KOMPAS.com – Tarif token listrik Juli 2026 menjadi informasi yang banyak dicari pelanggan listrik prabayar setelah pemerintah memastikan tarif listrik untuk periode Juli-September 2026 tidak mengalami perubahan.

Artinya, pelanggan yang membeli token listrik pada Juli 2026 masih akan memperoleh jumlah kWh yang relatif sama seperti bulan sebelumnya, sesuai golongan daya listrik dan besaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di masing-masing daerah.

Lantas, jika membeli token listrik senilai Rp 50.000, berapa jumlah kWh yang akan diperoleh pada Juli 2026?

Tarif token listrik Juli 2026

Pemerintah memutuskan tarif listrikPLN untuk pelanggan nonsubsidi tetap berlaku pada Triwulan III 2026 atau periode Juli hingga September 2026.

Dengan demikian, harga token listrik Juli 2026 tidak mengalami perubahan sehingga harga per kWh masih mengacu pada tarif yang berlaku sebelumnya.

Keputusan tersebut diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional dan daya saing dunia usaha.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah memilih tidak menaikkan tarif listrik meski hasil evaluasi indikator ekonomi sebenarnya mengarah pada kenaikan.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan (kuartal) III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Sebagai informasi, tarif listrik pelanggan nonsubsidi dievaluasi setiap tiga bulan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024.

Evaluasi tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi makro, yakni:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia
• Tingkat inflasi
• Harga Batubara Acuan (HBA)

Untuk penetapan tarif listrik Juli-September 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi pada Februari-April 2026. Berdasarkan formula penyesuaian tarif (tariff adjustment), hasil perhitungannya sebenarnya menunjukkan potensi kenaikan tarif.

Meski demikian, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap dipertahankan agar konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap terjaga.

Tarif listrik Juli 2026

Karena tidak ada perubahan tarif, pelanggan listrik prabayar masih menggunakan tarif listrik per kWh sebagai berikut:

• 900 VA (R-1/TR): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA-5.500 VA (R-2/TR): Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas (R-3/TR): Rp 1.699,53 per kWh

Tarif listrik PLN tersebut menjadi dasar perhitungan jumlah energi listrik (kWh) yang diterima pelanggan saat membeli token listrik.

Beli token listrik Rp 50.000 dapat berapa kWh?

Jumlah kWh yang diterima pelanggan tidak hanya ditentukan oleh nominal pembelian token, tetapi juga dipengaruhi tarif listrik sesuai golongan daya dan besaran PPJ yang berlaku di daerah masing-masing.

Rumus perhitungannya adalah: (Nominal pembelian token – PPJ) ÷ Tarif listrik per kWh.

Sebagai contoh, berikut simulasi pembelian token listrik Rp 50.000 untuk pelanggan rumah tangga daya 1.300 VA dengan asumsi PPJ sebesar 3 persen.

• Nominal pembelian: Rp 50.000
• PPJ 3 persen: Rp 1.500
• Saldo setelah dipotong PPJ: Rp 48.500
• Tarif listrik: Rp 1.444,70 per kWh

Perhitungan: Rp 48.500 ÷ Rp 1.444,70 = sekitar 33,57 kWh

Dengan demikian, pembelian token listrik Rp 50.000 akan menghasilkan sekitar 33,57 kWh untuk pelanggan rumah tangga 1.300 VA dengan asumsi PPJ 3 persen.

Perlu diingat, jumlah kWh yang diterima setiap pelanggan bisa berbeda karena besaran PPJ di setiap daerah tidak sama dan tarif listrik bergantung pada golongan daya yang digunakan.

Itulah harga token listrik Juli 2026. Selain mempertahankan tarif listrik, pemerintah juga memastikan tarif bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak berubah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Tarif token listrik Juli 2026 menjadi informasi yang banyak dicari pelanggan listrik prabayar setelah pemerintah memastikan tarif listrik untuk periode Juli-September 2026 tidak mengalami perubahan.

Artinya, pelanggan yang membeli token listrik pada Juli 2026 masih akan memperoleh jumlah kWh yang relatif sama seperti bulan sebelumnya, sesuai golongan daya listrik dan besaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di masing-masing daerah.

Lantas, jika membeli token listrik senilai Rp 50.000, berapa jumlah kWh yang akan diperoleh pada Juli 2026?

Tarif token listrik Juli 2026

Pemerintah memutuskan tarif listrikPLN untuk pelanggan nonsubsidi tetap berlaku pada Triwulan III 2026 atau periode Juli hingga September 2026.

Dengan demikian, harga token listrik Juli 2026 tidak mengalami perubahan sehingga harga per kWh masih mengacu pada tarif yang berlaku sebelumnya.

Keputusan tersebut diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional dan daya saing dunia usaha.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah memilih tidak menaikkan tarif listrik meski hasil evaluasi indikator ekonomi sebenarnya mengarah pada kenaikan.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan (kuartal) III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Sebagai informasi, tarif listrik pelanggan nonsubsidi dievaluasi setiap tiga bulan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024.

Evaluasi tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi makro, yakni:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia
• Tingkat inflasi
• Harga Batubara Acuan (HBA)

Untuk penetapan tarif listrik Juli-September 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi pada Februari-April 2026. Berdasarkan formula penyesuaian tarif (tariff adjustment), hasil perhitungannya sebenarnya menunjukkan potensi kenaikan tarif.

Meski demikian, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap dipertahankan agar konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap terjaga.

Tarif listrik Juli 2026

Karena tidak ada perubahan tarif, pelanggan listrik prabayar masih menggunakan tarif listrik per kWh sebagai berikut:

• 900 VA (R-1/TR): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA-5.500 VA (R-2/TR): Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas (R-3/TR): Rp 1.699,53 per kWh

Tarif listrik PLN tersebut menjadi dasar perhitungan jumlah energi listrik (kWh) yang diterima pelanggan saat membeli token listrik.

Beli token listrik Rp 50.000 dapat berapa kWh?

Jumlah kWh yang diterima pelanggan tidak hanya ditentukan oleh nominal pembelian token, tetapi juga dipengaruhi tarif listrik sesuai golongan daya dan besaran PPJ yang berlaku di daerah masing-masing.

Rumus perhitungannya adalah: (Nominal pembelian token – PPJ) ÷ Tarif listrik per kWh.

Sebagai contoh, berikut simulasi pembelian token listrik Rp 50.000 untuk pelanggan rumah tangga daya 1.300 VA dengan asumsi PPJ sebesar 3 persen.

• Nominal pembelian: Rp 50.000
• PPJ 3 persen: Rp 1.500
• Saldo setelah dipotong PPJ: Rp 48.500
• Tarif listrik: Rp 1.444,70 per kWh

Perhitungan: Rp 48.500 ÷ Rp 1.444,70 = sekitar 33,57 kWh

Dengan demikian, pembelian token listrik Rp 50.000 akan menghasilkan sekitar 33,57 kWh untuk pelanggan rumah tangga 1.300 VA dengan asumsi PPJ 3 persen.

Perlu diingat, jumlah kWh yang diterima setiap pelanggan bisa berbeda karena besaran PPJ di setiap daerah tidak sama dan tarif listrik bergantung pada golongan daya yang digunakan.

Itulah harga token listrik Juli 2026. Selain mempertahankan tarif listrik, pemerintah juga memastikan tarif bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak berubah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bandung (ANTARA) - Kereta Cepat Whoosh menjadi pintu masuk dan magnet baru yang signifikan bagi pergerakan warga negara asing menuju Jawa Barat (Jabar) sepanjang lima bulan pertama 2026 dengan membawa hampir 70 ribu turis asing, menurut BPS.

"Selama periode Januari-Mei 2026, tercatat akumulasi sebanyak 69.874 kedatangan WNA ke Jawa Barat melalui Stasiun Whoosh. Khusus pada Mei 2026, kedatangan WNA melonjak 27,32 persen (month-to-month/mtm) menjadi 17.523 kunjungan, dengan Stasiun Padalarang menjadi pintu keluar paling dominan sebesar 86,62 persen," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati di Bandung, Rabu.

Ari memaparkan, selain via kereta cepat, kunjungan wisatawan mancanegara langsung lewat Bandara Internasional Kertajati pada Mei 2026 mencapai 241 kunjungan atau tumbuh 11,06 persen secara bulanan, yang didominasi oleh warga negara Singapura sebesar 48,96 persen dan Malaysia sebesar 12,45 persen.

Atas keadaan tersebut, geliat pariwisata kian kokoh didorong oleh masifnya mobilitas wisatawan nusantara (wisnus) di Jabar yang menembus 19,52 juta perjalanan pada Mei 2026, sehingga total akumulasi perjalanan wisnus Januari-Mei 2026 menyentuh 93,45 juta perjalanan atau naik 5,78 persen secara tahunan.

"Wilayah yang selalu menjadi favorit utama perjalanan wisnus yaitu Kabupaten Bogor sebesar 15,70 persen, dan Kota Bandung sebesar 10,88 persen," ujar Ari.

Ia mengatakan melonjaknya arus kunjungan pelancong berimbas positif pada Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang yang naik 1,95 poin menjadi 48,21 persen dengan TPK tertinggi di Kabupaten Purwakarta sebesar 66,83 persen, serta TPK hotel non-bintang yang merangkak naik 2,18 poin ke level 26,19 persen.

Di sektor transportasi publik, volume pengguna Kereta Cepat Whoosh secara total tumbuh 5,23 persen dan penumpang kereta api konvensional naik 6,95 persen secara bulanan.

Kendati demikian, lanjutnya, lonjakan paling fantastis justru terjadi pada kinerja angkutan udara internasional di Bandara Kertajati yang melesat hingga 93,98 persen akibat terpicu oleh musim haji.

"Lonjakan drastis pada rute penerbangan luar negeri ini disebabkan oleh momentum pemberangkatan jamaah haji asal Jawa Barat melalui Bandara Kertajati. Dan ini berimbas juga ke sektor kargo udara internasional yang ikut terkerek melesat naik sebesar 107,90 persen (mtm)," kata Ari.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Tarif listrik per kWh pekan ini, pada 1-5 Juli 2026, telah ditetapkan tidak berubah. Artinya, harga listrik yang berlaku masih sama dengan periode sebelumnya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan tarif listrik kuartal III-2026 tak mengalami penyesuaian.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan mempertahankan tarif listrik ini juga bertujuan mendukung daya saing industri dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan (kuartal) III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Penetapan tarif listrik Juli 2026

Penetapan tarif listrik pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Dalam aturan itu, tarif listrik non-subsidi dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan.

Besaran tarif ditentukan berdasarkan sejumlah indikator ekonomi makro, seperti:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP)
• Tingkat inflasi
• Harga Batu Bara Acuan (HBA)

Untuk menetapkan tarif listrik kuartal III 2026, termasuk tarif listrik Juli 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi selama periode Februari hingga April 2026, dengan rincian sebagai berikut:

• Kurs: Rp 16.959,32 per dollar AS
• ICP: 96,12 dollar AS per barrel
• Inflasi: 0,21 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton sesuai kebijakan domestic market obligation (DMO) batubara

Meski hasil perhitungan menunjukkan adanya potensi perubahan tarif, namun diputuskan harga listrik tetap berlaku seperti sebelumnya.

Tarif listrik per kWh pada 1-5 Juli 2026

Tarif listrik PLN untuk pelanggan prabayar dan pascabayar tetap sama sesuai golongan daya yang digunakan. Perbedaannya hanya pada metode pembayaran.

Pelanggan prabayar membeli token listrik terlebih dahulu sebelum menggunakan listrik, sedangkan pelanggan pascabayar membayar tagihan setelah periode pemakaian berakhir.

Berikut daftar tarif listrik per kWh terbaru pada 1-5 Juli 2026:

- Tarif listrik rumah tangga non-subsidi

• 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik bisnis dan pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik pelanggan subsidi

• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA subsidi: Rp 605 per kWh
• 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

Itulah tarif listrik per kWh pada 1-5 Juli 2026. Bagi masyarakat yang ingin menghitung estimasi tagihan bulanan, daftar tarif listrik terbaru di atas dapat menjadi acuan sesuai golongan daya yang digunakan di rumah, tempat usaha, maupun instansi pemerintah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Informasi mengenai tarif listrik Juli 2026 menjadi perhatian banyak pelanggan PLN setelah pemerintah menetapkan harga listrik untuk periode Juli hingga September 2026.

Kabar baiknya, pemerintah memutuskan tarif listrik Juli 2026 tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini berlaku bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi, sementara tarif bagi pelanggan bersubsidi juga tetap dipertahankan.

Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha agar tetap mampu menjaga daya saing.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan mempertahankan tarif listrik merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan (kuartal) III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Penetapan tarif listrik Juli 2026

Tarif listrik PLN bagi pelanggan non-subsidi pada dasarnya dievaluasi setiap tiga bulan melalui mekanisme tariff adjustment.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi makro, yaitu:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia
• Tingkat inflasi
• Harga Batubara Acuan (HBA)

Untuk menetapkan tarif listrik Juli 2026 yang berlaku pada kuartal III, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi periode Februari hingga April 2026, yaitu:

• Kurs: Rp 16.959,32 per dollar AS
• ICP: 96,12 dollar AS per barel
• Inflasi: 0,21 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton sesuai kebijakan domestic market obligation (DMO) batu bara

Berdasarkan formula penyesuaian tarif, perubahan indikator ekonomi tersebut sebenarnya mengarah pada potensi kenaikan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi.

Namun, pemerintah memilih mempertahankan tarif PLN hingga September 2026 demi menjaga konsumsi masyarakat, stabilitas ekonomi, dan iklim usaha tetap kondusif.

Tarif listrik per kWh Juli 2026

- Tarif listrik Juli 2026 untuk pelanggan rumah tangga

Berikut daftar tarif listrik PLN yang berlaku pada Juli 2026 untuk pelanggan rumah tangga non-subsidi:

• 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik Juli 2026 untuk pelanggan bisnis dan pemerintah

Bagi pelanggan bisnis dan instansi pemerintah, tarif listrik yang berlaku pada Juli 2026 adalah sebagai berikut:

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik Juli 2026 untuk pelanggan subsidi

Sementara itu, pelanggan subsidi tetap menikmati tarif listrik yang lebih rendah dibandingkan pelanggan non-subsidi. Berikut rincian tarif listrik subsidi yang berlaku sepanjang Juli 2026:

• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
• 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

Itulah tarif listrik Juli 2026 untuk semua golongan pelanggan PLN. Dengan tidak adanya penyesuaian tarif pada Juli 2026, pelanggan tidak perlu menghadapi kenaikan biaya listrik dalam waktu dekat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi tolok ukur sebelum pemerintah memutuskan perpanjangan jalur ke Surabaya hingga Banyuwangi.

"Saat ini pemerintah fokus terhadap restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono di Jakarta, Sabtu, mengenai prioritas penyelesaian restrukturisasi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Allan menyatakan kebijakan itu sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ia menegaskan hasil restrukturisasi keuangan akan menjadi tolok ukur pemerintah dalam mengevaluasi kelayakan perpanjangan jalur Kereta Cepat Whoosh sampai Surabaya, bahkan Banyuwangi.

Sebelumnya, Agus Harimurti menyebut keberlanjutan proyek kereta cepat Whoosh hingga Jawa Timur dilakukan secara paralel sambil menunggu restrukturisasi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China sebagai operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Ia mengatakan telah bertemu dengan Kementerian Keuangan dan Danantara Indonesia mengenai rencana Whoosh beroperasi hingga Banyuwangi.

"Tahapan hari ini kita lakukan paralel," ujar Agus dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Persiapan Mudik Lebaran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3).

Menurut dia, sambil mengembangkan proyek lanjutan Whoosh, pemerintah akan memastikan restrukturisasi keuangan KCJB tetap berjalan.

Restrukturisasi keuangan KCJB menjadi sangat penting lantaran akan mempengaruhi peta jalan pengembangan Whoosh hingga Jawa Timur.

"Sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas, artinya solusinya sudah bisa diambil dengan baik, baru setelah itu kita kembangkan berikutnya," jelasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung dengan menunjuk Agus Harimurti sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Penunjukan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Dengan Peraturan Presiden ini, dibentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang selanjutnya disebut sebagai Komite," demikian bunyi salinan Peraturan Presiden (Perpres) No 29 Tahun 2026 pada Minggu (31/5).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2026

Di dalamnya ada peluang baru untuk pariwisata, layanan mobilitas premium, pengalaman publik, infrastruktur, talenta, dan ekosistem kreatif berbasis teknologi

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) menilai langkah inisiatif Whitesky Group dalam mengenalkan perkembangan teknologi Electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) ikut mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.

"eVTOL bukan hanya soal teknologi transportasi udara. Di dalamnya ada peluang baru untuk pariwisata, layanan mobilitas premium, pengalaman publik, infrastruktur, talenta, dan ekosistem kreatif berbasis teknologi," kata Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi pada Kemenekraf Muhammad Neil El Himam di Tangerang, Kamis.

Ia mengapresiasi, dengan adanya langkah inisiatif dari Whitesky mengkolaborasikan antara teknologi, kreativitas, dan inovasi dalam membangun masa depan transportasi Indonesia melalui penyelenggaraan Welcoming The Future of Air Mobility di Cengkareng Heliport, Tangerang, Banten.

Menurutnya, pengenalan masa depan mobilitas udara dengan konsep Advanced Air Mobility, Urban Air Mobility, dan teknologi eVTOL kepada berbagai pemangku kepentingan nasional dapat membantu mendorong ekonomi di dalam negeri.

"Karena itu, pembahasannya perlu melibatkan berbagai sektor, bukan hanya industri penerbangan," tuturnya.

Dia menyebutkan, teknologi mobilitas udara tidak hanya menghadirkan inovasi dalam sektor transportasi, tetapi juga berpotensi menciptakan peluang ekonomi baru, memperkuat daya saing nasional, mendorong lahirnya talenta unggul, serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara sektor teknologi, industri kreatif, pendidikan, dan transportasi.

"Pemerintah menyampaikan apresiasi terhadap langkah Whitesky Group yang menghadirkan ruang diskusi mengenai masa depan mobilitas udara," kata dia.

Sementara itu, Founder dan CEO Whitesky Group, Denon Prawiraatmadja, mengatakan bahwa perkembangan Urban Air Mobility harus dipandang sebagai bagian dari transformasi ekonomi masa depan.

"Pentingnya kolaborasi antara teknologi, kreativitas, dan inovasi dalam membangun masa depan transportasi Indonesia," ucapnya.

Menurut Denon, Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan ekosistem Urban Air Mobility. Selain memiliki kebutuhan konektivitas yang tinggi, Indonesia juga memiliki kekuatan pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta pasar domestik yang besar.

"Whitesky Group menilai bahwa pengembangan Urban Air Mobility dapat menghadirkan berbagai peluang baru, mulai dari konektivitas bandara-kota, layanan mobilitas premium, pengembangan destinasi wisata, layanan logistik masa depan, hingga berbagai model bisnis berbasis teknologi yang belum banyak berkembang di Indonesia saat ini," jelas dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Tarif listrik per kWh pekan ini, pada 23-30 Juni 2026, telah ditetapkan scecara resmi tidak mengalami penyesuaian. Harga listrik yang berlaku masih mengacu pada tarif dasar listrik Triwulan II 2026, baik bagi pelanggan subsidi maupun nonsubsidi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengatakan, pemerintah memilih mempertahankan tarif listrik guna menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.

"Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Tri dalam keterangan resmi, Senin (16/3/2026).

Penetapan tarif listrik Juni 2026

Penetapan tarif listrik pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Dalam aturan itu, tarif listrik pelanggan non-subsidi dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan.

Besaran tarif ditentukan berdasarkan sejumlah indikator ekonomi makro, seperti:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP)
• Tingkat inflasi
• Harga Batu Bara Acuan (HBA)

Untuk penetapan tarif listrik pada Triwulan II 2026, pemerintah menggunakan data ekonomi periode November 2025 hingga Januari 2026 dengan rincian:

• Kurs: Rp 16.743,46 per dollar AS
• ICP: 62,78 dollar AS per barel
• Inflasi: 0,22 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton

Meski hasil perhitungan menunjukkan adanya potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan harga listrik tetap berlaku seperti sebelumnya.

Tarif listrik per kWh pada 23-30 Juni 2026

Tarif listrik PLN untuk pelanggan prabayar dan pascabayar tetap sama sesuai golongan daya yang digunakan. Perbedaannya hanya pada metode pembayaran.

Pelanggan prabayar membeli token listrik terlebih dahulu sebelum menggunakan listrik, sedangkan pelanggan pascabayar membayar tagihan setelah periode pemakaian berakhir.

Berikut daftar tarif listrik per kWh terbaru pada 23-30 Juni 2026:

- Tarif listrik rumah tangga non-subsidi

• 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik bisnis dan pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik pelanggan subsidi

• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA subsidi: Rp 605 per kWh
• 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

Itulah tarif listrik per kWh pada 23-30 Juni 2026. Bagi masyarakat yang ingin menghitung estimasi tagihan bulanan, daftar tarif listrik per kWh terbaru di atas dapat menjadi acuan sesuai golongan daya yang digunakan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Meta mengakui telah melakukan kesalahan dalam proses restrukturisasi tenaga kerja AI-nya, tetapi menegaskan bahwa mereka akan melanjutkan strategi investasi besar-besaran dalam teknologi ini.

Meta baru-baru ini mengakui telah melakukan beberapa kesalahan dalam restrukturisasi tenaga kerjanya untuk mendukung strategi pengembangan kecerdasan buatan (AI) mereka.

Informasi ini dirilis oleh CEO Mark Zuckerberg dalam memo internal kepada karyawan, seiring raksasa teknologi Amerika tersebut meningkatkan investasi untuk membentuk kembali seluruh operasinya di sekitar AI.

Menurut Zuckerberg, pesatnya perkembangan AI menciptakan perubahan mendalam di dalam organisasi, yang menyebabkan banyak tantangan dalam manajemen sumber daya manusia dan operasional.

Ia menyatakan, "Mengingat kompleksitas perubahan ini, kami telah melakukan kesalahan dan hampir pasti akan melakukan lebih banyak kesalahan di masa mendatang." Namun, ia menekankan bahwa Meta berupaya untuk mempertahankan stabilitas maksimal selama transisi ini.

Meta menyatakan bahwa saat ini mereka tidak memiliki rencana untuk melakukan PHK besar-besaran lebih lanjut tahun ini. Sebaliknya, perusahaan akan memprioritaskan penugasan kembali personel ke posisi baru yang terkait dengan pelatihan AI dan pengembangan model, untuk memanfaatkan sumber daya internalnya.

Sebelumnya, pada Mei 2026, Meta menjalani restrukturisasi besar-besaran, memangkas sekitar 10% dari tenaga kerja globalnya dan memindahkan sekitar 7.000 karyawan ke proyek aplikasi AI. Perusahaan menyatakan bahwa ini adalah langkah untuk merampingkan departemen tertentu sambil mempertahankan fleksibilitas dalam alokasi personel.

Di tengah persaingan AI yang semakin sengit, Meta terus meningkatkan investasinya secara signifikan, dengan pengeluaran modal yang direncanakan sebesar $125–145 miliar pada tahun 2026, yang menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan posisi terdepannya dalam persaingan AI global.

Para analis meyakini bahwa proses restrukturisasi Meta akan terus disesuaikan di masa mendatang untuk menyeimbangkan efisiensi operasional dan laju perkembangan teknologi AI.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy meminta Bio Farma melakukan modernisasi agar terus menghasilkan vaksin dengan teknologi terkini yang memenuhi standar World Health Organization (WHO).

“Bio Farma perlu terus melakukan modernisasi agar mampu menghasilkan vaksin dengan teknologi terkini yang memenuhi standar WHO, sehingga kualitas produksi vaksin tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga standar internasional yang diakui secara global,” ujarnya saat menerima audiensi Direktur Utama PT Bio Farma Shadiq Akasya, dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Menteri Rachmat Pambudy menegaskan dukungannya terhadap keberlanjutan Program Eliminasi Kanker Serviks yang telah dijalankan Bio Farma bersama Kementerian Kesehatan dan mitra internasional sejak 2016.

Program tersebut dikatakan telah diperluas menjadi program nasional pada 2023 dan akan terus dilaksanakan hingga 2030, termasuk melalui pemberian vaksin Human Papillomavirus (HPV) bagi anak usia sekolah.

“Intinya, kami mendukung program ini karena merupakan tugas dan amanat Presiden untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin sehat,” kata Kepala Bappenas.

Lebih lanjut, Menteri PPN menekankan pentingnya penguatan kapasitas produksi vaksin yang memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, seperti vaksin polio dan HPV, yang perlu diiringi dengan modernisasi fasilitas serta proses produksi agar mampu memenuhi standar mutu global.

Sejalan dengan hal tersebut, Bio Farma menyampaikan usulan pembangunan fasilitas produksi vaksin baru sebagai bagian dari upaya modernisasi industri vaksin nasional yang diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Fasilitas baru ini diharapkan mampu mendukung penerapan teknologi produksi vaksin yang lebih mutakhir, memenuhi standar internasional, serta memperkuat kemampuan Indonesia dalam memproduksi vaksin secara mandiri. Modernisasi itu dinilai penting untuk menjaga daya saing industri vaksin nasional sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan Indonesia di masa depan.

“Keberhasilan suatu Proyek Strategis Nasional tidak hanya ditentukan oleh perencanaannya, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan dan penyelesaiannya. Jadi, harus direncanakan dengan baik, dilakukan dengan baik, dan diselesaikan dengan baik,” ucap Menteri PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Tarif listrik per kWh pekan ini, pada 15-21 Juni 2026, telah ditetapkan tidak berubah. Harga listrik yang berlaku masih mengacu pada tarif dasar listrik Triwulan II 2026 bagi semua kelompok pelanggan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengatakan, pemerintah memilih mempertahankan tarif listrik guna menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi.

"Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode Triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat," ujar Tri dalam keterangan resmi, Senin (16/3/2026).

Penetapan tarif listrik Juni 2026

Penetapan tarif listrik pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Dalam aturan itu, tarif listrik pelanggan non-subsidi dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan.

Besaran tarif ditentukan berdasarkan sejumlah indikator ekonomi makro, seperti:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP)
• Tingkat inflasi
• Harga Batu Bara Acuan (HBA)

Untuk penetapan tarif listrik pada Triwulan II 2026, pemerintah menggunakan data ekonomi periode November 2025 hingga Januari 2026 dengan rincian:

• Kurs: Rp 16.743,46 per dollar AS
• ICP: 62,78 dollar AS per barel
• Inflasi: 0,22 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton

Meski hasil perhitungan menunjukkan adanya potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan harga listrik tetap berlaku seperti sebelumnya.

Tarif listrik per kWh pada 15-21 Juni 2026

Tarif listrik PLN untuk pelanggan prabayar dan pascabayar tetap sama sesuai golongan daya yang digunakan. Perbedaannya hanya pada metode pembayaran.

Pelanggan prabayar membeli token listrik terlebih dahulu sebelum menggunakan listrik, sedangkan pelanggan pascabayar membayar tagihan setelah periode pemakaian berakhir.

Berikut daftar tarif listrik per kWh terbaru pada 15-21 Juni 2026:

- Tarif listrik rumah tangga non-subsidi

• 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik bisnis dan pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik pelanggan subsidi

• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA subsidi: Rp 605 per kWh
• 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

Itulah tarif listrik per kWh pada 15-21 Juni 2026. Bagi masyarakat yang ingin menghitung estimasi tagihan bulanan, daftar tarif listrik per kWh terbaru di atas dapat menjadi acuan sesuai golongan daya yang digunakan di rumah, tempat usaha, maupun instansi pemerintah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Memasuki masa libur sekolah, kami mengajak orang tua, masyarakat, dan pihak sekolah untuk turut mengawasi aktivitas anak-anak saat bermain

Kota Bandung (ANTARA) - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengingatkan masyarakat untuk tidak bermain layang-layang di sekitar jalur operasional kereta cepat Whoosh selama periode libur sekolah pada Juni 2026 guna menghindari gangguan terhadap keselamatan dan operasional.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan aktivitas bermain layang-layang yang meningkat saat masa liburan berpotensi membahayakan perjalanan Whoosh karena berpotensi tersangkut pada jaringan listrik aliran atas kereta cepat.

“Memasuki masa libur sekolah, kami mengajak orang tua, masyarakat, dan pihak sekolah untuk turut mengawasi aktivitas anak-anak saat bermain. Layang-layang yang putus dan terbawa angin dapat tersangkut pada jaringan listrik aliran atas Whoosh dan membahayakan keselamatan perjalanan Whoosh,” ujar Eva di Bandung, Kamis.

KCIC mencatat sepanjang 2024 hingga Mei 2026 petugas telah mengamankan 452 layang-layang beserta benangnya yang ditemukan di sekitar jalur operasional Whoosh, terutama di kawasan Padalarang, Cimahi, dan Bandung.

Jumlah tersebut terdiri atas 25 temuan pada 2024, meningkat menjadi 317 temuan sepanjang 2025, serta 110 temuan pada periode Januari hingga Mei 2026.

Eva menjelaskan masyarakat diimbau tidak bermain layang-layang dalam radius minimal tiga kilometer di sisi kanan dan kiri jalur operasional Whoosh.

“Layang-layang yang putus dan terbawa angin berisiko tersangkut pada jaringan listrik aliran atas atau Overhead Catenary System (OCS) yang menjadi sumber tenaga utama kereta cepat,” katanya.

Menurut dia, jaringan OCS menggunakan tegangan tinggi sehingga layang-layang atau benang yang tersangkut dapat merusak jaringan listrik maupun pantograf kereta yang berfungsi mengambil daya selama perjalanan.

“Dampaknya tidak hanya berpotensi mengganggu keselamatan perjalanan, tetapi juga menyebabkan gangguan operasional dan keterlambatan perjalanan yang berdampak pada ribuan penumpang,” ujarnya.

Sebagai langkah pencegahan, KCIC secara rutin melakukan patroli di sepanjang jalur operasional, memasang papan imbauan keselamatan, serta mengamankan layang-layang maupun benang yang ditemukan di sekitar lintasan.

“KCIC juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kewilayahan, sekolah, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran warga mengenai pentingnya menjaga keamanan jalur kereta cepat,” kata dia.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026