GAZA - Argentina akan menjadi negara kedelapan yang memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem setelah Presiden Javier Milei berjanji selama kunjungannya ke Israel bahwa pemindahan tersebut akan dilakukan “segera setelah kondisi memungkinkan.”

Milei tiba di Israel pada hari Minggu untuk kunjungan resmi ketiganya sejak menjabat pada Desember 2023. Ia pertama kali mengumumkan rencana untuk memindahkan kedutaan dari Tel Aviv selama kunjungan pada Februari 2024 dan menegaskan kembali keputusan tersebut pada Juni 2025 selama pidato di parlemen Israel, dengan mengatakan bahwa pemindahan tersebut akan dilakukan pada tahun 2026.

Yerusalem tetap menjadi jantung konflik Israel-Palestina dan secara luas dianggap sebagai salah satu isu paling sensitif.

Meskipun Israel mengklaim seluruh kota sebagai ibu kotanya, Palestina memandang Yerusalem Timur – yang diduduki Israel sejak 1967 – sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan, sesuai dengan konsensus internasional dan resolusi PBB yang telah lama ada.

Israel menduduki Yerusalem Timur dalam perang Arab-Israel 1967 dan kemudian mencaploknya pada tahun 1980 dalam langkah yang tidak diakui oleh komunitas internasional. Dewan Keamanan PBB menolak aneksasi tersebut dan, dalam Resolusi 478, menyerukan negara-negara untuk menarik misi diplomatik mereka dari Yerusalem, memperkuat posisi bahwa status akhir kota tersebut harus diselesaikan melalui negosiasi daripada tindakan sepihak.

Meskipun Israel bersikeras bahwa Yerusalem adalah "ibu kota yang tidak terbagi," sebagian besar misi asing tetap berada di Tel Aviv atau pinggiran kotanya, mencerminkan keengganan untuk mengakui klaim kedaulatan Israel atas kota yang sektor timurnya dianggap sebagai wilayah pendudukan berdasarkan hukum internasional.

Meskipun demikian, beberapa negara telah memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem. Berikut adalah daftar kronologisnya:

8 Negara yang Memindahkan Kedutaan Besarnya ke Yerusalem, Salah Satunya Negara Mayoritas Muslim

1. Amerika Serikat

Melansir Anadolu, AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017 selama masa jabatan pertama Donald Trump, menandai perubahan dari kebijakan AS yang telah lama berlaku mengenai status kota tersebut.

AS memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 14 Mei 2018, bertepatan dengan peringatan 70 tahun berdirinya Israel.

Pembukaan tersebut terjadi di tengah protes di sepanjang perbatasan Gaza. Pada 14 Mei, pasukan Israel menewaskan sekitar 60 warga Palestina selama bentrokan.

Pada tahun 1995, AS mengadopsi Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem, menetapkan batas waktu 31 Mei 1999 untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Namun, presiden-presiden berikutnya mengesampingkan persyaratan tersebut setiap enam bulan, dengan alasan kekhawatiran atas proses perdamaian Israel-Palestina dan kepentingan AS yang lebih luas.

2. Guatemala

Guatemala memindahkan kedutaannya ke Yerusalem pada 16 Mei 2018, hanya dua hari setelah AS, menjadi negara kedua yang melakukannya setelah langkah Washington.

3. Paraguay

Paraguay meresmikan kedutaannya di Yerusalem pada 21 Mei 2018, di bawah Presiden Horacio Cartes saat itu, menjadi negara ketiga yang melakukannya.

Langkah tersebut dibatalkan pada 5 September 2018, setelah Presiden yang baru dilantik, Mario Abdo Benitez, memerintahkan kedutaan dikembalikan ke Tel Aviv, dengan alasan keinginan untuk mendukung sikap netral dan berkontribusi pada upaya perdamaian Timur Tengah.

Negara tersebut mengembalikan kedutaannya di Yerusalem pada 12 Desember 2024, di bawah Presiden Santiago Pena.

4. Kosovo

Kosovo membuka kedutaannya di Yerusalem pada 14 Maret 2021, menjadi negara Eropa dan wilayah mayoritas Muslim pertama yang melakukannya.

Langkah tersebut mengikuti komitmen yang dibuat berdasarkan perjanjian normalisasi yang dimediasi AS dengan Serbia yang ditandatangani pada September 2020, di mana Kosovo berjanji untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Uni Eropa menyatakan penyesalan atas keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu menyimpang dari posisi blok tersebut mengenai Yerusalem.

5. Honduras

Honduras secara resmi meresmikan kedutaannya di Yerusalem pada 24 Juni 2021, di bawah Presiden Juan Orlando Hernandez.

Langkah ini mengikuti langkah-langkah sebelumnya untuk memperdalam hubungan dengan Israel, termasuk pembukaan kantor perdagangan di Yerusalem pada tahun 2019, yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kedutaan penuh.

7. Papua Nugini

Papua Nugini membuka kedutaannya di Yerusalem pada 5 September 2023, dengan Perdana Menteri James Marape menghadiri upacara peresmian.

Marape menggambarkan langkah tersebut sebagai "pilihan yang disadari," mengatakan bahwa pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel terkait dengan identitas Kristen negara tersebut, menurut media Israel.

"Bagi kita untuk menyebut diri kita sebagai orang Kristen, menghormati Tuhan tidak akan lengkap tanpa mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kota universal rakyat dan bangsa Israel," katanya.

8. Fiji

Baru-baru ini, Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka pada 17 September 2025 membuka kedutaan baru negaranya di Yerusalem, dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri

GAZA - Israel memutuskan pada hari Rabu untuk membatasi jumlah jemaah untuk salat Jumat di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki selama bulan suci Ramadan menjadi 10.000 warga Palestina dari Tepi Barat, dengan mengharuskan setiap jamaah untuk mendapatkan izin terlebih dahulu.

Badan militer Israel COGAT menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kepemimpinan politik menyetujui pembatasan tersebut setelah melakukan penilaian keamanan.

“Setelah penilaian situasi keamanan, jajaran politik menyetujui rencana masuk bagi jamaah Palestina untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Al-Aqsa sepanjang bulan Ramadan,” kata badan tersebut.

Ditambahkan bahwa 10.000 jamaah Palestina akan diizinkan masuk ke Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan salat Jumat sepanjang Ramadan, “dengan syarat mereka memperoleh izin harian sebelumnya yang ditetapkan untuk setiap salat Jumat.”

Menurut pernyataan tersebut, otoritas Israel akan mengizinkan masuk bagi pria berusia 55 tahun ke atas, wanita berusia 50 tahun ke atas, dan anak-anak hingga usia 12 tahun yang didampingi oleh kerabat tingkat pertama.

Israel memberlakukan langkah-langkah keamanan yang diperluas di Yerusalem Timur yang diduduki setiap Ramadan dan mengumumkan pembatasan yang diperketat terhadap akses Palestina ke Masjid Al-Aqsa.

Secara terpisah, pemukim ilegal Israel berjanji untuk terus melakukan serangan ke kompleks Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan, menurut unggahan kelompok pemukim di media sosial.

Unggahan yang dibagikan di platform media sosial menyebutkan bahwa para pemukim ilegal akan memasuki lokasi konflik tersebut selama lima jam setiap hari selama Ramadan, kecuali hari Jumat dan Sabtu, mulai pukul 06.30 waktu setempat (0430GMT) hingga pukul 11.30 (0930GMT).

Sebelum Ramadan, masuk ke lokasi tersebut dilakukan dalam dua periode, pertama dari pukul 07.00 hingga 11.00 dan kedua dari pukul 12.30 hingga 14.00.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, masuk ke lokasi tersebut akan dihentikan setelah salat Zuhur dan selama 10 hari terakhir Ramadan.

Masuknya pemukim ilegal ke kompleks tersebut dimulai pada tahun 2003 berdasarkan keputusan polisi Israel, meskipun ada tuntutan berulang kali dari Wakaf Islam Yerusalem untuk menghentikannya.

Melansir Anadolu, Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Muslim. Orang Yahudi menyebut daerah itu Bukit Bait Suci, mengklaim bahwa itu adalah lokasi dua kuil Yahudi di zaman kuno.

Israel meningkatkan tingkat kewaspadaan keamanannya di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dengan dimulainya Ramadan pada hari Rabu.

Dalam beberapa pekan terakhir, otoritas Israel telah meningkatkan penangkapan dan mengeluarkan perintah pengusiran di Yerusalem Timur menjelang Ramadan, menurut laporan sebuah organisasi hak asasi manusia Palestina.

Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka, dengan mengutip resolusi internasional yang tidak mengakui pendudukan Israel atas kota tersebut pada tahun 1967 atau aneksasinya pada tahun 1980.

Sejak perang di Gaza dimulai pada 8 Oktober 2023, militer Israel dan pemukim ilegal telah mengintensifkan operasi di seluruh Tepi Barat, termasuk Yerusalem, yang melibatkan pembunuhan, penghancuran rumah, pengusiran warga Palestina, dan perluasan pemukiman.