Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan dua proyek jalan tol terpanjang yakni Tol Gedebage—Tasikmalaya—Cilacap (Getaci) dan Tol Gilimanuk-Mengwi yang dicanangkan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung terealisasi karena menghadapi berbagai kendala. Keputusan untuk mengeksekusi megaproyek ini pun kini berada di bawah tangan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintahan Prabowo mengungkap komitmennya melanjutkan pengembangan proyek infrastruktur di sektor konektivitas, termasuk Tol Getaci & Tol Gilimanuk-Mengwi. Pembangunan proyek jalan tol ini dirancang sebagai solusi kemacetan dan disparitas ekonomi.

Namun, hingga memasuki tahun 2026, deru mesin konstruksi di jalur-jalur tersebut masih belum terdengar secara masif akibat berbagai kendala fundamental. Padahal, apabila terealisasi Tol Getaci bakal menjadi ruas terpanjang di RI, sedangkan Tol Gilimanuk - Mengwi akan menjadi yang terpanjang di Bali.

Mandeknya kedua proyek ini menciptakan efek domino yang tidak sedikit, mulai dari ketidakpastian lahan hingga terhambatnya arus logistik nasional.

Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Pemerintah Provinsi Bali yang menyuarakan kepastian pembangunan Tol Gilimanuk—Mengwi. Mandeknya Proyek Strategis Nasional (PSN) ini mulai memicu keresahan di tengah masyarakat Bali akibat ketidakjelasan jadwal konstruksi yang terus bergeser.

Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster, menyatakan bahwa belum adanya perkembangan signifikan pada proyek ini kini menjadi beban moral bagi pemerintah daerah.

Padahal, kata dia, ekspektasi publik terhadap pembangunan infrastruktur penghubung Bali Barat ini terhitung sangat tinggi sejak pertama kali diumumkan.

"Kami juga mengusulkan jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Jadi kami ditunggu-tunggu oleh masyarakat soal jalan tol ini yang sudah lama direncanakan, namun sampai sekarang belum ada perkembangan yang berarti buat kami, sehingga kami jadi malu dengan masyarakat," kata Koster di Kompleks Parlemen RI, dikutip Minggu (12/4/2026).

Koster juga menyoroti persoalan utama yang muncul saat ini berkaitan dengan status lahan warga yang masuk dalam koridor pembangunan. Lahan tersebut telah ditetapkan melalui penetapan lokasi (penlok), namun mandeknya pembebasan lahan membuat aset warga menjadi tidak produktif.

Akibat penlok yang sudah diterbitkan, masyarakat pemilik lahan kini berada dalam posisi sulit karena tidak dapat memanfaatkan atau mengalihkan fungsi lahan mereka. Trase jalan tol yang sudah terkunci secara administratif menutup ruang gerak ekonomi warga di sepanjang jalur rencana tol tersebut.

Untuk itu, Koster menegaskan bahwa pemerintah pusat harus segera memberikan kejelasan agar ketidakpastian ini tidak berlarut-larut.

"Kami tanya terus, sementara lahannya sudah dipenlok, sehingga masyarakat tidak bisa memanfaatkan lahan yang sudah diterapkan menjadi trase jalan tol," ujarnya.

Masalah Kelayakan Finansial

Merespons tekanan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengaku telah menyusun jadwal baru untuk proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi. Proses lelang proyek senilai Rp12,7 triliun ini dijadwalkan akan dimulai pada 2027.

Tol Gilimanuk - Mengwi dipastikan akan tetap menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Langkah ini diambil guna mempercepat konektivitas logistik dan pariwisata tanpa membebani kas negara secara berlebihan.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menjelaskan jalan tol sepanjang 96,84 kilometer (km) ini akan menghubungkan sisi barat dan tengah Provinsi Bali secara efektif.

"Tol Gilimanuk-Mengwi ini direncanakan dengan skema KPBU, panjangnya 96,84 km," ujar Diana.

Terkait dengan aspek finansial, proyek ini membutuhkan modal yang cukup besar. Diana memerinci bahwa struktur biaya bakal mencakup biaya investasi senilai Rp12,7 triliun dengan biaya konstruksi sebesar Rp8,52 triliun, sedangkan dukungan kontruksi pemerintah mencapai Rp4,59 triliun.

Saat ini, Kementerian PU tengah mengakselerasi penuntasan dokumen teknis dan administratif, termasuk aspek lingkungan dan pengadaan lahan. Jika analisis dampak lingkungan (amdal) dan lalu lintas berjalan mulus, lelang badan usaha akan dimulai pada 2027 dengan target operasi pada 2031.

Pemerintah memproyeksikan jalan bebas hambatan ini dapat memangkas waktu tempuh dari Gilimanuk ke Mengwi hingga 50%.

"Dari sisi manfaat, jalan tol ini tentunya dirancang untuk memangkas waktu tempuh, yang signifikan perjalanan dari Gilimanuk ke Mengwi yang semula sekitar 6 jam, ini dapat tekan menjadi 3 jam," jelas Diana.

Senada, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Wilan Oktavian, menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun kembali dokumen readiness criteria. Langkah ini dilakukan melalui penataan ulang lingkup proyek agar lebih menarik di mata investor potensial.

"Penataan kembali lingkup proyek dan tahapan pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kelayakan finansial dan daya tarik investasi, sekaligus memastikan pembangunan dilaksanakan secara terukur, bertahap, dan berbasis kebutuhan lalu lintas aktual," tambah Wilan.

Selain itu, Kementerian PU pada tahun ini turut melelang proyek Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat senilai Rp36,17 triliun. Saat ini, lelang proyek tersebut telah memasuki tahap prakualifikasi yang berlangsung hingga 1 Mei 2026.

Proyek sepanjang 62 kilometer ini akan menggunakan skema bangun, guna, serah tanpa dukungan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa proyek dengan trafik tinggi tetap menjadi primadona bagi sektor swasta di tengah pengetatan anggaran.

Namun, nasib berbeda dialami oleh proyek Jalan Tol Getaci. Di mana, hingga saat ini pemerintah belum berencana melakukan lelang ulang dalam waktu dekat bagi jalan tol terpanjang tersebut. Untuk diketahui, proyek Tol Getaci gagal mendapatkan investor dalam dua kali lelang yang telah digelar.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap rendahnya proyeksi volume lalu lintas (traffic) sebagai penyebab utama minimnya minat investor pada Tol Getaci.

"Biasanya kalau satu proyek yang kita tawarkan itu nggak banyak minatnya ya biasanya kan itu karena trafiknya kurang," ujar Dody.

Pemerintah sebenarnya memiliki opsi untuk memberikan dukungan konstruksi atau chip in guna meningkatkan kelayakan investasi Getaci. Sayangnya, keterbatasan ruang fiskal pada anggaran tahun ini membuat dukungan tersebut sulit direalisasikan dalam waktu dekat.

Kini, pemerintah mulai menimbang ulang prioritas alokasi anggaran infrastruktur nasional secara menyeluruh. Fokus utama cenderung dialihkan pada proyek yang memiliki dampak mitigasi bencana dan efisiensi logistik yang dianggap jauh lebih mendesak.

"Kalau trafiknya kurang kan supaya tetap menarik kan pemerintah chip in kan, dengan kemudian keterbatasan anggaran hari ini chip in-nya pemerintah akhirnya dipinggirkan," ungkap Dody.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap rendahnya proyeksi volume lalu lintas (traffic) sebagai penyebab utama proyek Jalan Tol Gedebage—Tasikmalaya—Cilacap (Getaci) tak kunjung mendapat pendanaan dari investor.

Kondisi ini membuat proyek jalan tol terpanjang di Indonesia tersebut terus mengalami penundaan lelang sejak 2020.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa minimnya minat badan usaha juga seringkali dipicu oleh kelayakan finansial proyek yang tidak optimal. Sehingga, tanpa angka trafik yang memadai, investor cenderung enggan menanamkan modal pada proyek infrastruktur dengan skala investasi besar tersebut.

"Biasanya kalau satu proyek yang kita tawarkan itu nggak banyak minatnya ya biasanya kan itu karena trafiknya kurang," ujar Dody saat ditemui di kantornya, Jumat (10/4/2026).

Pemerintah sebenarnya memiliki opsi untuk memberikan dukungan konstruksi atau chip in guna meningkatkan kelayakan investasi Tol Getaci. Namun, keterbatasan ruang fiskal pada anggaran tahun ini membuat opsi dukungan pemerintah tersebut sulit untuk direalisasikan dalam waktu dekat.

Dody menambahkan, kini pihaknya mulai menimbang ulang prioritas alokasi anggaran infrastruktur nasional. Pemerintah cenderung mengalihkan fokus pada proyek yang memiliki dampak mitigasi bencana dan efisiensi logistik yang lebih mendesak.

"Kalau trafiknya kurang kan supaya tetap menarik kan pemerintah chip in kan, dengan kemudian keterbatasan anggaran hari ini chip in-nya pemerintah akhirnya dipinggirkan," jelas Dody.

Sebelumnya, Jalan Tol Gedebage — Tasikmalaya — Cilacap atau Tol Getaci disebut tengah memasuki tahap penyiapan baru melalui fasilitas pengembangan proyek Project Development Facilities (PDF).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra menjelaskan proses krusial tersebut dijadwalkan mulai dieksekusi pada kuartal II/2026. Di mana, skema PDF dijalankan dalam rangka memastikan dokumen teknis dan finansial proyek lebih matang sebelum kembali ditawarkan kepada investor.

"Untuk rencana proyek jalan tol Gedebage — Tasikmalaya, saat ini sedang dalam tahap penyiapan, di mana penyiapannya dilaksanakan melalui Fasilitas Pengembangan Proyek (PDF) dari Kementerian Keuangan yang ditargetkan dapat dimulai pada triwulan II tahun 2026,” kata Rachman Arief.

Dalam pelaksanaannya, Rachman menambahkan, Kementerian Keuangan telah memberikan penugasan khusus kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI sebagai pelaksana teknis PDF.

Nantinya, PT SMI bertanggung jawab untuk melakukan tinjauan mendalam terhadap seluruh aspek proyek, mencakup reviu studi kelayakan (feasibility study) serta penyusunan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam proses lelang.