Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kontraksi kredit perbankan terjadi di sektor pertambangan Kalimantan Timur (Kaltim) yang melorot hingga 11,99% pada kuartal III/2025.

Menurut data yang dihimpun Bank Indonesia Kalimantan Timur, tren penurunan penyaluran kredit ke sektor pertambangan sejak akhir 2024.

Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Kalimantan Timur Muhammad Reza Fadhillah menyatakan fenomena ini, alih-alih menjadi pertanda kemunduran, justru mengindikasikan fase kematangan industri ekstraktif yang telah mengakar selama seperempat abad terakhir.

"Penurunan ini bukan merupakan indikasi melemahnya permintaan, melainkan karena perusahaan tambang saat ini rata-rata telah memegang kontrak jangka menengah hingga panjang, sehingga sisi suplai relatif stabil," ujarnya melalui aplikasi pesan singkat, Rabu (21/1/2026).

Lebih lanjut, Reza memaparkan pelaku industri kini cenderung mengadopsi skema pendanaan alternatif. Dari sisi pendanaan, perusahaan mengutamakan sumber internal, investor rekanan, maupun sistem off-taker dari pembeli ketimbang instrumen pinjaman konvensional perbankan.

Menurutnya, transformasi pola pembiayaan ini tak lepas dari perjalanan panjang industri pertambangan yang telah beroperasi secara masif selama kurang lebih 25 tahun, terhitung sejak pasca-penurunan industri perkayuan. Kematangan operasional tersebut memungkinkan perusahaan tambang mencapai kemandirian finansial yang lebih kokoh.

Di sisi lain, Reza mengungkapkan terdapat korelasi signifikan dengan kebijakan strategis perbankan yang tengah melakukan transisi ke energi terbarukan.

"Jadi memang proporsi untuk tambang yang sistem open pit sudah mulai diturunkan. Volumenya dianggap yang industri mature sekarang sudah berjalan dan bisa mengembangkan diri sendiri," ungkapnya.

Adapun, dia menuturkan HIPPI Kalimantan Timur tengah mempersiapkan sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan proses transisi energi tersebut dalam rangka mengantisipasi pergeseran lanskap energi nasional.

"Fokus pengembangan saat ini dialihkan pada energi terbarukan sesuai target pemerintah menuju Indonesia Emas 2045 dan program transisi energi yang berkeadilan," pungkasnya.