Program reguler itu Rp10,31 triliun, realisasi kita sudah Rp2,60 triliun atau 25,27 persen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan realisasi anggaran per 1 Juli 2026 mencapai Rp2,60 triliun atau 25,27 persen dari pagu anggaran sebesar Rp10,31 triliun.

"Program reguler itu Rp10,31 triliun, realisasi kita sudah Rp2,60 triliun atau 25,27 persen," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP Didyk Choiroel dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Terkait realisasi Kementerian PKP per program, untuk dukungan manajemen terealisasi Rp497 miliar, kemudian untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Rp1,9 triliun atau 22,25 persen.

Lalu rumah susun Rp151 miliar atau 40,61 persen, rumah khusus Rp23,4 miliar atau 11,73 persen.

"Sedangkan penanganan kawasan kumuh, sanitasi dan prasarana, sarana, utilitas (PSU) ini kita dalam tahap persiapan lelang, jadi ini baru yang sifatnya manajemen konstruksi atau perencanaan," ujar Didyk.

Untuk monitoring, evaluasi, pembinaan, operasional di balai atau satuan kerja realisasinya mencapai Rp23,12 miliar atau 43,57 persen.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sekitar 80 persen anggaran kementeriannya tahun ini dialokasikan untuk program bedah 400.000 rumah tak layak huni (RTLH).

Ia menyebut total anggaran Kementerian PKP pada 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sebagian besar difokuskan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Ara menjelaskan alokasi tersebut setara dengan sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendukung target renovasi rumah secara nasional.

Menurut dia, Program BSPS menjadi bagian dari target pemerintah untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah pada 2026, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Ara mengatakan dari total target tersebut, sebanyak 15.000 unit dialokasikan untuk kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.

Ia menambahkan pelaksanaan Program BSPS dilakukan melalui pemberian stimulan kepada masyarakat, dengan besaran bantuan rata-rata sekitar Rp20 juta per unit rumah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak semua pedagang online otomatis dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 setelah kebijakan pemungutan pajak oleh marketplace berlaku.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan terdapat enam kategori pedagang online yang bebas PPh Pasal 22.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Ada beberapa exemption, pengecualian, untuk pemungutan PPh pasal 22 marketplace tidak dilakukan," katanya dalam konferensi pers di kantor DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Keenam kategori pedagang online yang bebas PPh Pasal 22 yakni pertama, wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun yang telah menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace.

"Silakan disampaikan surat pernyataan ke marketplace, maka marketplace tidak akan melakukan pemungutan," ujar Bimo.

Kedua, penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menjadi mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan.

"Jadi untuk penjualan jasa pengiriman ekspedisi sekali lagi oleh Wajib Pajak orang pribadi di dalam negeri sebagai mitra dari perusahaan aplikasi berbasis teknologi itu dikecualikan," ujar Bimo.

Ketiga, penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang dalam negeri yang telah menyampaikan surat keterangan bebas pemotongan dan/atau pemungutan PPh.

Keempat, pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace juga tidak berlaku untuk penjualan pulsa dan kartu perdana. Kelima, transaksi emas perhiasan, emas batangan, batu permata dan sejenisnya dalam ketentuan tertentu.

Keenam, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

"Pesannya, tidak semua pedagang di marketplace otomatis akan dipungut," ujar Bimo.

Per 1 Juli 2026 DJP menunjuk empat marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang online. Keempat platform adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Bimo menjelaskan penarikan pajak dari para pedagang online oleh marketplace mulai dilakukan pada 1 Agustus 2026. Dalam periode satu bulan masa transisi sejak 1 Juli, Shopee dan tiga platform lainnya melakukan sosialisasi, melakukan penyesuaian sistem terkait pungutan pajak pedagang online tersebut.

"Pak Menteri Keuangan yang juga sudah disampaikan arahan kepada kami memang untuk melaksanakan pemungutan daripada PPh Pasal 22 melalui marketplace. Kita tunjuk 1 Juli empat marketplace, kemudian akan dilakukan (pungutan) mulai 1 Agustus," kata Bimo.

Samarinda (ANTARA) - Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) menargetkan pendapatan ekonomi kreatif (ekraf) pada 2026 naik menjadi Rp41,6 miliar atau mengalami peningkatan ketimbang realisasi 2025 yang sebesar Rp36,84 miliar.

Nilai ekraf sebesar ini berasal dari 17 subekraf yang meliputi aplikasi, game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi, video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan dan periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio.

"Kontribusi ekraf terhadap Produks Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim meningkat, dari 5,63 persen pada 2024 menjadi 6,19 persen pada 2025," ujar Kabid Ekraf Dispar Kaltim Awang Khaliq di Samarinda, Rabu.

Untuk merealisasikan target sebesar Rp41,6 miliar tahun ini, Dispar terus melakukan berbagai hal seperti percepatan transformasi digital ekraf melalui penguatan talenta dan pendanaan inkubasi start-up ekraf digital.

Kemudian melakukan digitalisasi UMKM kreatif (pemasaran daring, penggunaan QRIS dalam transaksi, integrasi logistik, dan katalog produk) untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar.

Menurut dia, selain itu, pihaknya juga melakukan revitalisasi desain dan arsitektur berupa penguatan inovasi melalui kompetisi, dana pendamping, kemitraan industri - kampus, efisiensi layanan berbasis teknologi, dan insentif properti ramah lingkungan.

Lantas melakukan penguatan media, konten, dan seni budaya melalui optimalisasi di Temindung Creative Hub untuk produksi atau inkubasi film, animasi, televisi, radio, podcast, fotograf, dan penyelenggaraan festival konten daerah secara tahunan.

"Kami juga melakukan pengembangan ekraf berbasis lapangan usaha dengan melakukan modernisasi industri pengolahan (makanan, roti/ kue, kuliner), percepatan jaringan internet di daerah terpencil, dan optimalisasi distribusi melalui ritel modern, e-commerce, dan pasar digital," kata Awang.

Pihaknya juga memperkuat pusat produksi bersama berbasis sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tiap kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas produksi, disertai standardisasi kualitas, perbaikan kemasan, memelihara kebersihan untuk kesehatan dan keamanan produk, serta sertifikasi halal.

"Termasuk memfasilitasi kepemilikan nomor induk berusaha (NIB), hingga penguatan merek guna mendorong penetrasi pasar ritel modern, sekaligus memperluas akses ke rantai pasok, hingga membangun rantai pasok ke ibu kota baru yakni Ibu Kota Nusantara (IKN)," katanya.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerimaan pajak dari perdagangan digital meningkat hingga Rp24 triliun per tahun setelah pemberlakuan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang online.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penerimaan pajak dari sektor perdagangan digital selama lima tahun terakhir terus meningkat, yakni berkisar Rp8 triliun hingga Rp12 triliun per tahun.

"Potensi kalau kita melihat kinerja total revenue dari para pelaku atau wajib pajak di sektor perdagangan digital itu memang kita melihat ada banyak potensi yang bisa lebih kami amankan untuk pendanaan pembangunan," katanya dalam konferensi pers di kantor DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Dengan diterapkannya mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace, DJP berharap penerimaan pajak dari perdagangan digital dapat meningkat hingga 100 persen.

"Nah mudah-mudahan dengan pemungutan ini kepatuhan meningkat, akurasi pemungutan juga membuat akurasi perbandingan data di Coretax kami meningkat, kami berharap setidaknya bisa katakanlah ya insyaallah bisa naik 100 persen lah. Jadi di angka mungkin Rp16 triliun sampai Rp24 triliun setahun," ujar Bimo.

Ia mengatakan proyeksi tersebut telah mempertimbangkan hasil pengujian kepatuhan, perbaikan sistem perpajakan, serta masukan dari pelaku usaha, khususnya UMKM dan marketplace.

Pemungutan pajak dari pedagang oleh marketplace ini merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Melalui aturan tersebut, mekanisme pembayaran pajak berubah dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk pemerintah. Bimo menegaskan kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru.

"Ini bukan pajak baru, ini penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui marketplace. Sekali lagi dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk," ujar Bimo.

Menurut dia, kebijakan tersebut bertujuan menciptakan perlakuan yang setara antara pedagang online dan offline, sekaligus memudahkan pedagang memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, pedagang kecil tetap mendapat perlindungan. Wajib pajak orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak akan dipungut PPh Pasal 22 oleh marketplace, dengan syarat menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan PMK 37/2025.

Sementara itu, tarif PPh Pasal 22 yang dipungut marketplace ditetapkan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto, tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Sebagai ilustrasi, apabila seorang pedagang menjual barang senilai Rp2 juta melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Rp10 ribu.

Pajak sebesar Rp10 ribu tersebut bukan pajak tambahan yang berdiri sendiri, melainkan dapat diperhitungkan dengan kewajiban Pajak Penghasilan pedagang.

Untuk pedagang yang menggunakan skema PPh Final UMKM, PPh Pasal 22 tersebut menjadi bagian dari pelunasan PPh Final.

Untuk pedagang yang menggunakan skema umum, PPh Pasal 22 tersebut menjadi kredit pajak dalam penghitungan SPT Tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah perusahaan seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli resmi ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) pedagang di lokapasar (marketplace). Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan bahwa keempat perusahaan ini merupakan yang terbesar dengan tingkat kesiapan tertinggi.

Penunjukkan empat perusahaan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.37/2025. Mulai 1 Agustus 2026, Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli akan mulai memungut PPh pasal 22 pedagang lokapasar.

"Keempat marketplace yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli. Penunjukan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan," terang Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada konferensi pers di kantor pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Bimo, penunjukan ini didasari oleh pertimbangan kesiapan sistem dan marketplace, skala transaksi, kapasitas administrasi, serta penggunaan mekanisme escrow account. Keempat marketplace masih diberikan waktu satu bulan untuk melakukan persiapan sampai 1 Agustus 2026.

Ke depan, Bimo tidak menutup kemungkinan adanya marketplace lain yang ikut ditunjuk memungut PPh pasal 22. Semuanya akan didasari dengan pertimbangan yang sama yakni kesiapan maupun skala transaksi.

Di sisi lain, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan bahwa kriteria pemilihan perusahaan pemungut pajak e-commerce didasarkan pada besaran omzet serta jumlah traffic. Untuk itu, perusahaan yang bakal ditunjuk lagi ke depannya untuk memungut PPh pasal 22 bakal ditentukan oleh kriteria tersebut.

"Penunjukan pemungut tentu berdasarkan perkembangan, kami mengevaluasi siapa saja yang sudah memiliki kriteria yang tadi. Kalau jumlah omzet itu Rp600 juta dalam 12 bulan atau juga kalau dalam trafficnya itu 12.000 dalam 12 bulan. Nanti apabila perkembangannya kami temukan yang lain tentu juga secara bertahap akan kami masukkan," papar Yon dalam kesempatan yang sama.

Kredit Pajak

Yon turut menjelaskan bahwa pemungutan PPh pasal 22 atas merchant di lokapasar memiliki keistimewaan tersendiri. Untuk tarifnya, bagi merchant dengan peredaran bruto di atas Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar setahun, maka tetap dikenakan tarif final 0,5% sebagaimana pedagang luring.

"Tetapi kalau nanti kemudian ternyata penghasilannya itu dalam empat [platform] digabungkan menjadi lebih dari Rp4,8 miliar tentu yang sudah dipotong di dalam empat platform tadi akan menjadi kredit pajak di dalam SPT tahunannya," papar Yon.

Dari segi alurnya, Bimo menjelaskan bahwa nantinya konsumen akan melakukan pembayaran melalui marketplace. Lalu, perusahaan memungut PPh pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri.

Selanjutnya, marketplace akan menerbitkan invoice atau tagihan atas transaksi tersebut. Isinya mengenai besaran PPh pasal 22 yang dipungut.

Bimo menyebut tagihan yang dikeluarkan marketplace ini dipersamakan dengan bukti potong PPh pasal 22.

"Jadi tidak perlu ada double effort dokumen tagihan invoice elektronik dipersamakan dengan bukti pemungutan. Kemudian marketplace menyetorkan pemungutan tersebut ke Kas Negara," lanjut Bimo.

Terakhir, marketplace nantinya diwajibkan untuk turut melaporkan pemungutan melalui SPT PPh.

Di sisi lain, terdapat beberapa pengecualian atas pungutan pajak e-commerce ini. Salah satunya wajib pajak dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun, dengan syarat memberitahu marketplace.

Kemudian, penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh WP orang pribadi dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi, penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang yang memiliki Surat Keterangan Bebas pemotongan/pemungutan PPh; penjualan pulsa dan kartu perdana; serta transaksi emas perhiasan, emas batangan, batu permata, dan sejenisnya dalam ketentuan tertentu.

Terakhir, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau PPJB atas tanahdan/atau bangunan.

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCoc sub Holding PTPN III (Persero) membukukan laba bersih sebesar Rp7,08 triliun pada tahun buku 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.

"Nilai tersebut meningkat 90,3 persen dibandingkan laba bersih tahun 2024 yang sebesar Rp3,72 triliun," kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Kinerja keuangan itu disampaikan kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025.

Perseroan menyebut peningkatan laba ditopang oleh kenaikan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), efisiensi operasional, serta dampak penguatan fundamental bisnis yang mampu memberikan nilai tambah di tengah tantangan ekonomi global, volatilitas pasar energi, dan anomali iklim sepanjang 2025.

“Alhamdulillah, laba bersih setelah pajak (net profit) tahun 2025 mencapai angka Rp7,08 triliun atau 90,3 persen lebih tinggi jika dibandingkan perolehan tahun lalu yang berada di angka Rp3,72 triliun,” sebut Jatmiko dalam paparannya di Kantor BP BUMN Jakarta.

Disamping penguatan harga jual rata-rata CPO di 2025 yang menyentuh Rp14.223 per kilogram atau 10,4 persen di atas 2024, perusahaan dapat memaksimalkan momentum tersebut melalui peningkatan volume penjualan CPO dan efisiensi biaya.

“Pengendalian biaya dan peningkatan produksi menjadi tulang punggung perusahaan. Fundamental inilah yang membuat kenaikan harga CPO sebesar 10 persen di tahun 2025 mampu membuahkan lonjakan laba hingga 90 persen di tengah berbagai tantangan,” bebernya.

Sejak didirikan dalam tiga tahun terakhir, laba bersih PalmCo terus menunjukkan pertumbuhan eksponensial. Setelah mencatat laba Rp2,53 triliun pada 2023, kinerja perusahaan naik menjadi Rp3,72 triliun pada 2024, dan kemudian melonjak hingga Rp7,08 triliun pada 2025.

Perseroan menyebut capaian tersebut sebagai tingkat profitabilitas tertinggi selama periode transformasi perusahaan.

Selain laba bersih, indikator keuangan perusahaan juga menunjukkan perbaikan. EBITDA meningkat menjadi Rp13,27 triliun atau naik 46 persen dibandingkan Rp9,09 triliun pada 2024. Sementara itu, tingkat pengembalian aset (return on assets/ROA) mencapai 9,2 persen.

Secara operasional, PalmCo memproduksi 2,70 juta ton CPO sepanjang 2025. Volume tersebut meningkat 7,87 persen dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 2,49 juta ton.

Meski demikian, manajemen menilai hasil tersebut bukan merupakan akhir dari proses transformasi. Perusahaan menyatakan akan terus melakukan evaluasi terhadap aspek operasional, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan efisiensi guna menjaga keberlanjutan kinerja.

"Terimakasih atas dukungan penuh pemegang saham. Apresiasi untuk kerja keras seluruh insan Perseroan. Capaian ini menjadi milestone, tapi bukan garis akhir. Masih banyak ruang untuk terus tumbuh mengoptimalkan kinerja operasi dan finansial agar terus memberikan manfaat maksimal" ujar Jatmiko.

Tidak hanya mencatat rekor dari sisi internal perusahaan, PalmCo juga memastikan pertumbuhan perusahaan sejalan dengan produktifitas dan kesejahteraan petani mitra.

Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), pada tahun 2025 PTPN IV PalmCo tercatat sebagai perusahaan paling aktif secara nasional dengan 6.672 hektare pendampingan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Petani plasma binaan juga mampu meraih produktifitas mumpuni di atas standar nasional mencapai rata-rata 20,18 ton TBS per hektare per tahun yang berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan petani.

Di sisi lain, PalmCo juga menyatakan akan melanjutkan pengembangan hilirisasi industri sawit, termasuk optimalisasi produk turunan sawit sebagai bahan baku renewable biogasoline untuk mendukung ketahanan energi nasional.

“Semoga PalmCo dapat menjalankan dengan baik seluruh amanat yang diembankan pemerintah, berkontribusi maksimal dalam kemandirian pangan dan energi negeri,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menunjuk empat marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Keempat marketplace tersebut adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penunjukan dilakukan setelah DJP mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kesiapan sistem hingga kapasitas administrasi masing-masing marketplace.

Menurut dia, pemerintah juga mempertimbangkan skala transaksi, penggunaan mekanisme rekening escrow, serta kesiapan marketplace dalam melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik.

"Ini penunjukan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan," ujar Bimo dalam konferensi pers di kantor DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Bimo menjelaskan penunjukan keempat marketplace tersebut berlaku pada 1 Juli 2026.

[Gambas:Youtube]

Sementara itu, pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace akan mulai dilakukan pada 1 Agustus 2026. Selama sebulan, marketplace diberikan waktu untuk melakukan penyesuaian.

Ia mengatakan DJP masih membuka peluang untuk menunjuk marketplace lain sebagai pemungut pajak apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Menurut dia, kriteria tersebut meliputi kesiapan sistem, skala transaksi, serta kapasitas administrasi.

"Ini akan kami tunjuk sebagai marketplace berikutnya," ujar Bimo.

Pemungutan pajak dari pedagang oleh marketplace ini merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

PMK 37/2025 mengatur perubahan mekanisme pelunasan pajak dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap pemungutan pajak terhadap pedagang online yang berjualan di marketplace akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026.

Per 1 Juli 2026 DJP menunjuk empat marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang online. Keempat platform adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan penarikan pajak dari para pedagang online mulai dilakukan pada 1 Agustus 2026. Dalam periode satu bulan masa transisi sejak 1 Juli, Shopee dan tiga platform lainnya melakukan sosialisasi, melakukan penyesuaian sistem terkait pungutan pajak pedagang online tersebut.

"Pak Menteri Keuangan yang juga sudah disampaikan arahan kepada kami memang untuk melaksanakan pemungutan daripada PPh Pasal 22 melalui marketplace, kita tunjuk 1 Juli empat marketplace, kemudian akan dilakukan (pungutan) mulai 1 Agustus," kata Bimo dalam konferensi pers di kantor DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Bimo mengatakan penunjukan empat marketplace pemungut pajak pedagang online sudah melalui pertimbangan DJP, mulai dari kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme rekening escrow, hingga kesiapan marketplace untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara elektronik.

"Dalam perkembangannya tentu kami akan mempertimbangkan apabila memang ada marketplace-marketplace lain yang memang bisa masuk ke dalam kriteria secara kesiapan sistem, skala transaksi, dan juga kapasitas administrasi ini akan kami tunjuk sebagai marketplace berikutnya," ujar Bimo.

Bimo menjelaskan mekanisme pemungutan pajak oleh marketplace ke pedagang ini sederhana, terdiri dari enam langkah. Pertama, konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace.

Kedua, marketplace memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri. Ketiga, marketplace menerbitkan tagihan atau invoice atas transaksi tersebut, yang di dalamnya berisi informasi besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut.

Keempat, dokumen tagihan atau invoice elektrik yang diterbitkan marketplace merupakan dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22.

"Jadi, tidak perlu ada double effort dokumen tagihan invoice elektronik dipersamakan dengan bukti pemungutan," ujar Bimo.

Kelima, marketplace menyetorkan pemungutan tersebut ke kas negara. Keenam, marketplace setelah menyetorkan pemungutan, melaporkan pemungutan melalui SPT Masa PPh Unifikasi.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan marketplace memiliki waktu satu bulan untuk bisa melakukan edukasi, sosialisasi bersama DJP.

Dalam satu bulan itu, mereka juga diberi waktu melakukan penyesuaian dalam sistem mereka.

"Kewajiban pemungutan baru dilakukan pada tanggal 1 Agustus. Jadi ada waktu 1 bulan setelah penunjukan sebagai pemungut PPh pasal 22 tadi," ujar Inge.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyampaikan bahwa pajak perdagangan elektronik atau pajak e-commerce tak ubahnya pajak penghasilan (PPh) pasal 22 seperti yang berlaku biasanya. Pedagang di lokapasar dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta tetap tidak dikenai pajak.

Untuk diketahui, PPh atas pedagang di lokapasar atau marketplace akan mulai dipungut melalui empat perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli pada 1 Agustus 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pemungutan pajak ini, meski dengan metode anyar, bukanlah jenis pajak baru. Pemungutan pajak melalui marketplace ini diharapkan bisa menciptakan kesetaraan persaingan (level playing field) antara pedagang khususnya UMKM luring maupun daring.

Tarif PPh pasal 22 pun tidak berubah. Usaha dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun dikenai tarif 0%, sedangkan besaran di atasnya sampai Rp4,8 miliar setahun dikenai tarif 0,5%.

Bimo mengatakan bahwa usaha dengan omzet maksimal Rp500 juta perlu menyertakan surat pernyataan mengenai status penghasilan mereka. Tujuannya agar mereka tidak ikut dipajaki melalui empat marketplace sebelumnya mulai bulan depan.

"Syaratnya menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan PMK No.37/2025. Ini menjadi sinyal yang sangat penting ingin kami sampaikan bahwa kami tidak akan membebani masyarakat. Kebijakan ini tidak untuk membebani pelaku usaha kecil," terangnya pada konferensi pers di kantor DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Di sisi lain, pajak 0,5% yang dipungut kepada pedagang dengan peredaran bruto Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar ini bisa dijadikan kredit pajak tahun berjalan.

Bimo menyatakan bahwa penunjukan empat marketplace ini sudah mempertimbangkan berbagai aspek dari hulu sampai hilir. Kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi dan penggunaan mekanisme rekening escrow turut menadi cakupan pemilihan empat marketplace ini.

Di sisi lain, keempat marketplace ini dinilai siap untuk melakukan pemungutan penyetoran dan pelaporan pajak secara elektronik.

"Keempat marketplace yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli. Ini penunjukan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan," terang Bimo.

Dari sisi pendataan, Bimo menyebut pihaknya sudah memeroleh jumlah pedagang atau pelaku usaha di lokapasar. Jumlahnya semakin meningkat seiring dengan pengayaan data DJP yang diintegrasikan atau mirroring dengan data transaksi lain.

Adapun, kebijakan ini sudah dliuncurkan sejak tahun lalu melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.37/2025. Namun, implementasinya sempat ditunda hingga akhir kuartal II/2026 ini.

Harga emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun pada perdagangan Rabu (1/7). Harga dasar emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2,625 juta per gram, melemah dibandingkan posisi sebelumnya.

Berdasarkan data resmi situs Logam Mulia Antam, harga emas Antam hari ini turun Rp5.000 dibandingkan harga pada Selasa (29/6) yang berada di level Rp2,630 juta per gram.

Sejalan, harga pembelian kembali juga mengalami pelemahan. Logam Mulia mencatat harga buyback emas Antam hari ini turun Rp15 ribu menjadi Rp2,320 juta per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Dengan demikian, selisih antara harga jual dan harga buyback saat ini berada di kisaran Rp305 ribu per gram.

Sementara itu, berdasarkan situs HRTA Gold, harga Emasku BSI Gold ukuran 1 gram hari ini berada di level Rp2,408 juta, sedangkan harga buyback dipatok Rp2,292 juta.

Kemudian, berdasarkan situs Galeri24, harga emas Galeri24 dijual Rp2,605 juta per gram, sedangkan emas UBS dibanderol Rp2,617 juta per gram.

Perbedaan harga antarproduk tersebut dipengaruhi oleh produsen, standar cetakan, hingga jalur distribusi masing-masing merek.

Berikut daftar lengkap harga emas Rabu, 1 Juli:

0,5 gram: Rp1.362.500

1 gram: Rp2.625.000

2 gram: Rp5.190.000

3 gram: Rp7.760.000

5 gram: Rp12.900.000

10 gram: Rp25.745.000

25 gram: Rp64.237.000

50 gram: Rp128.395.000

100 gram: Rp256.712.000

250 gram: Rp641.515.000

500 gram: Rp1.282.820.000

1.000 gram: Rp2.565.600.000

0,1 gram: Rp306.500 / Rp229.200

0,25 gram: Rp718.000 / Rp573.000

0,5 gram: Rp1.259.000 / Rp1.146.000

1 gram: Rp2.408.000 / Rp2.292.000

2 gram: Rp4.776.000 / Rp4.584.000

5 gram: Rp11.860.000 / Rp11.460.000

10 gram: Rp23.670.000 / Rp22.920.000

25 gram: Rp58.900.000 / Rp57.300.000

50 gram: Rp117.750.000 / Rp114.600.000

100 gram: Rp235.400.000 / Rp229.200.000

125 gram: Rp293.625.000 / Rp285.000.000

150 gram: Rp352.200.000 / Rp342.000.000

175 gram: Rp410.725.000 / Rp399.000.000

200 gram: Rp469.200.000 / Rp456.000.000

250 gram: Rp586.000.000 / Rp565.750.000

500 gram: Rp1.172.000.000 / Rp1.131.500.000

1.000 gram: Rp2.344.000.000 / Rp2.263.000.000

0,5 gram: Rp1.366.000

1 gram: Rp2.605.000

2 gram: Rp5.147.000

5 gram: Rp12.772.000

10 gram: Rp25.476.000

25 gram: Rp63.345.000

50 gram: Rp126.591.000

100 gram: Rp253.058.000

250 gram: Rp631.089.000

500 gram: Rp1.262.177.000

1.000 gram: Rp2.524.354.000

0,5 gram: Rp1.415.000

1 gram: Rp2.617.000

2 gram: Rp5.194.000

5 gram: Rp12.833.000

10 gram: Rp25.533.000

25 gram: Rp63.706.000

50 gram: Rp127.151.000

100 gram: Rp254.200.000

250 gram: Rp635.313.000

500 gram: Rp1.269.135.000.

SPBU swasta kompak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Juli 2026. Penurunan tersebut berlaku hanya pada beberapa jenis bahan bakar, seperti yang dilakukan Shell dan BP.

Per hari ini, Shell dan BP menurunkan harga untuk produk diesel. Hal ini sejalan dengan penurunan harga minyak dunia.

SPBU Shell menurunkan harga produk Shell V-Power Diesel dari sebelumnya Rp24.490 per liter menjadi Rp21.340 per liter.

Begitu juga dengan BP menurunkan harga produk Ultimate Diesel dari sebelumnya Rp25.060 per liter menjadi sebesar Rp21.340 per liter.

Sementara itu, untuk produk RON92, baik Shell ataupun BP tetap mempertahankan harganya seperti bulan sebelumnya.

Keputusan SPBU swasta ini juga sejalan dengan langkah PT Pertamina yang tetap mempertahankan harga Pertamax di RpRp 16.250 per liter.

[Gambas:Youtube]

Pertamina per hari ini hanya menurunkan harga BBM untuk jenis Pertamax Turbo dari Rp20.750 per liters menjadi Rp19.300 per liter.

Adapun harga Pertamina Dex turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter, serta Dexlite turun dari Rp23.000 liter menjadi Rp19.700 per liter.

Berikut daftar harga BBM di Pertamina, Shell dan BP:

Pertamina-Pertalite: Rp10.000 per liter-Solar Subsidi: Rp6.800 per liter-Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter-Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter-Pertamax Turbo (RON 98): Rp19.300 per liter-Dexlite: Rp19.700 per liter-Pertamina DEX: Rp21.150 per liter

Shell-Shell V-Power Diesel: Rp21.340 per liter

BP-AKR-BP 92: Rp16.670 per liter-BP Ultimate: Rp17.240 per liter-BP Ultimate Diesel: Rp21.340 per liter

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menunjuk empat perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yakni Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli untuk menjadi pemungut pajak penghasilan (PPh) pasal 22 bagi pedagang yang beraktivitas di lokapasar (marketplace).

Hal ini resmi diumumkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.37/2025, Rabu (1/7/2026).

"Kami sebagai wakil pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak menunjuk empat marketplace sebagai pemungut PPh pasal 22 ini sebagai bagian dari langkah kami untuk terus memperbaharui dan membangun tata kelola perpajakan yang lebih fair dan simple mengikuti perkembangan ekonomi digital," terang Bimo di Gedung Buddhi, Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bimo menegaskan bahwa PPh pasal 22 yang dipungut atas pedagang (merchant) di lokapasar bukanlah hal baru. Tarifnya pun berlaku sebagaimana pedagang yang berjualan secara luring, di mana bagi UMKM dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai pajak.

Kemudian, pedagang di lokapasar dengan peredaran bruto Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar setahun dikenai tarif PPh pasal 22 0,5%.

"Jadi sinyal yang ingin kami sampaikan, kami tidak akan membebani masyarakat, kami tidak membenani pelaku usaha kecil. Peredaran sampai Rp500 juta setahun tidak dipungut," kata Bimo.

Di sisi lain, pajak 0,5% yang dipungut kepada pedagang dengan peredaran bruto Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar ini bisa dijadikan kredit pajak tahun berjalan.

Adapun implementasi pemungutan PPh pedagang online di lokapasar oleh Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli akan berlaku mulai 1 Agustus 2026.