Bisnis.com, JAKARTA - Perang yang terjadi antara Iran vs Amerika dan Israel membuat Indonesia lebih waspada khususnya dalam hal transportasi dan manajemen pasokan bahan bahan bakar.

Pasalnya, sektor transportasi maupun yang berhubungan dengan perkantoran diperkirakan bakal paling terdampak oleh kebijakan kerja dari rumah atau (work from home) yang dicanangkan oleh pemerintah.

Untuk diketahui, kebijakan ini tengah digodok dan rencananya diterapkan satu hari selama satu pekan untuk para aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai sektor yang paling cepat terdampak oleh kebijakan ini adalah yang bergantung pada mobilitas harian di kota-kota besar. Utamanya yang berhubungan dengan transportasi dan perkantoran.

"Terutama angkutan perkotaan, angkutan daring, penjualan BBM, parkir, jalan tol, makanan-minuman di sekitar kawasan perkantoran, dan perdagangan ritel yang hidup dari arus pekerja kantor. Kalau frekuensi perjalanan turun, omzet sektor-sektor itu ikut tertahan," terangnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (26/3/2026).

Kendati demikian, Josua memperkirakan dampaknya tidak merata ke seluruh ekonomi. Menurutnya, kegiatan manufaktur, pertambangan, konstruksi, pertanian, dan logistik inti tidak akan banyak berubah secara langsung karena tetap harus beroperasi di lapangan.

Kebijakan ini dinilai bisa menggeser pola belanja dari kawasan perkantoran ke kawasan permukiman, sehingga sebagian konsumsi hanya berpindah lokasi, bukan hilang sama sekali.

"Karena itu, saya menilai dampak makronya lebih bersifat sektoral dan jangka pendek, bukan langsung menekan pertumbuhan ekonomi nasional secara besar. Di tengah itu, ekonomi domestik juga masih ditopang oleh konsumsi, manufaktur, dan aktivitas rumah tangga yang tetap kuat," tuturnya.

Senada, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet turut memperkirakan dampak kebijakan ini terhadap perekonomian cenderung terbatas dan tidak merata. Bahkan, dia memperkirakan dampak kebijakan ini terhadap penghematan energi juga terbatas.

Sebab, Yusuf menilai porsi konsumsi energi nasional di pusat-pusat kota masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan sektor industri, logistik, dan pembangkit listrik.

Sementara itu, Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menawarkan paket dukungan keuangan kepada negara-negara berkembang guna memitigasi dampak perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Tawaran itu disampaikan ADB tanpa menyebutkan nominal kepada negara-negara anggota yang merupakan developing member countries (DMCs). Hal itu disampaikan oleh Presiden ADB Masato Kanda melalui keterangan resmi di Manila, Filipina, Selasa (24/3/2026).

"ADB akan memberikan dukungan yang cepat, fleksibel, dan dapat disesuaikan untuk membantu negara-negara mengatasi tekanan mendesak dan memperkuat ketahanan jangka panjang, terutama melalui dukungan anggaran yang dapat dicairkan dengan cepat serta pembiayaan perdagangan dan rantai pasokan guna menjamin impor barang-barang penting, yang kini mencakup minyak," kata Masato, dikutip dari siaran pers, Rabu (25/3/2026).

Bantuan ini, terang Masato, sejalan dengan rekam jejak organisasi dalam mendukung kawasan Asia dan Pasifik selama masa-masa ketidakpastian global.

ADB memiliki sumber daya yang memadai untuk melindungi operasi yang sedang berjalan maupun yang direncanakan, sekaligus memperluas dukungan darurat sesuai dengan kebutuhan negara-negara anggota, termasuk dengan memanfaatkan cadangan pinjaman kontra-siklusnya.

Sejalan dengan itu, bank yang berpusat di Filipina itu terus memantau perkembangan pasar global dan implikasinya terhadap perekonomian di kawasan Asia dan Pasifik, terutama terkait fluktuasi harga energi, tekanan inflasi, dan neraca transaksi berjalan.