Jakarta, CNBC Indonesia — Ada sebuah fakta sejarah kelam tentang hubungan manusia dan harimau di Jakarta (dahulu Batavia).

Ratusan tahun lalu, harimau Jawa di Indonesia bukanlah satwa yang dilindungi, melainkan dianggap sebagai ancaman bagi warga. Hal itu memicu perburuan besar-besaran, melibatkan hingga 800 orang pemburu, yang pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap kepunahan harimau Jawa.

Salah satu perburuan terjadi di Jakarta (dahulu Batavia) sebagai respons atas berkeliarannya hewan buas tersebut di jalanan kota.

Kisah teror Harimau di Jakarta

Seperti disebutkan di atas, ratusan tahun lalu, Jakarta masih berupa hutan lebat. Hanya sebagian kecil wilayah yang dihuni manusia. Sementara sisanya dipenuhi oleh satwa liar, termasuk harimau Jawa.

Dalam kondisi seperti itu, penduduk tidak hanya hidup di bawah tekanan sistem kolonialisme, tetapi juga menghadapi ancaman nyata dari harimau yang berkeliaran bebas.

Sejarawan Peter Boomgaard dalam bukunya Frontiers of Fear (2001) mencatat, dalam kurun waktu antara 1633 hingga 1687, atau tiga dekade pertama kekuasaan VOC, terdapat setidaknya 30 laporan tentang orang yang dibunuh atau diserang harimau.

Kebanyakan serangan terjadi di sekitar kebun tebu, yang kala itu menjadi habitat populer harimau. Selain rimbun dan tersembunyi, ladang tebu juga kerap menjadi tempat berkeliarannya makanan harimau, yakni babi.

Pada 1644, seorang warga China diceritakan tewas diserang dari belakang oleh harimau saat berburu bersama beberapa tentara di siang hari. Namun, serangan tidak hanya terjadi di ladang.

Di kawasan terbuka seperti jalanan, harimau juga berkeliaran. Tahun 1659, Boomgaard mencatat 14 orang menjadi korban serangan harimau di Ancol dalam waktu hampir bersamaan.

"Mereka diserang, dan ada yang diseret dari jalanan ke hutan. Rekan-rekannya yang masih selamat melepaskan beberapa tembakan hingga harimau melepaskan korban," tulis Boomgaard.

Tak hanya menyerang warga lokal, harimau juga mengincar orang Eropa. Korban pertama dari kalangan Eropa yang tercatat namanya adalah Louis van Brussel. Dia tewas diterkam harimau pada tahun 1668.

Tentu, catatan Boomgaard hanya gunung es. Di luar sana, masih banyak orang jadi korban serangan harimau yang tidak tercatat. Atas situasi yang semakin mengancam ini, pemerintah kolonial pun mengambil tindakan. Perburuan harimau digelar sebagai langkah perlindungan bagi penduduk dan pekerja di sekitar Jakarta.

Pemerintah Turun Tangan

Sejarawan Hendrik E. Niemeijer dalam Batavia, Masyarakat Kolonial Abad XVII (2012) mencatat pada tahun 1644, VOC pernah mengerahkan sekitar 800 orang untuk memburu harimau. Hewan-hewan buas itu kemudian dibunuh dan bangkainya dipamerkan di depan Balai Kota, yang kini berada di kawasan Kota Tua, Jakarta.

Tak hanya melibatkan pasukan resmi, VOC juga mengajak masyarakat sipil untuk ikut serta dalam perburuan. Sebagai imbalannya, VOC memberikan hadiah uang tunai yang jumlahnya bervariasi. Alias tergantung pada ukuran dan tingkat keganasan harimau yang ditangkap.

Menurut catatan sejarawan Peter Boomgaard, untuk harimau biasa hadiah yang diberikan sekitar 10 ringgit. Nominal ini cukup untuk memenuhi kebutuhan beras satu keluarga selama setahun.

Insentif ini mendorong banyak orang melakukan perburuan secara mandiri demi meraih keuntungan. Akibatnya, populasi harimau menyusut drastis. Boomgaard mencatat setiap tahun lebih dari 50 harimau terbunuh hanya di sekitar Batavia.

Populasi harimau yang semakin terdesak akhirnya bermigrasi ke wilayah lain yang masih berhutan, seperti Banten dan Bogor (dahulu Buitenzorg).

Namun, perburuan tak berhenti di Jakarta. Di berbagai wilayah Jawa, perburuan harimau juga berlangsung secara masif, terutama dengan alasan keamanan penduduk.

Dalam riset berjudul "The Last Tiger in East Java: Symbolic Continuity in Ecological Change" (1995) antropolog R. Wessing menjelaskan, perburuan harimau disebabkan oleh perubahan peta ekonomi di Jawa. Masifnya pembukaan hutan untuk keperluan perkebunan dan ekonomi kolonial memicu gesekan antara hewan buas itu dan manusia.

Akibatnya, konflik pun tak terelakkan. Harimau menyerang ternak dan manusia dengan rata-rata korban jiwa mencapai 2.500 orang per tahun. Demi alasan keamanan, manusia lantas berburu harimau.

Alhasil, perburuan yang berlangsung selama bertahun-tahun membuat populasi harimau, khususnya harimau Jawa, menurun drastis. Pada 1940, diperkirakan hanya tersisa 200-300 ekor. Jumlah ini terus menyusut hingga harimau Jawa dinyatakan punah pada 1980-an.

Jakarta, CNBC Indonesia - Era kolonialisme VOC alias Vereenigde Oostindische Compagnie di Indonesia menyimpan banyak kisah sejarah yang bisa menjadi pembelajaran politik saat ini, terutama terkait pentingnya menghilangkan kesewenang-wenangan saat berkuasa.

Kisah sejarah terkait itu kesewenang-wenangan itu pernah dilakukan seorang pejabat VOC di tanah Jakarta. Kisah hidupnya penuh kontroversi karena sering membuat kebijakan yang tidak pro-rakyat hingga akhir hidupnya diacuhkan oleh warganya sendiri. Tak ada satupun masyarakat yang mau mengurus jasadnya.

Nama pejabat kontroversial itu adalah Qiu Zuguan. Ia merupakan kepala lembaga Boedelkamer. Lembaga ini bertugas mengurus harta peninggalan orang-orang Tionghoa di Batavia (kini Jakarta). Jabatannya memang tak sementereng Gubernur Jenderal VOC tapi sangat strategis karena langsung berhadapan dengan warga.

Pada era kepemimpinannya, banyak warga Tionghoa yang kembali ke negeri asal sambil membawa aset mereka. Tugas Qiu adalah menarik pajak dari aset yang dibawa itu. Dia juga berwenang mengurus ahli waris maupun peninggalan yang ditinggalkan di Jakarta.

Sejarawan Leonard Blusse dalam The Chinese Annals of Batavia (2018) menulis, sejak menjabat pada 1715, Qiu kerap membuat rakyat sengsara lewat kebijakan-kebijakan pajaknya. Hampir semua aktivitas dikenakan pajak atau pungutan.

Di antaranya ialah pungutan bagi masyarakat yang ingin menggelar pernikahan. Warga Tionghoa yang hendak menggelar upacara pernikahan wajib membayar pajak.

Beban serupa juga terjadi ketika seseorang meninggal. Keluarga harus membayar pungutan berdalih sertifikat kematian, meskipun sedang berduka.

Tak heran bila masyarakat, khususnya warga Tionghoa, memendam rasa benci pada Qiu. Sebagai catatan, pada era VOC memang orang-orang Tionghoa jadi kelompok yang paling sering diperas pajak untuk hal-hal pribadi.

Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik (2008) menyebut mereka bahkan dikenakan pajak kepala dan kuku. Bila menolak membayar, ancamannya adalah denda 25 gulden atau hukuman penjara.

Meski tercekik, warga hanya bisa patuh pada aturan itu jika tidak ingin mendapat konsekuensi penjara.

Namun, ketika Qiu meninggal pada Juli 1721, kesempatan untuk melampiaskan kekesalan muncul di benak warga. Lazimnya, pejabat atau tokoh terkenal diantar dengan hormat ke pemakaman, tetapi hal itu tidak berlaku bagi Qiu. Tak seorang pun mau mengangkat petinya.

"Alhasil, peti mati berisi jasad Qiu diletakkan begitu saja di tengah jalan karena tidak ada orang mau mengangkatnya sampai kuburan," tulis Leonard Blusse.

Keluarganya pun kebingungan. Berbagai bujukan agar warga mau mengantar jasadnya ditolak mentah-mentah. Pada akhirnya, mereka terpaksa menyewa warga lokal untuk mengusung peti Qiu ke liang lahat. Meski sudah terkubur, kenangan pahit akibat kebijakan menyengsarakan Qiu tetap melekat kuat di ingatan rakyat.

Jejak sejarah masih terasa kental di Kampung Arab Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Sejak abad ke-18, kawasan tersebut dikenal sebagai pusat komunitas Arab yang menetap dan membentuk warna tersendiri di kota yang dulu bernama Batavia ini. Menelusuri gang-gang kecil di Pekojan seperti membuka lembaran kisah lama yang masih bertahan di tengah hiruk-pikuk Jakarta.

Bangunan-bangunan tua dengan arsitektur khas, rumah-rumah lama, serta tradisi yang masih dijaga warga menjadikan Pekojan bukan sekadar kawasan hunian, melainkan ruang hidup yang menyimpan jejak sejarah Jakarta, terutama komunitas Muslim, dari masa ke masa.