Bisnis.com, JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menjadi salah satu sumber pembiayaan utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan bunga yang relatif rendah dan syarat yang lebih ringan dibanding kredit komersial biasa, KUR kerap dipilih masyarakat untuk menambah modal usaha, memperluas bisnis, hingga membeli peralatan produksi.

Namun dalam praktiknya, tidak semua pengajuan KUR bisa langsung disetujui oleh pihak bank. Banyak calon debitur harus menerima kenyataan bahwa pengajuan pinjaman mereka ditolak meski merasa telah memenuhi persyaratan.

Penolakan tersebut umumnya terjadi karena berbagai faktor, mulai dari masalah administrasi, kondisi usaha yang dinilai belum layak, hingga riwayat kredit yang bermasalah. Karena itu, penting bagi pelaku UMKM memahami proses penilaian bank agar peluang pencairan dana KUR menjadi lebih besar.

KUR Ditujukan untuk UMKM Produktif

KUR merupakan fasilitas pembiayaan modal kerja maupun investasi yang diberikan kepada pelaku usaha produktif berskala mikro, kecil, dan menengah. Program ini ditujukan bagi masyarakat yang memiliki usaha layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan yang cukup untuk mengakses kredit perbankan biasa.

Program KUR dapat diakses oleh seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki usaha aktif dan produktif. Pemerintah bersama perbankan juga menyediakan berbagai jenis KUR sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, hingga KUR khusus untuk sektor tertentu dan penempatan pekerja migran Indonesia.

Melalui program tersebut, pemerintah berharap akses pembiayaan UMKM menjadi lebih luas sehingga mampu meningkatkan daya saing usaha sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.

Proses Pengajuan KUR Tidak Instan

Banyak masyarakat mengira pengajuan KUR dapat langsung cair dalam waktu singkat. Padahal, bank tetap melakukan proses analisis dan verifikasi sebelum memutuskan apakah calon debitur layak menerima pembiayaan atau tidak.

Secara umum, proses pengajuan KUR membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 14 hari kerja. Dalam periode tersebut, pihak bank akan memeriksa kelengkapan dokumen, melakukan survei lapangan, hingga menilai kemampuan pembayaran calon debitur.

Dari proses itu biasanya mulai terlihat apakah pengajuan berpotensi disetujui atau justru mengarah pada penolakan.

Ciri-ciri Pengajuan KUR Ditolak

Meski pihak bank jarang menyampaikan penolakan secara langsung di awal proses, ada beberapa tanda yang biasanya muncul ketika pengajuan KUR berpotensi tidak disetujui.

1. Tidak Ada Follow Up dari Pihak Bank

Setelah pengajuan dilakukan, bank umumnya akan menghubungi calon debitur jika dokumen dinilai lengkap dan layak diproses. Jika dalam beberapa hari tidak ada telepon atau pemberitahuan lanjutan, bisa jadi pengajuan belum diprioritaskan atau terkendala administrasi.

2. Proses Survei Terlihat Tidak Serius

Survei usaha menjadi tahapan penting dalam penilaian KUR. Jika petugas bank terlihat kurang mendalami usaha, tidak banyak bertanya, atau survei dilakukan sangat singkat tanpa tindak lanjut, hal tersebut dapat menjadi pertanda pengajuan berpotensi ditolak.

3. Tidak Diminta Melengkapi Dokumen Tambahan

Biasanya bank akan meminta tambahan dokumen seperti surat izin usaha, foto usaha, hingga pembukaan rekening tabungan jika pengajuan masuk tahap lanjutan. Jika tidak ada permintaan tambahan sama sekali, kemungkinan proses pengajuan tidak dilanjutkan.

4. Tidak Ada Undangan Tanda Tangan Akad Kredit

Tahap akhir pengajuan KUR adalah penandatanganan Perjanjian Kredit (PK). Jika calon debitur tidak dipanggil ke bank untuk akad kredit, maka besar kemungkinan pengajuan belum disetujui atau ditolak.

Penyebab Pengajuan KUR Ditolak

Ada sejumlah faktor yang membuat pengajuan KUR gagal cair. Penolakan biasanya dilakukan bank setelah menilai kondisi usaha, kemampuan finansial, dan kelengkapan administrasi calon debitur.

1. Usaha Belum Memenuhi Syarat

Bank biasanya mensyaratkan usaha sudah berjalan minimal enam bulan. Selain itu, usaha harus produktif, aktif, dan memiliki potensi berkembang.

2. Dokumen Administrasi Tidak Lengkap

KTP, KK, surat izin usaha, hingga dokumen pendukung lainnya wajib lengkap dan valid. Data yang tidak sesuai atau dokumen kurang lengkap dapat menghambat proses pengajuan.

3. Memiliki Riwayat Kredit Buruk

Riwayat kredit menjadi salah satu faktor paling menentukan. Jika calon debitur memiliki tunggakan pinjaman, kredit macet, atau skor kredit rendah di SLIK OJK, peluang pengajuan KUR disetujui akan lebih kecil.

4. Pendapatan Dinilai Tidak Mampu Membayar Cicilan

Bank akan menghitung kemampuan membayar calon debitur berdasarkan omzet usaha dan pengeluaran rutin. Jika cicilan dianggap terlalu berat dibanding pendapatan, pengajuan bisa ditolak.

5. Terlalu Banyak Pinjaman Aktif

Calon debitur yang masih memiliki banyak cicilan aktif, termasuk pinjaman online atau kredit konsumtif lainnya, biasanya akan lebih sulit mendapatkan persetujuan KUR.

6. Jaminan Tidak Memenuhi Ketentuan

Untuk beberapa jenis KUR, bank meminta jaminan tambahan. Jika nilai jaminan kurang memadai atau dokumen kepemilikannya bermasalah, pengajuan dapat ditolak.

7. Tujuan Penggunaan Dana Tidak Jelas

Bank ingin memastikan dana KUR digunakan untuk kebutuhan usaha produktif. Jika tujuan penggunaan dana tidak rinci atau terindikasi untuk kebutuhan konsumtif, pengajuan berisiko ditolak.

8. Hasil Survei Usaha Tidak Sesuai

Penolakan juga bisa terjadi apabila hasil survei lapangan tidak sesuai dengan data yang diajukan, misalnya usaha ternyata tidak aktif, omzet tidak sesuai, atau lokasi usaha sulit diverifikasi.

Persiapan Matang Bisa Memperbesar Peluang Disetujui

Agar peluang pengajuan KUR lebih besar, pelaku UMKM perlu memastikan seluruh dokumen lengkap dan usaha benar-benar aktif berjalan. Menjaga riwayat kredit tetap bersih juga menjadi hal penting karena bank sangat mempertimbangkan catatan pinjaman sebelumnya.

Selain itu, calon debitur sebaiknya mampu menjelaskan rencana penggunaan dana secara rinci dan realistis. Semakin jelas tujuan penggunaan modal, semakin besar pula tingkat kepercayaan bank terhadap usaha yang dijalankan.

Program KUR pada dasarnya memang dirancang untuk membantu UMKM berkembang. Namun pihak bank tetap harus memastikan dana yang disalurkan tepat sasaran dan memiliki risiko kredit yang rendah. Karena itu, memahami proses dan penyebab penolakan menjadi langkah penting sebelum mengajukan pinjaman usaha.

Bisnis.com, JAKARTA - Pinjaman online (pinjol) sering menjadi jalan keluar saat kebutuhan mendesak datang. Namun, di balik kemudahannya, bunga tinggi dan denda bisa membuat utang cepat menumpuk jika tidak dikelola dengan baik.

Banyak orang akhirnya terjebak dalam siklus yang justru memperburuk kondisi finansial. Untuk keluar dari situasi ini, dibutuhkan strategi yang tepat sekaligus pemahaman tentang riwayat kredit melalui SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan.

Strategi Melunasi Utang Pinjol yang Menumpuk

Melunasi utang pinjol tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi perlu langkah yang terarah. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memahami kondisi utang secara menyeluruh. Catat semua pinjaman yang dimiliki, mulai dari jumlah pokok, bunga, hingga jatuh tempo. Dari sini, Anda bisa melihat beban sebenarnya dan menentukan prioritas pembayaran.

Langkah berikutnya adalah membuka komunikasi dengan pihak pemberi pinjaman. Meski sering dihindari karena rasa takut, komunikasi justru bisa membuka peluang untuk mendapatkan keringanan, seperti penjadwalan ulang atau skema pembayaran yang lebih ringan. Jika memungkinkan, lakukan negosiasi agar beban bunga atau denda dapat dikurangi.

Selain itu, penting untuk mencari cara meningkatkan pemasukan. Pendapatan tambahan, sekecil apa pun, dapat membantu mempercepat pelunasan utang. Di sisi lain, pengeluaran juga perlu dikontrol agar dana yang tersedia bisa difokuskan untuk membayar kewajiban.

Dalam menentukan prioritas, utang dengan bunga tertinggi sebaiknya didahulukan. Cara ini efektif untuk mencegah jumlah utang terus membengkak akibat akumulasi bunga.

Salah satu metode yang banyak digunakan untuk melunasi utang adalah debt snowball, yang dipopulerkan oleh Dave Ramsey. Metode ini dilakukan dengan melunasi utang dari nominal paling kecil terlebih dahulu, sambil tetap membayar cicilan minimum utang lainnya.

Pendekatan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga psikologis. Ketika satu per satu utang berhasil dilunasi, motivasi akan meningkat sehingga Anda lebih konsisten dalam menyelesaikan kewajiban berikutnya.

Apa Itu SLIK OJK dan Fungsinya

SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) adalah sistem yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mencatat riwayat kredit masyarakat. Data ini digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan seseorang dalam mengajukan pinjaman.

Bagi individu, SLIK penting untuk:

• Mengetahui status kredit (lancar atau bermasalah)
• Memastikan tidak ada data pinjaman yang tidak dikenali
• Menjadi bahan evaluasi sebelum mengajukan kredit baru

Cara Cek SLIK OJK Secara Online

Pengecekan SLIK kini bisa dilakukan dengan mudah tanpa harus datang ke kantor. Prosesnya cukup sederhana:

1. Akses situs resmi iDeb OJK
2. Isi data diri sesuai identitas
3. Ajukan permohonan dan dapatkan nomor antrean
4. Tunggu hasil yang biasanya dikirim maksimal 1 hari kerja

Perlu diingat, layanan ini tidak dipungut biaya. Jika ada pihak yang meminta bayaran, sebaiknya dihindari.

Menghadapi utang pinjol memang tidak mudah, tetapi dengan langkah yang tepat dan konsisten, kondisi keuangan bisa kembali terkendali. Kunci utamanya adalah memahami situasi, mengatur strategi pembayaran, serta tidak ragu mencari solusi seperti negosiasi atau tambahan penghasilan. Di sisi lain, memantau riwayat kredit melalui SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan juga penting agar Anda bisa mengambil keputusan finansial yang lebih bijak ke depannya.

FAQ

1. Apakah utang pinjol bisa diselesaikan jika sudah menumpuk?

Bisa. Dengan strategi yang tepat seperti negosiasi, pengaturan prioritas, dan disiplin pembayaran, utang tetap dapat dilunasi secara bertahap.

2. Apa manfaat cek SLIK OJK bagi masyarakat?

SLIK membantu mengetahui riwayat kredit, mendeteksi potensi masalah, serta meningkatkan peluang disetujui saat mengajukan pinjaman baru.

3. Apakah proses cek SLIK OJK online aman?

Ya, selama dilakukan melalui layanan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan dan bukan melalui pihak ketiga yang tidak jelas.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menegaskan penilaian kredit tetap menjadi kewenangan pihak bank meski ada pelonggaran SLIK, karena keputusan pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank dalam menjaga kualitas risiko.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan bahwa informasi yang akan ditampilkan dalam laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur.

"Saya seringkali bicara hal yang sama dan saya konsisten akan mengatakan hal yang sama, bahwa biarkan bank yang memutus keputusan kredit. Karena keputusan kredit pada akhirnya adalah tanggung jawab bank dan tanggung jawab pengurus kalau ada apa-apa," kata Nixon menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Secara umum, Nixon mengatakan pihaknya menghormati kebijakan terbaru yang ditetapkan regulator karena lahir dari kebutuhan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta asosiasi perumahan.

Namun, ia menekankan bahwa bank memiliki ruang untuk menilai secara selektif, khususnya terhadap debitur dengan pinjaman di bawah Rp1 juta, apakah merupakan korban sistem atau mencerminkan karakter pembayaran.

Ia mencontohkan apabila seorang debitur memiliki banyak pinjaman kecil dengan kualitas macet, hal tersebut dapat menjadi indikasi perilaku kredit yang berisiko, sehingga tidak serta-merta layak mendapatkan pembiayaan baru.

"Kami dengar bahwa banyak sekali yang di bawah Rp1 juta ini, (punya) lebih dari satu rekening. Jadi, kalau misalnya dia punya 30 rekening, (ada kredit) Rp200 ribu, Rp300 ribu, itu kan di bawah Rp1 juta semua. Tapi semuanya NPL. Apakah orang seperti ini layak? Pertanyaannya kalau (kredit) Rp200 ribu saja tidak dibayar, bagaimana kita kasih ratusan juta? Kalau sudah menyangkut karakter," jelas Nixon.

Ia menambahkan dampak kebijakan pelonggaran SLIK terhadap penambahan debitur KPR subsidi juga masih belum dapat dipastikan.

Nixon pun menegaskan bahwa penilaian tetap harus dilakukan secara kasus per kasus dengan mempertimbangkan data dan profil masing-masing debitur.

"Jadi balik lagi, judgement atau keputusannya biar saja diserahkan ke bank, karena bank mengerti sekali keputusannya harus seperti apa," kata dia.

Sementara itu, Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menambahkan bahwa bahwa dalam praktik perbankan, penilaian kredit mengacu pada prinsip 5C yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition.

SLIK, jelas Setiyo, hanya merupakan salah satu indikator untuk melihat riwayat dan perilaku pembayaran debitur, sehingga tidak bisa menjadi satu-satunya dasar dalam keputusan kredit.

Meskipun riwayat kredit baik, ia mengatakan pengajuan tetap dapat ditolak apabila kapasitas pembayaran tidak memadai, misalnya pendapatan tidak mencukupi untuk membayar angsuran.

Selain itu, aspek kemampuan capital debitur menjadi pertimbangan, yang tercermin dari kemampuan menabung maupun besaran uang muka yang dimiliki.

Faktor agunan juga menjadi aspek penilaian, termasuk lokasi dan tingkat risiko aset, serta kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan bayar debitur ke depan.

"Itu adalah dari sisi risk management. Jadi itu (SLIK) bukan satu-satunya indikator kita melakukan approval kredit," kata Setiyo.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan dua alasan mengapa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya yang berukuran mikro, kecil, ultra mikro dan super mikro kesulitan memperoleh akses pembiayaan.

“Kita selama ini, masih berbasis kolateral atau aset. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Ketika kita mengajukan kredit di bank, pas pertama kali ditanya adalah kolateralnya apa? Artinya, saat ini lending (pemberian dana) itu sebagian besar masih terhalang pada kolateral yang berbasis aset,” ujar Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Djoko Kurnijanto dalam Media Luncheon yang diadakan International Labour Organization (ILO) di Jakarta, Kamis.

Apa yang menjadi masalah, menurut dia, adalah sebagian segmen UMKM, seperti para petani dan peternak, tak memiliki aset untuk digunakan sebagai kolateral.

Walaupun pemerintah telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp300 triliun, tetap bank-bank belum berkenan menyalurkan dana karena ketiadaan aset dari para pengusaha UMKM yang dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan.

Persoalan kedua adalah sebagian UMKM tidak memiliki riwayat kredit, sehingga bank tak menyalurkan dana karena hanya memperoleh informasi minim yang digunakan menjadi bahan pertimbangan untuk menilai kelayakan pemberian kredit.

Karena itu, OJK memiliki model bisnis bernama Pemeringkatan Kredit Alternatif (PKA), yaitu penilaian kredit (credit scoring) yang memberikan profil masyarakat menggunakan data alternatif. Misalnya menggunakan data e-commerce yang bisa dijadikan rujukan bank apakah hendak menyalurkan dana terhadap UMKM tertentu.

“Jadi ketika kemudian seseorang tidak mempunyai credithistory, tidak mempunyai aset, tapi dia punya informasi yang lain, penggunaan telepon, e-commerce, penggunaan utilitas, kemampuan membayar pajak-pajak, itu dapat dirangkaikan untuk menggambarkan profil seseorang,” katanya.

“Jadi ketika seseorang tidak dapat di capture profilnya hanya karena dia tidak mempunyai riwayat kredit, kasihan dong dia, kasihan mereka tidak punya credithistory, kasihan mereka tidak punya aset, akses pembiayaannya (menjadi) berhenti,” kata Djoko.

Adanya PKA dinilai menjadi model bisnis baru yang terbukti di dunia internasional dapat meningkatkan performa dari kredit, mengingat bank dapat menambah informasi dari profil PKA kendati seseorang mempunyai riwayat kredit atau memiliki aset.

“Jadi ketika bank menggabungkan antara credithistory dengan alternatif, itu dapat meningkatkan performa dari bank atau kualitas kredit itu sendiri,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia — Riwayat kredit menjadi penting bagi Anda yang hendak mengajukan pinjaman atau kredit baik itu Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Tanpa Agunan (KTA) atau kartu kredit.

Pihak pemberi pinjaman, bank atau perusahaan multifinance akan melihat riwayat kredit calon nasabahnya sebelum memberikan produk pinjaman. Mereka akan memastikan calon nasabahnya tidak memiliki masalah tunggakan cicilan pinjaman sebelum memberikan produk kredit.

Jika riwayat kredit Anda bermasalah hingga masuk ke daftar blacklist, maka potensi untuk penyetujuan pencairan dana atau kredit akan sangat kecil, bahkan pihak bank mungkin akan menolak permohonan tersebut.

SLIK OJK, Tempat Cek Riwayat Kredit Online

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sistem yang dulunya bernama BI Checking ini menjadi penentu ketika masyarakat ingin mendapatkan layanan finansial khususnya pembiayaan kredit.

Semakin buruk nilai dalam SLIK, seseorang akan sulit atau bahkan tidak bisa mendapatkan kredit dari lembaga keuangan seperti bank hingga multifinance. Terlebih saat ini OJK telah mengatur bahwa pinjaman online P2P Lending menjadi pihak yang wajib lapor SLIK. Dengan demikian, histori pinjaman di dalam P2P Lending juga akan mempengaruhi skor kredit seseorang.

Sebelum aturan tersebut dirilis, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) bahkan menyebut 40% pengajuan KPR ditolak karena skor kredit buruk. Mereka menyebut hal itu disebabkan oleh tunggakan cicilan di pinjol.

Selain itu, OJK juga sempat menyoroti kasus para pencari kerja yang gagal mendapatkan pekerjaan karena terganjal oleh skor kredit di SLIK OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan bahwa data SLIK dapat dilakukan pembaruan apabila peminjam (borrower) telah melakukan pembayaran atau melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebenarnya saat ini pengecekan SLIK dapat dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, seseorang sebaiknya seseorang perlu mengecek skor kredit sebelum mengajukan pinjaman.

Pahami Kategori Skor Kredit Debitur

Skor debitur akan dipengaruhi oleh tingkat kolektibilitas yang ditentukan dari catatan pinjaman sebelumnya. Adapun pembagian sebagai berikut:

• Golongan kredit lancar atau kol 1: debitur memiliki catatan aman, memenuhi kewajiban membayar cicilan setiap bulan serta bunganya hingga lunas tanpa tunggakan.
• Golongan kredit dalam perhatian khusus (DPK) atau kol 2: debitur memiliki catatan menunggak cicilan kredit 1 - 90 hari.
• Golongan kredit tidak lancar atau kol 3: debitur memiliki catatan menunggak cicilan kredit 91 - 120 hari.
• Golongan kredit diragukan atau kol 4: debitur memiliki catatan menunggak cicilan kredit 121 - 180 hari.
• Golongan kredit macet atau kol 5: debitur memiliki catatan menunggak cicilan kredit lebih dari 180 hari atau lebih dari 6 bulan.

Pihak bank dan lembaga keuangan atau perusahaan multifinance biasanya akan menolak pengajuan kredit dari calon debitur yang memiliki riwayat kol 3–5.

Untuk kol 2, sebenarnya sudah masuk ke dalam kategori pengawasan, karena dikhawatirkan sewaktu-waktu bisa masuk ke nonperforming loan (NPL).