Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp130 triliun untuk pembangunan hunian tetap hingga jembatan di Sumatra imbas bencana banjir dan longsor yang melanda pada tahun lalu.

Hal itu disampaikan Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026).

Tito menjelaskan bahwa anggaran Rp130 triliun itu bersifat multi-years selama 3 tahun. Tito mengatakan angka Rp130 triliun untuk mengatasi dampak bencana Sumatra itu belum ditetapkan secara resmi atau baru sebatas ancang-ancang.

Angka tersebut mengacu pada perhitungan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersumber dari usulan rencana kerja beberapa kementerian serta pemerintah daerah.

"Bappenas kaji Rp130 triliun untuk 3 tahun meliputi berbagai sektor," kata Tito.

Menurut Tito, hasil dari rancangan anggaran itu kemudian menjadi rencana induk yang akan ditetapkan pemerintah paling lambat pada 1 April 2026.

Anggaran tersebut kemudian akan digarap oleh kementerian dan lembaga terkait. Anggaran diperuntukkan bagi sejumlah pembangunan mulai dari hunian tetap, jembatan, sekolah, normalisasi sungai, jalan permanen, hingga rumah ibadah.

Khusus untuk hunian tetap, pemerintah akan membangun sebanyak 37.000 hunian. Pemerintah menyiapkan sejumlah skema pembangunan hunian tetap, mulai dari pembangunan insitu atau dibangun di tanah warga yang terdampak.

"Dia bangun sesuai seleranya asal jangan di tanah rentan. Kalau dia perbesar menggunakan dana pribadi ya monggo," kata Tito.

Kemudian, warga terdampak bencana Sumatra juga bisa meminta pembangunan diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Adapun, jika pembangunan hunian tetap bersifat komunal, maka akan diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Basis dari pembangunan adalah data. Karena itu, pertama kali yang diperlukan sebelum membangun adalah data statistiknya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan akurasi data menjadi kunci efektivitas kebijakan.

“Sejak awal perencanaan pembangunan nasional pada 1 April 1969, fondasi kebijakan telah dibangun dengan pendekatan yang berpusat pada manusia dan berbasis data. Keberhasilan pembangunan di masa lalu menunjukkan bahwa akurasi data menjadi kunci efektivitas kebijakan,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Pemerintah Indonesia meluncurkan RIPD dengan tujuan menjadi peta jalan nasional dalam mewujudkan tata kelola dan layanan publik berbasis data yang terarah, terpadu, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Peta jalan tersebut disusun sebagai acuan bersama bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi program pemerintah digital. Dokumen ini memastikan seluruh inisiatif transformasi digital selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Lebih lanjut, dokumen ini menandai pergeseran dari pendekatan e-government yang cenderung sektoral menuju pemerintah digital yang terintegrasi, berorientasi pada kebutuhan pengguna (user-centric), serta ditopang interoperabilitas sistem dan data.

“Basis dari pembangunan adalah data. Karena itu, pertama kali yang diperlukan sebelum membangun adalah data statistiknya. Data yang pada waktu itu dihimpun dengan manual saja bisa seperti itu. Kalau saja yang tadinya manual menjadi digital, maka saya yakin apa yang kita cita-citakan hari ini akan tercapai,” ungkap Menteri Rachmat Pambudy pada acara peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital (RIPD) 2025-2045.

Penyusunan Rencana Induk ini juga diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi lintas sektor, memastikan keterpaduan layanan digital antar instansi pemerintah pusat dan daerah, mengedepankan pendekatan human-centric dalam pengembangan teknologi, membangun layanan digital yang menerapkan prinsip secure and privacy by design, serta memastikan kebijakan pemerintah digital dapat berdampak nyata bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.

Dalam implementasi, kata Kepala Bappenas, penguatan tata kelola data menjadi prasyarat utama. Ekosistem pemerintah digital harus didukung oleh data yang akurat, terstandar, dan interoperabel guna menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, serta meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menekankan bahwa penyusunan RIPD 2025–2045 telah melalui proses panjang dan partisipatif, melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi, akademisi, serta mitra pembangunan. Pemerintah digital harus dipahami sebagai pendekatan tata kelola yang menempatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Sampai dengan hari ini kita masih dihadapkan pada banyak tantangan, antara lain fragmentasi sistem aplikasi, kurangnya kolaborasi antar instansi, keterbatasan anggaran, sumber daya, dan infrastruktur teknologi. Pemerintahan digital adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi digital melalui sinergi pemerintah dan masyarakat agar terwujud efisiensi, efektivitas, dan pastinya layanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih inklusif,” uja Deputi Vivi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026