Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang menerima kunjungan kenegaraan dari Duta Besar Estonia untuk Indonesia, H. E. Veikko Kala, beserta jajaran Kedutaan Besar Estonia di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Jumat (5/6/2026).

Kunjungan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi global, khususnya pada pengembangan transformasi digital dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.

Rombongan diplomatik tersebut disambut langsung oleh Asisten Administrasi Umum Budi Rahman, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dian Sukmara, serta Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosanditik) Arif Syamsudin.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Sumedang memamerkan berbagai fasilitas strategis, termasuk Command Center yang berfungsi sebagai pusat integrasi data dan pengambilan keputusan secara real-time.

Plt. Kadis Kominfosanditik Arif Syamsudin memaparkan transformasi digital di Sumedang diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel. Berbagai sistem seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), platform monitoring pembangunan, hingga pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diintegrasikan guna mendukung kebijakan yang presisi.

"Kami meyakini bahwa teknologi digital bukan hanya alat, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Arif.

Arif menambahkan bahwa pemanfaatan aplikasi digital ini juga menyentuh aspek fundamental daerah, seperti pemantauan inflasi, pengawasan distribusi kebutuhan pokok, hingga pengelolaan data statistik sektoral. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk membangun birokrasi modern yang berorientasi sepenuhnya pada pelayanan masyarakat secara cepat dan efisien.

Duta Besar Estonia, H. E. Veikko Kala, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap kemajuan teknologi di Sumedang. Ia menyoroti kemiripan profil demografi antara Estonia dan Sumedang sebagai landasan kerja sama yang kuat di sektor teknologi informasi.

"Saya sangat senang berada di sini di Sumedang. Jumlah populasi Estonia itu sama persis dengan yang ada di Sumedang. Saya tahu, Sumedang adalah salah satu komunitas lokal terkemuka di Indonesia dalam hal transformasi digital. Sama halnya seperti Estonia yang merupakan salah satu pemerintahan digital terkemuka di seluruh dunia," ungkap Veikko Kala.

Lebih lanjut, Veikko mengakui bahwa efektivitas penggunaan platform digital di Sumedang telah memberikan dampak signifikan terhadap transparansi tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan kemitraan dalam pengembangan solusi digital di masa depan.

"Saya juga tahu telah bekerja sama untuk membangun semua platform digital dan solusi digital tersebut yang melayani masyarakat dengan sangat baik. Saya sangat kagum melihat seberapa banyak dan seberapa efektifnya Sumedang dalam menggunakan untuk membuat tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan. Saya yakin bahwa kami juga memiliki banyak hal untuk dipelajari dari Sumedang. Kita akan terus melanjutkan kerja sama yang baik ini antara Estonia dan Sumedang," tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menggodok kebijakan pemindahan kementerian/lembaga dan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

Dalam keterangan resminya, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menjelaskan Kementerian PANRB telah menyusun rekomendasi pemindahan kementerian/lembaga ke IKN sejak 2022 lalu.

Kemudian sejak Oktober 2024, dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih, dilakukan penyesuaian organisasi, jabatan, dan penempatan SDM, serta penataan aset kementerian/lembaga sesuai struktur kabinet baru.

"Seiring dengan perubahan struktur kabinet baru, Kementerian PANRB melakukan penapisan ulang, mempertimbangkan strategi pembangunan IKN dan arah pemerintahan baru agar perpindahan lebih efektif dan efisien," ujar Purwadi dikutip Rabu (12/11/2025).

Proses penapisan atau penyaringan terhadap kementerian dan lembaga yang akan dipindahkan ke IKN dilakukan melalui tiga filter utama. Pertama, pendefinisian peran strategis kementerian/lembaga, yaitu sejauh mana peran kementerian/lembaga tersebut penting bagi negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi.

Kedua, identifikasi peran kementerian/lembaga sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan nasional dan sistem pertahanan dan keamanan. Ketiga, analisis risiko, yaitu menilai dampak jika fungsi kementerian/lembaga tersebut tidak segera dipindahkan ke IKN.

Pada Januari 2025, Menteri PANRB juga telah menerbitkan surat edaran terkait penyesuaian pemindahan kementerian/lembaga dan ASN ke IKN.

Penyesuaian ini dilakukan selaras dengan perkembangan terkini terkait penetapan IKN sebagai pusat pemerintahan politik nasional tahun 2028, sehingga tahapan pembangunan dan pemindahan IKN diarahkan untuk mendukung kesiapan kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Pemindahan ini bukan semata relokasi fisik, tetapi transformasi cara kerja pemerintah. Fokus kita bukan hanya pindah kantor, melainkan pindah pola pikir dan budaya kerja, agar pemerintahan di IKN menjadi simbol tata kelola baru," ujarnya.