Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Retret Kabinet Merah Putih yang digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Selasa (6/1/2026), akan diisi pembahasan program kerja kementerian serta agenda rapat awal tahun pemerintahan.

“Ya nanti tentu ada pembicaraan, program-program,” ujar Airlangga kepada wartawan jelang menghadiri kegiatan tersebut.

Terkait kemungkinan kehadiran pembicara dari luar negeri, Airlangga mengaku belum memantau secara rinci susunan acara retret kabinet tersebut.

“Belum monitor,” katanya singkat.

Airlangga menyebut tema utama retret kali ini merupakan rapat awal tahun yang bertujuan menyelaraskan langkah dan kebijakan pemerintah ke depan.

“Rapat awal tahun,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto dalam retret tersebut, Airlangga menyatakan hal itu akan diketahui setelah agenda berlangsung.

“Pastinya lah, nanti kita monitor,” katanya.

Airlangga menambahkan, retret kabinet dijadwalkan berlangsung hingga malam hari.

“Sampai malam,” tandas Airlangga.

Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang menjadi forum konsolidasi internal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas evaluasi dan penyelarasan program kementerian/ lembaga di awal tahun 2026.

Pendekatan dari pemerintah tidak boleh birokratis, karena kalau pendekatan birokratis jadinya seperti instruksi, menjalankan program dari atas ke bawah

Jakarta (ANTARA) - Pengamat sosial dari Universitas Syiah Kuala (USK) Firdaus Mirza mengatakan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang digulirkan Kementerian Koperasi (Kemenkop) merupakan modal untuk membangun ekonomi berbasis kearifan lokal (local wisdom).

Dia mengatakan kunci untuk mencapai hal itu adalah dengan membangun sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan generasi muda, agar bisa berjalan berkesinambungan.

"Pendekatan dari pemerintah tidak boleh birokratis, karena kalau pendekatan birokratis jadinya seperti instruksi, menjalankan program dari atas ke bawah. Tetapi harus lebih mendorong pemberdayaan sosial bukan hanya bantuan," kata Firdaus saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah harus berperan sebagai penyedia struktural yang melahirkan kebijakan kooperatif untuk memperkuat fondasi ekonomi desa/kelurahan.

Ia mengatakan pemberdayaan sosial menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya bertindak sebagai penerima manfaat, tetapi juga terdorong untuk mengubah pola pikir menuju kemandirian ekonomi.

Dalam hal itu, lanjut dia, peran akademisi menjadi penting untuk menjembatani antara ilmu pengetahuan dan praktik di lapangan.

Menurut dia, kalangan akademisi dapat menjadi produsen pengetahuan dengan memberikan data, riset, serta rekomendasi, terkait pengembangan berbasis kearifan lokal di masing-masing daerah. Melalui program pelatihan, akademisi juga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Sementara generasi muda yang disebut sebagai agent of change, kata dia, diharapkan berperan aktif memanfaatkan era digitalisasi dan jejaring global untuk mengembangkan kewirausahaan melalui Kopdes Merah Putih.

"Generasi muda harus berinovasi, mereka bisa membangun kewirausahaan berbasis lokal, seperti makanan khas daerah dan lainnya, agar produk daerah bisa menembus pasar global tanpa kehilangan identitas budaya," ujar Dosen Sosiologi FISIP USK itu.

Dia menegaskan keberhasilan program Kopdes Merah Putih akan bergantung pada sinergi antara tiga elemen utama tersebut.

Sebab, lanjutnya, pemerintah berperan menyiapkan struktur, akademisi mengisi dengan pengetahuan, dan generasi muda menumbuhkan energi perubahan agar program berjalan berkelanjutan.

Dengan demikian, kata dia, Kopdes Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi wadah pembangunan ekonomi desa/kelurahan, tetapi juga sarana menjaga keragaman identitas lokal di tengah pengaruh global yang semakin kuat.

Sementara itu Kementerian Koperasi tengah mempercepat operasionalisasi program Kopdes Merah Putih, yakni 80.000 unit koperasi di desa/kelurahan yang menjadi fokus utama dan ditargetkan rampung pada Maret 2026.

Program itu memiliki tiga fungsi utama, yakni menyalurkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menjadi pengumpul atau offtaker produk masyarakat desa, serta mendukung pelaksanaan program pemerintah seperti bantuan sosial.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025