanuddin.

Survei evaluasi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini melibatkan ribuan responden dari berbagai latar belakang sosial ekonomi di seluruh Indonesia. Penilaian mencakup berbagai aspek kinerja pejabat tinggi negara, mulai dari efektivitas kebijakan hingga dampaknya terhadap kelompok masyarakat penerima manfaat.

Temuan mengenai tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran Sulaiman menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi salah satu fokus utama pemerintahan saat ini. Kementerian Pertanian dinilai berhasil menjaga kepercayaan publik, terutama dari kalangan petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan nasional.

Perum Bulog dianugerahi penghargaan National Food Security and Resilience Champion dalam ajang CNN Indonesia Awards kedelapan.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Bisnis Detik Network Agustina Sembiring kepada Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani pada acara puncak yang berlangsung di Grand Ballroom The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10).

Sebagai BUMN yang berperan strategis di sektor pangan, Perum Bulog menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Ahmad Rizal Ramdhani selaku Direktur Utama, Bulog konsisten memastikan pasokan beras dan komoditas pokok tetap stabil, terjangkau, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta pelaksanaan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Bulog berperan aktif dalam mengendalikan inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat.

Inisiatif ini tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan masyarakat di seluruh lapisan tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar yang layak.

Sebagai lembaga yang memegang mandat besar dalam sistem pangan nasional, Bulog terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk menghadirkan sistem distribusi yang efisien, transparan, dan tangguh menghadapi tantangan global.

Dalam penghargaan kali ini, CNN Indonesia mengangkat tema "Kolaborasi dan Harmoni Menggapai Asta Cita Untuk Negeri."

CNN Indonesia Awards diadakan sebagai apresiasi dan dorongan bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberikan kontribusi dan dampak nyata dalam memajukan Indonesia agar dapat menjadi contoh serta inspirasi bagi pihak lain.

Acara puncak nanti malam direncanakan bakal dihadiri Chairman CT Corp Chairul Tanjung, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu'ti, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan beberapa tokoh serta pejabat lainnya.

CNN Indonesia Awards yang digelar di Jakarta ini merupakan ajang penghargaan kedelapan. Sebelumnya, CNN Indonesia Awards telah sukses digelar di berbagai provinsi di Indonesia, yaitu Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Jawa Barat, Bali, Sumatra Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penunjukan itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG yang diteken pada Jumat (24/10).

Sebagai ketua pelaksana harian, Nanik bertugas memimpin pelaksanaan harian tim koordinasi dan menggelar rapat rutin sekurang-kurangnya dua kali setiap bulan, atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Rapat tersebut akan menjadi bahan laporan ketua tim koordinasi kepada presiden.

Dalam menjalankan tugasnya, Nanik akan didampingi Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Bidang Pangan Nani Hendiarti sebagai wakil ketua pelaksana harian.

Penunjukan Nanik sebagai ketua pelaksana harian memperkuat peran strategis BGN dalam mengawal keberhasilan implementasi program MBG.

"Penunjukan ini merupakan mandat penting yang menegaskan komitmen penuh BGN untuk memastikan setiap porsi makanan memenuhi standar gizi terbaik, terkoordinasi secara efektif, dan berjalan tanpa hambatan di seluruh daerah," ujar Nanik dalam keterangan resmi, Rabu (29/10).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan ekonomi lokal.

Pemerintah menilai upaya tersebut memerlukan langkah yang strategis dan terkoordinasi antar kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Dalam Keppres tersebut dijelaskan pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dan menyelesaikan permasalahan lintas sektoral.

"Guna penyelenggaraan program MBG yang tepat sasaran, merata, dan berkelanjutan," demikian disebut dalam pertimbangan Keppres.

Adapun tim koordinasi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

"Tim koordinasi memiliki tugas mendukung penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis melalui sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan program makan bergizi gratis," bunyi Pasal 3 Keppres itu.

Struktur Tim Koordinasi diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno sebagai Wakil Ketua I, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Wakil Ketua II.

Ketua tim koordinasi diwajibkan melaporkan pelaksanaan tugas kepada presiden setidaknya satu kali setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Tim ini beranggotakan 13 menteri dan kepala lembaga, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Anggota lainnya yakni Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

Adapun Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan ditunjuk sebagai sekretaris tim.

Dengan mulai bertugasnya tim koordinasi sejak penetapan Keppres 28/2025, pemerintah berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan terpadu, terukur, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.