JAKARTA, KOMPAS.com - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) bakal melakukan pemisahan sebagian bisnis dan aset wholesale fiber connectivity tahap pertama.

Nantinya, seluruh portofolio wholesale fiber akan dialihkan kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia, anak usaha yang 99,99 persen sahamnya dimiliki oleh Telkom.

Aksi korporasi itu bakal disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Mengutip Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPSLB TLKM digelar pada 12 Desember 2025 mendatang.

“Persetujuan atas rencana perseroan untuk melakukan pemisahan sebagian bisnis dan aset wholesale fiber connectivity (tahap pertama) yang merupakan bagian dari rencana pengalihan seluruh bisnis dan aset wholesale fiber connectivity kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia,” demikian isi surat TLKM, Jumat (21/11/2025).

Pemisahan bisnis dan aset wholesale fiber connectivity tahap pertama merupakan bentuk pemenuhan atas ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU).

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mekanisme pelaksanaan pemisahan usaha.

Selain pemisahan bisnis, Telkom juga mengajukan perubahan Anggaran Dasar sebagai penyesuaian terhadap pembaruan regulasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penyesuaian mencakup pengaturan holding operasional, serta penyelarasan kewenangan antara pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, termasuk adaptasi terhadap regulasi terbaru terkait tata kelola korporasi di lingkungan BUMN.

Telkom juga mengusulkan pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun buku 2026 kepada dewan komisaris.

Delegasi ini diberikan agar proses pengesahan dan penyesuaian RKAP dapat dilakukan secara cepat dan efisien tanpa harus menunggu keputusan rapat pemegang saham.

Agenda penting lainnya adalah permintaan persetujuan untuk menerima penugasan khusus dari pemerintah.

Telkom direncanakan menjadi penyedia layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) selama masa transisi menuju beroperasinya Pusat Data Nasional secara penuh.

Penugasan ini berkaitan erat dengan keberlangsungan layanan digital pemerintah, serta kebutuhan menjaga keamanan dan kedaulatan data pemerintah.

RUPSLB ini juga akan membahas perubahan susunan pengurus perseroan, baik di jajaran direksi maupun dewan komisaris.

Pergantian atau penetapan kembali anggota pengurus perusahaan akan dilakukan mengikuti ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, regulasi BUMN, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Anggaran Dasar Telkom.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari aksi korporasi menuju strategic holding yang berfokus pada penguatan fondasi bisnis infrastruktur digital.

Jakarta (ANTARA) - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mengatakan fokus untuk meningkatkan pendapatan (revenue) bisnis infrastruktur bersama anak usahanya, PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF).

“Keberadaan TIF tidak hanya memperkuat posisi TelkomGroup sebagai penyedia infrastruktur digital utama di Indonesia, namun sekaligus memungkinkan kami menghadirkan layanan generasi terbaru yang lebih kompetitif serta memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan,” kata Direktur Utama Telkom Dian Siswarini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Adapun Telkom telah menandatangani Kesepakatan Pemisahan Bersyarat (CSA) sebagai salah satu milestone dalam proses pemisahan sebagian Bisnis dan Aset Wholesale Fiber Connectivity dari Telkom kepada TIF.

Dian mengatakan, langkah strategis ini merupakan bagian dari aksi korporasi menuju strategic holding yang berfokus pada penguatan fondasi bisnis infrastruktur digital.

Selain itu, untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dengan mengoptimalkan aset, meningkatkan efisiensi biaya operasional dan investasi, serta unlock value melalui monetasi infrastruktur dan potensi kemitraan strategis.

Inisiatif ini juga menegaskan komitmen Telkom dalam mendukung percepatan agenda nasional dalam pemerataan akses konektivitas di Indonesia.

Setelah aksi korporasi dilaksanakan, TIF akan memiliki lebih dari 50 persen dari total aset infrastruktur jaringan fiber Telkom yang meliputi segmen access, aggregation, backbone, serta infrastruktur pendukung lainnya, dengan nilai transaksi bisnis dan aset mencapai Rp35,8 triliun.

Meskipun Telkom memiliki lebih dari 99,9 persen saham TIF, TIF berkomitmen akan beroperasi secara netral dalam menyediakan layanan wholesale fiber connectivity kepada pelanggan eksternal maupun internal TelkomGroup untuk memastikan tersedianya konektivitas berkualitas tinggi dengan jangkauan luas yang selaras dengan arah strategis perusahaan.

“Langkah strategis yang sejalan dengan tren global ini diharapkan dapat memungkinkan TIF untuk menghadirkan struktur bisnis yang lebih fokus, transparan, dan kompetitif, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing bisnis di pasar global serta menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan,” ujar Dian.

Sejalan dengan visi tersebut, Direktur Utama PT Telkom Infrastruktur Indonesia I Ketut Budi Utama menyatakan bahwa TIF siap berperan sebagai tulang punggung konektivitas digital Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, TIF menggunakan jenama “InfraNexia” sebagai identitas perusahaan, yang berarti "koneksi infrastruktur Indonesia".

“Kami ingin memastikan bahwa kehadiran TIF mampu memberikan nilai tambah yang nyata, tidak hanya bagi pelanggan wholesale, tetapi juga bagi ekosistem digital nasional secara keseluruhan,” ujar Ketut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025