Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 menghabiskan anggaran sekitar Rp19 triliun per bulannya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut pertumbuhan penyerapan anggaran MBG tinggi dari hanya Rp300 miliar pada akhir Februari 2025 kini sudah mencapai Rp39 triliun per Februari 2026.

"MBG ini kira-kira Rp19 triliun satu bulan, Rp19,5 triliun saat ini. Jadi, dua bulan Januari-Februari sekitar Rp39 triliun," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Adapun berdasarkan data terbaru sampai dengan 9 Maret 2026, realisasi anggaran MBG sudah meningkat ke Rp44 triliun atau 13,1% dari pagu tahun ini Rp335 triliun.

Suahasil memaparkan bahwa MBG sudah diterima oleh 61,62 juta penerima dan diselenggarakan oleh 25.000 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Sementara itu, sebaran penerima program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu yakni 12,63 juta orang di Sumatra, 35,47 juta di Jawa, 2,63 juta di Kalimantan, 4,49 juta di Sulawesi, 2,88 juta di Maluku-Papua, serta 3,52 juta di Bali-Nusa Tenggara.

Dari sisi demografi penerima, MBG diterima oleh mayoritas kalangan siswa. Jumlahnya mencapai 49,9 juta orang pada Februari 2026. Sementara itu, penerima dari non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui serta lansia yakni 10,5 juta orang.

"Tentu ini akan terus kita pastikan supaya dijalankan dengan tata kelola yang baik, dijalankan dengan efisien dan anggarannya tersedia untuk makan bergizi gratis ini," pungkas Suahasil.

simulasi pendapatan itu hanya berasal dari komoditas dengan kode HS 2701, yakni batu bara dan briketnya

Jakarta (ANTARA) - Analis kebijakan publik Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis menilai rencana pemerintah memberlakukan kebijakan Bea Keluar Batu bara mulai Januari 2026 berpotensi menambah pendapatan negara sekitar Rp19 triliun dalam satu tahun anggaran.

Potensi penerimaan Bea Keluar itu merupakan hasil riset NEXT Indonesia Center tanpa memasukkan lignit atau batu bara berusia muda dan berkualitas paling rendah.

“Jadi simulasi pendapatan itu hanya berasal dari komoditas dengan kode HS 2701, yakni batu bara dan briketnya. Sedangkan lignit memiliki kode HS 2702. Kalau pemerintah memasukkan lignit dalam Bea Keluar, potensi pendapatannya akan lebih besar,” kata Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menyampaikan riset tersebut merupakan respons atas rencana pemerintah mengaktifkan kembali kebijakan Bea Keluar atau Pungutan Ekspor batu bara mulai Januari 2026, setelah dua dekade bebas Bea Keluar. Terakhir kali pemerintah memberlakukan Bea Keluar untuk batu bara pada 2005-2006.

Rencana kebijakan tersebut, kata dia, terutama untuk menambah pendapatan negara sekaligus menghapus “subsidi” batu bara yang selama ini diberlakukan, yakni melalui pembebasan bea ekspor.

Menurut Ade Holis, hasil simulasi NEXT Indonesia Center mengungkapkan bahwa potensi aliran dana ke kas negara pada tahun 2026 dari kebijakan tersebut mencapai Rp11,7 triliun untuk skenario pesimis, Rp15,0 triliun skenario moderat, dan Rp19 triliun dalam skenario optimis.

Simulasi dihitung dengan asumsi tarif Bea Keluar 2,5 persen, sebagai titik tengah atau moderat antara 1-5 persen yang dijanjikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai besaran tarif.

Simulasi tersebut juga mempertimbangkan variabel volume ekspor, Harga Patokan Ekspor (HPE), serta proyeksi nilai tukar rupiah terhadap kurs dolar AS. Simulasi ini secara spesifik mengacu pada volume ekspor batu bara yang masuk dalam Kode HS 2701, yakni batu bara dan briket.

“Patokan simulasi itu menggunakan dasar dari Peraturan Menteri Keuangan tahun 2005 saat Bea Keluar Batu bara diberlakukan,” papar Ade Holis.

Kendati demikian, dia mengingatkan kebijakan Bea Keluar bukan sekadar upaya menambah pendapatan negara.

Lebih dari itu, lanjutnya, sekaligus menjadi instrumen penting untuk mendorong hilirisasi dengan memastikan batu bara tidak hanya dikeruk dan dijual mentah keluar negeri, tetapi diolah menjadi bahan baku industri di dalam negeri agar manfaat ekonominya jauh lebih besar.

Sejak kebijakan bebas Bea Keluar diberlakukan, penerimaan negara dari batu bara hanya berasal dari iuran produksi atau royalti dan iuran tetap pertambangan.

Pada tahun 2024, menurut data Kementerian Keuangan, jumlahnya mencapai Rp77,9 triliun atau sekitar 13,33 persen dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dengan demikian, tambahan pendapatan berupa Bea Keluar dari komoditas SDA ini bakal membantu menggemukkan dompet negara.

Meski potensi pendapatannya sangat menggiurkan, Ade Holis mengingatkan bahwa kebijakan ini tetap memiliki risiko yang harus diantisipasi, terutama terkait daya saing di pasar internasional.

Pihaknya mencermati kekhawatiran pelaku usaha mengenai potensi penyusutan margin keuntungan akibat tren penurunan harga batu bara global yang dibarengi dengan kenaikan biaya operasional pertambangan.

Menurut dia, pemerintah tidak boleh mengabaikan preferensi pasar global yang sangat sensitif terhadap harga komoditas. Kunci keberhasilan kebijakan itu terletak pada momentum (timing) dan desain aturan yang adaptif.

"Misalnya, dengan menyusun formula penghitungan yang transparan di mana pungutan hanya berlaku optimal saat harga sedang tinggi, namun segera direlaksasi atau ditangguhkan ketika kondisi pasar sedang lesu,” jelas Ade Holis.

Kendati demikian, data International Trade Center (ITC) menunjukkan posisi tawar Indonesia sebenarnya masih cukup kompetitif. Sepanjang periode 2020-2024, harga jual batu bara Indonesia rata-rata berada 32,6 persen di bawah harga rata-rata dunia.

"Artinya, jika ditambah bea keluar sebesar 5 persen pun masih terbuka ruang lebar bagi produsen batu bara Indonesia untuk bersaing di pasar dunia," jelasnya.

Guna memperkuat efektivitas kebijakan itu, tambahnya, pemerintah harus mempertimbangkan struktur tarif berjenjang yang selaras dengan pergerakan harga dan kualitas batu bara.

Kebijakan itu juga sebaiknya terintegrasi dengan agenda hilirisasi agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada penjualan material mentah. Selain itu, mekanisme evaluasi berkala menjadi syarat mutlak untuk merespons dinamika pasar global secara cepat.

“Dengan pendekatan yang lebih luwes dan berbasis data, bea ekspor batu bara dapat menjadi instrumen yang bukan hanya mengisi kas negara, tetapi juga mengarahkan sektor energi Indonesia menuju struktur yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” kata Ade Holis.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pelayaran Grup Humpuss milik Tommy Soeharto PT GTS Internasional Tbk. (GTSI) memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) senilai total Rp1,19 triliun. Fasilitas tersebut diteken pada 1 Desember 2025 dan akan digunakan untuk memperkuat modal kerja serta likuiditas perseroan.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Rabu (3/12/2025), GTSI menyampaikan bahwa fasilitas yang diperoleh terdiri atas dua jenis, yakni Kredit Investasi Refinancing Kapal dan Standby L/C.

Fasilitas Kredit Investasi Refinancing Kapal diberikan dengan limit Rp365 miliar. Dana ini dialokasikan untuk refinancing kapal LNG Carrier Danaputri 1 milik GTSI yang dibangun pada 2006. Kredit berjangka waktu 60 bulan ini dikenakan bunga 8% dan mencakup masa tenggang (grace period) 6 bulan.

Selain itu, GTSI juga memperoleh fasilitas Standby L/C dengan limit US$50 juta atau setara Rp831,60 miliar (kurs jisdor Rp16.632 per dolar AS). Fasilitas ini akan dimanfaatkan untuk penerbitan SBLC/Demand Guarantee sebagai jaminan pembayaran pembelian bahan baku GTSI dan anak usaha.

Untuk fasilitas SBLC, perseroan wajib menempatkan jaminan dana sebesar 20% dari plafon maksimal, yakni US$10 juta. Dari jumlah tersebut, US$6 juta dipenuhi dari pencairan fasilitas refinancing kapal, sedangkan sisanya akan dipenuhi setiap kali penerbitan SBLC.

Manajemen menegaskan GTSI dan BNI tidak memiliki hubungan afiliasi. Transaksi ini dikategorikan sebagai transaksi material karena nilainya melebihi 20% ekuitas perseroan, namun termasuk kategori yang dikecualikan sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham dan cukup diungkapkan melalui keterbukaan informasi.

GTSI menyebut fasilitas kredit ini akan meningkatkan fleksibilitas keuangan dan mendukung operasional, terutama dalam memperkuat modal kerja.

“Dampak kejadian ini akan memperkuat modal kerja dan kemampuan likuiditas Perseroan sehingga meningkatkan kinerja operasional dan finansial,” tulis GTSI dalam keterbukaan informasi.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT MNC Asia Holding Tbk. (BHIT) memberikan penjelasan resmi kepada otoritas Bursa atas permintaan klarifikasi terkait pemberitaan gugatan senilai Rp119 triliun yang diajukan oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP). Perseroan menegaskan bahwa dalam perkara tersebut, peran BHIT hanya sebatas sebagai broker (arranger).

Direktur BHIT Santi Paramita menyampaikan, merujuk pada keterangan perseroan dalam pemberitaan sebelumnya, peranan BHIT bersama Hary Tanoesoedibjo sebagai Direktur Utama pada tahun 1999 adalah sebatas broker (arranger), sedangkan NCD diterbitkan secara langsung oleh PT Bank Unibank Tbk. untuk CMNP.

“Merujuk pada keterangan Perseroan dalam pemberitaan tersebut, peranan Perseroan dengan Bapak Hary Tanoesoedibjo sebagai Direktur Utama pada tahun 1999 adalah sebatas broker (arranger), sedangkan NCD diterbitkan secara langsung oleh PT Bank Unibank Tbk. untuk CMNP,” ujar Santi di keterbukaan informasi, dikutip Senin (27/10/2025).

Terkait langkah mitigasi risiko reputasi, BHIT menyampaikan bahwa perseroan telah menunjuk kuasa hukum serta mempersiapkan seluruh bukti-bukti yang diperlukan.

“Perseroan telah menunjuk kuasa hukum serta mempersiapkan seluruh bukti-bukti yang diperlukan. Perseroan berkeyakinan seluruh bukti-bukti tersebut akan membantah dalil-dalil dari Penggugat sehingga gugatan terhadap kasus ini tidak akan berdampak terhadap kinerja Perseroan,” ungkap Santi.

Ia menambahkan, dalam beberapa kesempatan perseroan telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan posisi perseroan dan menegaskan bahwa gugatan tersebut salah alamat.

“Perseroan juga menegaskan bahwa tidak ada lagi keterlibatan Perseroan maupun Executive Chairman Grup MNC Group dalam pengelolaan NCD setelah transaksi dilakukan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, BHIT menyampaikan perkembangan terkini proses hukum bahwa perkara saat ini telah memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak CMNP.

“Saat ini proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (Penggugat), secara umum dapat disampaikan keterangan-keterangan penting berkaitan dengan NCD didominasi oleh jawaban tidak tahu dari para saksi tersebut,” jelas Santi.

“Bahkan pada sidang tanggal 22 Oktober 2025 saksi yang dihadirkan oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. malah tidak mengetahui proses finalisasi laporan keuangan tahun 1999 dari PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk., dimana secara jelas NCD telah dicatat dalam laporan keuangan sebagai produk yang sah dari PT Bank Unibank Tbk. dengan Perseroan sebagai perantara (melalui Perseroan/broker/arranger),” katanya.

BHIT menegaskan tidak terdapat informasi atau kejadian material lain yang dapat memengaruhi kelangsungan hidup maupun harga saham perseroan.

“Sampai dengan saat ini tidak ada informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan,” tutup Santi.

Sebagaimana diketahui, CMNP telah menggugat BHIT dan Hary Tanoesoedibjo sejak awal tahun ini. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat gugatan itu teregister dengan nomor perkara 142/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst tertanggal 25 Februari 2025.

Dalam petitumnya, CMNP meminta PN Jakarta Pusat agar dapat mengabulkan seluruh gugatannya dan menyatakan secara sah sita jaminan atas harta kekayaan Hary Tanoe sebagai tergugat I dan BHIT sebagai tergugat II.

"Menyatakan Tergugat I (Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo) dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat," demikian dalam SIPP.

Sementara itu, CMNP dalam keterbukaan informasi di laman BEI beberapa waktu lalu menyatakan bahwa alasannya melayangkan gugatan ini lantaran untuk mendapatkan kepastian hukum atas transaksi tukar menukar surat berharga.

"PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap transaksi tukar menukar surat berharga NCD 1999 yang melibatkan pihak terkait sehingga menyebabkan kerugian terhadap perseroan," sebut manajemen CNMP.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.