Bisnis.com, JAKARTA – Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani memastikan rencana tambahan divestasi 12% untuk saham PT Freeport Indonesia (PTFI) telah rampung.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM tersebut menyatakan rencana akuisisi tambahan perusahaan tambang itu tinggal menunggu proses finalisasi.

“Pokoknya insyaAllah itu sih sebenarnya sudah rampung ya, tinggal finalisasi aja,” kata Rosan kepada awak media, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (17/12/2025).

Adapun, rencananya pemerintah melalui holding BUMN tambang, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), akan menambah sekitar 12% kepemilikan saham Freeport sehingga porsi kepemilikan negara meningkat menjadi 63,2%.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan proses divestasi tambahan saham 12% untuk Indonesia memasuki tahap finalisasi.

Dia pun berharap proses tersebut dapat dipercepat sehingga perusahaan segera mendapat kepastian perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041. "Ya, masih dalam tahap finalisasi," ucap Tony kepada Bisnis, Senin (8/12/2025) malam.

Tony menyebut, saat ini belum ada kontrak tertulis atas kesepahaman rencana pelepasan saham tersebut antara pemerintah Indonesia dengan induk PTFI, Freeport-McMoRan Inc (FCX).

Dia menerangkan, tambahan saham untuk Indonesia tersebut memang baru akan diberikan setelah 2041. Namun, dia menegaskan bahwa proses penandatanganan atau kepastian terkait divestasi diperjanjikan dari sekarang.

Sebab, Freeport membutuhkan kepastian perpanjangan kontrak tambang lantaran memerlukan waktu cukup panjang untuk melakukan eksplorasi lanjutan. Ini guna mencegah terjadinya depleting tambang atau penyusutan cadangan setelah aktivitas eksploitasi.

"Ya, diharapkan lebih cepat, lebih bagus," kata Tony.

Sebelumnya, Freeport-McMoRan Inc. (FCX) mengonfirmasi akan melakukan divestasi saham tambahan sebesar 12% di PTFI kepada pihak Indonesia. Aksi korporasi ini sebagai syarat untuk mendapatkan perpanjangan IUPK selepas 2041. Induk PTFI dari Amerika Serikat (AS) itu menyebut bahwa kepemilikan perusahaan di PTFI akan berkurang menjadi 37% setelah 2041.

"FCX diperkirakan akan mempertahankan kepemilikan sekitar 49% hingga tahun 2041, dan selanjutnya memiliki sekitar 37% kepemilikan setelah tahun 2041," ujar Presiden dan Chief Executive Officer FCX Kathleen Quirk melalui pernyataan resminya, dikutip Jumat (24/10/2025).

FCX menekankan bahwa perjanjian tata kelola yang ada akan tetap berlaku sepanjang masa operasi tambang. Seiring dengan hal ini, FCX menyebut bahwa PTFI tengah mempersiapkan permohonan resmi untuk perpanjangan izin jangka panjang yang mencakup masa manfaat sumber daya tambang Grasberg. Pengajuan tersebut direncanakan dilakukan pada kuartal IV/2025.

"Sehubungan dengan perpanjangan ini, PTFI berencana untuk melanjutkan eksplorasi, melakukan studi untuk pengembangan tambahan di masa mendatang, dan memperluas program sosialnya," kata Quirk.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai rencana pemerintah menambah 12 persen saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus mendorong pembangunan manusia di tanah Papua.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, rencana tersebut tidak hanya menambah kepemilikan negara, tetapi juga memperbesar potensi manfaat ekonomi dan sosial yang bisa dirasakan masyarakat.

"Penambahan saham ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi simbol meningkatnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan kepemilikan 63 persen, pemerintah akan memiliki kendali lebih besar terhadap arah bisnis dan distribusi keuntungan bagi rakyat," ujar Achmad.

Menurut dia, manfaat ekonomi paling nyata akan muncul dari peningkatan porsi dividen dan pajak yang diterima pemerintah.

"Penerimaan negara akan bertambah dan ini memberi ruang fiskal untuk pembangunan daerah, terutama Papua. Di saat bersamaan, posisi strategis Indonesia memungkinkan penguatan kebijakan transfer teknologi tambang bawah tanah," jelasnya.

‎​​​​​Achmad menambahkan divestasi juga membuka peluang percepatan pengembangan sumber daya manusia di kawasan timur Indonesia.

"Komitmen Freeport akan membangun dua universitas dan dua rumah sakit di Papua, jika dijalankan berkelanjutan, maka fasilitas ini akan menjadi investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan dan kesehatan," katanya.

‎

Kunci bermanfaat maksimal

‎Achmad mengatakan agar skenario optimistis ini berjalan, maka pentingnya kedisiplinan pemerintah dalam memastikan manfaat divestasi benar-benar dirasakan publik.

Ia menyebut tiga syarat utama agar kebijakan ini berdampak nyata.

‎"Pertama, tata kelola divestasi harus transparan dan akuntabel. Kedua, program transfer teknologi dan peningkatan SDM lokal harus dilakukan serius. Ketiga, pemerintah daerah di Papua perlu dilibatkan penuh agar manfaat ekonomi langsung terserap masyarakat," ujar Achmad.

Ia pun menilai jika ketiga hal ini berjalan konsisten, maka tambahan 12 persen saham bisa menghasilkan manfaat hingga 120 persen dari nilai finansialnya.

"Kita tidak hanya memperkuat posisi negara sebagai pemegang saham, tetapi juga menambang masa depan melalui pendidikan, teknologi, dan kesejahteraan," katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan rencana penambahan saham PTFI sudah mencapai tahap paraf kesepakatan.

Dengan tambahan itu, porsi kepemilikan Pemerintah Indonesia akan naik menjadi 63 persen dari 51 persen.

‎"Rancangannya akan ke sana (hingga 2061). Karena memang undang-undang kita kan pengelolaan tambang yang berbasis smelter berjalan sampai cadangan selesai," kata Bahlil di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani memastikan negosiasi dengan Freeport-McMoRan Inc telah mencapai kesepakatan prinsip (principal agreement).

"Semua kesepakatannya sudah kita secure. Sekarang tinggal melihat draf detilnya saja," katanya.

Ia menambahkan pemerintah menginginkan tambahan saham tersebut dapat diperoleh secara free of charge sebagai bagian dari komitmen strategis jangka panjang.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap divestasi saham Freeport tidak hanya memperkuat pendapatan negara, tetapi juga memperdalam transfer teknologi, membuka lapangan kerja baru, dan mempercepat pemerataan pembangunan di Papua.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025