JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut mafia pangan kerap bergerak cepat saat pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis yang menyangkut masyarakat luas.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Irham Waroihan mengatakan mereka kerap mencari keuntungan dengan memainkan rantai distribusi, manipulasi harga di lapangan, hingga menimbun bahan pangan.

“Setiap ada kebijakan strategis untuk kepentingan negara dan masyarakat, mafia pangan selalu bergerak mencari celah. Termasuk dalam tata niaga minyak goreng,” kata Irham dalam keterangan resminya, Kamis (28/5/2026).

KOMPAS.com/ PUTU AYU PRATAMA SUGIYO Kondisi Pasar Kebalen di Kota Malang, Jawa Timur sepi pembeli menandakan daya beli masyarakat menurun saat harga kebutuhan pokok merangkak naik pada Kamis (21/5/2026).

Irham menuturkan, praktik mafia pangan itu mengganggu rantai distribusi hingga membuat harga pangan tidak stabil.

Menurutnya, saat ini pemerintah terus memperkuat pengawasan tata kelola pangan di berbagai komoditas.

Dalam pengendalian stok dan harga minyak goreng misalnya, pemerintah mewajibkan eksportir minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO).

Selain memastikan bahan baku dalam negeri tercukupi, pemerintah juga mengawasi rantai pasok sehingga harga di pasar tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Pengawasan harus dilakukan secara ketat mulai dari hulu sampai hilir karena ini menyangkut kepentingan rakyat banyak,” kata dia.

Penguatan tata kelola pangan juga dilakukan Kementan bersama pemerintah daerah, pengusaha, hingga aparat penegak hukum.

Praktik perdagangan yang melanggar hukum seperti penimbunan hingga permainan harga akan ditindak.

Pandawa Borniat/kompas.com Sejumlah harga bahan kebutuhan pokok di Kalimantan Timur diproyeksi mengalami kenaikan menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Selasa (17/3/2026)

“Harus memberikan efek jera agar praktik serupa tidak kembali terulang,” tutur Irham.

Sejak menjabat Menteri Pertanian, kata Irham, Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Polri sudah menindak banyak mafia pangan.

Kementan mencatat, selama 2024-2025 terdapat 94 kasus menyangkut persoalan pangan.

Rinciannya, 46 kasus beras, 16 kasus minyak goreng, 27 kasus pupuk, serta 3 kasus yang melibatkan pegawai Kementan.

Kasus-kasus tersebut menyeret 77 orang tersangka.

Selain itu, Kementan juga mencabut 2.231 pengecer dan distributor pupuk bermasalah.

Bahkan, kata Irham, selama 10 bulan terakhir pemerintah telah mengirimkan 260 temuan dugaan tindak pidana ke aparat penegak hukum (APH).

Di antara kasus tersebut adalah beras oplosan.

Temuan itu berawal dari pemeriksaan terhadap 268 sampel beras premium di 13 laboratorium.

Hasilnya, ditemukan 212 merek beras tidak sesuai standar mutu, berat, dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Seperti arahan Bapak Presiden Prabowo, kita diminta mewujudkan swasembada pangan dan penegakan hukum harus ditegakkan manakala ada yang bermain-main. Tidak ada kompromi,” ujar Irham.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai terang-terangan menuding praktik mafia pangan sebagai penyebab harga bahan pokok tetap tinggi meski produksi dan stok melimpah.

Kondisi itu dinilai menjadi anomali yang menunjukkan persoalan pangan nasional bukan lagi semata produksi, melainkan tata niaga dan distribusi yang dikuasai segelintir pelaku besar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras dan minyak goreng tidak masuk akal jika melihat posisi Indonesia sebagai produsen besar dunia.

“Indonesia anomali, kok stok banyak, kadang harga beras di satu tempat, minyak goreng naik, padahal kita adalah produsen terbesar dunia,” ujarnya dalam Dialog Swasembada Pangan, dikutip Jumat (15/5/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut mengindikasikan adanya permainan distribusi dan spekulasi oleh mafia pangan. Pemerintah pun meminta satuan tugas pangan fokus memburu produsen dan distributor besar yang diduga memainkan pasokan, bukan pedagang kecil di tingkat eceran.

“Yang dicari adalah produsen dan distributor besarnya,” katanya.

Amran menegaskan pemerintah tidak akan berkompromi terhadap praktik spekulasi pangan. Dia mencontohkan penindakan mafia minyak goreng yang disebutnya menghasilkan 76 tersangka dalam satu tahun.

Pernyataan Amran mengemuka di tengah sorotan terhadap tingginya harga pangan di tingkat konsumen, meski stok nasional relatif aman dan produksi sejumlah komoditas meningkat. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengapa harga tetap mahal sementara petani justru tidak menikmati keuntungan besar.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance M. Rizal Taufikurahman menilai persoalan utama berada pada rantai distribusi pangan nasional yang panjang dan tidak efisien.

“Tingginya harga pangan di level konsumen tetapi tidak dinikmati petani menunjukkan adanya masalah serius pada rantai distribusi pangan nasional,” ujarnya ketika dihubungi.

Dia mencatat harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani pada 2025 rata-rata sekitar Rp6.669 per kilogram, sementara harga beras di konsumen jauh lebih tinggi setelah melewati penggilingan, distribusi, dan perdagangan.

Artinya, margin terbesar justru dinikmati pelaku distribusi dan perdagangan, bukan petani sebagai produsen utama.

Dia mengemukakan komoditas yang paling rentan terhadap praktik manipulasi pasar antara lain beras, minyak goreng, gula, cabai, dan daging sapi. Karakteristik komoditas tersebut umumnya memiliki permintaan tinggi, distribusi panjang, serta keterlibatan impor atau kuota besar sehingga rawan penimbunan dan permainan stok.

Inflasi pangan pun masih menjadi sumber utama tekanan biaya hidup rumah tangga. Menurut Rizal, kelompok volatile food pada 2025 masih banyak dipengaruhi harga beras, cabai, bawang, dan ayam ras yang sangat sensitif terhadap gangguan distribusi.

Cara Kerja Mafia Pangan

Di sisi lain, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai praktik mafia pangan selama ini berjalan sistematis melalui manipulasi data, pengaturan kuota impor, hingga penguasaan rantai distribusi nasional.

Menurut dia, mafia pangan memperoleh keuntungan besar terutama dari impor komoditas strategis seperti gula.

“Coba bayangkan, impor gula 6 juta ton itu bisa mendekati Rp100 triliun. Ini tempat permainan yang sangat nyata,” ungkapnya dalam Dialog Swasembada Pangan bersama Mentan.

Said Didu juga mengungkap pola permainan kuota impor yang disebut telah terorganisir. Menurut dia, kapal pembawa komoditas sering kali sudah berada di dekat pelabuhan bahkan sebelum kuota impor resmi diumumkan.

“Kuota keluar minggu ini, minggu depan kapal sudah masuk di Tanjung Priok. Artinya kapalnya sudah ada di luar sebelum kuota keluar,” katanya.

Dia menilai kondisi tersebut membuat pasokan praktis telah lebih dahulu dikuasai kelompok tertentu sehingga pelaku lain kesulitan memperoleh barang, termasuk BUMN pangan.

Menurut Said Didu, keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas pangan saat ini tidak lepas dari langkah penertiban praktik mafia pangan dan penguatan produksi domestik.

Dia juga menilai stabilitas pangan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas politik nasional. Jika pemerintah gagal menjaga harga dan pasokan pangan, gejolak sosial dan tekanan politik dapat meningkat.

Meski demikian, kalangan ekonom menilai solusi persoalan pangan tidak cukup hanya melalui operasi pasar atau penindakan sesaat. Pembenahan mendasar harus dilakukan pada tata niaga dan distribusi pangan nasional.

Rizal mengatakan reformasi distribusi dan digitalisasi rantai pasok menjadi langkah paling penting untuk memutus ruang permainan spekulan.

Pemerintah dinilai perlu memperkuat data stok nasional, memperpendek rantai distribusi, memperbesar akses petani ke pasar langsung, serta memperkuat penegakan hukum terhadap kartel dan penimbunan.

Tanpa pembenahan tersebut, anomali harga pangan diperkirakan akan terus berulang. Produksi melimpah tidak otomatis membuat harga murah jika distribusi dan penguasaan pasokan masih terkonsentrasi pada segelintir pemain besar.