Bisnis.com, DENPASAR - BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat komitmennya dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja Indonesia. Kali ini, melalui momentum Puncak Acara Dharmasanti Nasional Tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan resmi menjalin kerja sama strategis dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dilakukan oleh Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho, bersama Ketua Umum PHDI, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan perlindungan kepada pekerja, pengurus, umat, hingga rohaniwan di lingkungan PHDI.

Kerja sama ini mencakup sosialisasi dan edukasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta penyelenggaraan kepesertaan bagi segmen Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU) di lingkungan komunitas keagamaan Hindu di seluruh Indonesia.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis dalam mendorong inklusivitas perlindungan sosial.

“Kerja sama ini menjadi momentum penting untuk menghadirkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih luas dan inklusif. Kami melihat komunitas keagamaan memiliki peran strategis sebagai entry point dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kerja,” ujar Agung.

Lebih lanjut, Agung menambahkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong implementasi program “Tempat Ibadah Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” sebagai bagian dari inisiatif percepatan perluasan kepesertaan.

“Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan bahwa para pekerja di lingkungan keagamaan, termasuk pengurus dan umat, mendapatkan perlindungan yang layak. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh pekerja, tanpa terkecuali,” tambahnya.

Rangkaian kegiatan Dharmasanti Nasional 2026 sendiri merupakan perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 yang berlangsung sejak Januari hingga April 2026, dengan berbagai kegiatan sosial, spiritual, dan edukatif yang melibatkan puluhan ribu peserta dari seluruh Indonesia.

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan berskala nasional ini, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memperkuat eksposur kelembagaan, tetapi juga mempertegas perannya sebagai pelindung pekerja lintas sektor, termasuk komunitas keagamaan.

Ke depan, kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan literasi jaminan sosial ketenagakerjaan serta mendorong pertumbuhan kepesertaan secara berkelanjutan, khususnya di segmen pekerja informal dan komunitas berbasis keagamaan.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mensosialisasikan program rumah susun atau rusun bersubsidi sebagai bagian dari kebijakan prioritas nasional tiga juta rumah kepada ratusan aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Dirjen Perumahan Perkotaan pada Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mengurangi backlog perumahan, khususnya di wilayah perkotaan dan kawasan penyangga seperti aglomerasi Jabodetabek.

"Hunian vertikal bersubsidi menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap rumah layak," katanya di Cikarang, Selasa.

Menurut dia, keterbatasan lahan serta tinggi harga rumah tapak yang dibangun langsung di atas tanah kawasan perkotaan mendorong pemerintah menghadirkan alternatif hunian berupa rumah susun atau apartemen subsidi yang lebih terjangkau serta dekat dengan pusat aktivitas masyarakat.

Ia menjelaskan pembangunan apartemen subsidi dilakukan oleh pihak swasta sedangkan pemerintah hadir melalui berbagai bentuk dukungan, seperti subsidi pembiayaan, bantuan uang muka serta skema suku bunga agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dia menyatakan kegiatan sosialisasi ini masih pada tahap penjaringan minat dan pemetaan kebutuhan sehingga belum memasuki tahapan teknis maupun perizinan pembangunan.

"Kami ingin memastikan kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, sosialisasi ini menjadi dasar penting sebelum kebijakan diimplementasikan lebih lanjut," ujarnya.

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyampaikan Pemerintah Kabupaten Bekasi berperan memfasilitasi kegiatan sosialisasi tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional yang disusun oleh pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah memfasilitasi agar ASN (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat memahami skema hunian bersubsidi yang sedang disiapkan oleh pemerintah pusat," katanya.

Ia menjelaskan salah satu rencana yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah pengembangan apartemen subsidi di kawasan Cikarang dengan konsep hunian vertikal.

Rencana tersebut masih pada tahap penyampaian kebijakan dan pemetaan kebutuhan, termasuk identifikasi kemampuan finansial, karakteristik calon penghuni serta preferensi lokasi dan fasilitas.

Menurut dia, proses ini penting dilakukan agar kebijakan yang akan diterapkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asep melanjutkan program apartemen bersubsidi ini tidak hanya diperuntukkan bagi ASN, tetapi juga terbuka bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan skema pembiayaan bersubsidi.

"Pemerintah Kabupaten Bekasi akan sejalan dan mendukung kebijakan Kementerian PKP sekaligus memastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026