PAPUA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkap data terbaru terkait insiden baku tembak di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Natalius menyebut jumlah korban meninggal dunia kini mencapai 15 orang dan 7 orang lainnya luka-luka, termasuk anak-anak.

“Setelah dirangkumkan, maka ditemukan 15 orang meninggal dunia dan 7 orang luka-luka,” ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2026).

Menurut Pigai, data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, mulai dari pemerintah daerah hingga tim di lapangan. Namun angka tersebut masih berpotensi berkembang seiring pendalaman fakta.

Pigai menegaskan, peristiwa yang terjadi pada Selasa, 14 April 2026 itu harus segera diungkap secara terang benderang. Pigai bahkan menyebut masyarakat di lokasi sebenarnya sudah mengetahui siapa pelaku penyerangan.

“Peristiwa terjadi siang hari, pelakunya sudah tahu. Mereka yang menjadi korban tahu, masyarakat di lokasi juga tahu. Jadi tidak usah bermain opini,” tegasnya.

Pigai mendesak pihak yang bertanggung jawab untuk segera mengakui dan menjalani proses hukum. Jika tidak, kasus ini bisa menjadi catatan buruk bagi Indonesia di mata dunia. Selain itu, Natalius Pigai juga menegaskan pemerintah akan mengambil alih penanganan kasus penembakan warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Pigai secara terbuka menyatakan tidak ingin lembaga lain seperti Komnas HAM, LSM, atau civil society mendahului proses investigasi. “Saya tidak mau NGO, LSM, civil society, agama, atau Komnas HAM turun melakukan penyelidikan lebih dulu,” katanya.

Lihat video: OLAH TKP PENEMBAKAN PILOT DAN CO-PILOT DI PAPUA



Menurut Pigai, hal ini dilakukan agar penanganan kasus tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi isu yang merugikan citra Indonesia. Pigai juga mengingatkan bahwa jika kasus ini masuk ke ranah penyelidikan Komnas HAM, maka berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang berdampak luas, termasuk sorotan internasional.

“Tidak usah bermain opini. ‘Bukan kami’, ‘oleh dia’, ‘oleh mereka’, itu tidak usah,” tegasnya.

Pigai menilai, keterbukaan sangat diperlukan agar kasus ini tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Pigai menilai, jika pelaku tidak diungkap ke publik, maka citra Indonesia di mata internasional akan terganggu.

“Maka sejak awal Kementerian HAM mengambil alih untuk menjadikan peristiwa ini sebagai atensi paling serius. Kami tidak mau ini menjadi bom waktu yang bisa meledak,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah mengaku terkejut mengetahui Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan penyerangan di wilayah Puncak Provinsi Papua Tengah.

Hal ini disampaikan Pejabat Sementara Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Puncak Nemu Tabuni usai mengikuti rapat koordinasi antara Pemprov Papua Tengah, Pemkab dan DPRDK Puncak serta Kapolda Papua Tengah dengan Kogabwilhan III, di Mako Kogabwilhan III Timika, Papua Tengah.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin Pangkogabwilhan III, Letjen TNI Lucky Avianto, Pangkoops Habema Mayjen TNI Yudha Airlangga, Gubernur Meki Fritz Nawipa dan Kapolda Papua Tengah Brigjen Polisi Jermias Rontini, ditunjukan sejumlah bukti yang secara gamblang memperlihatkan bahwasanya KKB yang melakukan penyerangan, bukan TNI, seperti isu yang tersebar di media sosial akhir-akhir ini.

“Bahkan, diperoleh fakta menarik, di mana sesama anggota KKB saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, terkait tragedi berdarah tersebut,” ucapnya.

Berdasarkan fakta yang dihimpun, terdapat 2 peristiwa berbeda di 14 April 2026. Peristiwa pertama terjadi di Desa Kembru, di mana personel TNI diserang terlebih dahulu oleh KKB. Meski demikian TNI berhasil melumpuhan 4 anggota mereka berikut barang bukti berupa senjata rakitan dengan berbagai jenis amunisi, busur, parang, kampak, alat komunikasi serta bendera opm.

Peristiwa kedua berlokasi di Desa Jigiunggi Minika yang berjarak 7 kilometer dari lokasi pertama, di mana personel TNI menerima laporan seorang anak kecil yang luka tembak, dan hingga saat ini kejadian tersebut masih dalam pendalaman untuk memastikan siapa pelaku penembakan sebenarnya.

Nemu Tabuni mengajak KKB untuk bersama-sama menjaga masyarakat agar hidup damai, sejahtera, supaya warga tenang dan anak-anak sebagai generasi penerus masa depan papua, dapat kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

Mewakili pemkab dan masyarakat Puncak Provinsi Papua Tengah, Nemu Tabuni mengingatkan KKB bahwasanya korban kekerasan sejatinya adalah keluarga mereka sendiri, dan meminta kelompok kriminal tersebut untuk memghentikan seluruh aksi kekerasan di Tanah Papua.