Pada 18 Maret penyeberangan dari Lombok ditutup mulai pukul 09.00 WITA dan dibuka kembali pada 20 Maret 2026 pukul 04.00 dini hari,

Lombok Barat (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, jalur penyeberangan laut rute Lombok-Bali diatur selama Nyepi untuk menjaga kelancaran arus transportasi dan menghormati pelaksanaan hari suci umat Hindu tersebut.

"Pada 18 Maret penyeberangan dari Lombok ditutup mulai pukul 09.00 WITA dan dibuka kembali pada 20 Maret 2026 pukul 04.00 dini hari," ujarnya saat meninjau arus mudik di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Minggu.

Iqbal menjelaskan, pengaturan jadwal penyeberangan menyesuaikan Surat Keputusan Bersama (SKB) serta regulasi yang diterapkan oleh Pemerintah Bali berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan.

Menurutnya, kebijakan buka-tutup pelabuhan bertujuan menjaga ketertiban lalu lintas penyeberangan sekaligus memastikan seluruh aktivitas masyarakat di Lombok dan Bali selama Nyepi dapat berlangsung khidmat.

Pengaturan jadwal penyeberangan transportasi laut yang menghubungkan Pulau Lombok dengan Pulau Bali sebagai langkah antisipasi pemerintah daerah dalam mengelola mobilitas masyarakat menjelang arus mudik Lebaran.

"Aktivitas penyeberangan dari arah Bali mulai ditutup pada 19 Maret 2026," kata Iqbal.

Saat melakukan peninjauan arus mudik di kawasan Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Gubernur Iqbal menyatakan bahwa arus penyeberangan dari dan menuju Lombok masih terpantau terkendali meski terjadi peningkatan jumlah kedatangan.

Arus kedatangan barang, kendaraan, maupun penumpang mengalami kenaikan sekitar 20 persen di kawasan Pelabuhan Lembar.

"Peningkatan paling terlihat pada kendaraan roda dua dan kendaraan pribadi yang datang dari luar daerah," pungkas Iqbal.

Arus kedatangan pemudik menuju Lombok sebagian besar berasal dari Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem, Bali. Adapun arus ke luar pemudik dari Pulau Lombok diperkirakan meningkat setelah perayaan Idul Fitri.

Pemerintah NTB bersama aparat terkait terus memantau kondisi pelabuhan untuk memastikan pelayanan penyeberangan tetap berjalan aman, tertib, dan lancar selama periode libur panjang Nyepi dan Lebaran 2026.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Menteri Pembangunan Internasional Kanada Randeep Sarai menyatakan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai mitra strategis Pemerintah Kanada dalam kerangka kerja sama investasi energi terbarukan, ketahanan iklim dan pemberdayaan perempuan di kawasan Indo-Pasifik.

"Kami berharap dapat melakukan lebih banyak kemitraan, lebih banyak investasi, lebih banyak perdagangan dengan Lombok dan Indonesia secara umum," ujar dia saat ditemui usai pertemuan bilateral dengan pemerintah daerah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.

Sarai mengatakan Indonesia merupakan negara kedua yang dikunjunginya di Asia Tenggara setelah Vietnam. Lombok dipilih sebagai lokasi awal kunjungan di Indonesia karena dinilai mencerminkan pentingnya hubungan antara Kanada dengan daerah di luar pusat pemerintahan nasional.

Ia memandang pemenuhan kebutuhan energi bersih dan peningkatan kesejahteraan perempuan merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat.

Menurut dia, investasi yang digelontorkan Pemerintah Kanada tidak hanya bersifat sosial melainkan juga bertujuan untuk memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah.

"Ini adalah bidang-bidang yang menjadi fokus Kanada, karena ini dapat memberikan manfaat ekonomi bersama bagi kedua negara," kata Sarai.

Selama kunjungan bilateral tersebut beberapa agenda yang ia lakukan, di antaranya mengunjungi beberapa proyek energi terbarukan yang didanai dan didukung oleh pemerintah Kanada, serta melihat praktik pemberdayaan perempuan.

Beberapa proyek energi terbarukan pemerintah Kanada di Pulau Lombok meliputi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Sengkol, PLTS Labuan Haji, dan PLTS Peringgabaya yang memiliki total kapasitas 7 x 3 megawatt.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pemerintah daerah telah mempresentasikan berbagai potensi sumber daya alam dan manusia dalam pertemuan bilateral tersebut.

Ia berharap pemerintah Kanada dapat membangun kerja sama yang lebih kuat dan lebih erat dengan pemerintah Indonesia, terkhusus pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat.

"Semua potensi dalam hubungan bilateral di bidang sosial, ekonomi, dan pembangunan sudah kami bahas dan saling bertukar pikiran. Kami sudah sepakat untuk segera menindaklanjuti hasil pembahasan bersama Duta Besar Kanada untuk Indonesia," kata Iqbal.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Video viral pungutan liar alias pungli di kawasan Pelabuhan Gili Mas, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang beredar melalui media sosial, baru-baru ini mengundang perhatian publik dan menimbulkan keresahan di dunia pariwisata.

Dalam video berdurasi 45 detik itu tampak seorang pemuda yang mengatasnamakan anggota koperasi berdebat dengan pengemudi mobil yang hendak menjemput penumpang kapal pesiar. Pengemudi yang merupakan bagian dari denyut pariwisata tersebut diminta membayar Rp20 ribu, dengan alasan bukan anggota koperasi.

Praktik pungli yang dikenakan kepada pengemudi mobil biro perjalanan bervariasi, mulai dari Rp20 ribu hingga Rp100 ribu.

Pihak koperasi membantah melakukan pungutan liar dan berdalih hanya pengemudi yang memiliki kartu identitas koperasi yang diperbolehkan masuk ke dalam area pelabuhan.

Jika tidak ada kartu identitas koperasi, maka pengemudi biro perjalanan harus membayar biaya parkir sukarela. Nominal itu di luar biaya resmi masuk gerbang Pelabuhan Gili Mas sebesar Rp10 ribu.

Kasus pungli semacam ini marak terjadi di berbagai lokasi pariwisata yang ada di Pulau Lombok, salah satunya Pusuk Sembalun yang terletak di Kabupaten Lombok Timur.

Tarif parkir mobil senilai Rp10 ribu dan sepeda motor Rp5 ribu per unit. Jika wisatawan masuk ke Taman Wisata Pusuk Sembalun untuk sekadar mengambil foto dipaksa harus membayar Rp20 ribu.

Kasus pungli juga terjadi di kawasan Sirkuit Mandalika tepatnya area pinggir jalan seberang Masjid Al-Hakim. Parkir pinggir jalan dikenakan tarif Rp10 ribu per mobil dan motor Rp5 ribu per unit.

Bahkan, ketika ajang balapan MotoGP berlangsung, harga parkir kendaraan di sekitar kawasan Sirkuit Mandalika yang dikelola penduduk lokal melambung hingga Rp50 ribu sampai Rp100 ribu per unit.

Pungli yang didominasi aktivitas parkir dan tiket masuk objek wisata secara perlahan menggerus citra pariwisata Pulau Lombok.

Persoalan ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi para turis dan berdampak terhadap kunjungan mereka selanjutnya. Objek wisata bisa sepi jika praktik pungli tumbuh masif.

Penertiban tegas

Pemerintah tidak cukup hanya membentangkan spanduk bertuliskan "parkir gratis" atau "kawasan bebas pungli" di berbagai objek wisata Pulau Lombok.

Toko ritel sekaliber Indomaret dan Alfamart yang secara jelas menyematkan tulisan "parkir gratis" di depan pintu masuk gerai, seringkali tetap digerayangi oleh petugas parkir yang kemungkinan ilegal.

Pemerintah harus berani menertibkan secara tegas pelaku pungutan liar agar wisatawan tidak trauma untuk berlibur ke Lombok. Selama ini persoalan pungli dianggap normal karena nilai yang diminta pelaku terbilang kecil.

Hanya saja, jika diakumulasi, maka jumlah uang yang diperoleh pelaku pungutan liar tentu tergolong besar dan melebihi upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota, bahkan lebih besar ketimbang gaji pejabat struktural tertinggi golongan eselon I.

Contoh kasus parkir di Pusuk Sembalun, bila ada 50 unit mobil dan 100 unit sepeda motor, maka total uang yang diperoleh petugas parkir sebanyak Rp1 juta setiap hari.

Jika aktivitas pungutan liar tersebut beroperasi penuh selama sebulan, artinya potensi uang yang terkumpul sebesar Rp30 juta dan mampu mencapai Rp360 juta hanya dalam waktu setahun. Akumulasi perhitungan ini hanya dari parkir, belum ditambah biaya masuk untuk berfoto.

Pemerintah dan aparat penegak hukum harus melakukan penindakan secara terbuka dan dipublikasikan ke berbagai media massa maupun media sosial agar menimbulkan efek jera di kalangan para pelaku pungli.

Sanksi tegas harus diterapkan secara konsisten kepada pelaku pungli, mulai dari teguran, denda, hingga pencabutan hak beraktivitas di kawasan wisata.

Hukum harus ditegakkan, tanpa pandang bulu, termasuk jika pelaku pungli mengatasnamakan warga lokal atau masyarakat adat tetap harus ditindak agar tidak ada lagi wisatawan merugi.

Praktik pungli bukan sekadar pelanggaran ringan, melainkan bentuk pemerasan yang bisa dijatuhi hukuman pidana. Ancaman penjara maksimal sembilan tahun bila mengacu pasal 368 KUHP.

Bahkan, pelaku pungli bisa terjerat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi jika ia berstatus sebagai aparatur sipil negara, honorer, petugas tiket maupun juru parkir resmi. Regulasi itu memuat ancaman penjara selama 4 hingga 20 tahun dan denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar.

Wisatawan tidak perlu lagi takut dan khawatir dengan pelaku pungli, mengingat praktik yang mereka lakukan punya dasar hukum yang kuat untuk diproses secara pidana.

Transparansi retribusi

Praktik pungli, selama ini muncul akibat tidak ada standar tarif yang berlaku di kawasan objek wisata. Ketika warga lokal merasa punya hak menarik pungutan karena objek wisata tersebut berada di wilayah mereka, maka pemerintah harus bisa mengaturnya lewat peraturan daerah.

Tarif resmi harus dipublikasi secara jelas, mulai dari biaya parkir, tiket masuk, jasa pemandu, hingga toilet. Sistem pembayaran sebisa mungkin menggunakan aplikasi uang elektronik dan mengimplementasikan tiket elektronik agar tidak ada lagi celah pungli lewat penyelewengan uang retribusi.

Bila wisatawan mengetahui tarif resmi yang berlaku pada sebuah objek wisata, maka ruang pungli pasti menyempit.

Warga lokal harus terlibat dalam mengelola objek wisata melalui kelompok sadar wisata (pokdarwis) resmi, di mana setiap pungutan harus terdaftar, disepakati bersama, dan menerapkan sistem bagi hasil yang transparan.

Edukasi juga harus terus digalakkan agar menumbuhkan kesadaran semua pihak bahwa pungli dapat membuat wisatawan kapok dan dalam jangka panjang berpotensi menurunkan pendapatan industri pariwisata.

Pungli merupakan pekerjaan instan untuk mendapatkan uang karena cukup bermodal peluit dan rompi juru parkir, tanpa perlu berpikir keras dan menguras banyak tenaga. Pola pikir ini harus dihentikan dengan menerapkan zona bebas pungli di berbagai objek wisata.

Jika terjadi pelanggaran, maka status pengelolaan terhadap objek wisata harus dibekukan, bahkan dicabut, agar menciptakan persaingan yang sehat antarobjek wisata.

Praktik pungli yang menyeruak ke permukaan di berbagai objek wisata di Pulau Lombok, belakangan ini, bukan sekadar pelanggaran kecil, tetapi ancaman serius bagi daya saing pariwisata Nusa Tenggara Barat.

Pulau Lombok yang tersemat julukan "Bali Baru" harus selalu dijaga kehormatannya agar pembangunan pariwisata yang berkualitas, sesuai visi NTB Makmur Mendunia, bisa terwujud.

Copyright © ANTARA 2026