Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim akan memasuki babak baru, usai masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan, rancangan regulasi itu direncanakan mulai dibahas pada kuartal III atau kuartal IV tahun ini.

“Paling tidak sudah bisa masuk ke dalam Badan Keahlian Dewan untuk dibuat rancangan undang-undangnya,” kata Eddy, saat ditemui usai menghadiri Katadata ESG Forum: ESG untuk Akselerasi Dekarbonisasi dan Bisnis Hijau di Jakarta, Senin (6/4).

Tak hanya RUU Pengelolaan Perubahan Iklim, Eddy mengatakan, lembaga legislatif negara juga akan mengebut proses penyusunan RUU Energi Baru dan Terbarukan, revisi UU Minyak dan Gas yang telah tertunda 12 tahun, serta revisi UU Ketenagalistrikan agar mampu menunjang proses transisi energi.

RUU Perubahan Iklim, akan memuat sejumlah hal, termasuk upaya mitigasi dan adaptasi iklim, serta sanksi bagi aktivitas yang tidak selaras dengan komitmen iklim.

RUU Perubahan Iklim Memperkuat SNDC

Eddy juga mengatakan, target-target yang telah ditetapkan dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, serta regulasi terkait sampah dan aspek lingkungan lainnya akan dikuatkan dalam RUU ini.

“Biasanya kan ada payung hukumnya dulu yang besar, setelah itu peraturan turunan. Tetapi sekarang ini mungkin kita menguatkan peraturan-peraturan turunan yang sudah ada,” ucap Eddy.

Pada Februari lalu, Badan Legislasi DPR RI memutuskan untuk menunda harmonisasi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dengan pertimbangan kehati-hatian agar tidak tumpang tindih dalam sistem hukum nasional. Komisi XII DPR RI turut memberi usulan agar prosesnya diintegrasikan dalam revisi UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara yuridis, UU 32/2009 berada di posisi kumulatif terbuka sehingga memungkinkan revisi komprehensif. Usulan ini dianggap kontekstual, terlebih isu perubahan iklim dan lingkungan hidup saling berkaitan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelola Perubahan Iklim dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Hal itu dia sampaikan dalam acara Diskusi Media bertajuk 'Refleksi Akhir Tahun 2025' di Jakarta, Senin (29/12/2025). Menurutnya, RUU itu penting karena saat ini Indonesia telah memasuki krisis iklim.
"Kita juga melakukan revisi terhadap undang-undang ketenagalistrikan dan sudah masuk di dalam Prolegnas Prioritas tahun 2026 yaitu Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim," ujar Eddy.
Menurutnya, krisis iklim merupakan bagian dari dampak penggunaan energi fosil yang begitu besar. Eddy mengatakan, krisis iklim membuat cuaca pun tak menentu.
Imbasnya, kata dia, curah hujan berlebihan pun bisa menimbulkan bencana alam. Bencana itu seperti banjir hingga tanah longsor.
"Oleh karena itu kemarin kita lihat curah hujan yang begitu besar di Sumatera, di Jawa Tengah, di Bali sehingga menyebabkan bencana yang tidak kecil dampaknya baik itu terhadap manusia maupun terhadap infrastruktur dan perekonomian yang ada," jelas Eddy.
Dalam kesempatan terpisah, Eddy menuturkan UU Pengelolaan Perubahan Iklim akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan mencegah meluasnya dampak perubahan iklim secara terkoordinasi dan sinergis.
"Kami mendorong UU Pengelolaan Perubahan Iklim secara spesifik menegaskan komitmen negara dalam mencegah dampak perubahan iklim dengan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan penegakan hukum yang tegas terhadap segala bentuk perusakan lingkungan," ucap Eddy beberapa waktu lalu.
Waketum PAN ini juga mendorong agar UU Pengelolaan Perubahan Iklim memberikan landasan hukum yang jelas dan tegas bagi koordinasi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menghadapi perubahan iklim.
"Menangani perubahan iklim membutuhkan langkah taktis, koordinatif dan responsif dan tidak boleh ada hambatan birokrasi. Karena itu kami melalui UU ini kami mendorong koordinasi yang lebih baik antar kementerian dan antara pusat dan daerah," katanya.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan mekanisme pengawasan (monitoring) dan perlindungan integritas pasar karbon Indonesia akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim.

"Mekanisme perlindungan ini terus kami siapkan. Ini akan menjadi bagian dari RUU Perubahan Iklim dan kami berusaha mengaturnya di RUU tersebut," ujar Deputi Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Ary Sudijanto, seperti dikutip Antara.

Ary mengatakan mekanisme tersebut mencakup langkah-langkah untuk menjaga integritas karbon, serta sanksi atas pelanggaran, termasuk tindakan penipuan yang dapat memengaruhi nilai karbon Indonesia, terutama di pasar karbon sukarela.

“Jika sudah di tingkat undang-undang, sanksi bisa dikenakan. Dalam peraturan pemerintah (PP), sanksi tidak dapat diatur,” ujarnya.

Sambil menunggu penyusunan dan pembahasan RUU Perubahan Iklim, Ary menyatakan, pemerintah terus menjaga integritas karbon, termasuk lewat kerja sama dengan badan-badan internasional seperti Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM).

Indonesia dan ICVCM menandatangani telah nota kesepahaman (MoU) selama High-Level Breakfast Roundtable di Sustainable Business COP30 (SBCOP) di São Paulo, Brasil, pada Sabtu (8/11), menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Brasil.

“Jadi, harapannya setelah standar integritas tinggi ditetapkan, perlindungan juga akan disertakan. Ini adalah langkah awal,” ujarnya.

RUU Perubahan Iklim telah secara resmi dimasukkan di antara 67 RUU yang disetujui oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

Sebelumnya, Ary optimistis Indonesia dapat mengatasi dampak perubahan iklim jika semua pihak berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasinya, seperti dekarbonisasi industri.

Pemerintah melakukan langkah-langkah yang berkelanjutan untuk menetapkan perlindungan integritas karbon, mempercepat pengakuan hutan adat, dan memfasilitasi perdagangan karbon sukarela sebagai bagian dari strategi aksi iklim negara tersebut.

RUU Perubahan Iklim Jadi Prioritas

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim resmi didorong masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini.

Salah satu poin penting dalam RUU tersebut adalah pembentukan badan khusus pengelolaan perubahan iklim. Badan tersebut dirancang menjadi lembaga integrator kebijakan lintas kementerian dan lembaga, yang selama ini berjalan secara terpisah.

"Karena kita tahu bahwa masalah perubahan iklim ini kebijakannya ada di berbagai kementerian dan lembaga. Jadi diperlukan sebuah badan yang nanti akan menjadi integrator dari berbagai aspek yang memang ada di kementerian dan lembaga,” kata Eddy usai Rapat Paripurna di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9). Eddy mengatakan masuknya RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dalam Prolegnas menunjukkan hal ini menjadi salah satu aksi nyata untuk menanggapi ancaman perubahan iklim yang semakin serius.

Menurutnya, payung hukum yang kuat dalam bentuk legislasi diperlukan agar penanganan perubahan iklim berjalan terarah. Ia menekankan RUU ini tidak hanya menegaskan komitmen, tetapi juga akan menghadirkan mekanisme perencanaan, pengelolaan, pengawasan, hingga tindakan hukum yang berhubungan dengan isu iklim.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mendorong inisiasi RUU Pengelolaan Perubahan Iklim untuk memperkuat dasar hukum dalam menghadapi krisis iklim.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan pentingnya upaya menghadapi krisis iklim sebagai prioritas nasional. Di antara upaya itu adalah Fraksi PAN DPR RI mengusulkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.

“Kami terus memperjuangkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini merupakan awal dari perjalanan Legislatif untuk memiliki regulasi sebagai dasar hukum kita melakukan aksi iklim. Tentu menghadapi ancaman krisis iklim yang semakin terasa, kita akan perjuangkan RUU ini untuk bisa disahkan secepatnya,” kata Eddy, dalam keterangan tertulis, Senin (13/10/2025).

Keberadaan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim diharapkan dapat memperkuat kebijakan pengelolaan perubahan iklim terutama dalam aspek Policy Clarity, Policy Consistency dan Policy Coordination.

Sebelumnya, Eddy juga berharap hadirnya satu otoritas tunggal yang memiliki mandat lintas sektor agar kebijakan transisi energi dan mitigasi krisis iklim dapat berjalan terpadu.

“Langkah ini penting agar Indonesia memiliki instant credibility di mata dunia untuk serius menghadapi dampak krisis iklim sekaligus membuka peluang ekonomi dan pembiayaan baru dari investasi maupun komitmen global menghadapi perubahan iklim,” kata Eddy dikutip Antara, Minggu (12/10/2025).

Anggota Komisi XII DPR RI ini menilai kehadiran lembaga tersebut diperlukan lantaran dampak perubahan iklim kini semakin terasa di Indonesia.

"Mulai dari anomali iklim, banjir besar yang terjadi di berbagai tempat, indeks kualitas udara yang buruk hingga masalah sampah. Di sisi lain, upaya percepatan transisi energi belum memaksimalkan potensi energi terbarukan di Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, pengelolaan energi dan penanganan perubahan iklim di Indonesia menghadapi persoalan mendasar di tingkat kebijakan.

Ia menyebut adanya tiga tantangan utama yang perlu segera dibenahi, yakni policy coordination, policy clarity, dan policy consistency. Eddy juga menyoroti masih tumpang tindihnya koordinasi antarkementerian dalam pengembangan ekonomi karbon.

“Untuk masuk ke sektor karbon, pelaku usaha harus berurusan dengan empat kementerian koordinator dan dua belas kementerian teknis. Oleh karena itu perlu upaya khusus untuk menjadi pemimpin global di bidang iklim, sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo” ujarnya.