Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk dalam daftar perusahaan terancam dibatalkan pencatatan sahamnya (delisting) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan pelat merah itu adalah PT Indofarma Tbk (INAF), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WKST), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Ketiganya terancam delisting lantaran suspensi perdagangan saham yang telah berlangsung lama.

BEI juga mencatat PT PP Properti Tbk (PPRO), anak usaha dari PT PP (Persero) Tbk, sebagai salah satu perusahaan yang masuk dalam daftar potensi delisting.

Informasi tersebut disampaikan BEI melalui Pengumuman Nomor Peng-00003/BEI.PLP/12-2025 tentang Potensi Delisting Perusahaan Tercatat yang dirilis pada Selasa (30/12).

Pengumuman ini mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting).

Dalam pengumumannya, BEI menjelaskan, delisting saham perusahaan tercatat dapat dilakukan berdasarkan keputusan Bursa apabila perusahaan mengalami kondisi atau peristiwa signifikan yang berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha, baik secara finansial maupun hukum, serta tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

Selain itu, perusahaan yang tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan di Bursa juga dapat dikenakan delisting.

Bursa juga mengatur saham perusahaan tercatat yang telah mengalami suspensi perdagangan, baik di Pasar Reguler dan Pasar Tunai maupun di seluruh pasar, paling singkat selama 24 bulan, dapat menjadi dasar dilakukannya delisting.

Sementara itu, apabila suspensi telah berlangsung selama enam bulan berturut-turut, Bursa akan menyampaikan pengumuman kepada publik mengenai potensi delisting dan mengulang pengumuman tersebut secara berkala setiap Juni dan Desember hingga suspensi dicabut atau delisting dilakukan.

Secara keseluruhan, terdapat 70 perusahaan yang masuk dalam daftar potensi delisting per 30 Desember 2025.

Lantas, bagaimana kondisi tiga BUMN terancam delisting tersebut?

PT Indofarma Tbk (INAF) menjadi sorotan karena tersandung kasus fraud. Temuan tersebut dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPR, bersama sejumlah temuan lain terkait aktivitas anak usaha Indofarma, PT Indofarma Global Medika (IGM), yang menyebabkan perusahaan farmasi itu fraud atau rugi.

Laporan itu tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 oleh BPK ke DPR pada 2024.

Melansir CNBC, sejumlah aktivitas yang menyebabkan Indofarma merugi antara lain melakukan transaksi jual-beli fiktif, menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, melakukan kerja sama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan, dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer, hingga melakukan pinjaman online alias pinjol.

Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rp294,77 miliar dan potensi kerugian sebesar Rp164,83 miliar, yang terdiri dari piutang macet sebesar Rp 122,93 miliar, persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp23,64 miliar, dan beban pajak dari penjualan fiktif FMCG sebesar Rp18,26 miliar.

Akibatnya, saham INAF telah disuspensi sejak 2 Juli 2024.

Simak BUMN lainnya yang terancam delisting oleh BEI di halaman berikutnya..

WSKT telah mendapatkan sanksi berupa suspensi saham sejak Mei 2024, seiring dengan kegagalan perseroan membayar empat seri utang obligasi non-penjaminan yang telah jatuh tempo.

Dalam pengumumannya, BEI menjelaskan, Waskita telah menunda pembayaran bunga ke-20 dan Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B (WSKT03BCN4).

Manajemen WSKT sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa suspensi saham akan dibuka setelah seluruh skema restrukturisasi disetujui oleh seluruh kreditur. Artinya, perusahaan yakin ancaman delisting dari regulator dapat terhindarkan.

Untuk itu, manajemen perseroan berkomitmen untuk terus melakukan upaya terbaik dalam rangka percepatan proses review secara komprehensif terhadap Master Restructuring Agreement (MRA) dengan seluruh kreditur baik perbankan maupun pemegang obligasi.

Emiten BUMN Karya PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) disuspensi oleh bursa sejak 18 Februari 2025.

Bursa memutuskan untuk mensuspensi saham WIKA karena perusahaan telah menunda pembayaran pokok sukuk dan obligasi yang jatuh tempo tanggal 18 Februari 2025.

WIKA tercatat mengalami kerugian fantastis. Pada 2023, WIKA mencatatkan rugi Rp7,12 triliun, membengkak 11.860 persen dari kerugian Rp59,59 miliar di 2022.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menyebut, selain tingginya beban bunga dan lain-lain, penyebab besarnya kerugian WIKA sepanjang tahun 2023 disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

"Ada dua komponen. Yang pertama adalah beban bunga yang cukup tinggi, kedua adalah beban lain-lain di antaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat aliasi Whoosh yang tiap tahun juga cukup besar," ujarnya saat rapat bersama Komisi VI DPR RI, dikutip Rabu (10/7).

PSBI merupakan anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang menggenggam mayoritas saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebesar 60 persen. WIKA sendiri menjadi salah satu pemegang saham PSBI dengan kepemilikan 38 persen saham.

Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis daftar 70 perusahaan yang terancam dibatalkan pencatatan saham-nya alias delisting.

Dari puluhan perusahaan tersebut, terdapat tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dalam radar potensi delisting akibat suspensi perdagangan saham yang telah berlangsung lama.

Tiga perusahaan pelat merah yang tercantum dalam daftar tersebut adalah PT Indofarma Tbk (INAF), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WKST), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).

Selain itu, BEI juga mencatat PT PP Properti Tbk (PPRO), anak usaha dari PT PP (Persero) Tbk, sebagai salah satu perusahaan yang masuk dalam daftar potensi delisting.

Informasi tersebut disampaikan BEI melalui Pengumuman Nomor Peng-00003/BEI.PLP/12-2025 tentang Potensi Delisting Perusahaan Tercatat yang dirilis pada Selasa (30/12). Pengumuman ini mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting).

Dalam pengumumannya, BEI menjelaskan delisting saham perusahaan tercatat dapat dilakukan berdasarkan keputusan Bursa apabila perusahaan mengalami kondisi atau peristiwa signifikan yang berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha, baik secara finansial maupun hukum, serta tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

Selain itu, perusahaan yang tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan di Bursa juga dapat dikenakan delisting.

Bursa juga mengatur saham perusahaan tercatat yang telah mengalami suspensi perdagangan, baik di Pasar Reguler dan Pasar Tunai maupun di seluruh pasar, paling singkat selama 24 bulan, dapat menjadi dasar dilakukannya delisting.

Sementara itu, apabila suspensi telah berlangsung selama enam bulan berturut-turut, Bursa akan menyampaikan pengumuman kepada publik mengenai potensi delisting dan mengulang pengumuman tersebut secara berkala setiap Juni dan Desember hingga suspensi dicabut atau delisting dilakukan.

Secara keseluruhan, terdapat 70 perusahaan yang masuk dalam daftar potensi delisting per 30 Desember 2025. Daftar tersebut mencakup perusahaan dari berbagai sektor usaha, mulai dari energi, infrastruktur, properti, hingga barang konsumsi.

Sejumlah nama besar di industri tekstil juga tercatat dalam daftar tersebut, di antaranya PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk serta PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, yang telah lama mengalami suspensi perdagangan saham.

Berikut daftar perusahaan yang masuk dalam pengumuman BEI per 30 Desember 2025:

1. PT Alumindo Light Metal Industry Tbk2. PT Armidian Karyatama Tbk3. PT Ratu Prabu Energi Tbk4. PT Berkah Beton Sadaya Tbk5. PT Binakarya Jaya Abadi Tbk6. PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk7. PT Bakrie Telecom Tbk8. PT Cahaya Bintang Medan Tbk9. PT Cowell Development Tbk10. PT Capri Nusa Satu Properti Tbk11. PT Dewata Freightinternational Tbk12. Jaya Bersama Indo Tbk13. PT Envy Technologies Indonesia Tbk14. PT Eterindo Wahanatama Tbk15. PT Fajar Surya Wisesa Tbk16. PT Aksara Global Development Tbk17. PT Golden Plantation Tbk18. PT HK Metals Utama Tbk19. PT Hotel Mandarine Regency Tbk20. PT Saraswati Griya Lestari Tbk

21. PT Inti Agri Resources Tbk22. PT Indofarma Tbk23. PT Indo Pureco Pratama Tbk24. PT Sky Energy Indonesia Tbk25. PT Darmi Bersaudara Tbk26. PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk27. PT Eureka Prima Jakarta Tbk28. PT Limas Indonesia Makmur Tbk29. PT Lionmesh Prima Tbk30. PT Marga Abhinaya Abadi Tbk31. PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk32. PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk33. PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk34. PT Mitra Pemuda Tbk35. PT Metro Realty Tbk36. PT Asia Pacific Investama Tbk37. PT Sinergi Megah Internusa Tbk38. PT Polaris Investama Tbk39. PT Plaza Indonesia Realty Tbk40. PT Pollux Properties Indonesia Tbk

41. PT Pool Advista Indonesia Tbk42. PT Bliss Properti Indonesia Tbk43. PT PP Properti Tbk44. PT Master Print Tbk45. PT Trinitan Metals and Minerals Tbk46. PT Rimo International Lestari Tbk47. PT Kedoya Adyaraya Tbk48. PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk49. PT Siwani Makmur Tbk50. PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk51. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk52. PT SMR Utama Tbk53. PT Sri Rejeki Isman Tbk54. PT Sugih Energy Tbk55. PT Solusi Tunas Pratama Tbk56. PT Tianrong Chemicals Industry Tbk57. PT Indosterling Technomedia Tbk58. PT Omni Inovasi Indonesia Tbk59. PT Terregra Asia Energy Tbk60. PT Platinum Wahab Nusantara Tbk61. PT Totalindo Eka Persada Tbk62. PT Sunindo Adipersada Tbk63. PT Trada Alam Minera Tbk64. PT Triwira Insanlestari Tbk65. PT Trikomsel Oke Tbk66. PT Nusantara Inti Corpora Tbk67. PT Wicaksana Overseas International Tbk68. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk69. PT Widodo Makmur Perkasa Tbk70. PT Waskita Karya (Persero) Tbk