WASHINGTON - Pemerintah Presiden Donald Trump berencana mengizinkan Turki memperoleh jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat (AS) yang telah lama dipesan. Namun, sekelompok anggota Kongres bersiap memblokir langkah tersebut dengan alasan Ankara masih mengoperasikan sistem rudal S-400 buatan Rusia.

Para anggota Kongres, yang dipimpin oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrat; Dina Titus, sedang menyiapkan surat kepada Pemimpin Mayoritas DPR Steve Scalise dan Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries yang menyerukan Resolusi Bersama Penolakan jika pemerintah Trump berupaya mengembalikan Turki ke program F-35 tanpa memenuhi persyaratan hukum AS.

Surat tersebut, yang diperkirakan akan dikirim setelah para anggota parlemen selesai mengumpulkan tanda tangan, menyatakan bahwa Kongres harus siap bertindak jika pemerintah mencoba untuk mengabaikan atau secara efektif mengesampingkan persyaratan berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA) tanpa dasar hukum yang kredibel.

“Mengikutsertakan kembali Turki ke dalam program F-35 akan menempatkan Pemerintahan AS dalam konflik langsung dengan kewajiban hukumnya sendiri,” demikian isi surat tersebut,seperti dikutip dari surat kabar Kathimerini,Selasa (30/6/2026).

Langkah ini dilakukan setelah Trump mengatakan pekan lalu bahwa dia mungkin akan melakukan sesuatu yang akan membuat Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan sangat senang ketika ditanya apakah Turki dapat memperoleh kembali akses ke jet tempur siluman F-35.

Wakil Presiden JD Vance kemudian mengatakan bahwa setiap penjualan F-35 ke Turki akan memerlukan persetujuan dari Kongres dan kepatuhan terhadap hukum AS.

F-35, jet tempur siluman buatan Lockheed Martin, dikembangkan oleh Amerika Serikat dalam kemitraan dengan negara-negara NATO lainnya, termasuk Turki, di bawah program Joint Strike Fighter (JSF).

Namun Washington mengeluarkan Turki dari program tersebut pada tahun 2019 setelah Ankara menerima pengiriman sistem pertahanan rudal S-400 Rusia, dengan mengatakan bahwa hal itu dapat membahayakan keamanan pesawat.

Pembelian sistem rudal Rusia tersebut juga memicu sanksi AS berdasarkan CAATSA terhadap Turki, yang masih berlaku hingga sekarang.

Surat para anggota parlemen tersebut mengingatkan bahwa pemerintahan Trump pertama memberlakukan sanksi pada Desember 2020 terhadap Kepresidenan Industri Pertahanan Turki atas pembelian S-400 dan menyatakan bahwa kondisi yang menyebabkan sanksi tersebut belum diperbaiki.

“Tidak ada catatan publik yang menunjukkan bahwa Turki telah membuang sistem S-400, menariknya dari layanan operasional, atau memperbaiki masalah mendasar yang memicu sanksi sejak awal,” lanjut surat tersebut.

Para anggota parlemen juga mengutip Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) tahun 2020, yang secara terpisah melarang transfer pesawat F-35 ke Turki kecuali Ankara tidak lagi memiliki sistem S-400, memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan memperolehnya lagi dan menyatakan bahwa mereka belum menerima pengiriman lebih lanjut yang terkait dengan S-400 atau sistem lain yang dapat mengancam platform senjata AS.

Duta Besar AS untuk Turki, Tom Barrack, mengatakan pada bulan April bahwa kesepakatan apa pun yang memungkinkan Turki kembali ke program F-35 akan mengharuskan Ankara untuk sepenuhnya mematuhi hukum AS dengan secara terverifikasi mengakhiri kepemilikan dan penggunaan S-400.

Barrack mengatakan bahwa setiap resolusi harus memenuhi Pasal 1245 dari NDAA, yang mensyaratkan sertifikasi kepada Kongres bahwa Turki tidak lagi memiliki atau mengoperasikan sistem tersebut dan bahwa sistem tersebut tidak menimbulkan risiko terhadap teknologi F-35 yang sensitif.

Para anggota parlemen juga memperingatkan bahwa mengizinkan Turki untuk memperoleh F-35 akan mengirimkan pesan yang merusak kepada mitra AS di Mediterania Timur.

“Perilaku Turki dalam beberapa tahun terakhir bukanlah perilaku sekutu yang bertindak dengan itikad baik dengan mitra NATO-nya,” imbuh surat itu, mengutip sikap Ankara terhadap Yunani dan Siprus, dukungannya untuk Azerbaijan dalam konfliknya dengan Armenia, dan permusuhannya terhadap Israel.

Dewan Kepemimpinan Yunani-Amerika, sebuah kelompok advokasi Yunani-Amerika yang berbasis di AS, juga telah meluncurkan kampanye nasional yang mendesak warga Amerika untuk menghubungi anggota Kongres guna mendukung resolusi yang diusulkan Titus dan menentang setiap upaya untuk mengembalikan akses Turki ke program F-35.

Kelompok tersebut juga mengkritik persetujuan pemerintahan Trump atas penjualan mesin GE F110 senilai lebih dari USD700 juta untuk program jet tempur KAAN Turki, menyebutnya sebagai "hadiah besar untuk Presiden Erdoğan".

Penjualan yang direncanakan mencakup mesin GE F110, yang ingin digunakan Turki pada fase produksi awal KAAN, jet tempur yang dikembangkan di dalam negeri. Meskipun Ankara menampilkan KAAN sebagai proyek nasional yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok asing, versi pertama pesawat tersebut diperkirakan akan bergantung pada mesin buatan AS hingga Turki mengembangkan alternatif lokal.

Perselisihan mengenai S-400 Rusia telah menjadi salah satu sumber utama ketegangan antara Ankara dan Washington selama bertahun-tahun.

Turki mengatakan pihaknya beralih ke sistem Rusia setelah gagal mendapatkan sistem pertahanan udara yang sebanding dari sekutu NATO-nya, sementara pejabat AS telah memperingatkan bahwa S-400 dapat memungkinkan Moskow untuk mengumpulkan data tentang kemampuan siluman F-35.

JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich Tolchenov menyatakan Rusia siap memasok berbagai kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk Indonesia. Namun pihaknya masih menunggu permintaan resmi dari pemerintah Indonesia.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri seminar internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta, Kamis (16/4/2026). Ia mengatakan, hubungan militer kedua negara selama ini telah terjalin kuat, termasuk dalam kerja sama teknis.

“Saya senang mengatakan bahwa kami memiliki hubungan yang sangat kuat dengan militer Republik Indonesia di bidang militer dan teknis,” katanya.

Lebih lanjut, Tolchenov menyebut Rusia telah menawarkan berbagai opsi alutsista kepada Indonesia, mulai dari sistem pertahanan udara hingga teknologi persenjataan lainnya.

“Kami telah menyampaikan kepada mitra Indonesia bahwa kami siap memasok apa pun yang mereka butuhkan. Kami memiliki banyak peluang untuk menunjukkan kepada militer Indonesia, angkatan laut, udara, dan darat, teknologi serta persenjataan spesifik, termasuk S-300, S-400, bahkan sistem yang lebih canggih,” ujarnya.

Namun demikian, ia menyebut realisasi kerja sama tersebut masih menunggu langkah dari pihak Indonesia.

“Kami masih menunggu permintaan spesifik dari pihak Indonesia dan siap memulai diskusi mengenai apa yang bisa kami suplai,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya memperkenalkan teknologi militernya, Rusia juga aktif berpartisipasi dalam pameran pertahanan di Indonesia.

“Sebagai contoh, tahun lalu kami memiliki delegasi besar untuk berpartisipasi dalam Indo Defence 2024. Jadi ini sangat memungkinkan,” ucapnya.

ANKARA - Sebuah laporan dari media Amerika Serikat (AS) mengungkap bahwa Turki berupaya mengembalikan sistem pertahanan rudal S-400 yang dibelinya dari Rusia. Ini sebagai upaya Ankara agar bisa membeli jet tempur siluman F-35 dari Amerika Serikat.

Laporan yang diterbitkan Bloomberg tersebut juga menyatakan Ankara meminta pengembalian dana miliaran dolar yang telah dihabiskannya untuk membeli sistem pertahanan udara canggih Moskow itu. Bahkan, Ankara mungkin akan meminta pengurangan dari tagihan impor minyak dan gas alamnya dari Rusia.

Menurut sumber-sumber yang mengetahui masalah ini, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengangkat isu S-400 dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama pertemuan di Turkmenistan pekan lalu, menyusul diskusi serupa yang telah terjadi sebelumnya antara pejabat kedua negara.

Kepresidenan Turki dan Kementerian Pertahanan-nya menolak berkomentar. Sedangkan Kremlin membantah adanya permintaan yang diajukan Erdogan tersebut selama pertemuannya dengan Putin.

Mengutip laporan dari Bloomberg, Jumat (19/12/2025), langkah Erdogan ini menyusul meningkatnya tekanan dari Washington untuk melepaskan teknologi canggih Rusia itu.

Kepemilikan sistem rudal S-400 oleh Turki dan keinginannya untuk bergabung kembali dengan program F-35 muncul selama pertemuan Erdogan di Gedung Putih dengan Presiden AS Donald Trump pada bulan September.

Sekutu dekat Trump, Tom Barrack, yang merupakan duta besar untuk Turki, mengatakan awal bulan ini bahwa Ankara semakin dekat untuk melepaskan S-400, dan memperkirakan masalah ini dapat diselesaikan dalam empat hingga enam bulan ke depan.

Menurut sumber-sumber tersebut, melepaskan peralatan militer Rusia dapat meningkatkan hubungan Turki dengan AS secara signifikan. Itu juga membuka jalan menuju pencabutan sanksi Amerika terhadap industri pertahanan Turki dan akses Ankara terhadap pesawat tempur F-35.

Seorang diplomat senior Turki baru-baru ini mengatakan bahwa dia memperkirakan sanksi tersebut akan dicabut tahun depan.

Turki membeli sistem S-400 dari Rusia selama periode keterasingan dari sekutu-sekutunya di Organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO), yang dimulai selama masa kepresidenan Barack Obama di AS dan semakin memburuk setelah upaya kudeta yang gagal terhadap Erdogan pada tahun 2016. Pada saat itu, Turki juga berupaya membeli sistem rudal Patriot buatan AS tetapi mengeklaim Washington tidak berkomitmen untuk menyelesaikan kesepakatan.

Turki berharap perannya sebagai mediator antara Rusia dan Ukraina akan mendorong Moskow untuk menerima permintaan tersebut, kata sumber-sumber itu, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena sensitivitas subjek tersebut.

Pengembalian Dana Sistem Rudal S-400

Ankara juga meminta pengembalian dana miliaran dolar yang dihabiskannya untuk membeli sistem pertahanan udara tersebut, imbuh sumber-sumber tersebut. Hal itu meningkatkan kemungkinan Turki meminta pengurangan dari tagihan impor minyak dan gas alamnya dari Rusia, meskipun mereka menambahkan bahwa hal ini harus dinegosiasikan.

Namun, biaya sistem rudal dan radar S-400 tidak sebanding dengan modal diplomatik yang dapat diperoleh Turki dengan sekutu NATO—dan khususnya Trump—jika Turki menyingkirkan sistem tersebut, kata sumber-sumber tersebut.

NATO mengatakan Rusia dapat memperoleh intelijen penting jika Turki menggunakan S-400 bersama jet-jet tempur Barat. Saat ini, Ankara tidak mengoperasikan sistem rudal canggih Rusia tersebut.

Turki adalah rumah bagi tentara terbesar aliansi militer NATO setelah AS dan sering dituduh terlalu dekat dengan Moskow. Erdogan membantah hal itu, tetapi mengatakan negaranya membutuhkan kebijakan luar negeri yang seimbang.

Posisi Erdogan terhadap Rusia dan perangnya di Ukraina merupakan contoh dari sikap tersebut. Dia menolak untuk menjatuhkan sanksi kepada Moskow tetapi telah membatasi kemampuannya untuk mengirim kapal militer ke Laut Hitam melalui Selat Bosporus dan telah mengirimkan persenjataan ke Kyiv.

Selain itu, Erdogan memiliki hubungan yang kuat dengan Trump dan Putin.

AS mengeluarkan Ankara dari program F-35 pada tahun 2019 sebagai respons terhadap akuisisi S-400 Rusia. Washington kemudian memberlakukan Undang-Undang Penanggulangan Musuh Amerika Melalui Sanksi, yang dikenal sebagai CAATSA, pada tahun 2020 untuk menghentikan industri pertahanan Turki mengakses teknologi sensitif.

Pesawat tempur F-35 buatan Lockheed Martin Corp secara luas dianggap sebagai jet paling canggih di dunia. F-35 dikenal sebagai "quarterback" langit karena kemampuannya untuk mengoordinasikan serangan dengan pesawat dan drone lain, dan harganya lebih dari USD100 juta per unit untuk versi termahalnya.

ANKARA - Turki dan Amerika Serikat (AS) sedang membahas sanksi Amerika dan hambatan bagi Ankara untuk bergabung kembali dengan program jet tempur siluman F-35. Namun, Kementerian Pertahanan Turki menegaskan akan mempertahankan kepemilikan sistem pertahanan rudal S-400 yang dibeli dari Rusia.

Sekutu-sekutu NATO itu telah berselisih sejak tahun 2020 ketika Washington mengeluarkan Ankara dari program jet tempur siluman F-35 Lockheed Martin dan menjatuhkan sanksi atas akuisisi S-400 oleh Turki, yang oleh Washington disebut sebagai ancaman keamanan.

Turki mengatakan langkah itu tidak adil. Kedua pihak mengatakan mereka berharap sanksi CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) dan hukum AS dapat diatasi pada masa jabatan kedua Presiden AS Donald Trump sehingga Turki dapat membeli jet tersebut dan kembali ke program manufakturnya.

Duta Besar AS untuk Turki, Tom Barrack, mengatakan pada Rabu lalu bahwa diskusi terus berlanjut mengenai masalah ini, tetapi mencatat bahwa hukum AS tidak akan mengizinkan Turki untuk mengoperasikan atau memiliki sistem S-400 Rusia jika ingin kembali ke program F-35.

Menanggapi komentar Barrack dalam konferensi pers, Kementerian Pertahanan Turki mengatakan: “Tidak ada perkembangan baru mengenai sistem pertahanan udara S-400, yang telah dimasukkan dalam agenda dalam beberapa hari terakhir.”

"Diskusi diplomatik Turki dengan AS terus berlanjut mengenai pencabutan sanksi dan hambatan terhadap pengadaan F-35 dan penerimaan kembali negara kami ke dalam program tersebut,” kata kementerian itu, yang dilansir The Arab Weekly, Minggu (14/12/2025).

“Menangani proses terkait proyek F-35 dalam semangat aliansi, melalui dialog bersama dan konsultasi konstruktif, akan memberikan kontribusi positif bagi hubungan bilateral,” imbuh kementerian tersebut.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan pekan lalu bahwa dia yakin Turki dan AS akan menemukan cara untuk mencabut sanksi Amerika segera.

Washington mengatakan sistem rudal S-400 menimbulkan ancaman bagi jet tempur F-35 dan sistem pertahanan NATO yang lebih luas. Turki menolak argumen itu dan mengatakan S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam NATO.

ANKARA - Amerika Serikat (AS) telah mengisyaratkan bahwa Turki akan segera menyingkirkan sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia demi memperoleh jet tempur siluman F-35 Lightning II Amerika. Itu memang syarat yang sudah lama disampaikan Washington kepada Ankara.

Tom Barrack, Duta Besar AS untuk Turki yang juga ajudan dekat Presiden AS Donald Trump, menyatakan bahwa Ankara semakin dekat untuk melepas sistem pertahanan rudal Moskow yang telah menciptakan ketegangan dengan sekutu NATO dan menjadi hambatan bagi upaya Turki untuk mendapatkan jet tempur siluman generasi kelima Amerika tersebut. Demikian diungkap Bloomberg dalam laporannya pada Sabtu (6/12/2025).

Washington telah kembali menekan Ankara untuk menyingkirkan sistem pertahanan yang dibeli dari Rusia itu dalam sebuah konferensi di Abu Dhabi pada 5 Desember. "Saya yakin masalah-masalah tersebut akan terselesaikan dalam empat hingga enam bulan mendatang," kata Barrack.

Perkembangan ini terjadi di tengah upaya Turki untuk mendapatkan kesepakatan pembelian pesawat siluman F-35 generasi kelima sejak Ankara dikeluarkan dari program F-35 pada tahun 2019 karena mengakuisisi sistem pertahanan rudal S-400 Rusia.

Sekadar diketahui, Turki membeli empat baterai S-400 meski ditentang keras oleh AS dan sekutu-sekutu NATO. Alasan penentangan itu adalah kekhawatiran bahwa mengintegrasikan sistem pertahanan udara (SAM) asal Rusia ke dalam Angkatan Bersenjata Turki akan membahayakan program pesawat tempur siluman F-35.

Turki memperoleh S-400 karena mungkin membutuhkan sistem pertahanan udara jarak jauh untuk menambal kesenjangan kapabilitas, terutama karena pembelian sistem NATO yang setara seperti Patriot dan SAMP/T tertunda atau ditolak.

Namun, sistem Moskow tersebut dikenai sanksi oleh Pemerintahan Trump sebelumnya berdasarkan CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) dan Ankara dikeluarkan dari program F-35 tak lama setelah menerima pengiriman pertama sistem.

Turki sejatinya tidak pernah mengoperasikan S-400 meskipun telah membayar harga yang sangat mahal. Saat ini, Turki menyimpan sistem pertahanan udara, radar, dan rudal tersebut. Para analis memperkirakan bahwa Ankara tetap berkomitmen pada S-400, terutama untuk menegaskan independensi strategis dari sekutu NATO-nya dan memberi sinyal kepada mereka bahwa Turki dapat mendiversifikasi kemitraan pertahanannya.

Pada saat yang sama, Turki menolak untuk menutup-nutupi akuisisi F-35 dan telah mengadakan beberapa putaran perundingan dengan pejabat dari pemerintahan Trump dan Biden untuk mengamankan jet yang dikembangkan Lockheed Martin tersebut.

Sebuah laporan di Fox News pada Maret 2025 menyatakan bahwa Trump akan mempertimbangkan untuk menjual F-35 ke Ankara jika kedua belah pihak dapat mencapai konsensus yang membuat sistem S-400 tidak dapat dioperasikan. AS dapat menuntut agar S-400 dibongkar atau dipindahkan ke pangkalan AS di Turki, demikian yang dicatat dalam laporan tersebut saat itu.

Dalam kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Gedung Putih pada bulan September, Trump mengisyaratkan bahwa dia akan mengizinkan Turki untuk membeli pesawat siluman tersebut, yang dianggap sebagai yang tercanggih di dunia dan disebut sebagai "quarterback" di angkasa karena kemampuannya untuk mengoordinasikan serangan dengan drone dan pesawat lainnya.

"[Presiden Turki Recep Tayyip] Erdogan akan melakukan sesuatu untuk kita," ujarnya saat itu, mengisyaratkan bahwa Ankara dapat mengurangi pembelian gas dan minyak Rusia.

Sesuai pengakuan Tom Barrack, semua itu sudah terjadi. Menurut Barrack, sejak Trump kembali menjabat pada bulan Januari, "bromance" kedua pemimpin telah memperkuat hubungan antara kedua negara.

Akuisisi F-35 oleh Turki mungkin menjadi kemunduran yang lebih besar bagi Israel, yang masih terjebak dalam persaingan sengit untuk mendapatkan pengaruh dengan Ankara di Suriah.

Di pihaknya, Israel khawatir jika Turki membangun kehadiran militer berskala besar di Suriah, hal itu dapat menghambat kebebasan Angkatan Udara Israel di wilayah tersebut. Turki, di sisi lain, telah vokal menentang tindakan Israel di Gaza.

Bulan lalu, misalnya, Turki mengeluarkan surat perintah penangkapan atas tuduhan genosida terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pejabat Israel lainnya.

Laporan Reuters sebelumnya menyatakan bahwa para pejabat dan pakar pertahanan AS yakin F-35 yang berpotensi dijual ke Arab Saudi kurang canggih dibandingkan F-35I Adir milik Israel. Mungkin pendekatan yang sama dapat diterapkan terhadap Turki.

Turki belum secara resmi mengonfirmasi apakah mereka akan setuju untuk menyingkirkan S-400, yang telah menjadi simbol otonomi strategis, kemerdekaan, dan prestise-nya selama bertahun-tahun.

S-400 adalah platform pertahanan yang mencegah superioritas udara lawan. Sebaliknya, F-35 adalah ujung tombak ofensif yang dirancang untuk menembus wilayah udara yang paling diperebutkan dan menyerang tanpa ampun. Keduanya bertolak belakang dalam tujuan, namun keduanya kini telah membuktikan diri dalam pertempuran sesungguhnya.

F-35 terlibat dalam pertempuran dalam bentrokan Israel-Iran Juni lalu, di mana Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melancarkan beberapa serangan udara di Iran tanpa banyak perlawanan. Selain itu, F-35 dikerahkan untuk mengawal serangan pesawat pengebom B-2 terhadap fasilitas nuklir Iran sebagai bagian dari "Operasi Midnight Hammer".

Angkatan Udara AS (USAF) baru-baru ini mengungkapkan bahwa F-35 melakukan penekanan pertahanan udara musuh dan memberikan perlindungan bagi pasukan penyerang saat meninggalkan Iran.

Sementara itu, S-400 baru-baru ini membuktikan ketangguhannya di India dalam menghadapi proyektil yang datang dari Pakistan selama konflik singkat pada Mei 2025. Terkesan dengan kemampuan sistem tersebut, New Delhi mempertimbangkan untuk membeli resimen tambahan sistem S-400.

Turki secara bertahap kehilangan keunggulan kekuatan udaranya terhadap rival regional seperti Yunani dan Israel. Meskipun Israel sudah mengoperasikan F-35I Adir (varian pesawat yang dimodifikasi), Yunani telah memesan dan diperkirakan akan menerima batch pertama mulai tahun 2028.

Meskipun Turki sedang mengembangkan pesawat generasi kelimanya sendiri, KAAN, ada anggapan di Turki bahwa mereka tidak bisa menunggu bertahun-tahun hingga KAAN beroperasi dan membutuhkan solusi sementara yang ampuh untuk mempertahankan pencegahan yang kredibel terhadap musuh.

Selain melobi untuk F-35, Turki juga mengakuisisi 20 Eurofighter Typhoon generasi 4,5 Eropa baru, dan beberapa varian lama bekas dari negara-negara seperti Oman dan Qatar. Selain itu, Turki juga sedang meningkatkan armada F-16 yang sudah ketinggalan zaman untuk menambah jumlah jet siap tempur dalam inventarisnya.

Lebih lanjut, banyak hal telah berubah sejak Turki pertama kali menerima S-400, sebagaimana dilaporkan EurAsian Times, Minggu (7/12/2025).

Pertama, Turki telah beralih ke manufaktur pertahanan dalam negeri dan menyadari bahwa S-400 tidak akan terintegrasi dengan sistem produksi lokal lainnya. Hal ini mungkin mendorong dikeluarkannya sistem asal Rusia tersebut dari inisiatif pertahanan udara "Steel Dome"-nya yang aspiratif.

Analis pertahanan Sinan Elgin sebelumnya mengatakan kepada BBC Turkey, "Agar sistem seperti Steel Dome berhasil, semua sistem dan subsistem harus saling terhubung sepenuhnya dan mampu bertukar informasi secara terintegrasi. Namun, sistem seperti S-400, yang tidak bersifat lokal, dapat menjadi hambatan bagi jaringan terintegrasi ini."

Seperti yang sebelumnya dikemukakan oleh media Turki, Nefes, kegunaan S-400 di Turki menurun drastis karena tiga alasan: S-400 tidak dapat diintegrasikan ke dalam payung NATO, masa pakai pencegatnya telah berkurang, dan S-400 yang saat ini tidak aktif dan disimpan di lokasi yang tidak diketahui akan memerlukan perawatan, yang kemungkinan akan memicu sanksi lebih lanjut dari AS.

Sebelumnya, mantan Menteri Turki, Cavit Çağlar, mengusulkan penjualan sistem tersebut ke negara ketiga, tetapi sertifikat pengguna akhir dalam kontrak melarang penjualan kembali kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Rusia. Ya, Ankara dapat menjual kembali S-400 ke Rusia, dan Moskow mungkin dapat meneruskannya ke India.

NEW DELHI - Presiden Rusia Vladimir Putin menerima sambutan hangat di India pada awal kunjungan dua harinya. Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi melanggar protokol dengan menyapa dan memeluk pemimpin Kremlin itu di sebuah pangkalan udara sebelum keduanya berkendara bersama.

Putin, yang sedang dalam kunjungan pertamanya ke India sejak perang Rusia-Ukraina, mendarat di Pangkalan Udara Palam di New Delhi pada hari Kamis (4/12/2025) waktu setempat untuk kunjungan kenegaraan singkat yang bertujuan mempererat hubungan pertahanan, karena India menghadapi tekanan berat Amerika Serikat untuk berhenti membeli minyak dari Rusia.

Putin didampingi oleh Menteri Pertahanannya, Andrei Belousov, dengan kemungkinan kesepakatan jet tempur dan sistem pertahanan udara yang diperkirakan akan dibahas.

Modi sudah berada di pangkalan udara untuk menyambut pemimpin Rusia secara langsung. Ketika Putin tiba, Modi menyambutnya di karpet merah dengan jabat tangan dan pelukan hangat.

Alih-alih bepergian dalam konvoi terpisah, kedua pemimpin meninggalkan pangkalan bersama-sama dalam mobil yang sama. Mereka terlihat duduk bersama di kursi belakang dan tersenyum ke arah kamera.

Dalam sebuah wawancara dengan India Today, Putin mengatakan dia sangat senang bertemu dengan sahabatnya.

"Luas kerja sama kami dengan India sangat besar," ujarnya dalam pernyataan yang diterjemahkan oleh stasiun televisi tersebut, menyebutkan manufaktur kapal dan pesawat terbang, energi nuklir, dan eksplorasi ruang angkasa.

Dalam sebuah unggahan di X, Perdana Menteri India mengatakan: "Senang menyambut sahabat saya, Presiden Putin, di India."

"Menantikan interaksi kita nanti malam dan besok. Persahabatan India-Rusia telah teruji oleh waktu dan telah memberikan manfaat besar bagi rakyat kita," tulisnya.

Modi dijadwalkan menjamu Putin dalam jamuan makan malam pribadi pada Kamis malam, dilanjutkan dengan pertemuan puncak pada Jumat (5/12/2025).

Hubungan perdagangan diperkirakan akan menjadi sorotan utama karena India berada di tengah situasi diplomatik yang sulit—bergantung pada impor minyak strategis Rusia sambil berusaha untuk tidak memprovokasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama negosiasi tarif yang sedang berlangsung.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan perundingan untuk memperluas pasokan sistem pertahanan udara canggih S-400 Rusia memiliki tempat penting dalam agenda.

Laporan media India menunjukkan bahwa Moskow mungkin juga menawarkan produksi bersama jet tempur siluman Su-57 Rusia.

India adalah salah satu importir senjata terbesar dunia, dan Rusia telah lama menjadi pemasok utama.

Namun, New Delhi juga telah mencari pemasok alternatif, serta meningkatkan produksi dalam negeri—dengan pangsa Rusia dalam impor senjata India turun dari 76 persen pada 2009-2013 menjadi 36 persen pada 2019-2023, menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI).

Kunjungan Putin dilakukan setelah Trump memberlakukan tarif 50 persen pada sebagian besar produk India pada bulan Agustus, dengan alasan pembelian minyak Rusia yang berkelanjutan oleh Delhi—pendapatan yang menurut Washington membantu mendanai perang di Ukraina.

India, negara terpadat di dunia, telah menjadi pembeli utama minyak Rusia, menghemat miliaran dolar dan menyediakan pasar ekspor yang sangat dibutuhkan Moskow setelah terputus dari pembeli tradisional di Eropa akibat perang.

Namun, Delhi baru-baru ini mengurangi impor minyak mentah di bawah tekanan sanksi terhadap produsen minyak utama Rusia, Rosneft dan Lukoil.

Pemerintah India khawatir kesepakatan energi atau pertahanan baru dengan Rusia dapat membuat Trump kesal, dengan kemungkinan konsekuensi pada negosiasi perdagangan dengan Washington.

Peskov mengatakan Moskow ingin "mempertahankan dan meningkatkan volume bisnis bilateral kami dengan India, tanpa membiarkan siapa pun ikut campur".

Nandan Unnikrishnan, pakar dari lembaga riset Observer Research Foundation yang berbasis di New Delhi, mengatakan kepada AFP: "Mungkin ada sedikit pengurangan dalam pembelian energi—di bawah tekanan AS—tetapi arah keseluruhan hubungan akan dipertahankan karena kedua negara saling membutuhkan di tingkat strategis."

Sebelum tiba di New Delhi, Putin mengatakan kepada India Today bahwa Moskow akan merebut wilayah Donbas Ukraina seiring upaya terus berlanjut untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

"Rusia akan membebaskan Donbas dan Novorossiya dalam hal apa pun—dengan cara militer atau cara lain," katanya menurut media pemerintah Rusia, TASS.

"Intinya adalah ini: kita akan membebaskan wilayah ini dengan paksa, atau pasukan Ukraina akan meninggalkan wilayah ini dan berhenti bertempur di sana."

KYIV - Pasukan Operasi Khusus Ukraina mengeklaim telah melakukan serangan terkoordinasi terhadap posisi-posisi pasukan Rusia di Crimea yang diduduki. Menurut mereka, serangan itu telah meledakkan depot amunisi dan peluncur dari sistem pertahanan rudal S-400.

Menurut pasukan tersebut, operasi itu dilakukan bersama dengan gerakan perlawanan bawah tanah di dalam semenanjung Crimea.

"Gerakan Perlawanan Pasukan Operasi Khusus, bekerja sama dengan unit Deep Strike dari Pasukan Operasi Khusus, melancarkan serangan terhadap fasilitas musuh di Crimea yang diduduki. Tahap akhir aksi khusus tersebut berlangsung pada 6 Oktober 2025, tetapi tidak diungkapkan sebelumnya demi keamanan operasional," bunyi rilis pers resmi pasukan tersebut pada Sabtu (8/11/2025).

Rilis pers tersebut menyatakan bahwa anggota perlawanan pertama kali memperoleh informasi intelijen yang menunjukkan lokasi gudang amunisi milik Angkatan Darat ke-18 Rusia di desa Udachne dekat Simferopol.

Pengintaian lebih lanjut mengonfirmasi bahwa lokasi tersebut aktif digunakan untuk menyimpan amunisi.

Pasukan Operasi Khusus Ukraina mengatakan bahwa depot tersebut diserang pada malam 6 Oktober menggunakan drone yang dioperasikan oleh unit Ukraina.

Pada hari yang sama, pasukan tersebut menyatakan operatornya berhasil menghancurkan peluncur mobile milik sistem rudal darat-ke-udara S-400 Triumf di desa Uyutne, dekat Yevpatoria.

“Unit Operasi Khusus menghancurkan peluncur sistem pertahanan udara mobile S-400 Triumf. Fasilitas pertahanan udara tersebut terletak di desa Uyutne, dekat Yevpatoria. S-400 dirancang untuk mendeteksi dan menyerang target udara jarak jauh; musuh juga menggunakan sistem ini untuk melancarkan serangan terhadap wilayah Ukraina," imbuh rilis pers tersebut.

Pasukan Ukraina menggambarkan serangannya sebagai bagian dari kampanye berkelanjutan yang dirancang untuk menekan pasukan Rusia dan melemahkan kemampuan mereka dalam melakukan operasi ofensif. “Pasukan Operasi Khusus melanjutkan tindakan asimetris," papar rilis pers Pasukan Operasi Khusus Ukraina.

Pengamat pertahanan Ukraina dan laporan lapangan menunjukkan bahwa serangan terhadap peluncur S-400 Rusia dilakukan menggunakan pesawat nirawak serang tipe FP-2.

Pasukan Operasi Khusus Ukraina tidak menyebutkan platform yang digunakan dalam rilis tersebut, dan belum ada konfirmasi visual independen, tetapi metodenya konsisten dengan operasi sebelumnya yang dilakukan terhadap situs militer Rusia bernilai tinggi yang bersifat tetap atau semi-tetap di Crimea.

Sistem S-400 merupakan bagian dari jaringan pertahanan udara berlapis yang digunakan Rusia untuk mengendalikan wilayah udara di Crimea dan Laut Hitam bagian barat. Melepaskan satu peluncur saja dapat memaksa unit-unit Rusia untuk mereposisi aset, mengalihkan pasokan, dan meningkatkan langkah-langkah perlindungan di sekitar lokasi yang tersisa.