Bisnis.com, JAKARTA — Berbagai infrastruktur telekomunikasi, termasuk di dalamnya jaringan aktif seperti spektrum frekuensi, dinilai dapat diterapkan di Indonesia untuk mendorong efisiensi penggelaran jaringan di tengah konflik global yang memanas.

Namun, langkah ini sebaiknya dilakukan di daerah yang sulit dijangkau atau wilayah dengan skala ekonomi tidak terlalu besar.

Director and Head of Government and Industry Relations Ericsson Indonesia, Ronni Nurmal, mengatakan spectrum sharing merupakan alternatif yang relevan bagi Indonesia, khususnya di daerah dengan potensi ekonomi terbatas. Tidak semua wilayah dapat diterapkan kebijakan ini.

“Di area-area yang memang operator tidak bisa men-justify secara bisnis untuk membangun jaringan, sharing spektrum salah satu alternatif,” kata Ronni di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ronni menjelaskan, wilayah dengan jumlah penduduk kecil dan daya beli rendah menjadi tantangan bagi operator. Dalam kondisi tersebut, investasi pembangunan jaringan sering kali tidak sebanding dengan potensi pendapatan yang diperoleh.

Dilansir dari berbagai sumber, pembangunan satu site BTS di wilayah terpencil dapat menelan biaya sekitar Rp1,6 miliar hingga Rp2,4 miliar, belum termasuk biaya operasional seperti listrik, transportasi, dan pemeliharaan.

Di sisi lain, jumlah pelanggan di wilayah tersebut relatif terbatas sehingga periode pengembalian investasi menjadi sangat panjang.

Kondisi ini membuat operator cenderung berhati-hati dalam ekspansi jaringan. Padahal, pemerintah memiliki mandat untuk memastikan pemerataan akses digital hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Menurut Ronni, spectrum sharing dapat menjadi jalan tengah antara kepentingan bisnis dan kebutuhan publik. Dengan berbagi spektrum, operator tidak perlu membangun infrastruktur secara terpisah di wilayah yang sama, sehingga biaya dapat ditekan secara signifikan.

“Kalau setiap operator harus bangun sendiri di daerah seperti itu, tentu sangat menantang. Dengan sharing, operator tetap bisa menyediakan layanan dan tetap bisa men-justify bisnisnya,” kata Ronni.

Dari sisi teknologi, Ronni menilai implementasi spectrum sharing sangat dimungkinkan. Bahkan, pendekatan ini dinilai semakin relevan seiring perkembangan teknologi jaringan yang lebih fleksibel dan efisien.

Dia juga menyoroti peluang penerapan skema ini pada teknologi baru seperti 5G, termasuk untuk layanan fixed wireless access (FWA). Teknologi ini dinilai dapat menjadi solusi konektivitas cepat di wilayah yang sulit dijangkau jaringan kabel.

Di tengah dinamika global, termasuk fluktuasi harga energi dan nilai tukar dolar AS yang memengaruhi biaya industri telekomunikasi, efisiensi menjadi kunci keberlanjutan bisnis operator.

Dengan skema spectrum sharing, beban investasi dapat dibagi, sehingga operator tetap mampu memperluas jangkauan layanan tanpa mengorbankan kesehatan finansial.

Ronni menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif seperti ini sejalan dengan upaya mempercepat transformasi digital nasional. Selain meningkatkan efisiensi, skema ini juga membuka peluang bagi masyarakat di wilayah terpencil untuk menikmati layanan digital yang setara.

“Pada akhirnya, ini tentang bagaimana kita bisa menghadirkan konektivitas yang inklusif tanpa mengabaikan aspek bisnis. Spectrum sharing adalah salah satu jawabannya,” kata Ronni.

Sebelumnya, Komdigi mendorong percepatan implementasi infrastructure sharing untuk meningkatkan efisiensi industri, terutama di tengah lonjakan aktivitas digital akibat kebijakan WFH.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan bahwa kolaborasi ini penting untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi energi.

“Fokus utama kami adalah mendorong efisiensi melalui kolaborasi pemanfaatan infrastruktur bersama dengan tetap menjaga iklim kompetisi yang sehat,” ujar Wayan, dikutip dari Antara, Selasa (31/3/2026).

Wayan menambahkan langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menjaga iklim persaingan tetap sehat sekaligus memperkuat ketahanan industri telekomunikasi dalam menghadapi perubahan pola aktivitas digital masyarakat.