Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mulai menyiapkan skema khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) bencana bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana banjir dan longsor.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan selama sepekan, pemerintah menggelar rapat koordinasi dengan bank-bank penyalur KUR untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap UMKM yang terdampak.

Maman menyatakan proses tersebut akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan untuk merumuskan skema bantuan yang paling tepat sesuai tingkat dampak masing-masing UMKM.

Nantinya, pemerintah akan membagi kondisi UMKM ke dalam tiga zona dampak, yakni permanen, semi permanen, dan kategori lainnya.

“Misalnya ada UMKM yang sudah terdampak secara permanen, misalnya, karena betul-betul sudah nggak bisa, ini rumahnya hancur, tempat usahanya hancur,” kata Maman di sela-sela acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan rencana pembebasan KUR bagi UMKM terdampak. Namun, Maman menyampaikan implementasi penghapusan KUR masih menunggu validasi data lapangan.

Untuk itu, pemerintah belum dapat memastikan jumlah debitur KUR maupun total UMKM yang terdampak bencana di Aceh dan Sumatra. Pasalnya, situasi masih berubah dari waktu ke waktu, termasuk jumlah korban maupun cakupan wilayah terdampak yang masih terus bertambah.

“Kami belum tahu jumlahnya berapa [UMKM] yang terkena dampak. Makanya ini terus akan kami petakan,” imbuhnya.

Meski demikian, Maman menegaskan kriteria dan klasifikasi UMKM yang berhak mendapatkan pembebasan atau keringanan KUR akan dirinci lebih lanjut.

Terlebih, dia menyampaikan sejumlah daerah masih terisolasi akibat infrastruktur yang rusak. Maman mengatakan masih terdapat jalan dan jembatan yang terputus sehingga tim penanggulangan bencana belum bisa masuk ke beberapa titik.