Lonjakan potensi perjalanan sebanyak 119,5 juta orang pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diperkirakan mendorong aktivitas ekonomi nasional, terutama sektor transportasi, pariwisata, dan konsumsi rumah tangga.

Adanya peningkatan mobilitas tersebut disampaikan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

“Menurut survei 42,01% penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan, pada masa libur Nataru 2025/2026,” ujar Dudy, dikutip pada Minggu (7/12/2025).

Survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi bersama BPS, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta akademisi tersebut juga menunjukkan tren kenaikan potensi pergerakan sebesar 2,71% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dudy menjelaskan bahwa tingginya minat masyarakat untuk bepergian dipicu oleh panjangnya masa libur akibat libur sekolah yang bersamaan dengan libur Nataru 2025/2026, serta kondisi infrastruktur transportasi yang semakin baik.

Ia menambahkan, faktor wisata, budaya mudik Natal, dan dorongan ekonomi turut memperbesar volume perjalanan di akhir tahun.

Tercatat, berdasarkan survei pemilihan moda transportasi, pengguna mobil pribadi menjadi yang terbanyak dengan porsi 42,78% atau 51,12 juta orang. Disusul sepeda motor sebanyak 18,41% atau 22 juta orang, bus 8,17% atau 9,76 juta orang, mobil sewa 7,43% atau 8,87 juta orang, serta mobil travel 6,39% atau 7,64 juta orang.

Sementara itu, pengguna pesawat tercatat 3,57% atau 4,27 juta orang, kereta api jarak jauh 3,29% atau 3,94 juta orang, kapal penyeberangan 3,14% atau 3,75 juta orang, kapal laut 2,20% atau 2,62 juta orang, dan commuter line 1,93% atau 2,30 juta orang.

“Tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi mengindikasikan perlunya manajemen lalu lintas yang lebih intensif, khususnya pada ruas tol dan akses menuju simpul transportasi,” kata Dudy.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, BMKG, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, TNI, Kepolisian RI, BUMN dan BUJT, serta asosiasi transportasi untuk memastikan kesiapan layanan transportasi selama periode Nataru.