Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Beno Prasetio, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja saat menjalankan tugasnya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (15/4). Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan merupakan wujud empati kepada keluarga yang ditinggalkan sekaligus memastikan seluruh hak peserta dapat diterima oleh ahli waris.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyampaikan bahwa perlindungan terhadap pekerja harus benar-benar hadir terutama saat musibah terjadi. Ia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan mengetahui peristiwa tersebut dari pemberitaan media massa pada 16 April dan langsung menindaklanjutinya untuk memastikan status kepesertaan serta hak perlindungan yang dimiliki almarhum.

“Kami menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum Beno Prasetio. Dalam situasi duka seperti ini, BPJS Ketenagakerjaan harus hadir dengan cepat, penuh kepedulian, dan memastikan seluruh hak peserta dapat diterima oleh keluarganya,” ujar Saiful.

Menindaklanjuti informasi media massa tersebut, BPJS Ketenagakerjaan langsung melakukan koordinasi dengan instansi terkait pada 16–17 April 2026 untuk memastikan proses penjaminan, verifikasi, hingga penyelesaian klaim berjalan lancar.

“Tanpa menunggu pengajuan dari keluarga, kami langsung bergerak proaktif. Seluruh proses administrasi diselesaikan dalam satu hari sehingga manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dapat segera diterima oleh keluarga almarhum,” kata Saiful.

Sebagai bentuk perlindungan atas risiko kerja yang dialami peserta, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp281 juta kepada ahli waris almarhum, Sri Suryani, selaku istri almarhum. Santunan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga serta menjadi penopang bagi keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan.

Menurut Saiful, langkah cepat dan proaktif ini merupakan bagian dari komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadirkan layanan yang proaktif, responsif, mudah, dan tepat bagi peserta.

“Bagi kami, perlindungan bukan hanya soal besaran manfaat, tetapi juga kecepatan dan kepastian layanan. Karena itu, kami terus memperkuat layanan proaktif dan one-day service agar hak peserta dapat segera terpenuhi,” ucapnya.

BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan pendampingan khusus kepada ahli waris mengingat Sri Suryani memiliki keterbatasan pendengaran, sehingga seluruh proses layanan dilakukan secara inklusif dan penuh kepedulian.

Saiful juga mengapresiasi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para Pegawai Harian Lepas, termasuk petugas PPSU.

“Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa risiko kerja dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kami mengajak seluruh pekerja, baik formal maupun informal, untuk memastikan diri mereka terlindungi BPJS Ketenagakerjaan agar ketika risiko terjadi, pekerja dan keluarganya tidak menghadapi situasi ini sendirian,” tutupnya.

Hadir di sela kegiatan, Camat Pasar Minggu, Guguk Tri Rahayu, menyampaikan apresiasi atas proaktif dan respons cepat BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan hak keluarga almarhum dapat segera diterima.

“Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan. Saya juga tidak menyangka prosesnya bisa berjalan begitu cepat tanpa bertele-tele. Ini menunjukkan pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja. Ketika terjadi kecelakaan kerja, manfaatnya bisa langsung dirasakan. Saya berharap hal ini terus disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta, agar ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sementara itu, mewakili keluarga ahli waris, Margiyono menyampaikan terima kasih atas layanan proaktif cepat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami dari keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kami tidak menyangka proses klaim bisa berjalan secepat ini, per hari ini santunan juga telah diterima Ibu Suryani selaku ahli waris almarhum. Semoga manfaat yang kami terima dapat dimanfaatkan oleh keluarga dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi menetapkan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Keputusan tersebut menandai dimulainya periode kepemimpinan baru untuk masa jabatan 2026–2031 dan berlaku efektif sejak 19 Februari 2026.

Mewakili Presiden RI, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, secara resmi melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Menko PM menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan instrumen krusial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat pemberdayaan masyarakat.

“Sebagai bagian dari tugas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, negara harus memampukan rakyat agar bisa hidup produktif dan bermartabat. Produktif artinya mampu terlepas dari bantuan sosial menuju kemandirian berkelanjutan, dan inilah esensi dari pemberdayaan masyarakat.”

Ia menekankan bahwa pemberdayaan tidak berhenti pada penanggulangan kemiskinan, tetapi juga harus membangun daya tahan sosial, daya saing ekonomi, serta menghadirkan rasa aman agar masyarakat hidup bebas dari risiko yang berpotensi menurunkan kesejahteraan.

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko kerja, PHK, kecelakaan, maupun kematian yang dapat mendorong mereka jatuh ke dalam kerentanan sosial ekonomi. Menko PM juga menyampaikan komitmen kolaborasi antara Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan BPJS Ketenagakerjaan dalam menghadirkan hunian sewa murah bagi pekerja melalui skema Manfaat Layanan Tambahan (MLT), sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh.

Dalam Keputusan Presiden tersebut, Dedi Hardianto dari unsur pekerja ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, menggantikan Muhammad Zuhri yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Presiden juga menetapkan Swartoko dan Sudarso dari unsur pemerintah, Ujang Romli dari unsur pekerja, Abdurrakhman Lahabato serta Sumarjono Saragih dari unsur pemberi kerja, serta Alif Noeriyanto Rahman dari unsur tokoh masyarakat sebagai Anggota Dewan Pengawas Masa Jabatan 2026–2031.

Pada jajaran Direksi, Presiden menetapkan Saiful Hidayat sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, menggantikan Pramudya Iriawan Buntoro yang telah mengakhiri masa tugasnya. Dalam menjalankan mandat lima tahun ke depan, Direktur Utama akan didampingi oleh Ihsanudin sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi, Harjono Siswanto sebagai Direktur Human Capital dan Umum, Agung Nugroho sebagai Direktur Kepesertaan, Trisna Sonjaya sebagai Direktur Pelayanan, Eko Purnomo sebagai Direktur Pengembangan Investasi, serta Bambang Joko Sutarto sebagai Direktur Keuangan.

Dalam kesempatan tersebut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan amanah yang diberikan oleh Presiden. Pihaknya menegaskan arah strategis lima tahun ke depan melalui pendekatan 3C: Coverage, Care, dan Credibility.

Menurutnya, prioritas pertama adalah Coverage, yakni memperluas kepesertaan secara lebih terstruktur dan terukur, mengingat masih terdapat jutaan pekerja dari berbagai sektor yang belum terlindungi.

“Kami ingin memastikan coverage pada pekerja informal atau pekerja bukan penerima upah, dan pekerja migran dapat tercakup, karena saat ini masih banyak yang bisa ditingkatkan,”ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa fokus utama diarahkan pada akselerasi akuisisi peserta baru, khususnya sektor informal dan UMKM, disertai optimalisasi kanal distribusi serta kolaborasi ekosistem. Di saat yang sama, peningkatan retensi dan kepatuhan iuran peserta aktif juga menjadi perhatian agar perlindungan berjalan berkelanjutan.

Prioritas kedua adalah Care, yang diwujudkan melalui penguatan kualitas layanan berbasis inovasi, transformasi digital, dan kolaborasi strategis lintas sektor.

“Kami ingin menghadirkan pelayanan yang tidak hanya administratif, tetapi benar-benar terasa sebagai wujud kehadiran negara bagi pekerja dan keluarganya”,imbuhnya

Dalam implementasinya, strategi Care difokuskan pada layanan klaim yang lebih cepat, mudah, dan transparan, penguatan program manfaat termasuk layanan tambahan seperti perumahan, serta pembangunan pengalaman peserta berbasis digital secara end-to-end.

Sementara itu, prioritas ketiga adalah Credibility, sebagai fondasi keberlanjutan institusi. Ia menegaskan pentingnya keakuratan dan integrasi data serta tata kelola yang akuntabel untuk terus meningkatkan kepercayaan publik.

“Kami akan meningkatkan kredibilitas atas data, proses, complience dan tentunya strategic collaboration dengan para stakeholder, harapannya dapat meningkatkan trust dari pemerintah, pemberi kerja, maupun dari masyarakat,”imbuh Syaiful.

Penguatan kredibilitas tersebut akan diwujudkan melalui kinerja investasi yang sehat dan berkelanjutan, pengelolaan dana secara prudent, akuntabel, dan profesional, serta komunikasi publik yang konsisten dan terpercaya. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat reputasi institusi sekaligus memastikan tata kelola yang semakin solid.

Menurut keterangannya, Saiful optimistis bahwa dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan dan pengawasan yang kuat dari Dewan Pengawas, BPJS Ketenagakerjaan akan semakin profesional, terpercaya, dan mampu memperkuat ketahanan sosial ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) terkait kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pendeta serta para pekerja di lingkungan gereja. Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor keagamaan.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto dengan Ketua Umum PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty. Melalui kerja sama ini, BPJS Ketenagakerjaan dan PGI berkomitmen untuk mendorong kepesertaan aktif bagi Pendeta, pekerja dan jemaat di lingkungan gereja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan ruang lingkup meliputi sosialisasi dan edukasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada para pekerja dan Pendeta di sektor Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU).

Eko Nugriyanto menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen negara melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada seluruh pekerja, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang mengabdikan diri di bidang pelayanan keagamaan. Penandatanganan PKS dengan PGI merupakan langkah untuk mencapai Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di seluruh Indonesia, dengan iuran mulai dari Rp 16.800 per bulan diharapkan seluruh pekerja aktif terlindungi dari risiko kerja.

“Pendeta dan pekerja gereja memiliki peran penting dalam pelayanan sosial dan spiritual kepada masyarakat. Sudah sepatutnya mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan rasa aman dan tenang,” ujar Eko.

Pada kesempatan yang sama Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty menyambut baik penandatanganan PKS ini sebagai langkah progresif dalam meningkatkan kesejahteraan Pendeta dan pekerja di lingkungan gereja di seluruh Indonesia. Menurutnya, kerja sama ini sejalan dengan nilai-nilai gereja dalam menjunjung tinggi keadilan sosial dan perlindungan bagi sesama.

“Dengan adanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, para Pendeta dan pekerja di lingkungan gereja dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas pelayanan, tanpa harus khawatir terhadap risiko kerja yang mungkin terjadi,” ungkap Jacklevyn.

Dengan ditandatanganinya PKS ini, BPJS Ketenagakerjaan dan PGI berharap semakin banyak Pendeta, pekerja dan jemaat di lingkungan gereja yang terdaftar sebagai peserta aktif, sehingga para pekerja dapat terlindungi dari risiko kerja mulai dari berangkat menuju tempat kerja, saat bekerja, sampai kembali ke rumah setelah bekerja.

Penandatanganan PKS ini menjadi ruang kolaborasi lanjutan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan gereja-gereja anggota PGI di seluruh Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta partisipasi aktif gereja dalam mendaftarkan Pendeta dan pekerja di lingkungan gereja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia menjadi bukti sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan secara inklusif.

Bisnis.com, BATAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal dengan memperluas cakupan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada tahun ini, hampir 42.000 nelayan dan petani di seluruh wilayah Kepri didaftarkan sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan perlindungan dasar bagi pekerja sektor informal yang memiliki tingkat risiko kerja tinggi.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja di sektor berisiko menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah daerah. Menurut dia, nelayan dan petani setiap hari menghadapi ancaman keselamatan kerja serta ketidakpastian pendapatan, sehingga kehadiran negara perlu diwujudkan melalui perlindungan yang konkret.

“Nelayan pergi pagi-pagi ke laut. Kita harus menjaga mereka,” kata Ansar di Batam, Jumat (12/12/2025).

Dari total peserta yang didaftarkan, sekitar 31.000 merupakan nelayan, sedangkan hampir 10.000 lainnya adalah petani. Untuk mendukung program tersebut, Pemprov Kepri menyiapkan anggaran hampir Rp10 miliar guna menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan sepanjang tahun berjalan.

Melalui program BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja berhak memperoleh santunan sebesar Rp70 juta. Selain itu, keluarga peserta juga mendapatkan jaminan pendidikan bagi dua anak hingga jenjang sarjana (S1). Sementara itu, bagi peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, santunan yang diberikan sebesar Rp42 juta.

“Beasiswa tetap dapat diberikan apabila peserta terdaftar minimal tiga tahun berturut-turut,” tutur Ansar.

Ansar menilai skema perlindungan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi keluarga nelayan dan petani. Dengan adanya jaminan finansial serta akses pendidikan bagi anak, keluarga tidak sepenuhnya kehilangan sumber penghidupan apabila terjadi risiko kerja di lapangan.

Ia juga menyampaikan bahwa meskipun pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran di sejumlah sektor, dukungan terhadap masyarakat tetap menjadi prioritas. Pemprov Kepri, kata Ansar, berupaya memastikan program sosial dapat berjalan secara berkelanjutan di tengah keterbatasan ruang fiskal.

“Kita ingin memastikan keluarga nelayan dan petani tetap terlindungi. Anak-anak mereka harus tetap bisa sekolah, bahkan sampai perguruan tinggi,” tegasnya.

Melalui perluasan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini, Pemprov Kepri menargetkan semakin banyak pekerja sektor informal memperoleh jaminan dasar. Dengan demikian, ketahanan ekonomi keluarga di sektor maritim dan agrikultur diharapkan dapat lebih stabil dalam jangka panjang.