Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Mulyono juga menjabat sebagai komisaris di sejumlah perusahaan.

Pasalnya, dia merupakan tersangka penerima suap dalam kasus dugaan pengkondisian restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, KPK mendapatkan informasi bahwa saudara MLY [Mulyono] juga diduga menjadi Komisaris di beberapa perusahaan," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers, Kamis (5/2/2026).

Dalam konstruksi perkaranya, Mulyono meminta Rp1,5 miliar kepada Venasius selaku manajer keuangan PT BKB agar restitusi pajak PT BKB dapat dijalankan.

Setelah hasil kongkalikong, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dengan nilai restitusi yang disetujui sebesar Rp48,3 miliar.

Setalah pencairan restitusi pada 2 Januari 2026, Dian selaku tim pemeriksa KPP Madya Banjarmasin menghubungi staf Venasius agar "uang apresiasi" Rp1,5 miliar segera dicairkan.

PT BKB mencairkan uang tersebut melalui invoice fiktif yang seolah-olah digunakan untuk kebutuhan lainnya. Venasius bertemu dengan Mulyono untuk pembagian jatah.

Kesepakatannya adalah Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, dan Venasius Rp500 juta. Namun Venasius meminta tambahan fee dari Dian sebesar Rp20 juta sehingga Venasius menerima Rp520 juta.

Transaksi uang bagi Mulyono dengan menaruh Rp800 juta dalam kardus yang diletakkan di area parkir salah satu hotel di Banjarmasin.

"Dari Rp800 juta yang diterima, MLY [Mulyono] kemudian menggunakannya untuk pembayaran DP rumah Rp300 juta dan Rp500 juta sisanya masih disimpan oleh orang kepercayaannya," terang Asep.

Atas perbuatannya, Mulyono dan Dian Jaya selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara Venasius sebagai pemberi, dijerat dengan sangkaan Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono menggunakan uang suap Rp300 juta untuk DP rumah. Uang tersebut bagian dari total suap untuk dirinya sebanyak Rp800 juta.

Suap sebagai pelicin pencairan restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (PT BKB) sebesar Rp48,3 miliar. Total nilai suapnya sebesar Rp1,5 miliar sebagai bentuk "uang apresiasi" atas permintaan Mulyono.

Uang dibagikan ke tiga pihak setelah restitusi cair pada Januari 2026, yakni kepada Mulyono sebesar Rp800 juta; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin sebesar Rp200 juta; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB) sebesar Rp500 juta.

"Dari Rp800 juta yang diterima, MLY [Mulyono] kemudian menggunakannya untuk pembayaran DP rumah Rp300 juta dan Rp500 juta sisanya masih disimpan oleh orang kepercayaannya," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Tak hanya itu, Venasius meminta jatah 10% atau sekitar Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian hanya menerima bersih Rp180 juta.

Asep menjelaskan bahwa tim lembaga antirasuah menyita barang bukti uang tunai senilai Rp1 miliar dari Mulyono dan Venasius, serta bukti penggunaan uang Rp300 juta untuk DP rumah.

Selain itu, menyita bukti penggunaan uang Rp180 juta dari Dian dan Rp20 juta dari Venasius, sehingga total barang bukti yang diamankan dari kegiatan ini senilai Rp1,5 miliar. Atas perbuatannya ketiganya ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," terang Asep.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi restitusi pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Tindakan rasuah berupa pemberian "uang apresiasi" sebesar Rp1,5 miliar atas pengkondisian restitusi pajak. Perlu diketahui, restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh negara kepada wajib pajak. Penetapan tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti.

Ketiganya adalah Mulyono selaku kepala KPP Madya Banjarmasin; Dian Jaya Demega selaku tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor selaku Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti (PT BKB).

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 5 sampai dengan 24 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, Kamis (5/2/2026).

Awalnya, PT BKB melaporkan adanya restitusi pajak untuk lapor pajak tahun 2024 ke KPP Madya Banjarmasin. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar, dengan koreksi fiskal sebesar Rp1,14 miliar sehingga restitusi pajaknya menjadi Rp48,3 miliar.

Pada November 2025, Mulyono melakukan pertemuan dengan Venasius di mana Mulyono menyampaikan bahwa ada "uang apresiasi" agar restitusi dapat dikabulkan yang nilainya Rp1,5 miliar.

"Pada Desember 2025, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) dengan nilai restitusi yang disetujui sebesar Rp48,3 miliar," jelas Asep.

Restitusi berhasil dicairkan pada Januari 2026, Dian menghubungi staf Venasius agar "uang apresiasi" dicairkan. PT BKB membuat kontrak fiktif agar uang tersebut dapat disalurkan.

Asep mengatakan Venasius bertemu dengan Mulyono di sebuah hotel untuk membahas pembagian jatah dengan rincian sebagai berikut: Mulyono Rp800 juta, Dian Rp200 juta, Venasius Rp500 juta.

Namun, Venasius meminta jatah Rp20 juta kepada Dian sehingga Dian menerima bersih Rp180 juta.