Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bercerita dirinya yang kerap kali mendapatkan ejekan. Namun, dirinya membalas ejekan dengan sopan santun.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali pada Minggu (7/6/2026).

Mulanya salah satu siswa di SRMP 17 Tabanan, yakni Gede Bagus Abimanyu bercerita di depan Prabowo bahwa dirinya anak dari seorang ibu yang berprofesi sebagai penatu. Dia ditinggal ayah sedari kecil.

"Saat di jenjang sekolah dasar, saya sering mendapatkan ejekan dari teman," katanya.

Dirinya mengaku merupakan pribadi yang pendiam dan tidak terlalu berkumpul, hingga kerap mendapatkan ejekan. Kemudian, Gede Bagus masuk ke SRMP 17 Tabanan dan mendapatkan teman baru. Dia pun berkesempatan menjadi duta anti bullying.

"Saya cegah bullying, dan dapat menjaga teman-teman agar tidak merasakan apa yang saya rasakan sebelumnya," ujarnya.

Prabowo pun dalam arahannya terkait program Sekolah Rakyat menanggapi cerita Gede Bagus.

"Tadi Gede Bagus kamu dulu diejak, enggak apa-apa. Jangankan kamu, saya sering diejek sampai sekarang, Presiden pun diejek. Yang penting teguh, hati kita baik. Kalau diejek balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin kau teguh, semakin berani, semakin sopan," kata Prabowo.

Prabowo pun berpesan agar jangan berkecil hati. Dia percaya bahwa suatu saat nanti, Gede Bagus akan menjadi orang yang berhasil.

"Banyak orang berhasil datang dari keluarga yang miskin, tapi anaknya tidak mau menyerah, tidak mau putus asa. Selalu gembira, di tengah kesulitan. Cari yang baik, pasti akan ada kebaikan yang datang," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Juda Agung disambut oleh seluruh pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Kamis (5/2/2026).

Juda, yang sebelumnya mengundurkan diri dari Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), hari ini resmi dilantik untuk memimpin Kemenkeu bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Wamenkeu Suahasil Nazara.

Usai pelantikan, Juda yang masih mengenakan setelan jas beserta peci hitam dan dasi biru langsung disambut oleh seluruh pejabat tinggi madya Kemenkeu. Dia kemudian memberikan pernyataan kepada wartawan pada hari pertama dirinya menjabat di otoritas fiskal.

"Tentu saja, pindah dari Thamrin [kantor Bank Indonesia] ke Lapangan Banteng [kantor Kemenkeu], masih suatu yang baru bagi saya," terangnya di Gedung Juanda I Kemenkeu, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Menurut Juda, dia sudah lama bekerja sama dan berkoordinasi dengan pejabat-pejabat di Kemenkeu. Salah satunya saat berada di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa bukan hal yang baru dalam bersinergi antara otoritas moneter dan fiskal.

Di sisi lain, Juda mengakui bahwa Presiden Prabowo sedari awal menitipkan kepada dirinya untuk mempererat sinergi fiskal dan moneter antara kedua lembaga. Harapannya, ini bisa mendukung target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pemerintah.

"Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kepada kami, kepada saya, waktu saya menemui beliau, arahnya itu ya adalah bahwa fiskal moneter harus berkoordinasi bersama dengan baik untuk mencapai target-target pertumbuhan," terangnya.

Adapun posisi yang ditinggalkan Juda kini akan diisi oleh Thomas Djiwandono, yang sebelumnya menjabat Wamenkeu. Keponakan Presiden Prabowo itu telah disahkan oleh DPR sebagai Deputi Gubernur BI terpilih.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), termasuk menilai berbagai kelebihan dan kekurangannya.

Dalam arahannya di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025) malam, Presiden menekankan pentingnya keberanian dan objektivitas dalam melihat persoalan demi kepentingan bangsa dan negara.

“Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI juga meminta agar komisi melibatkan berbagai pihak dalam proses kajian, termasuk Kapolri yang masih aktif dan para mantan kepala kepolisian.

Dia menilai masukan dari kedua pihak penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai kondisi dan tantangan Polri saat ini. Prabowo tidak membatasi masa kerja komisi tim reformasi Polri, tetapi meminta laporan berkala setiap tiga bulan.

“Komisi ini bertugas mempelajari dan memberi rekomendasi kepada saya sebagai Kepala Negara untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden menambahkan bahwa semangat reformasi Polri tidak hanya berlaku untuk Polri, tetapi juga bagi lembaga-lembaga negara lainnya yang perlu perbaikan tata kelola.

Dia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan bangsa bergantung pada tegaknya rule of law dan kepastian hukum yang melahirkan keadilan.

“Keberhasilan pembangunan bangsa terletak pada apakah bangsa itu mampu menyelenggarakan berkuasanya hukum dan menjamin kepastian hukum yang adil,” kata Prabowo menutup arahannya.

Prabowo telah membentuk tim reformasi Polri. Berikut komposisi Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian:

Ketua Percepatan Reformasi Kepolisian: Jimly Asshiddiqie

Anggota Percepatan Reformasi Kepolisian

1. Mahfud MD
2. Yusril Ihza Mahendra
3. Supratman Andi Agtas
4. Otto Hasibuan
5. Tito Karnavian
6. Idham Aziz
7. Badrodin Haiti
8. Ahmad Dofiri
9. Listyo Sigit Prabowo

Jimly mengatakan bahwa arahan dari Presiden Prabowo terkait reformasi Polri merupakan pandangan luas terhadap perlunya evaluasi kelembagaan negara secara menyeluruh, bukan hanya Polri.

Dia menilai, pembentukan Komisi Reformasi Polri merupakan respons Presiden terhadap berbagai peristiwa yang mencerminkan keresahan publik beberapa waktu terakhir.

“Peristiwa di bulan Agustus lalu, seperti kerusuhan yang sampai membakar kantor polisi dan rumah pejabat negara, itu puncak dari kemarahan publik. Presiden merespons dengan langkah konkret, termasuk mengangkat menteri baru dan membentuk tim reformasi kepolisian,” jelasnya.

Terkait target waktu, Jimly menyebut Presiden meminta laporan awal dalam waktu tiga bulan, namun tanpa batasan waktu kerja yang kaku.

“Kalau misalnya 3 bulan selesai, insyaallah selesai. Tapi kalau perlu 6 bulan, ya 6 bulan. Ini soal serius dan harus direspons cepat dan efektif,” katanya.

Dia juga menegaskan bahwa komisi akan bekerja sinergis dengan tim transformasi internal Polri yang dibentuk Kapolri.

“Tidak perlu dipertentangkan. Justru ini menunjukkan sikap responsif Kapolri yang siap melakukan perbaikan. Senin nanti kami rapat pertama di Mabes Polri, sekaligus mendengar langsung dari internal,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.