Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaporkan perkembangan terkait dengan penertiban tambang nikel ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah, kepada Presiden Prabowo Subianto.

Laporan itu disampaikan Menhan dan Panglima TNI pada rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadi Presiden Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).

"Beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kertanegara, Minggu (9/11/2025).

Prasetyo menjelaskan, proses penertiban tambang nikel ilegal itu menjadi salah satu hal yang dikerjakan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Satgas itu meliputi lintas kementerian/lembaga, salah satunya Kementerian Pertahanan hingga TNI.

Politisi Partai Gerindra itu mengungkap proses penertiban kawasan tambang ilegal itu nantinya diharapkan bakal berujung pada pengembalian kerugian negara, seperti halnya yang dilakukan pada tambang timah ilegal di Bangka Belitung (Babel).

"Jadi ini seperti di Bangka Belitung, jadi Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang sekarang juga sudah mulai untuk menertibkan tambang-tambang kita, sumber daya alam yang kita miliki, nah kemarin menengok atau meninjau kondisi di Morowali dan tadi melaporkan kepada Bapak Presiden," terang mantan anggota DPR itu.

Adapun dilansir dari akun Instagram resmi Menhan Sjafrie @sjafrie.sjamsoeddin, sejumlah pejabat tinggi negara lain ikut hadir dalam kunjungan ke Morowali itu. Kunjungan dilakukan pada pekan lalu, Selasa (4/11/2025).

Selain Sjafrie, beberapa pejabat lainnya juga tampak ikut dalam kunjungan tersebut seperti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.

"Saya memimpin langsung penertiban tambang nikel ilegal bersama Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPKP, Kasum TNI dan Jampidsus di Morowali, Sulawesi Tengah (Selasa, 4 November 2025)," demikian dikutip dari akun Instagram Sjafrie, Minggu (9/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka berbagi pengalamannya ketika menjabat Menteri Pertahanan. Prabowo mengaku melarang seluruh anggota keluarganya untuk terlibat dalam proyek atau kontrak pertahanan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan Ketua dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, dalam agenda “Pertemuan Pikiran” pada rangkaian Forbes Global CEO Conference bertajuk “The World Pivot” di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

“Saat malam pertama saya menjabat Menteri Pertahanan, saya panggil semua keponakan saya. Saya bilang, kalian tidak boleh ikut proyek atau kontrak apa pun di Kementerian Pertahanan. Pahami itu,” tegas Prabowo.

Namun, dia mengaku tetap menghadapi tantangan karena para pelaku bisnis Indonesia sangat kreatif.

“Suatu hari, salah satu keponakan saya datang membawa proyek. Saya bilang, kamu tidak paham dunia pertahanan, cari bisnis lain,” ujarnya.

Prabowo juga menceritakan bagaimana ia harus menolak beberapa perusahaan yang mencoba menawarkan proyek dengan cara-cara tidak etis. Ia menegaskan bahwa teladan harus dimulai dari pemimpin itu sendiri.

“Korupsi itu penyakit. Kalau sudah stadium empat seperti kanker, sangat sulit disembuhkan. Tapi kalau tidak diberantas, korupsi bisa menghancurkan negara,” kata Prabowo.

Dalam dialog tersebut, Prabowo memaparkan pula sejumlah langkah nyata yang telah ia lakukan untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan sumber daya alam. Salah satunya dengan menghentikan penambangan timah ilegal di Bangka dan Belitung yang merugikan negara hingga miliaran dolar.

“Kami dapat laporan ada seribu tambang timah ilegal di dua pulau itu. Saya langsung perintahkan latihan militer gabungan, kapal laut, pesawat, helikopter, drone kami blokir seluruh akses keluar-masuk. Tidak ada kapal yang bisa lewat tanpa kami tahu muatannya,” jelasnya.

Langkah tersebut berhasil menekan penyelundupan dan meningkatkan produksi timah nasional hingga empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Selain itu, pemerintah juga menindak pelanggaran hukum di sektor perkebunan sawit yang selama ini terabaikan.

“Saya menerima laporan ada lima juta hektare kebun sawit yang melanggar hukum. Saya bilang, jalankan hukum. Saya perintahkan Jaksa Agung, BPK, audit dan tindak. Kalau terbukti melanggar, cabut konsesinya,” tutur Prabowo.

Ia mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2025, pemerintah telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektare lahan perkebunan yang sebelumnya beroperasi secara ilegal.

“Ada dua perkebunan masing-masing 50.000 hektare yang seharusnya disita berdasarkan putusan Mahkamah Agung 18 tahun lalu, tapi belum dijalankan. Saya perintahkan segera eksekusi. Kalau takut, saya perintahkan TNI kawal Jaksa Agung dan BPK. Hasilnya 100.000 hektare berhasil diambil alih tanpa masalah,” katanya.

Prabowo menegaskan pemerintahannya tidak akan menoleransi pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun.

“Pemerintah harus ditegakkan. Hukum adalah hukum. Aturan adalah aturan. Siapa pun yang melanggar hukum akan berhadapan dengan hukum,” tegas Prabowo.