JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta pemerintah memperluas kebijakan stimulus untuk seluruh jenis kendaraan demi menjaga pertumbuhan dan daya saing industri otomotif nasional. Dukungan yang setara dinilai penting agar seluruh pelaku industri, mulai dari kendaraan konvensional hingga elektrifikasi, memperoleh peluang pengembangan yang sama di tengah transformasi industri otomotif global.

"Gaikindo melihat pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian telah menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mendukung industri otomotif nasional. Berbagai kebijakan yang diterapkan, mulai dari pemberian fasilitas investasi, insentif fiskal, hingga forum dialog yang rutin dengan pelaku industri, merupakan bentuk nyata upaya pemerintah dalam menjaga daya saing industri otomotif Indonesia sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh investor," ujar Ketua Harian Gaikindo Anton Kumontoy dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Anton mengatakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap industri otomotif adalah fasilitas User Specific Duty-Free Scheme (USDFS), yakni pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Berdasarkan catatan Gaikindo, realisasi impor melalui skema tersebut pada periode Juli 2008 hingga Desember 2025 mencapai sekitar 8,25 juta ton dengan nilai sekitar USD800 miliar. Dari total 74 perusahaan pengguna fasilitas itu, sebanyak 57 perusahaan berasal dari sektor otomotif.

Selain itu, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) juga dinilai berhasil mendukung pemulihan industri otomotif nasional. Insentif tersebut dimanfaatkan hampir seluruh merek kendaraan yang diproduksi di Indonesia, seperti Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, dan Isuzu, sesuai ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Menurut Gaikindo, kebijakan PPN DTP mampu menjaga permintaan domestik, mempertahankan utilisasi pabrik, serta mendukung keberlangsungan lapangan kerja di sektor otomotif nasional. Dukungan pemerintah juga tercermin melalui pelaksanaan Program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021.

Program tersebut mencakup kategori Low Cost Green Car (LCGC), Hybrid Electric Vehicle (HEV), dan Battery Electric Vehicle (BEV). Gaikindo menilai implementasi program LCEV telah mendorong investasi baru, pengembangan kendaraan elektrifikasi, serta peningkatan penggunaan komponen dalam negeri.

Selain kebijakan insentif, pemerintah secara rutin menggelar forum komunikasi strategis dengan pelaku industri, termasuk Indonesia–Japan Automobile Dialogue dan Biofuel Co-Creation Task Force Meeting. Forum terakhir pada 2025 menghasilkan pembentukan Working Group on Biofuel Co-Creation Task Force guna mempercepat pengembangan dan implementasi biofuel di Indonesia.

Sementara, Ketua Bidang Pengembangan Pasar Gaikindo Jongkie Sugiarto mengatakan dukungan pemerintah terhadap investor Jepang turut menarik minat produsen otomotif asal China untuk menanamkan investasi di Indonesia. Menurut dia, para prinsipal otomotif China berharap memperoleh perlakuan yang setara dengan investor Jepang agar dapat menjalankan rencana investasi jangka panjang di Tanah Air.

Sehubungan dengan itu, Gaikindo telah mengusulkan kepada Kementerian Perindustrian agar pemerintah memberikan stimulus insentif yang mencakup seluruh tipe kendaraan, mulai dari kendaraan bermesin pembakaran internal atau Internal Combustion Engine (ICE), Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), hingga Battery Electric Vehicle (BEV).

Gaikindo menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku industri sekaligus menjaga pertumbuhan pasar otomotif nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi industri otomotif yang kompetitif.

Kupang (ANTARA) - Ekonom dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr. Rolland E. Fanggidae menilai paket stimulus ekonomi senilai Rp26 triliun yang disiapkan pemerintah pada semester II 2026 merupakan langkah yang tepat untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

"Kebijakan ini adalah langkah 'rem darurat' yang bagus dari pemerintah. Saat ekonomi global lagi tidak menentu dan daya beli masyarakat mulai melemah, pemerintah masuk menyuntikkan dana segar agar perputaran uang tidak macet," katanya di Kupang, Senin.

Namun, menurut dia, tantangan utama implementasi stimulus bukan pada besaran anggaran, melainkan efektivitas penyalurannya, terutama di wilayah kepulauan seperti NTT.

"Bagi daerah kepulauan seperti NTT, sehebat apa pun kebijakannya di pusat, kalau penyalurannya lambat karena kendala geografis, dampaknya ke masyarakat juga akan terlambat," ujarnya.

Terkait insentif pemerintah berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat dan pembebasan bea masuk suku cadang pesawat, Rolland menilai kebijakan tersebut dapat membantu menahan kenaikan harga tiket penerbangan.

Meski demikian, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undana tersebut mengatakan kebijakan tersebut belum menyelesaikan persoalan bagi mendasar tingginya biaya transportasi udara di NTT.

"Insentif ini menjadi angin segar bagi maskapai sehingga dapat membantu menahan agar harga tiket tidak semakin melonjak, terutama pada musim liburan. Namun untuk NTT, stimulus ini baru sebatas obat pereda nyeri musiman, belum menyembuhkan akar masalah," ujar dia.

Menurut Rolland, mahalnya harga tiket pesawat di NTT dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural, antara lain terbatasnya jumlah maskapai yang melayani rute ke wilayah tersebut, tingginya biaya avtur di daerah kepulauan, serta fluktuasi jumlah penumpang.

Local Expert Kementerian Keuangan di NTT itu juga menilai stimulus pemerintah akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat berpenghasilan rendah melalui bantuan pangan dan subsidi harga kebutuhan pokok.

"Bantuan beras 10 kilogram dan subsidi harga akan membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Ketika beban belanja pangan berkurang, masyarakat memiliki sisa pendapatan untuk membeli kebutuhan lainnya," ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, akan menciptakan efek berganda bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena daya beli masyarakat tetap terjaga.

Selain itu, diskon tarif transportasi laut melalui kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan kapal penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry dinilai dapat menekan biaya distribusi barang antarpulau sehingga ikut mendukung aktivitas perdagangan.

"Rumusnya sederhana, ketika isi piring masyarakat kecil aman, maka ekonomi di tingkat bawah ikut bergerak. Warung, pedagang pasar, hingga UMKM akan ikut merasakan manfaat karena konsumsi masyarakat tetap terjaga," kata Rolland.

Ia berharap pelaksanaan stimulus dilakukan secara tepat sasaran dan memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan agar manfaat kebijakan tersebut dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat NTT.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Dalam situasi seperti ini biasanya capital goods itu menjadi sangat kompetitif atau relatif murah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak pelaku usaha dan investor memanfaatkan momentum ketidakpastian ekonomi global saat ini untuk melakukan ekspansi usaha.

Sebab, menurutnya kondisi ekonomi global yang masih bergejolak justru membuat harga barang modal (capital goods) menjadi lebih kompetitif, sehingga menjadi peluang bagi perusahaan untuk memperluas investasinya.

“Dalam situasi seperti ini biasanya capital goods itu menjadi sangat kompetitif atau relatif murah. Jadi kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Jadi bagi perusahaan yang ingin melakukan ekspansi ini waktu yang sangat tepat,” kata Airlangga dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Senin.

Ia menilai, ajakan tersebut didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat di tengah ketidakpastian global. Berbagai indikator makroekonomi menunjukkan kinerja yang positif dan menjaga optimisme terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), melampaui berbagai proyeksi lembaga internasional dan tetap berada di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara ASEAN.

“Kita juga menjaga inflasi, inflasi kita di bulan Mei ini sekitar 3 persen. kemudian juga kita bisa menjaga domestic demand di mana indeks keyakinan konsumennya masih di atas 100 bahkan 120. Kemudian kita menjaga juga dari segi neraca perdagangan, ini sekarang trennya positif di 0,09 miliar dolar AS di bulan April ini. Nah, kemudian kita lihat juga PMI S&P dari segi manufaktur masih di angka 50, jadi relatif baik. Kemudian cadangan devisa Mei ini sekitar 144,9 miliar dolar AS. Jadi relatif perekonomian masih dalam track yang positif,” ujarnya.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan pada semester II 2026, pemerintah juga telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun.

Paket tersebut mencakup bantuan pangan berupa beras bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan, bantuan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) kedelai bagi pelaku usaha tahu dan tempe, diskon transportasi udara, kereta api, dan angkutan laut kelas ekonomi, serta berbagai insentif untuk mendorong konsumsi masyarakat selama libur sekolah hingga periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Selain stimulus konsumsi, pemerintah akan meluncurkan program magang nasional mulai Juli 2026 bagi lulusan baru.

Program tersebut memberikan kesempatan magang selama enam bulan di sektor industri, jasa, dan ekonomi digital dengan dukungan insentif dari pemerintah.

Pemerintah juga menyiapkan program vokasi dan reskilling bagi sekitar 220 ribu lulusan SMK guna meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta memperluas akses terhadap peluang kerja, termasuk di pasar internasional.

Dalam mendukung transformasi ekonomi jangka panjang, pemerintah juga tengah menyiapkan pembentukan pusat keuangan (financial center) di Bali melalui kerangka regulasi khusus yang saat ini dibahas bersama parlemen.

Di saat yang sama, pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi hijau melalui proyek-proyek energi bersih yang didukung skema Just Energy Transition Partnership (JETP), termasuk pengembangan pembangkit panas bumi (geothermal) dan proyek waste-to-energy.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah menyiapkan stimulus tarif transportasi selama libur sekolah 2026 hingga Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 guna menjaga daya beli, meningkatkan mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Selain pada periode libur sekolah, pemerintah juga memberikan insentif dan diskon transportasi untuk Natal 2026 dan Tahun Baru 2027," kata Menhub dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Berbagai program diskon tarif dan insentif transportasi disiapkan untuk moda kereta api, angkutan laut, penyeberangan, dan transportasi udara dengan total nilai stimulus transportasi mencapai sekitar Rp2,04 triliun.

Dudy menyampaikan kebijakan itu merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi Semester II Tahun 2026 atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan telah diumumkan bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Ia menuturkan pemerintah mengumumkan stimulus tersebut lebih awal agar masyarakat memiliki kesempatan mempersiapkan perjalanan lebih baik.

"Harapannya, program ini dapat membantu masyarakat bepergian dengan biaya yang lebih terjangkau sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah,” ujar Dudy.

Pada periode libur sekolah tahun 2026, pemerintah menyiapkan stimulus transportasi senilai sekitar Rp663,26 miliar.

Adapun rinciannya untuk diskon tiket kereta api kelas ekonomi sebesar Rp96,21 miliar, untuk diskon tarif angkutan laut PT Pelni (Persero) sebesar Rp67,33 miliar, serta untuk pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada layanan penyeberangan Rp26,96 miliar.

Pemerintah juga masih menyiapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar Rp472,73 miliar.

Program tersebut ditargetkan memberikan manfaat kepada sekitar 4,4 juta penumpang dan lebih dari 377 ribu kendaraan.

Rinciannya meliputi lebih dari 1,17 juta penumpang kereta api, lebih dari 693 ribu penumpang kapal laut, lebih dari 164 ribu penumpang jasa penyeberangan, lebih dari 377 kendaraan pengguna jasa penyeberangan, serta lebih dari 2,3 juta penumpang pesawat.

Masyarakat dapat menikmati diskon tiket kereta api komersial kelas ekonomi sebesar 30 persen untuk perjalanan pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Pemerintah juga memberikan diskon tarif dasar angkutan laut sebesar 30 persen pada seluruh trayek kapal penumpang PT Pelni (Persero) untuk perjalanan pada 20 Juni hingga 15 Agustus 2026.

Sementara itu, pada layanan penyeberangan, pemerintah memberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan yang berlaku bagi penumpang pejalan kaki dan kendaraan golongan II serta IVA pada 14 pelabuhan dan tujuh lintasan penyeberangan selama periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Selain untuk periode libur sekolah, pemerintah juga menyiapkan stimulus transportasi pada masa Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.

Pada periode tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp883,4 miliar yang terdiri atas Rp161,4 miliar untuk program diskon kereta api, angkutan laut, dan penyeberangan serta Rp722 miliar untuk insentif transportasi udara.

Program tersebut diproyeksikan dapat dimanfaatkan oleh sekitar 6,14 juta masyarakat, yang terdiri atas sekitar 1,04 juta penumpang kereta api, 414 ribu penumpang kapal laut, lebih dari 188 ribu penumpang dan 467 ribu kendaraan pengguna jasa penyeberangan, serta sekitar 3,7 juta penumpang pesawat.

Pada masa Natal dan tahun baru, masyarakat kembali dapat menikmati diskon tiket kereta api kelas ekonomi sebesar 30 persen untuk perjalanan pada 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

Diskon tarif dasar angkutan laut sebesar 30 persen berlaku pada periode 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027, sedangkan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada layanan penyeberangan berlaku pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Secara keseluruhan, stimulus transportasi pada periode libur sekolah dan Natal dan tahun baru 2026/2027 diperkirakan memberikan manfaat kepada lebih dari 11,6 juta pengguna transportasi.

Program itu menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah Semester II Tahun 2026 senilai Rp26,34 triliun yang diharapkan dapat menjaga konsumsi domestik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengungkapkan insentif diskon transportasi selama periode libur sekolah dan Natal-Tahun Baru dapat membantu daya beli masyarakat serta memberikan dampak positif terhadap pariwisata nasional.

"Menurut saya ini kebijakan yang tepat. Dengan diskon-diskon tarif transportasi itu sudah jelas memberikan gairah pada masyarakat untuk bermobilitas," ujar Trubus saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Dia menambahkan, diskon transportasi tersebut tentu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat ketika mereka melakukan kunjungan.

"Kedua, ini memberi dampak positif terhadap tempat-tempat wisata. Pemerintah daerah itu akan mendapatkan keuntungan, karena ada pemasukan. Jadi itu intinya sehingga ini yang menurut saya berkaitan langsung dampaknya ke daya beli masyarakat," katanya.

Kemudian, kata Trubus, seluruh produk-produk UMKM, produk-produk lokal daerah itu bisa laris karena terbantu oleh masyarakat yang melakukan traveling ke tempat-tempat wisata.

Sebagai informasi, pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester II ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun anggaran, magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif diskon transportasi selama periode libur sekolah dan Natal-Tahun Baru.

Untuk libur sekolah, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal 30 persen pada 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Sementara untuk periode Natal-Tahun Baru, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027.

Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun yang diluncurkan pemerintah merupakan langkah konstruktif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Komposisi stimulus yang berfokus pada bantuan pangan, insentif transportasi, serta program magang dan vokasi menunjukkan bahwa pemerintah memahami pentingnya menjaga konsumsi rumah tangga dan memperkuat pasar tenaga kerja.

“Paket ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian pada kondisi rumah tangga Indonesia. Dalam situasi ketidakpastian global yang masih tinggi, menjaga daya beli masyarakat menjadi sangat penting karena konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Fakhrul di Jakarta, Selasa.

Ia menilai bantuan pangan bagi kelompok rentan akan memberikan dampak langsung terhadap konsumsi masyarakat berpendapatan rendah, sementara program magang dan vokasi dapat membantu kelompok yang terdampak perlambatan aktivitas ekonomi dan perubahan struktur pasar tenaga kerja.

Meski demikian, stimulus fiskal pada dasarnya merupakan instrumen untuk menjaga momentum ekonomi dalam jangka pendek dan tidak dapat menjadi satu-satunya sumber pertumbuhan ekonomi nasional.

“Stimulus dapat membantu menjaga pertumbuhan dalam beberapa kuartal ke depan, tetapi pada akhirnya stimulus hanya membeli waktu. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tetap membutuhkan investasi, penciptaan lapangan kerja produktif, dan peningkatan produktivitas nasional,” katanya menjelaskan.

Menurut Fakhrul, efektivitas stimulus akan semakin besar apabila dibarengi dengan upaya memperkuat stabilitas makroekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

“Perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan kombinasi antara perlindungan terhadap daya beli masyarakat dan penguatan kepercayaan pasar. Rumah tangga membutuhkan dukungan konsumsi, sementara dunia usaha membutuhkan kepastian untuk kembali melakukan ekspansi dan investasi,” katanya.

Lebih lanjut, Fakhrul menyarankan agar pemerintah menjadikan stimulus sebagai jembatan menuju agenda reformasi ekonomi yang lebih luas, terutama dalam memperkuat kualitas pertumbuhan dan memperbaiki ekspektasi pelaku ekonomi.

“Ke depan, pemerintah perlu melanjutkan upaya normalisasi fiskal secara bertahap, memberikan kejelasan arah kebijakan ekonomi jangka menengah, memperkuat koordinasi fiskal dan moneter, serta memastikan berbagai program strategis nasional memiliki desain yang kredibel dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut akan membantu memulihkan kepercayaan investor, memperkuat nilai tukar rupiah, dan mendorong investasi yang lebih besar,” ujar dia.

Fakhrul menambahkan bahwa di tengah tantangan global yang masih dinamis, kemampuan Indonesia menjaga stabilitas ekonomi akan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan kemampuan mendorong pertumbuhan.

“Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak hanya lahir dari stimulus, tetapi juga dari kepercayaan. Ketika rumah tangga percaya untuk belanja, perusahaan percaya untuk berinvestasi, dan investor percaya terhadap arah kebijakan, maka pertumbuhan yang lebih tinggi akan tercipta secara berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

(Defisit fiskal) aman.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tambahan belanja untuk paket stimulus semester II-2026 tidak mempengaruhi defisit APBN 2026.

"(Defisit fiskal) aman," ujar Airlangga, saat diwawancarai di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6).

Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi semester II dengan total anggaran Rp26,34 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Anggaran tersebut terdiri atas insentif sektor transportasi sebesar Rp2,04 triliun, program magang dan vokasi Rp6,26 triliun, serta bantuan pangan senilai Rp18,04 triliun.

Menko Airlangga juga memastikan belum ada perubahan maupun penyesuaian terhadap postur fiskal 2026 setelah peluncuran paket stimulus tersebut.

Pemerintah menetapkan target defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun. Namun, seiring kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan defisit bisa melebar ke kisaran 2,90 persen dari PDB.

Adapun defisit APBN per Mei 2026 tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen dari PDB.

Kemudian secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year on year/yoy).

Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Sementara, pada tahun 2025, jumlah penduduk kelas menengah merosot menjadi 46,7 juta jiwa, sehingga proporsinya terhadap total populasi turun menjadi 16,6 persen dari total penduduk Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Bukan pemandangan yang asing melihat para pekerja melepas penat dengan meneguk es latte di kafe lokal setelah menyantap bekal makan siang mereka yang telah mendingin.

Selepas office hour, tote bag berisikan “alat tempur” para pekerja yang tinggal di kota penyangga terlihat begitu berat untuk dijinjing. Itu kontras dengan segelas milk tea kekinian yang berada di genggaman lainnya, sembari berlari kecil-kecilan menuju stasiun KRL yang tak pernah sepi.

Jalanan di sekitar stasiun dan halte juga masih ramai dengan para pembeli jajanan pengganjal lapar, sebelum nantinya harus menerjang perjalanan yang tak sebentar dan penuh sesak.

Secara visual, ekonomi tampak bergerak seperti biasa. Namun, di tengah keseharian para pekerja kelas menengah itu, ada pengeluaran yang harus ditekan melalui penggunaan transportasi umum nan ramai, hingga membawa makan siang sendiri sekadar demi menghemat Rp20 ribu per hari.

Kelas menengah seringkali luput dari perhatian walaupun berkontribusi sangat besar bagi roda perekonomian nasional. Mereka adalah pembayar pajak paling taat, penggerak konsumsi domestik mulai dari tingkat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), penjaga daya beli, hingga penopang ekonomi di sektor jasa.

Mereka juga merupakan kelompok masyarakat yang memiliki harapan untuk naik kelas dan memperbaiki taraf hidup melalui kerja keras.

Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka seringkali berada di posisi yang serba salah. Cita-cita untuk memiliki kehidupan yang lebih baik mau tidak mau harus digapai dengan susah payah.

Upah tetap stagnan di tengah naiknya harga kebutuhan sandang-papan-pangan, kebutuhan tersier, dan tentu saja, faktor-faktor sensitif lainnya yang memengaruhi seperti kebijakan ekonomi di dalam negeri serta dinamika global yang menantang saat ini.

Realita

Pemerintah memasang target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun dari target pendapatan yang ditetapkan senilai Rp3.153,6 triliun.

Angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan, tumbuh sekitar 22 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya.

Pajak penghasilan (PPh) otomatis terpotong dari gaji bulanan para pekerja kelas menengah. Belum lagi pajak pertambahan nilai (PPN) yang juga langsung dibebankan kepada konsumen di hampir semua transaksi.

“Serba salah” lainnya bagi kelompok masyarakat ini adalah posisinya yang terhimpit di antara kelas atas dan bawah. Mereka dilihat terlalu mampu sehingga tidak laik untuk mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan gas nonsubsidi.

Tapi, di saat bersamaan, mereka juga terlihat tidak berdaya untuk sekadar memenuhi kebutuhan utama seperti memiliki tempat tinggal yang layak dan terjangkau, akses transportasi yang memadai, hingga pekerjaan formal yang mampu memberikan perlindungan sosial.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami tren penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Pada tahun 2019, menurut data BPS, jumlah kelas menengah mencapai angka tertinggi yaitu 57,33 juta jiwa (sekitar 21,45 persen dari total penduduk). Namun, pada tahun 2024, jumlah kelompok ini turun drastis menjadi 47,85 juta jiwa (sekitar 17,13 persen dari total penduduk).

Sementara, pada tahun 2025, jumlah penduduk kelas menengah merosot menjadi 46,7 juta jiwa, sehingga proporsinya terhadap total populasi turun menjadi 16,6 persen dari total penduduk Indonesia.

BPS mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok masyarakat yang memiliki pengeluaran sekitar Rp2 juta hingga Rp9,9 juta per kapita per bulan.

Di tengah penurunan jumlah kelas menengah ini, kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class) justru melonjak, yang mengindikasikan bahwa banyak masyarakat yang terdegradasi ke zona rentan.

Harapan di tengah tantangan

Kebijakan pemerintah terkait kebutuhan-kebutuhan esensial yang langsung menyentuh publik segera berdampak pada kelompok ini.

Sebagai contoh, kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat berimbas pada inflasi kebutuhan pokok dan logistik.

Selain itu, dampak dari kenaikan suku bunga acuan BI-Rate tentunya turut berpengaruh pada tekanan dari sisi biaya cicilan, kredit rumahan, kredit konsumsi, maupun kredit modal kerja.

Hal ini akan berpengaruh terhadap kelas menengah sebagai konsumen. Artinya, biaya barang-barang akan semakin meningkat, sementara cicilan juga naik. Banyak kelas menengah mungkin juga akan menunda untuk membeli rumah atau membeli kendaraan bermotor.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kelas menengah hidup di tengah sensitivitas dari kebijakan fiskal negara, serta cita-cita dari kehidupan yang mereka selalu dambakan setelah banting tulang mengejar pendidikan dan karier.

Tugas pemerintah adalah menjaga agar mereka tidak takut untuk terus berharap dan hidup. Dengan kebijakan strategis berbasis data dan empati, harapan itu akan tetap menyala.

Tidak mudah, memang, karena diperlukan upaya yang struktural untuk menghadapi tantangan ini. Penciptaan lapangan kerja formal yang berkualitas, transformasi industri dengan nilai tambah yang tinggi, perlindungan sosial, serta pemerataan pembangunan nasional dan ekonomi yang inklusif menjadi langkah yang harus diprioritaskan.

Jangan sampai para generasi muda menjadi tidak percaya diri dengan segudang kemampuan dan impian yang mereka miliki, karena sulit mendapatkan pekerjaan di dalam negeri dan berakhir menjadi pekerja informal.

Jangan sampai para orang tua menjadi takut untuk menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin karena terhimpit biaya cicilan rumah, kendaraan, dan pendidikan yang kian mencekik di masa depan.

Jangan sampai taraf hidup yang layak hanya berakhir menjadi cita-cita semata, alih-alih sebuah hak yang seharusnya dimiliki sebagai seorang manusia — yang mungkin, hampir separuh hidupnya terus bekerja menghidupkan perekonomian negara.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Stimulus jumbo kembali diluncurkan pemerintah yang digadang-gadang dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus memitigasi dampak dari ketidakpastian geopolitik global. Atas dasar itu untuk memperkuat benteng pertahanan ekonomi domestik di paruh kedua tahun 2026 ini, pemerintah secara resmi mengumumkan paket kebijakan stimulus dan insentif ekonomi lintas sektor.

"Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026).

Secara rinci, total stimulus jumbo tersebut dialokasikan ke dalam beberapa program prioritas, termasuk jaring pengaman pangan, pembenahan kualitas tenaga kerja, hingga insentif transportasi publik.

Gelontorkan Diskon Tiket Transportasi hingga 30%, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp1,54 Triliun



Airlangga memaparkan, bahwa anggaran stimulus tersebut mencakup stimulus insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun, program pemagangan serta vokasi nasional senilai Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan dalam skala masif sebesar Rp18,04 triliun. Seluruh bauran kebijakan ini dirancang agar menyentuh langsung denyut nadi perekonomian masyarakat di akar rumput.

Salah satu terobosan penting dalam stimulus ini menyasar sektor industri kreatif dan literasi melalui pemangkasan tarif pajak royalti bagi para penulis. Kebijakan ini sekaligus menjadi bukti konkret atas realisasi komitmen politik yang pernah dijanjikan oleh kepala negara kepada masyarakat.

"Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama, terkait dengan Pajak Penulis. Ini berupa tarif khusus PPH Final Royalti sebesar 1,5% bagi penulis," tutur Airlangga.

Purbaya Pede Harga BBM Pertamax Bakal Turun Efek Damai AS-Iran



Penurunan pajak royalti ini dinilai sangat signifikan jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yang membebankan tarif progresif antara 5% hingga 35%. Di samping dukungan untuk dunia literasi, pemerintah juga fokus menggerakkan roda mobilitas publik guna menyokong sektor pariwisata domestik.

Airlangga menyampaikan, bahwa presiden telah mengarahkan pemberian diskon tarif transportasi untuk periode libur sekolah serta masa Natal dan Tahun Baru (Nataru). Skema diskon ini juga mencakup insentif bagi sektor transportasi udara, yang detail pelaksanaannya akan dijabarkan lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.

Selain memangkas beban pajak pelaku kreatif, pemerintah juga memberikan kelonggaran bea masuk bagi impor bahan baku industri strategis demi menekan biaya operasional manufaktur. Insentif pembebasan tarif ini difokuskan pada pasokan gas cair serta material polimer yang menjadi tulang punggung sektor hilir.

"Pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun," jelas Airlangga.

Langkah pembebasan tarif impor LPG tersebut diyakini mampu memangkas pengeluaran industri terkait sekaligus menciptakan efek berganda yang luas bagi perekonomian nasional. Kebijakan serupa juga diterapkan pada impor bahan baku plastik dengan tarif 0% guna meredam laju inflasi dari sektor kemasan makanan.

Seturut itu untuk mendongkrak daya saing industri aviasi dalam negeri, pemerintah membebaskan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0% demi memacu ekosistem perawatan pesawat (MRO).

Di sektor ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan akan memimpin kelanjutan program magang dan vokasi nasional di paruh kedua tahun ini untuk menggerakkan roda ekonomi lokal.

Di sisi lain, perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan tetap menjadi pilar utama dengan dialokasikannya anggaran jaring pengaman pangan dalam skala besar. Kebijakan jaminan ketersediaan bahan pokok ini dipastikan berlanjut guna menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga di berbagai daerah.

"Kemudian yang terkait dengan Bantuan Pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk 3 bulan kemudian," tutur Airlangga.

Program perlindungan sosial ini dipastikan bergulir kembali pada periode Juli, Agustus, dan September, dengan menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat melalui alokasi dana sebesar Rp17,54 triliun.

Upaya penguatan ketahanan pangan nasional tersebut juga diperkuat dengan program Stabilisasi Harga Pasokan Pangan (SPHP) khusus untuk perajin tahu dan tempe. Pemerintah mengalokasikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram dengan pagu kuota 250.000 ton untuk meredam gejolak harga pasar.

Seluruh skema jaring pengaman pangan ini telah melalui pembahasan intensif lintas kementerian dan dikoordinasikan secara matang bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

program ini dilanjutkan selama tiga bulan, yaitu Juli, Agustus dan September, untuk 33,24 juta penerima dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp17,54 triliun

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melanjutkan program stimulus bantuan pangan untuk semester II 2026 dengan total anggaran sebesar Rp18,04 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program utama yang dilanjutkan adalah bantuan pangan berupa beras selama tiga bulan, yakni Juli-September 2026. Program tersebut ditargetkan menjangkau 33,24 juta penerima dengan kebutuhan anggaran Rp17,54 triliun.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, program ini dilanjutkan selama tiga bulan, yaitu Juli, Agustus dan September, untuk 33,24 juta penerima dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp17,54 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Selain bantuan beras, pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui subsidi kedelai bagi perajin tahu dan tempe.

Lewat program itu, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota sebanyak 250 ribu ton kedelai.

“Kita ketahui, kita beli kebutuhannya (kedelai) adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250 ribu ton dengan subsidi Rp2.000 per kg yang nantinya diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian,” ujarnya

Airlangga menerangkan program bantuan beras dan stabilisasi pangan itu telah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta kementerian teknis terkait dan telah memperoleh arahan dari Presiden.

"Terkait bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan sudah bersurat ke tempat kami di Menko Perekonomian, dan ini kami sudah bahas lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden,” jelasnya

Adapun secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah resmi menggulirkan program stimulus berupa potongan harga atau diskon tarif transportasi massal yang berlaku pada periode libur sekolah 2026 serta libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Kebijakan ini mencakup pemotongan harga tiket kereta api, kapal laut, hingga pemberian subsidi untuk pesawat terbang dengan besaran sampai dengan 30%.

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi menjelaskan, bahwa langkah ini merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menyajikan keterjangkauan akses layanan transportasi publik. Lewat stimulus fiskal ini, pemerintah berharap dapat memangkas beban biaya perjalanan masyarakat sekaligus memicu lonjakan pergerakan orang demi mendongkrak denyut aktivitas ekonomi domestik.

"Selama periode libur sekolah dan juga periode Natal dan Tahun Baru. Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30 persen dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30 persen tarif dasar untuk kapal Pelni," ungkap Dudy saat mengumumkan Stimulus Ekonomi Semester II 2026 di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026).

Diskon Tarif Transportasi hingga 30% Kembali Menyapa selama Periode Libur Sekolah 2026



Pada momentum libur sekolah tahun ini, bauran insentif didistribusikan secara spesifik pada beberapa sektor transportasi. Sektor perkeretaapian mendapatkan potongan harga tiket sebesar 30% untuk masa perjalanan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

Sementara untuk moda laut, Pelni memberikan diskon 30% dari tarif dasar untuk periode yang lebih panjang, yakni 20 Juni sampai 15 Agustus 2026. Selain itu, para pengguna jasa penyeberangan juga dibebaskan dari biaya alias gratis untuk tarif jasa kepelabuhanan ASDP yang berlaku sejak 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

"Total alokasi anggaran sebesar Rp190,5 miliar dengan target dasar 3 juta penumpang. Ditambah Subsidi PPN DTP 100 persen pesawat udara berjadwal kelas ekonomi pada 24 Juni sampai 5 Juli 2026 dengan anggaran Rp472,5 miliar untuk 2,3 juta penumpang," jelas Menhub Dudy.

Memasuki akhir tahun, pemerintah kembali mengaktifkan jaring insentif serupa guna mengantisipasi lonjakan pergerakan mudik dan wisata Nataru. Sektor kereta api kembali diskon 30% untuk periode kelayakan 22 Desember 2026 hingga 4 Januari 2027.

Selanjutnya, diskon 30% tarif dasar kapal Pelni dialokasikan untuk masa layar 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Pada periode yang sama, yakni 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027, fasilitas gratis jasa kepelabuhanan ASDP kembali diberlakukan bagi masyarakat.

Pemerintah Guyur Diskon Transportasi saat Libur Sekolah: Bisa jadi Penggerak Kelas Menengah



Untuk pos penyeberangan laut dan kereta api akhir tahun ini, pemerintah mengucurkan pagu anggaran senilai Rp161,4 miliar yang membidik target dasar sebanyak 2,8 juta pergerakan penumpang. Porsi ini kian lengkap dengan adanya kebijakan intervensi pada sektor penerbangan udara nasional.

"Ditambah subsidi PPN DTP 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi dengan anggaran Rp722 miliar untuk 3,7 juta penumpang," imbuhnya.

Menhub Dudy menegaskan bahwa total akumulasi dana yang digelontorkan negara dari kas fiskal untuk membiayai program pemotongan tarif di dua momentum besar ini bernilai sangat fantastis demi memastikan roda perekonomian sektor pariwisata dan transportasi tetap bergairah.

"Total anggaran untuk insentif dan diskon transportasi selama 2 momentum besar baik libur sekolah dan Natal adalah sebesar Rp1,54 triliun," pungkas Dudy.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi untuk semester II 2026 dengan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp26,34 triliun.

“Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester II ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun. Stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun anggaran, magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Airlangga merinci, salah satu stimulus yang diberikan pemerintah adalah penetapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis.

Pemerintah juga memberikan berbagai insentif diskon transportasi selama periode libur sekolah dan Natal Tahun Baru (Nataru).

Untuk libur sekolah, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 20 Juni-5 Juli 2026, diskon tarif dasar kapal 30 persen pada 20 Juni-15 Agustus 2026, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Sementara untuk periode Nataru, pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30 persen pada 22 Desember 2026-4 Januari 2027, diskon tarif dasar kapal sebesar 30 persen pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027, serta pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 22 Desember 2026-10 Januari 2027.

Insentif PPN DTP 100 persen juga kembali diterapkan untuk tiket pesawat kelas ekonomi.

Program selanjutnya, pemerintah memberikan sejumlah stimulus di sektor industri, antara lain pembebasan bea masuk impor LPG untuk industri petrokimia serta tarif bea masuk 0 persen untuk impor suku cadang pesawat.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan vokasi.

Kemudian di sektor perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan selama tiga bulan kepada 33,24 juta penerima.

Pemerintah juga melanjutkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui subsidi beras sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026