Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mulai menyediakan data Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), batu bara serta paduan besi (ferro alloy) kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sejalan dengan masa transisi mekanisme ekspor satu pintu.

Pihak Bea Cukai Kemenkeu mengatakan, proses pelayanan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis sejak masa transisi 1 Juni 2026 tetap berjalan seperti biasa. Layanan ini juga masih diberikan kepada eksportir yang sudah ada.

Akan tetapi, eksportir sudah mulai melaporkan kegiatannya ke DSI melalui sistem Customs-Excise Information System and Automation (CEISA). Caranya, PPE yang diisi eksportir akan diserahkan juga ke DSI.

"Eksportir tetap melakukan kegiatan ekspor sesuai mekanisme yang berlaku, sementara Bea Cukai menjalankan peran sesuai kewenangannya, termasuk dalam pelayanan dan penyediaan data realisasi ekspor PPE SDA Strategis kepada PT Danantara Sumber Daya Indonesia (Persero) atau PT DSI," jelas Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Kemenkeu, Budi Prasetyo kepada Bisnis, dikutip Senin (8/6/2026).

Sebagai informasi, PPE adalah dokumen pernyataan resmi yang dibuat eksportir ke Bea Cukai untuk memberitahukan ekspor barang. Dokumen ini menjadi dasar bagi negara untuk melakukan pengawasan, mencatat statistik perdagangan, serta memproses pembayaran Devisa Hasil Ekspor (DHE SDA).

Pada prinsipnya, lanjut Budi, tidak ada penyesuaian yang dilakukan pada dokumen PPE. Hanya saja, terdapat penambahan pemberitahuan kepada pihak eksportir perihal penyampaian data PPE SDA Strategis kepada PT DSI pada saat membuat PPE.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran implementasi, Bea Cukai akan memberikan pendampingan teknis kepada DSI agar proses transisi dapat berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Koordinasi antar dua instansi juga terus dilakukan dalam mendukung kelancaran arus barang.

"Dalam pelaksanaannya, kedua instansi telah menyelaraskan alur kerja melalui penyampaian informasi secara elektronik. Hal ini memungkinkan pemutakhiran data realisasi Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) dapat terproses secara otomatis dan real-time di lingkungan PT DSI," jelas Budi.

Untuk diketahui, masa transisi menuju ekspor satu pintu via DSI ini dari 1 Juni 2026 sampai dengan akhir tahun ini. Evaluasi juga dilakukan setiap tiga bulannya. Namun, dalam masa transisi ini, eksportir baru melaporkan saja PPE ke DSI sehingga kontrak maupun negosiasi masih dilakukan masing-masing badan usaha.

Setelah itu, ditargetkan mulai 1 Januari 2027, seluruh proses ekspor termasuk kontrak dan negosiasi dilakukan seluruhnya oleh DSI.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimistis ekspor nasional Indonesia akan tetap mencapai US$294,45 miliar hingga akhir 2025. Hal ini seiring masih rendahnya realisasi angka ekspor yang baru mencapai di kisaran 79,5% pada sepuluh bulan pertama 2025.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meyakini ekspor nasional hingga akhir tahun ini akan tetap tumbuh hingga 7,1% secara tahunan (year-on-year/yoy), bahkan lebih tinggi dari target.

“Kan naiknya akhir tahun kan 7,1% [yoy], sekarang [tumbuh] 6,96% [sepanjang Januari—Oktober 2025]. Ya jadi kami kejar nanti, targetkamilho, target kami yang menentukan. Nah nanti, mudah-mudahan Desember lebih dari 7,1% [yoy],” kata Budi saat ditemui di Gandaria City, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).

Budi menuturkan optimistis itu seiring dengan telah dilakukannya diskusi antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI).

“Kemarin kami kan diskusi dengan Kadin, dengan GPEI bahwa optimis bahwa itu akan tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai tren net ekspor hingga Oktober tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, meski realisasinya belum sesuai target.

“Hingga Oktober, tren net ekspor menunjukkan sinyal positif, walau masih di bawah target. Hal ini tetap akan membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

Namun, Wijayanto menuturkan surplus ekspor hingga Oktober baru mencapai US$24 miliar, sekitar 69% dari target. Kondisi ini dipengaruhi tren penurunan harga komoditas serta perlambatan ekonomi China.

“Untuk mengejar target, apalagi di tengah tren pelemahan harga komoditas dan perlambatan ekonomi China, bukanlah hal yang realistis bagi kita,” ujarnya.

Menurut Wijayanto, langkah pemerintah dalam dua bulan terakhir tahun ini terbatas. Salah satunya dengan menjaga nilai tukar rupiah.

“Paling tidak nilai tukar rupiah harus stabil dan kompetitif, manajemen ekspor-impor diperbaiki, dan impor ilegal ditekan,” jelasnya.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan total ekspor meningkat 6,96% menjadi US$234,04 miliar sepanjang Januari—Oktober 2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$218,82 miliar.

Jika diperinci, total ekspor migas mencapai US$10,93 miliar atau turun 16,11% dibandingkan Januari—Oktober 2024 yang mencapai US$13,02 miliar. Sementara total ekspor nonmigas mencapai US$223,12 miliar atau naik 8,42% dibandingkan Januari—Oktober 2024 senilai US$205,79 miliar.

Data BPS menunjukkan, peningkatan nilai ekspor sepanjang Januari—Oktober 2025 ini disumbang oleh sektor industri pengolahan dengan andil sebesar 11,68%.