Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan bahwa Bengkulu berpeluang besar memperkuat transisi menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim (PRKBI).

Pernyataan tersebut disampaikan Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo dalam “Dialog Kebijakan Tingkat Provinsi Bengkulu: Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim”, sebagaimana dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

“Bengkulu memiliki sumber daya alam yang melimpah, serta berpeluang besar untuk memperkuat transisi menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045,” kata Teguh Sambodo.

Dialog yang digelar Bappenas bersama Foreign, Commonwealth & Development Office, didukung Oxford Policy Management dan organisasi masyarakat sipil itu dimanfaatkan menjadi ruang bersama menyelaraskan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya PRKBI, memastikan kesiapan daerah mendukung target nasional, serta sinergi lintas pusat, daerah, legislatif, swasta, dan masyarakat sipil.

Bengkulu sendiri menjadi salah satu dari empat provinsi pilot implementasi PRKBI di tingkat subnasional, selain Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.

Dari sektor Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU), Bengkulu memiliki kawasan hutan yang mencapai luas 928.863 hektare, atau sekitar 46 persen dari luas daratan. Berdasarkan luas hutan tersebut, 49,58 persen merupakan hutan konservasi dan 27,8 persen adalah hutan lindung.

"Kawasan hutan ini menjadi mekanisme utama serapan karbon," kata Teguh.

Bengkulu juga memiliki garis pantai sekitar 525 kilometer (km) di sepanjang Samudra Hindia, dan 100 km keliling Pulau Enggano, yang menunjukkan potensi besar dari sektor perikanan dan kelautan.

Selain itu, Teguh menyampaikan bahwa Bengkulu menghadapi pula tantangan nyata berupa krisis iklim, degradasi lingkungan, abrasi garis pantai, dan kerentanan sosial yang memerlukan penanganan terpadu. Kondisi ini menegaskan pentingnya percepatan implementasi PRKBI untuk memastikan pembangunan daerah yang tangguh dan berkelanjutan.

Sebagai wadah diskusi dengan DPRD Bengkulu untuk menyelaraskan pemahaman mengenai urgensi PRKBI, sekaligus membangun peran strategis legislatif untuk mendukung transformasi PRKBI, forum ini menegaskan kebutuhan dukungan politik. Hal itu guna memastikan kesinambungan kebijakan, pendanaan, dan pemantauan pembangunan rendah karbon di tingkat provinsi.

Lebih lanjut, forum ini turut mengidentifikasi sektor dan isu prioritas PRKBI di Provinsi Bengkulu sebagai dasar integrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.

Melalui dialog ini, pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari eksekutif daerah, legislatif, masyarakat sipil, akademisi, hingga sektor swasta, diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman serta memperkuat kolaborasi dalam mempercepat implementasi PRKBI di Bengkulu. Masukan yang terhimpun akan digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan daerah.

“Bengkulu memiliki modal kuat, berupa sumber daya alam, potensi energi terbarukan, tata kelola yang membaik, serta visi politik yang jelas. Karena itu saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, untuk mengintegrasikan PRKBI ke dalam RPJMD dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) serta memperkuat kolaborasi agar manfaatnya nyata bagi masyarakat dan generasi mendatang,” ucapnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026