Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar tidak memerlukan penyesuaian dengan kebijakan terbaru pemerintah terkait WFH.

Dedi Mulyadi mengatakan saat ini jadwal ASN di lingkungan Pemprov Jabar yang bekerja dari kantor mulai Senin hingga Rabu. Sementara pada Kamis dan Jumat diberlakukan WFH, namun tetap bisa berubah sesuai kebutuhan.

"Tapi ya nanti kita lihat kan tergantung turun-naiknya pekerjaan," katanya, Rabu (1/4/2026).

Jika beban kerja meningkat, dia meminta ASN tetap masuk kantor setiap hari. Sebaliknya, jika pekerjaan sedang tidak banyak, maka WFH bisa diterapkan, kecuali untuk layanan publik yang harus tetap berjalan langsung.

"Kalau pekerjaannya lagi tinggi, ya masuk dong tiap hari. Kalau pekerjaannya lagi turun, nggak ada pekerjaan kegiatan, kecuali yang layanan ya WFH," tutur KDM, sapaan akrab Dedi.

Menurutnya, sistem ini sudah berjalan cukup lama dan dinilai efektif dalam menjaga pelayanan sekaligus menekan penggunaan energi.

Oleh karena itu, pihaknya menilai Jawa Barat tidak perlu banyak penyesuaian jika kebijakan WFH diperluas, karena pola kerja tersebut sudah lebih dulu diterapkan di wilayahnya.

"[WFH] Kami sudah berjalan lama," katanya.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, WFH yang sudah diujicobakan pada akhir 2025 lalu berhasil menyumbang penghematan hingga puluhan juta pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala BKD Jabar, Dedi Supandi, mengatakan penghematan listrik dan operasional pendukung ASN saat menerapkan WFH berbeda-beda di setiap OPD. Namun, rata-rata, penghematan dari WFH itu mencapai 21,7%.

Dedi mencontohkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang penghematannya relatif rendah karena memiliki server yang tidak dapat dimatikan saat WFH, termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang mengelola fasilitas layanan publik.

“Jadi ada penghematan terendah, ada penghematan tertinggi. Setda Gedung Sate misalnya, penghematan listriknya mencapai Rp29.201.432 per bulan,” katanya.

Angka tersebut didapat dari perbandingan biaya pembayaran listrik setiap bulan di Setda Gedung Sate sebelum dan sesudah menerapkan WFH.

“Selain penghematan listrik, ada juga penghematan operasional seperti penggunaan air dan operasional pendukung ASN di Setda Gedung Sate mencapai Rp57.367.496 dan setiap OPD itu jumlahnya berbeda-beda,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar tidak memerlukan penyesuaian dengan kebijakan terbaru pemerintah terkait WFH.

Dedi Mulyadi mengatakan saat ini jadwal ASN di lingkungan Pemprov Jabar yang bekerja dari kantor mulai Senin hingga Rabu. Sementara pada Kamis dan Jumat diberlakukan WFH, namun tetap bisa berubah sesuai kebutuhan.

"Tapi ya nanti kita lihat kan tergantung turun-naiknya pekerjaan," katanya, Rabu (1/4/2026).

Jika beban kerja meningkat, dia meminta ASN tetap masuk kantor setiap hari. Sebaliknya, jika pekerjaan sedang tidak banyak, maka WFH bisa diterapkan, kecuali untuk layanan publik yang harus tetap berjalan langsung.

"Kalau pekerjaannya lagi tinggi, ya masuk dong tiap hari. Kalau pekerjaannya lagi turun, nggak ada pekerjaan kegiatan, kecuali yang layanan ya WFH," tutur KDM, sapaan akrab Dedi.

Menurutnya, sistem ini sudah berjalan cukup lama dan dinilai efektif dalam menjaga pelayanan sekaligus menekan penggunaan energi.

Oleh karena itu, pihaknya menilai Jawa Barat tidak perlu banyak penyesuaian jika kebijakan WFH diperluas, karena pola kerja tersebut sudah lebih dulu diterapkan di wilayahnya.

"[WFH] Kami sudah berjalan lama," katanya.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, WFH yang sudah diujicobakan pada akhir 2025 lalu berhasil menyumbang penghematan hingga puluhan juta pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala BKD Jabar, Dedi Supandi, mengatakan penghematan listrik dan operasional pendukung ASN saat menerapkan WFH berbeda-beda di setiap OPD. Namun, rata-rata, penghematan dari WFH itu mencapai 21,7%.

Dedi mencontohkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang penghematannya relatif rendah karena memiliki server yang tidak dapat dimatikan saat WFH, termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang mengelola fasilitas layanan publik.

“Jadi ada penghematan terendah, ada penghematan tertinggi. Setda Gedung Sate misalnya, penghematan listriknya mencapai Rp29.201.432 per bulan,” katanya.

Angka tersebut didapat dari perbandingan biaya pembayaran listrik setiap bulan di Setda Gedung Sate sebelum dan sesudah menerapkan WFH.

“Selain penghematan listrik, ada juga penghematan operasional seperti penggunaan air dan operasional pendukung ASN di Setda Gedung Sate mencapai Rp57.367.496 dan setiap OPD itu jumlahnya berbeda-beda,” katanya.