IDXChannel- Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) dan BACenter menggelar forum “Refleksi Akhir Tahun 2025 untuk Membangun Masa Depan” di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin malam (29/12/2025).

Forum ini menjadi ruang kontemplasi kebangsaan untuk membaca perjalanan Indonesia sepanjang 2025 sekaligus menata arah masa depan bangsa di tengah tantangan daya saing global.

Kegiatan ini menghadirkan pidato refleksi 2025 yang disampaikan oleh cendekiawan Yudi Latif dengan tema “Rekonstruksi Peradaban Indonesia.” Acara dibuka dengan pengantar dari Burhanuddin Abdullah, Board of Advisors Prasasti sekaligus Ketua Dewan Pembina BACenter. Refleksi malam itu juga diisi dengan pembacaan “Puisi-puisi untuk Negeri” oleh budayawan Taufiq Ismail.

Forum renungan akhir tahun diselenggarakan dengan penuh keprihatinan mengingat bencana banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Prasasti dan BACenter mengapresiasi partisipasi publik yang sangat tinggi dalam membantu pemerintah melakukan penanggulangan dan pemulihan pasca bencana.

“Kami mengapresiasi semangat gotong royong dan kerja sama masyarakat yang muncul sebagai kekuatan sosial kita dalam berbangsa,” ujar Burhanuddin dalam keterangan pers Selasa (30/12/2025).

Dia juga memberikan pesan bahwa pemerintah perlu selalu menata kelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, agar pembangunan tidak menimbulkan kerentanan dampak bencana di masa depan.

Dalam pidatonya, Burhanuddin menekankan pentingnya berhenti sejenak untuk berefleksi di tengah laju perubahan yang kian cepat. Menurutnya, refleksi akhir tahun bukan sekadar ritual personal, melainkan cara bangsa menimbang, mengendapkan, dan memahami perjalanan kolektif yang telah dilalui.

“Catatan perjalanan Indonesia dalam satu tahun terakhir patut diapresiasi. Berbagai langkah pembangunan yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, BUMN, UMKM, koperasi, dan masyarakat menunjukkan upaya bersama menuju perbaikan kualitas hidup," katanya.

Dia mencontohkan program pemenuhan gizi dan penguatan ekonomi desa yang diharapkan mampu membentuk generasi muda yang lebih sehat, tangkas, dan cerdas dalam jangka menengah hingga panjang.

Namun demikian, Burhanuddin mengingatkan bahwa jalan ke depan masih panjang dan terjal. Sejumlah indikator menunjukkan Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga.

Dalam Global Talent Competitiveness Index, posisi Indonesia menurun dari peringkat 65 pada 2020 menjadi 73 pada 2024. Sementara dalam Human Capital Index, capaian Indonesia baru mencapai 0,56, tertinggal dari Malaysia dan Vietnam. Artinya, seorang anak Indonesia saat ini baru tumbuh dengan sekitar 56 persen dari potensi produktivitas maksimalnya di masa depan.

Dari sisi produktivitas tenaga kerja, Indonesia mencatat sekitar USD28.000 per pekerja, jauh dibawah Singapura yang melampaui USD150.000 dan Malaysia sekitar USD55.000.

Kesenjangan juga tampak jelas pada aspek inovasi. Data paten per satu juta penduduk menunjukkan Indonesia hanya mencatat 84 paten dalam periode 2000–2023, dibandingkan Singapura yang mencapai lebih dari 22 ribu dan Korea Selatan lebih dari 93 ribu.

“Ini bukan sekadar kesenjangan, tetapi jurang peradaban,” kata Burhanuddin dalam refleksinya. Karena itu, dia menilai Indonesia membutuhkan lompatan besar, bukan sekadar perbaikan bertahap.

Melalui kegiatan ini, Prasasti Center for Policy Studies dan BACenter berharap refleksi akhir tahun dapat menjadi pijakan intelektual dan moral bagi para pemangku kepentingan dalam menatap masa depan Indonesia, dengan keberanian melakukan lompatan besar, konsistensi arah pembangunan, dan peneguhan nilai-nilai kemanusiaan sebagai fondasi peradaban.

(kunthi fahmar sandy)

Secara makro, tahun pertama pemerintahan Prabowo menunjukkan stabilitas ekonomi yang relatif terjaga

Jakarta (ANTARA) - Tahun 2025 menjadi masa penting dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus penanda awal implementasi delapan misi besar Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional.

Pada tahun pertama kepemimpinan Prabowo, pemerintah menegaskan komitmen untuk menghadirkan negara secara lebih kuat dalam menjamin kesejahteraan rakyat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, serta menegakkan kedaulatan politik, hukum, dan ideologi bangsa.

Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan sepanjang 2025 menunjukkan upaya sistematis untuk menerjemahkan Asta Cita dari dokumen visi menjadi kerja konkret negara, yang dapat diukur melalui capaian ekonomi, sosial, kelembagaan, dan hukum.

Sebagai kerangka pembangunan, Asta Cita dirancang tidak sekadar sebagai daftar program, melainkan sebagai peta jalan transformasi negara.

Delapan misi tersebut mencakup penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; konsolidasi pertahanan dan keamanan nasional; kemandirian pangan, energi, dan air; penciptaan lapangan kerja berkualitas; penguatan sumber daya manusia; hilirisasi dan industrialisasi; pembangunan dari desa; serta reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang bersih dan efektif.

Keseluruhan misi itu kemudian dilembagakan dalam dokumen perencanaan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, yang ditetapkan pada Februari 2025 sebagai acuan kerja seluruh kementerian dan lembaga.

Secara makro, tahun pertama pemerintahan Prabowo menunjukkan stabilitas ekonomi yang relatif terjaga. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III 2025 tercatat sebesar 5,04 persen secara tahunan, menandakan kesinambungan pertumbuhan di tengah perlambatan ekonomi global.

Inflasi pada November 2025 berada pada kisaran 2,7 persen secara tahunan, sebuah angka yang mencerminkan kemampuan negara menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Stabilitas makro ini menjadi prasyarat penting bagi pelaksanaan agenda Asta Cita, karena tanpa fondasi ekonomi yang stabil, kebijakan sosial dan transformasi struktural sulit dijalankan secara berkelanjutan.

Dari sisi sosial, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,47 persen pada Maret 2025, setara dengan sekitar 23,85 juta penduduk, memberikan indikasi bahwa kebijakan ekonomi dan sosial mulai memberi dampak nyata.

Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2025 tercatat sebesar 4,85 persen, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai lebih dari 146 juta orang.

Data ini menunjukkan bahwa tahun pertama Asta Cita dijalankan dalam konteks ekonomi yang relatif kondusif, sekaligus menghadirkan tantangan untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar berkualitas dan inklusif.

Pangan, gizi, dan desa

Salah satu capaian Asta Cita yang paling menonjol sepanjang 2025 adalah penguatan peran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat, terutama pangan dan gizi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol paling konkret dari orientasi tersebut.

Hingga pertengahan Desember 2025, realisasi anggaran MBG mencapai sekitar Rp52,9 triliun atau lebih dari 74 persen dari total pagu Rp71 triliun dalam APBN 2025, dengan jangkauan penerima mencapai sekitar 50 juta orang. Skala program ini menempatkan kebijakan gizi sebagai salah satu intervensi sosial terbesar dalam sejarah Indonesia.

Dari perspektif kelembagaan, pelaksanaan MBG diperkuat dengan keberadaan Badan Gizi Nasional yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024.

Kehadiran lembaga ini menandai pergeseran pendekatan negara dari kebijakan sektoral menjadi kebijakan terintegrasi, di mana isu gizi tidak lagi diperlakukan sebagai program tambahan, melainkan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Dalam kerangka Asta Cita, kebijakan gizi diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sekaligus sebagai instrumen pemerataan sosial.

Agenda kemandirian pangan juga menunjukkan capaian yang signifikan. Sepanjang 2025, pemerintah melaporkan peningkatan stok Cadangan Beras Pemerintah yang pada Mei 2025 mencapai lebih dari 3,7 juta ton, disebut sebagai salah satu level tertinggi dalam sejarah Bulog.

Produksi padi nasional pada beberapa bulan 2025 juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan upaya sistematis negara dalam menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan iklim dan volatilitas harga global.

Dalam konteks Asta Cita, capaian ini memiliki makna strategis karena pangan diposisikan bukan hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi sebagai bagian dari kedaulatan nasional.

Pilar pembangunan dari desa diperkuat melalui kebijakan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah mendorong percepatan pembentukan koperasi sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal.

Pada Juli 2025, pemerintah melaporkan peluncuran lebih dari 80 ribu koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Kebijakan ini menegaskan kembali koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, sekaligus sebagai alat untuk memutus mata rantai distribusi yang merugikan produsen kecil dan konsumen di desa.

Hilirisasi dan investasi

Selain kebijakan sosial yang langsung menyentuh rakyat, tahun 2025 juga ditandai oleh upaya pemerintah mengubah struktur ekonomi nasional melalui hilirisasi dan peningkatan investasi.

Realisasi investasi pada triwulan III 2025 mencapai sekitar Rp491 triliun, dengan porsi signifikan, sekitar 30 persen, dialokasikan pada sektor-sektor hilirisasi.

Angka ini menunjukkan bahwa agenda peningkatan nilai tambah mulai memperoleh basis material, bukan sekadar retorika kebijakan.

Pemerintah juga meresmikan sejumlah proyek industri strategis di sektor energi dan manufaktur dengan nilai investasi puluhan triliun rupiah.

Hilirisasi dalam Asta Cita dimaknai sebagai strategi untuk memperkuat basis industri nasional, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

Dengan menahan bahan mentah di dalam negeri dan mengolahnya menjadi produk bernilai tambah, negara berupaya mengoreksi kebergantungan struktural pada ekspor komoditas mentah.

Di bidang hubungan internasional dan diplomasi ekonomi, pemerintahan Prabowo pada 2025 menunjukkan orientasi aktif dalam memperluas kemitraan global.

Partisipasi Indonesia dalam berbagai forum dan perjanjian ekonomi internasional, termasuk penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan Eurasian Economic Union pada Desember 2025, mencerminkan upaya untuk memperluas akses pasar dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Langkah ini sejalan dengan misi Asta Cita untuk memperkuat peran Indonesia di tingkat global tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Secara keseluruhan, capaian Asta Cita sepanjang 2025 menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memulai langkah-langkah konkret untuk menerjemahkan visi pembangunan ke dalam kebijakan yang terukur.

Stabilitas ekonomi makro, penguatan kebijakan pangan dan gizi, pembangunan ekonomi desa, serta dorongan hilirisasi dan investasi menjadi fondasi awal bagi agenda transformasi nasional.

Tantangan ke depan terletak pada konsolidasi kualitas pelaksanaan, penguatan tata kelola, dan kesinambungan kebijakan agar Asta Cita tidak berhenti sebagai program tahunan, melainkan menjelma sebagai arah baru pembangunan Indonesia yang berdaulat, adil, dan bermartabat.

*) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon.

Copyright © ANTARA 2025