Mekanisme ini diharapkan dapat mempercepat penyesuaian suku bunga simpanan di industri perbankan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menilai, penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun pada bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat memperkuat posisi tawar perbankan terhadap deposan besar yang selama ini meminta bunga simpanan di atas pasar atau special rate.

Saat ini, pemerintah menetapkan tingkat bunga special rate dana Rp200 triliun tersebut sebesar 4 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan bunga deposito di pasar.

"Para deposan lainnya yang sebelumnya meminta tingkat bunga lebih tinggi lagi, istilahnya itu special rate. Nah, maka dengan adanya bunga yang tadi di 4 persen, memberikan keleluasaan posisi tawar kepada bank untuk tidak semata-mata menerima begitu saja permintaan dari para deposan ini," kata Mahendra, usai bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu.

Mahendra menjelaskan, dengan adanya acuan bunga 4 persen dari penempatan dana pemerintah, bank kini memiliki ruang untuk menolak permintaan deposan besar yang menginginkan bunga simpanan lebih tinggi.

Mekanisme ini diharapkan dapat mempercepat penyesuaian suku bunga simpanan di industri perbankan.

Meski demikian, Mahendra juga mengungkapkan masih ada sejumlah rekening milik pemerintah yang justru turut meminta special rate. Karena itu, OJK telah menyampaikan hal tersebut kepada Menkeu Purbaya agar ada keselarasan kebijakan dalam menjaga stabilitas bunga di pasar keuangan.

"Pada akhirnya memang bunga itu akan menyesuaikan dengan tingkat bunga yield SBN (Surat Berharga Negara) dan tingkat bunga BI-rate. Tapi kalau itu dibiarkan semata-mata pada mekanisme pasar akan perlu waktu yang agak sedikit lama. Tapi kalau ada pemilik dana punya keinginan untuk melihat tingkat bunga itu turun lebih cepat lagi, ya tentu punya keleluasaan di sana. Dan malah ini Menteri Keuangan memiliki kewenangannya," katanya lagi.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat praktik pemberian special rate deposito kepada deposan besar masih cukup tinggi dan menjadi salah satu penghambat penurunan suku bunga perbankan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan, total dana pihak ketiga (DPK) yang memperoleh special rate mencapai Rp2.380,4 triliun atau sekitar 25 persen dari total Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan kelompok pemerintah dan BUMN menjadi penerima bunga tertinggi, yakni rata-rata 6,30 persen per Agustus 2025.

"Kenapa penurunan suku bunga (BI-Rate) dan likuiditas belum menurunkan suku bunga deposito dan suku bunga kredit, ini salah satu faktornya adalah adanya praktik special rate deposito, baik dari deposan besar maupun perbankan," kata Perry.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia-Bank Indonesia (BI) menganggap penurunan suku bunga acuan atau BI rate secara agresif sepanjang tahun ini tidak tergambar dalam bunga kredit maupun dana pihak ketiga (DPK).

"Suku bunga DPK dan kredit turunnya masih lambat," ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu (22/10/2025)

Perry menyampaikan, BI rate telah turun enam kali sebesar 150 bps. Sementara itu, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun sebesar 29 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,52% pada September 2025.

Menurut Perry, hal ini dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 26% dari total DPK bank.

Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat, yaitu sebesar 15 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 9,05% pada September 2025.

"Itu kami terus dorong tentu saja agar suku bunga kredit turun bisa dorong pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) memutuskan menahan suku bunga acuan BI Rate di level 4,75% pada Oktober 2025. Sementara itu, suku bunga Deposit Facility tetap 3,75%, dan suku bunga Lending Facility 5,50%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi 2025-2026 yang tetap terjaga rendah sasaran 2,5% plus minus 1% dan upaya stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian yang masih tinggi, serta sinergi pertumbuhan ekonomi.

"BI akan mencermati efektivitas transmisi moneter longgar prospek ekonomi dan inflasi serta stabilitas rupiah," katanya.

BI juga akan memperkuat kebijakan makroprudensial, mendorong penurunan suku bunga, likuiditas, dan pertumbuhan kredit untuk pertumbuhan ekonomi.