Bisnis.com, JAKARTA — PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR), perusahaan keamanan siber, berencana melakukan pemisahan saham 1:2 yang akan menggandakan jumlah saham beredar dari sekitar 6,71 miliar menjadi 13,43 miliar, sambil mengurangi nilai nominal per saham dari Rp25 menjadi Rp12,50.

Proposal ini memerlukan persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan untuk 16 April 2026.

Direktur Utama dan CEO PT ITSEC Asia Patrick Dannacher mengatakan pemisahan saham dirancang untuk menurunkan biaya entry per lot bagi investor, memperluas basis pemegang saham CYBR, dan memperkuat likuiditas perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Dengan cybersecurity makin diakui sebagai infrastruktur nasional yang kritis, kata Patrick, perusahaan melihat basis investor yang lebih luas sebagai langkah alami dalam membangun kedalaman pasar jangka panjang untuk sektor keamanan digital Indonesia.

Penyesuaian juga berlaku untuk Waran Seri I CYBR (CYBR-W), yang juga akan dikalibrasi ulang secara proporsional: jumlah waran beredar akan menggandakan dari sekitar 240 juta menjadi 480 juta, dan harga pelaksanaan akan disesuaikan dari Rp400 menjadi Rp200 per waran, mempertahankan nilai ekonomi yang setara bagi pemegang waran.

“Seiring dengan matangnya sektor cybersecurity dan AI Indonesia, kami ingin lebih banyak investor, dari peserta retail hingga mitra institusional, memiliki titik masuk yang mudah dijangkau ke dalam perusahaan,” kata Patrick dikutip Selasa (10/3/2026).

Bursa Efek Indonesia telah memberikan persetujuan awal untuk pemisahan saham melalui suratnya tertanggal 24 Februari 2026. RUPSLB pada 16 April 2026 akan memerlukan kuorum minimal dua-pertiga dari total saham yang telah diterbitkan dan suara supermajoritas lebih dari dua-pertiga saham yang hadir atau diwakili. Jika disetujui, saham dengan nilai nominal baru diharapkan mulai diperdagangkan pada 26 Mei 2026.

Perusahaan telah mengkonfirmasi bahwa tidak ada tindakan korporat lainnya yang mempengaruhi jumlah saham atau struktur modal yang direncanakan dalam enam bulan sejak tanggal efektif pemisahan saham.

Sebelumnya, Patrick mengatakan bahwa klausul ART yang mewajibkan Indonesia berkonsultasi dengan AS sebelum menandatangani perjanjian perdagangan digital baru menunjukkan bahwa isu keamanan siber kini naik kelas menjadi salah satu pilar utama hubungan ekonomi kedua negara.

“Keamanan siber tidak hanya menjadi perhatian antara Indonesia dan Amerika Serikat, juga oleh negara lain. Seperti yang tertulis dalam perjanjian itu maka Anda akan tahu bahwa keamanan siber sangatlah penting” ujarnya.

Dalam ART, Indonesia berkomitmen melindungi infrastruktur vital dan menerapkan praktik terbaik keamanan siber sedini mungkin di perusahaan serta bekerja sama dengan AS untuk menghadapi tantangan siber.

Patrick menilai, mandat ini akan mendorong perusahaan—baik BUMN, swasta besar, hingga pelaku usaha sektor kritikal—untuk mengadopsi standar keamanan yang lebih ketat dan konsisten. “Dan menurut saya, di situlah peran kita [perusahaan keamanan siber] dan di situlah kita bisa membantu,” kata Patrick.