Bisnis.com, JAKARTA — Microsoft menawarkan program pensiun dini atau buyout kepada ribuan karyawannya di Amerika Serikat. Program ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam mengelola biaya di tengah percepatan investasi pada teknologi kecerdasan buatan.

Inisiatif tersebut menyasar sekitar 7% dari total tenaga kerja Microsoft di AS yang berjumlah 125.000 orang per Juni 2025. Dengan estimasi tersebut, sekitar 8.750 karyawan berpeluang mengambil tawaran kompensasi untuk meninggalkan perusahaan secara sukarela.

Melansir dari TechCrunch, Jumat (24/4/2026), memo internal perusahaan mengumumkan kriteria karyawan yang berhak mengikuti program ini adalah mereka yang menduduki posisi direktur senior ke bawah. Selain itu, syarat utamanya adalah gabungan antara usia dan masa kerja karyawan harus mencapai angka 70 atau lebih.

Executive Vice President sekaligus Chief People Officer Microsoft, Amy Coleman, mengatakan skema ini bertujuan memberikan fleksibilitas bagi karyawan senior untuk menentukan langkah karier berikutnya. Perusahaan berkomitmen memberikan dukungan finansial yang memadai dalam proses tersebut.

“Harapan kami adalah program ini memberikan pilihan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk mengambil langkah berikutnya sesuai keinginan mereka sendiri, dengan dukungan perusahaan yang besar,” kata Coleman.

Raksasa teknologi ini dilaporkan akan membagikan detail teknis lebih lanjut kepada karyawan dan manajer yang memenuhi syarat pada 7 Mei mendatang. Program ini menandai pertama kalinya Microsoft menggunakan skema buyout berskala besar dalam 51 tahun sejarah perusahaan.

Secara operasional, efisiensi ini berkaitan erat dengan agresivitas Microsoft dalam membangun infrastruktur AI. Pada kuartal II/2026, belanja modal perusahaan tercatat mencapai Rp648 triliun, di mana sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan pusat data secara global.

Microsoft tercatat telah mengumumkan rencana investasi infrastruktur awan dan AI senilai Rp311 triliun di Australia. Selain itu, perusahaan juga berkomitmen menggelontorkan dana sebesar Rp172 triliun dalam kurun empat tahun untuk pengembangan teknologi serupa di Jepang.

Kebutuhan dana yang besar untuk mengamankan posisi di pasar AI memaksa Microsoft terus menyesuaikan struktur organisasinya. Sebelumnya, pada Mei dan Juli 2025, perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 15.000 karyawan untuk merampingkan manajemen.

Selain pengurangan jumlah staf, Microsoft melakukan perubahan pada struktur kompensasi karyawan. Manajer kini tidak lagi diwajibkan mengaitkan penghargaan saham secara langsung dengan bonus tunai untuk memberikan fleksibilitas dalam menghargai kinerja individu.

Perusahaan juga menyederhanakan proses tinjauan kinerja dengan mengurangi pilihan opsi pembayaran bagi manajer. Skema ini diambil guna menjaga margin keuntungan di tengah tekanan biaya operasional yang meningkat di seluruh sektor perangkat lunak.

Tren efisiensi ini juga terlihat pada perusahaan teknologi besar lainnya seperti Oracle dan Meta Platforms yang telah melakukan pengurangan staf secara signifikan. Langkah ini diambil untuk mengimbangi lonjakan belanja modal yang diperlukan agar tetap kompetitif dalam perlombaan AI.

Sebagai informasi, Microsoft mencatatkan total 228.000 karyawan secara global hingga periode Juni 2025. Hingga saat ini, manajemen terus melakukan penyesuaian tenaga kerja guna merespons dinamika industri yang dipicu oleh disrupsi alat pemrograman dan layanan berbasis AI.

Bisnis.com, JAKARTA — Microsoft kembali mengumumkan rencana besar untuk membangun banyak pusat data atau data center baru guna mendukung teknologi kecerdasan buatan (AI).

Rencana pembangunan ini menuai banyak penolakan dari masyarakat dalam setahun terakhir, perusahaan-perusahaan teknologi raksasa tetap melanjutkan ekspansi mereka. Microsoft, sebagai mitra OpenAI, menyebut pendekatannya kali ini sebagai pembangunan “berbasis komunitas”.

Pengumuman ini sebenarnya tidak mengejutkan. Tahun lalu, Microsoft sudah menyatakan akan menginvestasikan miliaran dolar untuk memperluas kapasitas AI. Namun, yang berbeda sekarang adalah janji-janji khusus yang mereka sampaikan terkait dampak pembangunan pusat data bagi masyarakat sekitar.

Microsoft menyatakan ingin menjadi tetangga yang baik di wilayah tempat pusat data mereka dibangun dan dioperasikan. Salah satu janji utamanya adalah memastikan tagihan listrik warga tidak naik akibat kehadiran pusat data tersebut. Microsoft mengatakan akan menanggung sendiri biaya listrik tambahan yang mereka gunakan.

Untuk mewujudkan hal itu, Microsoft akan bekerja sama dengan perusahaan listrik lokal serta pemerintah daerah agar tarif yang mereka bayarkan benar-benar mencerminkan beban yang mereka berikan pada jaringan listrik. Tujuannya jelas biaya operasional pusat data tidak boleh dibebankan kepada pelanggan rumah tangga.

“Kami akan bekerja sama erat dengan perusahaan utilitas yang menetapkan harga listrik dan komisi negara bagian yang menyetujui harga tersebut,” kata Microsoft, dikutip dari Tech Crunch Rabu (14/1/2026).

Selain soal listrik, Microsoft juga berjanji akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan mengurangi penggunaan air, karena pusat data sering dikritik menghabiskan air dalam jumlah besar dan berpotensi merusak lingkungan

Meski begitu, penggunaan air dan janji penciptaan lapangan kerja masih menjadi perdebatan. Banyak pihak mempertanyakan apakah pekerjaan yang tercipta benar-benar banyak dan bersifat jangka panjang.

Alasan Microsoft membuat janji-janji ini cukup jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan pusat data menjadi isu sensitif dan sering memicu penolakan warga. Bahkan, tercatat ada lebih dari 140 kelompok aktivis di 24 negara bagian Amerika Serikat yang menentang proyek pusat data.

Dampaknya sudah dirasakan langsung oleh Microsoft. Pada Oktober lalu, mereka membatalkan rencana pembangunan pusat data di Wisconsin karena penolakan warga. Di Michigan, rencana serupa juga memicu aksi protes. Di Ohio, media setempat bahkan menyalahkan Microsoft dan perusahaan teknologi lain atas dampak perubahan iklim.

Isu ini juga menarik perhatian pemerintah pusat. Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Microsoft harus melakukan perubahan besar agar warga Amerika tidak menanggung biaya listrik akibat konsumsi energi pusat data. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kekhawatiran publik telah sampai ke tingkat nasional. (Nur Amalina)