Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah menangkap 10 tersangka terkait peredaran narkoba di dua tempat hiburan malam (THM) yakni N Co Living dan Delona di Bali.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan tiga tersangka terkait peredaran narkoba di N Co Living di antaranya Beril Cholif (BC) selaku perantara; Ngakan Gede Rupawan (NG) selaku pengedaran; dan Manager N Co Living, Steve Wibisono (SW).

"Peran [SW] manager N Co Living by Nix, mengetahui dan mengizinkan peredaran narkoba di N Co Living by Nix," ujar Eko dalam keterangan tertulis, Senin (6/4/2026).

Dia menjelaskan, kasus ini diungkap setelah pihaknya menerima laporan masyarakat di N CO Living yang diduga sudah berlangsung cukup lama.

Setelah itu, Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Kombes Pol Handik Zusen bersama Satgas NIC menyelidiki laporan masyarakat tersebut.

Setelah penelusuran, penyidik pun melakukan penangkapan terhadap pengedar narkoba Ngakan. Dari penangkapan itu, penyidikan berkembang hingga Berli dan Steve.

Berdasarkan keterangan tersangka, peredaran narkoba dilakukan oleh Ngakan sebagai apoteker yang mengantarkan narkotika ke ruangan-rurangan dengan imbalan Rp100.000. Sementara itu, Steve selaku manajer menerima cuan Rp20 juta - Rp50 juta dalam peredaran narkoba ini.

"Bahwa narkotika jenis ekstasi dan Ketamin yang Ngakan terima didapatkan dari temannya yaitu seorang laki-laki yang dikenal bernama saudara Desu," imbuhnya.

Sementara itu, dari peredaran narkoba terkait THM Delona, Bareskrim telah menangkap tujuh tersangka mulai dari I Nyoman Wiryawan, Dini Novianti, Ulfa Delivia Avega, Dwi Mega Pratiwi, Maherani Indrasuari, Edi Hermawan, Putu Artawan

Ketujuhnya memiliki peran berbeda mulai dari pengedar, apoteker, pelayan, hingga kasir. Modusnya, perantara menghubungi pengedar untuk melakukan pemantauan.

Setelah dinilai aman, pelayan menghubungi pengedar lapangan atau pemegang barang untuk untuk menindaklanjuti permintaan. Nantinya, pemegang barang mendatangi ruangan pengunjung untuk menanyakan kebutuhan narkotika dengan pembayaran langsung.

"Diketahui bahwa peredaran narkotika jenis ekstasi di Club Delona Vista Bali dilakukan secara terstruktur dengan memanfaatkan fasilitas tempat hiburan malam tersebut sebagai sarana distribusi kepada para pengunjung," pungkas Eko.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro tidak hanya terlibat dalam kasus peredaran narkoba, tetapi juga diduga tersandung kasus asusila.

Hal ini terungkap saat dirinya menjalani sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) di Mabes Polri, Kamis (19/2/2026).

"Tetapi, hal itu adalah salah satu perbuatan yang terungkap pada proses pemeriksaan sidang," kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko.

Alhasil, Didik juga disangkakan melanggar Pasal 13 Huruf d Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Trunoyudo menjelaskan pasal tersebut berbunyi, "Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan perilaku penyimpangan seksual atau disorientasi seksual."

"Maka ditetapkanlah terhadap terduga pelanggar disangkakan pada pasal yang dilanggar, salah satunya adalah itu, asusila," jelasnya.

Akibat pelanggaran yang dilakukan, Polri memutuskan memecat dengan tidak hormat terhadap Didik.

""Penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di Ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri dan telah dijalani pelanggar. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," tuturnya.

Sekadar informasi, AKBP Didik telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana narkoba pada Jumat (13/2/2026). Kasus ini merupakan pengembangan perkara sabu Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi.

Dalam prosesnya, penyidik telah menemukan barang bukti pada koper milik AKBP Didik. Koper yang dititip ke Aipda Dianita ini berisi sabu seberat 16,3 gram, ekstasi 49 butir dan 2 butir sisa pakai (23,5 gr), aprazolam 19 butir, Happy Five 2 butir dan ketamin 5 gr.

JAKARTA - Polri menjadwalkan sidang kode etik terhadap mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Sidang kode etik rencananya digelar pada Kamis (19/2/2026) mendatang.

“Untuk AKBP DPK saat ini akan menjalankan proses kode etik, dijadwalkan di hari Kamis akan melaksanakan sidang kode etik,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir saat konferensi pers pada Minggu (15/2/2026) malam.

“Pelaksanaan sidangnya akan dilaksanakan di Wapprof Divpropam Polri hari Kamis tanggap 19 Februari 2026,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa Polri sebagai institusi penegak hukum berkomitmen memberantas seluruh bentuk tindak pidana, termasuk narkotika yang tergolong kejahatan luar biasa.

Polri juga tidak mentoleransi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik yang dilakukan masyarakat maupun oknum internal.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sekali lagi menegaskan komitmennya untuk tidak menoleransi segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh oknum internal Polri,” ujar dia.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menetapkan Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkotika.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan penyidik usai melaksanakan gelar perkara pada Jumat, 13 Februari 2026.

"Hasil gelar perkara, melanjutkan ke proses penyidikan terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro," kata Eko kepada awak media, Jumat (13/2/2026).

Eko menyebut Didik dalam gelar perkara tersebut dinilai terbukti bersalah atas kepemilikan koper berwarna putih yang berisi narkoba di kediaman Aipda Dianita di Tangerang, Banten.

Adapun barang bukti narkoba yang ditemukan berupa sabu seberat 16,3 gram, ekstasi 49 butir dan 2 butir sisa pakai (23,5 gr), Aprazolam 19 butir, Happy Five 2 butir, dan ketamin 5 gram. Berdasarkan temuan tersebut, Eko Hadi mengatakan seluruh peserta gelar juga sepakat meningkatkan status Didik menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

"Peserta gelar sepakat untuk melaksanakan proses penyidikan dengan Pasal 609 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika Jo lampiran 1 Nomor urut 9 UU RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana kepada tersangka AKBP Didik Putra Kuncoro," tutur Eko.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menangkap 17 orang terkait kasus peredaran narkoba menjelang acara Djakarta Warehouse Project (DWP) pada 12-14 Desember 2025 di Bali.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan 17 orang itu telah berstatus tersangka. Selain itu, penyidik juga telah menetapkan tujuh DPO.

“Kita mengamankan enam sindikat peredaran narkoba, terdapat 17 orang tersangka dan 7 DPO,” ujar Eko Santoso di Bareskrim Polri, Senin (22/12/2025).

Dia menjelaskan belasan tersangka ini dibagi menjadi enam sindikat dengan sejumlah modus operandi yang diterapkan. Misalnya, memakai metode transaksi COD dan transaksi melalui perbankan.

Kemudian, metode tempel dengan menempatkan narkoba maupun uang di lokasi yang ditentukan. Modus ini bertujuan untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum.

"Lalu didokumentasikan melalui foto dan video serta diberikan keterangan lokasi untuk kemudian diambil oleh penerima atau pembeli. Sistem ini bertujuan untuk menghindari pelacakan dari petugas kepolisian," imbuhnya.

Dalam operasi ini, Bareskrim juga telah menyita barang bukti mulai dari 31.009,53 gram sabu, 956,5 butir ekstasi, 23,59 gram ekstasi serbuk, 135 gram Happy Water, 1.077,72 gram ketamine, 33,12 gram kokain, 21,09 gram MDMA, 36,92 gram ganja, dan 3,5 butir Happy Five.

“ini penghitungan total estimasi harga apabila barang bukti tersebut beredar pada pasar gelap narkoba senilai Rp60.508.691.680 [Rp60,5 miliar]," pungkasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka terancam dengan jeratan Pasal 114 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsider Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Simak 17 tersangka yang ditetapkan dalam pengungkapan kasus peredaran narkoba menjelang DWP di Bali:

1. Gusliadi

2. Ardi Alfayat

3. Donna Fabiola

4. Emir Aulija

5. Mifrat Salim Baraba

6. Msulim Gerhanto Bunsu

7. Andrie Juned Rizky

8. Nathalie Putri Octavianus

9. Abed Nego Ginting

10. Gada Purba

11. Stephen Aldi Wattimena

12. Sally Augusta Porajouw

13. Ali Sergio

14. Tresilya Piga

15. Ni Ketut Ari Krismayanti

16. Ricky Chandra

17. Marco Alejandro Cueva Arce (WNA Peru)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Polda Metro Jaya telah melakukan penggerebekan terkait narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

Direktur Penindakan dan Pengejaran BNN, Brigjen Roy Hadi Siahaan mengatakan operasi ini dilakukan di sejumlah lokasi dan berlangsung pada siang hari sekitar 14.00 WIB.

Dia menambahkan, aparat gabungan mendapatkan perlawanan dari kelompok jaringan narkoba yang digerebek tersebut. Tim BNN dan kepolisian mendapatkan serangan busur panah, lemparan batu hingga senjata tajam.

"Namun, masih dapat di pukul mundur dan dikendalikan oleh tim di lapangan. Seluruh kegiatan berjalan aman dan tertib," tutur Roy dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).

Dalam operasi ini, Roy mengemukakan bahwa pihaknya telah mengamankan 18 tersangka dan sejumlah barang bukti narkoba berbagai jenis, alat hisap, klip plastik hingga kendaraan bermotor.

"Kepada seluruh tersangka dan barang bukti saat ini diamankan Kantor BNNK Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut," imbuhnya.

Di samping itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto telah membenarkan informasi penggerebekan itu. Dia mengemukakan saat ini situasi telah terkendali.

"Iya benar ada kegiatan tersebut tadi siang, saat ini situasi terkendali," ujar Budi saat dikonfirmasi, Rabu (5/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan instruksi khusus kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Prabowo mengatakan instruksi yakni soal pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan judi online. Adapun, instruksi itu diberikan saat awal dirinya menjabat sebagai Presiden.

"Saya minta Kapolri, tiga hal ada yang memimpin untuk saya, satu pemberantasan narkoba, dua penyelundupan, tiga judi online," ujar Prabowo di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Rabu (29/10/2025).

Dia mengatakan, salah satu dari instruksi itu telah dijalankan dengan baik oleh Polri melalui penindakan terhadap narkoba sebanyak 214 ton sepanjang Oktober 2024 - Oktober 2025.

Prabowo pun mengapresiasi tindakan Polri dalam mengungkap perkara narkoba ini. Sebab, narkoba merupakan kejahatan extraordinary crime yang bisa merusak generasi muda Tanah Air.

"Hasil kerja Polri selama 1 tahun Oktober 2024 sampai Oktober 2025 yang berhasil mereka sita 214 ton, yang nilai uangnya adalah Rp29,37 triliun," imbuhnya.

Prabowo juga menyatakan dari hasil penyitaan itu, Polri berhasil menyelamatkan 629 juta jiwa alias hampir dua kali lipat penduduk Indonesia.

"Dan bila tidak berhasil mereka cegah atau mereka sita mereka tangkap itu bisa digunakan oleh 629 juta manusia. Berarti lebih dari dua kali bangsa Indonesia, hampir dua kali," pungkasnya.

Sekadar informasi, barang bukti itu berasal dari pengungkapan 49.306 kasus narkoba dalam periode Oktober 2024-Oktober 2025. Dari kasus itu, total ada 65.572 tersangka.

Selain penindakan terhadap tersangka, kepolisian telah berhasil menyita 214 ton barang bukti narkoba yang terdiri dari, 186,7 ton ganja; 9,2 ton sabu; 1,9 ton tembakau gorila.

Kemudian, 2,1 juta butir ekstasi; 13,1 juta butir obat keras; 27,9kg ketamine; 34,5 kg kokain; 6,8 kg heroin! 5,5 kg TAC; 18 liter etomidate; 132,9 kg asis; 1,4 juta butir happy five; dan 39,7 kg happy water. Terhadap barang bukti ini juga telah dimusnahkan oleh Polri pada Rabu (29/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan 51.763 tersangka dalam kasus terkait dengan tindak pidana narkoba periode Januari-Oktober 2025.

Kabareskrim Komjen Syahardiantono mengatakan puluhan ribu tersangka itu bukan hanya dari WNI, namun terdapat juga warga asing alias WNA sebanyak 157 orang.

"Ada WNI 51.606 dan WNA 157. WNI kita golongkan lagi, ada yang dewasa 51.456 orang dan ada anak-anak, 150 anak," kata Syahar di Bareskrim Polri, Rabu (22/10/2025).

Syahar menambahkan dari tersangka itu juga terdapat 150 anak yang terlibat. Sementara sisanya, yaitu orang dewasa sebanyak 51.606 orang.

"WNI tadi kita golongkan ada yang dewasa dan ada juga yang anak-anak. Total dari 51.606 orang tadi, yang anak-anak ada 150 anak," tambahnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan puluhan ribu tersangka tersebut berkaitan dengan 38.934 kasus yang ada.

Selain penetapan tersangka, kepolisian juga telah menyita total barang bukti narkoba seberat 197,71 ton. Perinciannya, sabu 6,95 ton, ganja 184,64 ton, ekstasi 1.458.078 butir, kokain 34,49 kilogram, heroin 6,83 kilogram hingga tembakau gorila 1,87 ton.

"Menahan tersangka sebanyak 51.763 orang serta 197,7 ton barang bukti narkoba yang telah disita," tutur Sandi.

Dalam pengembangannya, Polri juga mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus narkoba ini. Total, terdapat aset Rp221 miliar yang telah disita Bareskrim Januari-Oktober 2025.