Bisnis.com, SURABAYA – Performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Timur saat ini tengah menjadi sorotan tajam. Sumbangan pendapatan dari sebagian besar BUMD wilayah setempat terhadap fiskal daerah yang dinilai masih minim dan didominasi secara superior oleh sektor keuangan ditengarai disebabkan oleh banyak faktor.

Ekonom Universitas Airlangga (Unair) Wisnu Wibowo mengungkapkan bahwa jurang pemisah yang lebar antara kontribusi BUMD milik Pemprov Jawa Timur di sektor keuangan dengan sektor non-keuangan yang tidak dapat dipungkiri.

Apalagi, lebih dari 80% setoran dividen BUMD terhadap PAD masih bergantung pada laba yang dihasilkan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM), sementara kontribusi entitas usaha lainnya masih jauh dari kata menggembirakan.

"Isu utamanya adalah ketimpangan kontribusi, baik di internal BUMD Jatim sendiri maupun jika dibandingkan dengan performa BUMD di provinsi lain seperti Jawa Tengah. Ini adalah masalah tata kelola yang perlu segera diperbaiki," ujar Wisnu saat dihubungi Bisnis, Kamis (7/6/2026).

Ia mengungkapkan secara umum tidak seluruh BUMD melakukan kerja-kerja untuk memperoleh keuntungan atau profit oriented. Sebab, terdapat sejumlah entitas bisnis yang memang menjalankan fungsi pelayanan publik (public service obligation) secara murni.

Namun begitu, Wisnu menyatakan bahwa terciptanya jurang pemisah yang lebar antara dividen yang disetor BUMD sektor keuangan dan non-keuangan juga dapat terjadi akibat minimnya arah bisnis dan inovasi usaha yang dilahirkan entitas usaha terkait, yang menyebabkan mereka tersingkir dan kalah saing oleh perusahaan swasta.

Selain itu, Wisnu juga menyebut BUMD yang secara penuh menjalankan fungsi sebagai public service obligation juga mengalami dilema dalam upaya untuk menaikkan profit yang berimplikasi pada pertumbuhan keuntungan dan dividen. Tarif terhadap layanan-layanan yang ditawarkan BUMD tidak dapat secara serta-merta didongkrak hanya semata-mata untuk mengejar pendapatan yang maksimum.

"Core business-nya itu tidak jelas, kalah kompetitif dengan pelaku swasta, dan kadang-kadang harus kita akui memang karena BUMD itu juga menjalankan fungsi untuk pelayanan publik. Kadang-kadang dari tarif, tarif layanan itu akan memengaruhi penerimaan dari BUMD yang nanti di ujungnya akan memengaruhi keuntungan dan dividen. Itu terkadang tarifnya dikunci, tidak boleh dinaikkan karena menyangkut hajat hidup orang banyak," paparnya.

Namun begitu, stagnannya tarif layanan yang dipatok tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menutupi kealpaan manajemen pengelolaan BUMD. Wisnu menengarai rendahnya performa sejumlah BUMD non-keuangan milik Pemprov Jatim disebabkan oleh tata kelola yang belum profesional.

Salah satu poin krusial yang ia soroti adalah mekanisme penunjukan direksi hingga komisaris yang acapkali dianggapnya sebagai bentuk politik "balas budi".

"Publik menilai ada ketidakjelasan kriteria. Terkadang jajaran direksi diambil dari mantan tim sukses, mantan pejabat, organ, atau dari kalangan yang dahulu memberikan kontribusi kepada gubernur atau pemerintah daerah terpilih. Jika tidak profesional, akan muncul konflik kepentingan yang berdampak langsung pada BUMD itu sendiri," tegasnya.

Sebagai solusi jangka pendek dan menengah, Wisnu mengusulkan adanya restrukturisasi besar-besaran melalui pembentukan holding atau pengelompokan (clustering) BUMD berdasarkan sektor usaha, seperti klaster pangan, agro industri, hingga infrastruktur.

"Perlu ada konsolidasi. BUMD yang tidak efisien sebaiknya digabung. Dengan holding, bargaining position terhadap pihak swasta akan lebih kuat dan bisa tercipta efisiensi biaya operasional sebanyak kurang lebih 15% hingga 20%," lanjutnya.

Ia juga menyarankan agar Pemprov Jatim dapat melakukan kajian atau audit bisnis yang mendalam terhadap BUMD yang kinerjanya stagnan selama bertahun-tahun. Menurutnya, audit ini penting untuk membedah apakah masalah utama terletak pada manajemen, rencana bisnis yang tidak fokus, atau intervensi tarif pada BUMD yang menjalankan fungsi pelayanan publik (public service obligation).

"Sebagai entitas bisnis itu kan memang perlu ada satu telaah kajian ataupun audit bisnis yang lebih tajam. Sehingga kemudian bisa menemukan sesuatu dalam merumuskan strategi ke depannya itu agar kondisi yang kurang baik ini bisa diperbaiki dan tidak berulang-ulang terjadi," ungkapnya.

Mengenai solusi jangka panjang, Wisnu berharap Pemprov Jawa Timur dapat memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas untuk mengubah struktur kontribusi PAD yang bersumber dari dividen BUMD. Jika Bank Jatim mendominasi hingga lebih dari 80%, komposisi yang lebih seimbang diharapkannya dapat terealisasi di masa depan.

"Harapannya kontribusi bisa bergeser dan lebih ideal. Misalnya, ke angka 40:60, di mana 40% berasal dari sektor keuangan dan 60% sisanya didorong dari penguatan BUMD non-keuangan melalui fokus bisnis pada sektor unggulan yang dimiliki Provinsi Jawa Timur seperti logistik, pariwisata, hingga energi baru terbarukan," tegasnya.

Selain itu, ia juga mengakui bahwa Provinsi Jawa Timur yang berstatus sebagai hub logistik Indonesia Timur dinilai memiliki potensi besar bila BUMD-nya mampu bertransformasi menjadi entitas bisnis yang kompetitif, kaya inovasi, dan tidak lagi menjadi beban bagi ruang kas daerah.

"Harapannya, kalau langkah-langkah pembenahan itu dilakukan, baik di internal BUMD-nya sendiri ataupun rencana bisnis ke depan dalam roadmap pengembangan BUMD yang lebih berdaya saing ke depannya, kontribusi BUMD terhadap PAD atau APBD itu bisa naik dan tidak ada ketimpangan yang sangat tajam seperti sekarang ini," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menjanjikan penempatan profesional di jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah ditata menjadi superholding seperti Danantara.

Dedi Mulyadi mengatakan restrukrurisasi BUMD akan memasuki babak baru dimana pekan depan seluruh BUMD yang dimiliki sahamnya oleh Pemprov Jabar akan menandatangani kesepakatan penggabungan.

"Konsep Danantara merupakan konsep yang hari ini akan diikuti oleh Pemprov Jabar, Karena banyak BUMD yang namanya ada tapi aktivitasnya tiada," katanya di Holiday Inn, Bandung, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya ke depan hanya ada dua BUMD, satu BJB dan BUMD gabungan yang memiliki usaha energi, infrastruktur hingga transportasi. "Digabungkan biar tidak berantakan sampai sekarang," ujarnya.

Langkah penggabungan bukan semata-mata hal yang utama, menurutnya upaya ini menjadi pintu masuk untuk menuntaskan BUMD yang tidak memiliki tata kelola yang baik sehingga merugi. "Tetapi kan ada nilai aset yang hampir 4 triliun yang itu bisa menjadi nilai strategis untuk dikelola secara ketat," katanya.

Pihaknya juga memastikan urusan kepemimpinan di BUMD akan menjadi fokus agar korporasi daerah tidak salah urus dan mengalami kerugian. Menurutnya kepemimpinan BUMD sebelum ia menjabat dipimpin oleh orang-orang pintar namun melahirkan persoalan seraya mengambil contoh di dua BUMD.

"Ketika memimpin Bank Jabar memimpin, orang pintar hampir jebol Rp6 triliun. Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti dari pada orang pintar tapi bodoh," tegasnya.

Ada pula salah satu perusahaan daerah Jawa Barat menyewakan mobil listrik ke pemprov, dengan nilai satu mobil listrik nya Rp350 juta dalam setiap tahun.

"Itu dalam satu tahun menghabiskan Rp11 miliar lebih. Saya coret sekarang. Kamu bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang enggak ada duit. Karena uang pendapatan yang Rp11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru. Untuk mengkamuflase agar uangnya lari," tuturnya.

Dia menilai ke depan harus dipisahkan antara kelembagaan yang punya orientasi bisnis untuk tidak terintervensi oleh politik. Sosok yang memimpin BUMD menurutnya harus memegang aspek independensi dan netralitas, karena itu Dedi berjanji tidak akan menempatkan tim sukses.

"Saya contoh saja, karena saya tidak melakukan itu. Ketika jadi gubernur maka gubernur biasanya pusing untuk menempatkan tim sukses. Maka tim suksesnya ini jadi direktur BUMD ini, direktur BUMD ini, direktur BUMD ini dan BUMD ini mendapat stimulus dari APBD. Setelah itu ditambah komisaris. Nah, nanti ganti gubernur, ganti semua, ganti lagi, tuturnya.

Dedi menegaskan, aspek-aspek yang bersifat profesionalisme pengelolaan kelembagaan yang memiliki orientasi finansial tidak bisa asal menempatkan orang, dan itu harus bersih dari kepentingan politik.

"Karena finansial itu harus netral dari intervensi politik dan dari penempatan tim sukses dalam pengelolaan. Dan itu saya lakukan di Jawa Barat. Saya enggak mau itu," pungkasnya.