Bisnis.com, JAKARTA — PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) mengungkap tren bisnis properti pada 2026 bakal melanjutkan perbaikan atau berada di dalam tren positif. Hal tersebut salah satunya didorong oleh sejumlah program yang digulirkan pemerintah mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.
Direktur CTRA, Budiarsa Satrawinata menjelaskan bahwa sejumlah paket ekonomi seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan mendorong geliat bisnis properti nasional.
"Apalagi pemerintah sendiri juga melihat ini merupakan satu industri yang bisa menggerakkan ekonomi secara nasional. Di mana sekarang kan data menunjukkan bahwa saat ini kontribusi industri properti itu terhadap PDB kan kira-kira antara sekitar 15%," kata Budiarsa dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Ditambah lagi, tambahkan Budiarsa, pemerintah turut menggulirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan yang tak hanya mendukung pendanaan bagi sisi suplai saja melainkan turut menyasar sisi demand.
Mempertimbangkan dampak ekonomi turunan yang besar mencapai 183 sektor, Budiarsa menyebut sektor properti menjadi salah satu motor yang efektif untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi ke depan.
"Jadi kalau saya lihat potensinya sih sangat positif ya dengan adanya upaya dari pemerintah sendiri yang untuk menggalakkan pergerakan industri," jelasnya.
Untuk diketahui, percepatan realisasi program 3 Juta Rumah juga tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang resmi diundangkan sejak 30 Juni 2025.
Dalam beleid itu Prabowo menetapkan setidaknya 8 poin utama dari pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang semestinya dapat dijalankan oleh kementerian teknis yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sepanjang 2025.
Pertama, Prabowo membidik persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan tembus di level 67%. Kedua, jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi mencapai 314.124 unit per tahun.
Ketiga, jumlah unit rumah baru yang terbangun dapat mencapai 476 unit per tahun. Keempat, jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya ditarget mencapai 38.504 unit per tahun.
Kelima, jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu baik milik maupun sewa dapat mencapai 1.944 unit per tahun. Keenam, jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan mencapai 273.200 unit per tahun.
Ketujuh, terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (rekomendasi kebijakan) satu unit. Terakhir, membidik luasan hektare permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu dapat mencapai 177,84 hektare (ha/tahun).