Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat memprioritaskan pengembangan dua destinasi pariwisata yaitu kawasan Teluk Triton dan Pegunungan Arfak sebagai upaya untuk memperkuat daya saing sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Kepala Dinas Pariwisata Papua Barat Jafar Werfete di Manokwari, Jumat, mengatakan pengembangan dua destinasi tersebut telah diakomodasi ke dalam dokumen rencana induk pembangunan pariwisata provinsi (riparprov) yang sedang dibahas bersama pihak legislator.

"Dua destinasi itu juga masuk dalam dokumen RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional)," kata Jafar.

Menurut dia, pengembangan kawasan wisata bahari Teluk Triton di Kabupaten Kaimana maupun wisata alam di Pegunungan Arfak yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, wajib memperhatikan konsep utama 3A yakni atraksi, aksesibilitas, dan amenitas.

Penerapan konsep 3A merupakan hal yang sangat penting karena pembangunan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat secara berkelanjutan.

"Tidak hanya destinasinya yang dibangun, tetapi bagaimana pemerintah menyiapkan masyarakat lokal agar bisa mengambil peran aktif sebagai penerima manfaat," ujar dia.

Jafar menjelaskan bahwa konsep atraksi menjadi unsur utama untuk menarik minat kunjungan wisatawan ke wilayah Papua Barat, sedangkan aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan transportasi dan konektivitas menuju ke dua lokasi wisata tersebut.

Kemudian konsep amenitas mencakup ketersediaan fasilitas penunjang seperti penginapan, restoran, layanan telekomunikasi, hingga sarana kebersihan guna mendukung daya saing destinasi wisata serta meningkatkan kenyamanan bagi seluruh wisatawan.

"Kalau dari sisi atraksi, Papua Barat punya kekayaan alam, budaya, adat istiadat, tarian dan lainnya. Hanya aksesibilitas dan amenitas ini yang perlu kerja maksimal," kata Jafar.

Dia menilai pembangunan kawasan pariwisata terintegrasi Teluk Triton dan Pegunungan Arfak akan memberikan efek positif terhadap potensi wisata lainnya seperti, Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Teluk Wondama, kemudian Fakfak, Teluk Bintuni, serta Manokwari Selatan.

Pemerintah provinsi membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik itu kementerian/lembaga, BUMN, pihak swasta, dan masyarakat adat di Papua Barat agar upaya pengembangan sektor pariwisata berjalan maksimal sesuai ekspektasi bersama.

"Kami tidak mengabaikan potensi wisata di kabupaten lain, termasuk Manokwari. Kalau dua destinasi prioritas ini berhasil dikembangkan, maka dampaknya meluas ke semua wilayah di Papua Barat," ujar Jafar.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berencana memperluas sasaran penerima bantuan Rumah Layak Huni (RLH) mulai tahun anggaran 2026.

Program yang sebelumnya menyasar keluarga miskin dan tidak mampu ini, ke depan juga akan diprioritaskan bagi warga korban kebakaran rumah.

Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar menjelaskan program ini merupakan bentuk respons cepat Pemko terhadap kondisi sosial masyarakat, terutama bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana kebakaran.

“Rumah layak huni ini, selain untuk keluarga miskin dan tidak mampu, juga akan kita berikan untuk keluarga yang rumahnya kebakaran,” ujarnya Selasa (11/11/2025).

Namun, ia menegaskan bahwa bantuan tidak akan diberikan secara merata kepada seluruh korban kebakaran. Pemko Pekanbaru akan melakukan verifikasi ketat dan menerapkan skala prioritas agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Prioritas utama diberikan kepada warga yang tergolong kurang mampu, serta mereka yang kehilangan rumah sekaligus tempat usaha.

Kebijakan ini diharapkan mampu membantu warga memulihkan kondisi ekonomi setelah bencana.

“Seperti di kawasan Cendrawasih kemarin, ada anak gadis yang buka usaha make up artist, alatnya ikut terbakar, tentu tidak bisa usaha lagi. Nah, yang seperti ini akan kita bantu,” jelasnya.

Sebaliknya, warga yang tergolong mampu secara ekonomi tidak akan menerima bantuan RLH.

“Kalau dia keluarga mampu, rumah terbakar tapi punya sawit puluhan hektar, tentu itu tidak kita bantu,” ujarnya.

Pemko Pekanbaru berharap perluasan program RLH ini dapat meringankan beban warga korban kebakaran, sekaligus mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.